Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan, khususnya di tengah kondisi fiskal sebagian pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mampu mengalokasikan pembiayaan honor bagi guru dan tenaga kependidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal.

Melalui kebijakan ini, satuan pendidikan diberikan relaksasi secara terbatas untuk menggunakan Dana BOSP dalam membiayai honor guru dan tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Relaksasi ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah transisi guna memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan tanpa gangguan. Pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban utama untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah yang membutuhkan relaksasi diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan pernyataan kondisi fiskal daerah, analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi, serta komitmen penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

Kemendikdasmen akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta tercapainya tujuan utama, yaitu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan relaksasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik di seluruh satuan pendidikan.

“Yang paling utama bagi kami adalah memastikan bahwa layanan pembelajaran bagi peserta didik tidak terganggu. Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal. Oleh karena itu, relaksasi penggunaan Dana BOSP ini diberikan sebagai langkah transisi agar sekolah tetap memiliki dukungan yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan yang berperan langsung dalam proses pendidikan,” ujar Menteri Mu’ti.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik di Indonesia, sekaligus mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penganggaran pendidikan secara berkelanjutan.

Ali Bustomi

The post Kemendikdasmen Berikan Relaksasi Penggunaan Dana BOSP untuk Gaji Guru Non ASN appeared first on SuaraBaru.id.

Acara itu dilaksanakan, untuk memantik generasi muda, agar terus berliterasi dan mengasah kecintaan terhadap sastra, khususnya puisi.

Ketua Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra, Shintya MS menyampaikan, penyelenggaraan forum sastra itu bertujuan, meningkatkan apresiasi siswa SMA terhadap sastra. Selain itu, melalui kegiatan ini siswa SMA di Kota Semarang, bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis puisi.

BACA JUGA: Sekar Setaman, Simfoni Keindahan Flora Nusantara dalam Batik Danar Hadi

”Kegiatan ini merupakan salah satu program pembinaan bahasa dan sastra. Melalui forum sastra ini, diharapkan akan lahir penulis-penulis muda yang peka terhadap realitas sosial dan budaya,” ujar Shintya, saat membuka acara.

Sebanyak 50 siswa dari empat SMA di Kota Semarang, menjadi peserta kegiatan ini. Mereka berasal dari SMA Negeri 1 Semarang, SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 8 Semarang, dan SMA Kesatrian 2 Semarang.

Hadir pula dua sastrawan yang menjadi narasumber, Timur Sinar Suprabana dan Achiar M Permana. Kedua narasumber itu menyampaikan materi puisi, sekaligus membimbing peserta dalam mengapresiasi karya.

BACA JUGA: ‘Kurve Indonesia Asri’ Digelar di Blora, Bupati Minta ASN Jadi ‘Duta Kebersihan’

Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari diskusi, pembacaan puisi, hingga praktik penulisan yang intensif. Peserta pun mengaku senang, karena dapat terlibat dan berinteraksi langsung dengan sastrawan, yang sudah memiliki karya-karya luar biasa.

”Saya sangat senang berkesempatan mengikuti forum sastra ini, karena bisa mengenal puisi secara lebih mendalam,” ungkap Shaymond, salah satu peserta dari SMAN 8 Semarang.

Riyan

The post Upaya Forum Sastra Lahirkan Penulis Muda yang Peka Realitas Sosial dan Budaya appeared first on SuaraBaru.id.

Program ini merupakan bagian dari revitalisasi pendidikan skala nasional yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan perbaikan pada 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan total anggaran Rp16,9 triliun. Hingga Desember 2025, capaian penyelesaian program tersebut telah mencapai 95 persen.

“Dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, kami dapat merealisasikan pembangunan untuk 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, hingga Desember lalu sudah 95 persen selesai,” ujar Abdul Mu’ti.

141 Sekolah di Kudus Terima Revitalisasi
Khusus di Kabupaten Kudus, program revitalisasi menyasar berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SLB.

“Di Kabupaten Kudus terdapat 141 satuan pendidikan yang mendapatkan dana revitalisasi dengan total lebih dari Rp94 miliar. Terdiri dari 9 PAUD, 71 SD, 50 SMP, 6 SMA, 4 SMK, dan 1 SLB,” jelas Abdul Mu’ti.

Ia menegaskan, revitalisasi tersebut merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan keselamatan lingkungan sekolah.

SD Muhammadiyah 1 Kudus Jadi Salah Satu Penerima

Salah satu sekolah penerima manfaat adalah SD Muhammadiyah 1 Kudus. Mendikdasmen Abdul Mu’ti secara langsung meresmikan gedung hasil revitalisasi di sekolah tersebut pada Jumat (2/1). Revitalisasi di SD Muhammadiyah 1 Kudus didukung anggaran sebesar Rp553.693.593.

Menurut Abdul Mu’ti, revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

“Program revitalisasi ini penting karena menjadi bagian dari usaha bersama agar mutu pendidikan, khususnya di SD Muhammadiyah 1 Kudus, bisa semakin baik,” ujarnya.

Kepala SD Muhammadiyah 1 Kudus, Indira Noor, mengungkapkan bahwa sebelum revitalisasi, kondisi bangunan sekolah sangat memprihatinkan. Usia bangunan yang telah mencapai lebih dari 100 tahun menyebabkan berbagai kerusakan serius.

Mulai dari atap yang hampir lepas, teras yang retak, tembok mengelupas, hingga lantai yang pecah dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa.

Melalui program revitalisasi, sekolah menerima bantuan perbaikan untuk enam ruang kelas, meliputi penggantian atap, lantai, dan genting. Kini, kondisi bangunan dinilai jauh lebih aman dan nyaman untuk kegiatan belajar-mengajar.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kemendikdasmen yang telah membantu mewujudkan harapan kami untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi siswa,” tutur Indira.

Guru dan Siswa Kini Lebih Nyaman Belajar
Apresiasi juga datang dari Noor Arif, Guru Matematika SD Muhammadiyah 1 Kudus. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya kondisi kelas sering mengganggu proses pembelajaran, terutama saat musim hujan.

Dinding yang mengelupas menyebabkan mata siswa sering kelilipan, sementara kebocoran atap membuat kelas tidak nyaman.

“Alhamdulillah, titik-titik yang biasanya bocor sekarang sudah tidak ada. Dinding juga sudah aman sehingga tidak lagi mengganggu anak-anak,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi kelas yang lebih baik memberikan rasa aman bagi guru dan siswa, terutama saat hujan atau angin kencang.

“Kami sangat berterima kasih atas revitalisasi ini. Semoga pembelajaran anak-anak bisa lebih maksimal dan berlangsung tanpa rasa khawatir,” pungkas Noor.

Ali Bustomi

The post 71 SD di Kudus Direvitalisasi, Pemerintah Pusat Kucurkan Anggaran Lebih dari Rp94 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Program ini menjadi langkah strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI dalam memperkuat literasi digital sejak dini melalui Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) yang didukung oleh Bakti Pendidikan Djarum Foudation dan PT Amman  Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).

Direktur Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Kemendikdasmen RI, Suparto, S.Ag, M.Ed, Ph.D, menegaskan pentingnya peran guru PAUD dalam menanamkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kreatif pada anak usia dini.

“Pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, pengembangan kapasitas guru PAUD dalam berpikir komputasional menjadi prioritas kami,” ujar Suparto dalam sambutan pembukaan pelatihan di Kudus, Senin (27/10).

Pelatihan ini turut melibatkan delapan guru PAUD dari Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sumbawa Barat, dua daerah yang telah menjadi percontohan penerapan berpikir komputasional di jenjang PAUD.

Kolaborasi Nasional untuk Panduan Pembelajaran Komputasional

Delapan guru tersebut dibimbing oleh Dr. Irma Yuliantina, M.Pd, Ketua Kelompok Kerja PAUD BAN PDM, dan materi pelatihannya direview oleh Tim Bebras Indonesia — bagian dari inisiatif global yang mempromosikan keterampilan berpikir komputasional sejak dini.

Hasil panduan dan modul pelatihan ini nantinya akan digunakan sebagai rujukan pengembangan pelatihan serupa di berbagai daerah.

Sejak 2023, tercatat lebih dari 700 kepala sekolah dan guru dari 211 satuan PAUD di Kabupaten Kudus telah mengintegrasikan berpikir komputasional dalam kegiatan belajar mengajar. Program ini didukung oleh Bakti Pendidikan Djarum Foundation bersama Pusat Belajar Guru (PBG) Kudus dan Disdikpora Kabupaten Kudus.

Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat, pendekatan serupa diterapkan pada 135 guru dan kepala sekolah dari 29 satuan PAUD melalui dukungan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).

Apresiasi dari Pemerintah Daerah

Bupati Kudus, Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, S.T., M.T., menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan program nasional ini di Kudus.

“Kolaborasi ini menjadi langkah nyata memperkuat kapasitas guru PAUD. Semoga pelatihan ini memberi manfaat luas dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sam’ani juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga antara Kemendikdasmen RI, PBG Kudus, Djarum Foundation, Amman Mineral, dan Inspirasi Foundation dalam memperluas dampak program.

Bangun Pola Pikir Adaptif Sejak Dini

Deputy Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation, Felicia Hanitio, menegaskan bahwa berpikir komputasional bukanlah kurikulum baru, melainkan proses berpikir yang dapat diterapkan dalam aktivitas sederhana sehari-hari.

“Misalnya saat anak mencuci tangan atau bermain lompat karet — guru bisa memantik anak untuk berpikir sistematis dan mencari pola. Dari situ muncul dasar berpikir komputasional yang meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial-emosional anak,” jelasnya.

Sementara itu, Vice President Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Priyo Pramono, menilai bahwa pola pikir komputasional menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi adaptif.

“Semakin dini diajarkan, semakin besar dampaknya bagi kesiapan SDM menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Peserta dari 15 Provinsi Siap Jadi Pelatih Nasional

Pelatihan ini diikuti 38 peserta yang terdiri atas guru PAUD dan kepala sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia — mulai dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Jawa.

Selama lima hari pelatihan, para peserta akan mempelajari cara mengintegrasikan konsep berpikir komputasional dalam kurikulum nasional PAUD, disertai praktik langsung dan kunjungan ke empat satuan PAUD percontohan di Kudus.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan menjadi pelatih berkompeten yang mampu menyebarluaskan pengetahuan dan praktik berpikir komputasional di wilayah masing-masing.

Ali Bustomi

The post Pelatihan Calon Pelatih PAUD Se-Indonesia Digelar di Kudus: Siapkan Guru Pahami Berpikir Komputasional appeared first on SuaraBaru.id.

Adapun seleksi ini membuka sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, untuk nantinya ditempatkan pada SR yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.

”Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan Kemendikdasmen,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA: Kapolda Jateng Resmikan Gedung SPPG, Dilengkapi 2 Unit Kendaraan Operasional Dorong Percepatan MBG

Menurut dia, proses seleksi ini, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Salah satu strateginya, melalui pembangunan SR. Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Proses seleksi guru ini dilaksanakan Kemensos, melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengadaannya dilakukan secara transparan, dan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

BACA JUGA: 7 Tahun Mengabdi, Badiklat Hukum Jateng Pererat Kolaborasi Lintas Sektor

”Selanjutnya, seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik, yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya, Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan itu,” kata Robben.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama, yang dirancang pemerintah. Sekolah ini khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, pada Desil 1 serta Desil 2, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pembelajarannya mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup. Hal ini bertujuan, untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

BACA JUGA: ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan!

Sehubungan dengan pembukaan lowongan guru ini, Kemensos mengajak dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan PPG, untuk berpartisipasi. Adapun lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi, yakni lulusan yang telah mengikuti serangkaian seleksi ASN PPPK, pada tahun 2024.

Nantinya, guru-guru yang lulus seleksi menjadi guru SR, akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPK JF), di bawah naungan Kemensos. Mereka bakal mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, serta pelatihan khusus sebagai guru SR.

Seluruh guru SR yang terpilih, wajib melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos. Mereka juga melakukan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan.

BACA JUGA: Jamaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Air

Sementara syarat paling penting, bersedia ditempatkan di SR pada seluruh wilayah NKRI, serta bersedia melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

”Untuk itu, saya mengajak seluruh lulusan PPG, dapat berpartisipasi dalam kesempatan ini. Tentunya, untuk mendukung program ini diperlukan sinergi bersama dari seluruh instansi yang terlibat,” jelas Robben lagi.

Persyaratan Umum dan Khusus Seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat:
Persyaratan umum:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan berusia paling tinggi 45 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV)/Sarjana Terapan.
8. Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan Khusus:
1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan).
3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN).
4. Bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
5. Siap berada di lingkungan sekolah berasrama.

BACA JUGA: Permasalahan yang Sering Terjadi pada Lansia dan Tips Perawatannya

Kemudian seleksi kompetensi tambahan bagi para calon guru yang diselenggarakan Kemensos secara daring meliputi, psikotes, tes kemampuan Bahasa Inggris, dan wawancara. Bagi calon guru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi ini, dinyatakan mengundurkan diri.

Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025. Kemudian, pengumuman calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen pada 16 Juni 2025

Registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos dilakukan 16-17 Juni 2025. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan dilakukan 18 Juni 2025. Pelaksanaan seleksi Kompetensi Tambahan Calon Guru oleh Kemensos digelar 19-23 Juni 2025.

Selanjutnya, pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025. Pengangkatan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Juli 2025.

Riyan

The post Dibuka Lowongan Guru untuk Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu suara kritis datang dari Dr. Nur Mahardika, S.Pd., M.Pd., dosen Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus (UMK). Ia menilai, perubahan struktur pendidikan ini menyentuh aspek fundamental dalam pengembangan generasi muda—yakni kesiapan menghadapi masa depan yang kompleks tanpa mengorbankan kesehatan mental maupun ruang eksplorasi diri.

“Secara teknis, sistem penjurusan memang tampak mempermudah penyelarasan dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang menggantikan Ujian Nasional,” ujarnya.

“Siswa yang telah memiliki minat di bidang tertentu bisa lebih fokus mempersiapkan diri sesuai jalurnya. Ini juga memberi kejelasan profil akademik yang dibutuhkan, terutama untuk melanjutkan studi ke luar negeri,”tambahnya.

Namun, lanjutnya, penerapan kembali penjurusan justru berpotensi menyempitkan cakrawala pendidikan. Konsep Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi siswa mengeksplorasi beragam bidang, kini dipangkas dengan pembatasan pilihan jurusan.

“Padahal tantangan dunia saat ini membutuhkan individu yang mampu berpikir lintas disiplin. Isu seperti perubahan iklim, misalnya, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan sains, tetapi juga melalui kebijakan publik dan komunikasi yang efektif,” jelasnya.

Risiko Psikologis pada Remaja

Dr. Nur juga menyoroti dampak psikologis pada remaja yang dipaksa memilih jurusan di usia 15 hingga 17 tahun—fase krusial pembentukan identitas diri. Dalam usia ini, siswa masih banyak bereksperimen dan mencari jati diri, sehingga pilihan jurusan yang dianggap permanen dapat menjadi beban psikologis tersendiri.

“Bayangkan siswa yang mencintai sastra, tapi terpaksa masuk IPA karena tekanan orang tua atau stigma bahwa IPA lebih bergengsi. Hal ini bisa memicu stres akademik, menurunkan motivasi belajar, bahkan membuat siswa merasa terasing dari dirinya sendiri,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti hierarki tak sehat antarjurusan yang masih terjadi di banyak sekolah. Jurusan IPA sering dianggap ‘elit’, sementara IPS dan Bahasa dipandang sebagai pilihan sekunder. “Pandangan seperti ini merusak rasa percaya diri siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak inklusif,” tambahnya.

Relevansi Penjurusan di Era Interdisipliner

Lebih jauh, Dika—sapaan akrab Dr. Nur Mahardika—mempertanyakan relevansi sistem penjurusan di era modern yang menuntut keterampilan interdisipliner. Merujuk laporan World Economic Forum 2023, sekitar 65 persen pekerjaan di masa depan belum tercipta hari ini. Artinya, siswa tidak cukup hanya menguasai satu bidang, melainkan harus fleksibel dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan.

“Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia justru tidak menerapkan penjurusan kaku di sekolah menengah. Siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minat, dengan pendampingan intensif dari konselor,” jelasnya. “Hasilnya, mereka unggul dalam kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif—yang sangat dibutuhkan di era disrupsi saat ini,”paparnya.

Sistem Penjurusan: Solusi atau Ancaman?

Menurut Dika, kebijakan penjurusan bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, memberikan struktur dan arah jelas bagi siswa. Namun di sisi lain, berisiko mengekang potensi mereka dan mengabaikan kebutuhan zaman yang menuntut manusia serba bisa dan kreatif.

“Yang perlu ditekankan, sistem pendidikan seharusnya memanusiakan siswa, bukan menjadikan mereka sekadar angka dalam nilai rapor,” tegasnya. “Jika kebijakan ini tetap dijalankan, maka harus dilandasi pendekatan yang fleksibel, terbuka terhadap kritik, dan siap dievaluasi jika terbukti tidak efektif,”ungkapnya

“Tujuan utama pendidikan adalah membentuk individu yang tangguh, berpikiran luas, dan siap menghadapi kompleksitas kehidupan—bukan sekadar lulusan yang pandai menghafal,”pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pro Kontra Kebijakan Penjurusan SMA, Akademisi UMK: Jangan Jadi Langkah Mundur Pendidikan appeared first on SuaraBaru.id.

Agung Mumpuni, MI.Kom.

BAYANGKAN sebuah kelas yang menjadi tempat bagi anak-anak tidak hanya menghafal rumus matematika atau mengerjakan soal bahasa Indonesia, tetapi juga belajar menciptakan program komputer sederhana dan memahami cara kerja kecerdasan buatan (AI).

Inilah gambaran pendidikan di masa depan yang mulai menjadi kenyataan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan lonjakan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kecerdasan buatan (AI) dan pemrograman (coding) telah menjadi pondasi dari revolusi industri 4.0, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berpikir.

Menyadari hal ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia mengambil langkah progresif dengan menjadikan AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan mulai semester depan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa mulai semester depan, AI dan coding akan masuk ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran pilihan. “Mulai semester depan, AI dan coding akan menjadi bagian dari kurikulum kita,” terang Mu’ti, seperti dilansir dari Antara, Minggu (2/2/2025).

Rencana tersebut sudah mendapatkan dukungan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid. Ia berharap, nantinya anak Indonesia tidak hanya bisa menguasai teknologi, tetapi juga menggunakannya untuk hal-hal positif. “Kita bisa terus bersinergi untuk membangun generasi yang tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pencipta inovasi yang bermanfaat bagi bangsa,” jelas Meutya.

Keputusan ini menjadi langkah besar dalam menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: seberapa penting sebenarnya AI dan coding untuk anak-anak kita? Mengapa mereka perlu mempelajarinya sejak dini? Jawabannya terletak pada bagaimana teknologi telah mengubah dunia dengan begitu cepat.

Dunia Dikuasai Teknologi

Kita hidup di era di mana hampir setiap aspek kehidupan bergantung pada teknologi. Dari cara kita berkomunikasi, berbelanja, bekerja, hingga mengakses informasi, semuanya melibatkan AI dan coding dalam berbagai bentuk.

Misalnya, algoritma AI di balik mesin pencari Google membantu kita menemukan informasi dengan cepat, sementara aplikasi perbankan yang kita gunakan sehari-hari dibuat oleh programmer yang menguasai coding.

The post Masa Depan Pendidikan: AI dan Coding Penting untuk Anak Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.