PENDIDIKAN menjadi pilar utama bagi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, perhatian terhadap kualitas pendidikan harus mendapatkan perhatian serius. Perkembangan zaman yang semakin pesat, disrupsi teknologi di berbagai bidang dan antisipasi perkembangan ke depan, menjadi pertimbangan dalam mengelola pendidikan. Proses pendidikan diharapkan menghasilkan peserta didik yang berakhlak dan berkarakter mulia, sekaligus siap terjun ke dunia kerja.

Guna mendukung target tersebut, Kemendikbud meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pada 11 Februari 2020. Inti merdeka belajar adalah memberikan kesempatan belajar yang lebih otonom, lebih variatif dan memberikan pengalaman, terkait dengan proses pendidikan.

Mahasiswa diberikan kebebasan memilih untuk belajar sepenuhnya di Perguruan Tinggi (PT) atau menempuh sebagian proses belajarnya di luar PT. Program studi menyelenggarakan kurikulum murni dan kurikulum MBKM, sehingga mahasiswa bisa memilih sesuai kebutuhannya.

Bagi mahasiswa yang memilih kurikulum MBKM, bisa melakukan beberapa kegiatan berikut yang nantinya bisa dikonversi ke dalam nilai perkuliahan. Program yang bisa dipilih di antaranya, magang atau praktik industri, magang bersertifikat, proyek desa, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

Program-program tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas, pengalaman, dan relasi mahasiswa. Harapannya, setelah lulus kuliah mereka lebih siap masuk ke dunia kerja, sekaligus memiliki karakter dan akhlak yang mulia.

Sebagai contoh, ketika mereka mengikuti kegiatan magang atau praktik industri, mahasiswa secara langsung belajar di dunia kerja. Pengalaman dan ilmu yang diperoleh menyiapkan mereka untuk siap masuk dunia kerja. Selama magang mereka juga menempa karakter, bagaimana bekerja dalam tim, menjalin relasi dengan rekan kerja, berperilaku yang baik, mengasah empati dan karakter lainnya.

Pentingnya Mengkomunikasikan Praktik Baik
Semenjak diluncurkan pada tahun 2020 lalu, sudah banyak kebermanfaatan dan praktik baik yang lahir dari program Kemendikbud tersebut. Karena itu, segala praktik baik dan kebermanfaatan tersebut harus dikomunikasikan, supaya diketahui oleh segenap masyarakat. Harapannya, praktik baik dan kebermanfaatan tersebut bisa ditiru, menginspirasi dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Salah satu contoh praktik baik yang akan saya bagikan adalah, kegiatan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI). Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Merdeka Belajar, yang diinisiasi Kemendikbud.

Bentuk kegiatan KMMI adalah, kursus singkat selama dua bulan yang berisi 16 pertemuan. Pihak perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Program KMMI bertujuan, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan kepada segenap mahasiswa di luar konteks perkuliahnya. Materi yang diajarkan, akan melengkapi dan meningkatkan kualitas mahasiswa.

Prodi Ilmu Komunikasi Unissula pernah mendapatkan KMMI pada tahun 2021 lalu. Kegiatan kursus yang dilaksanakan adalah Digital Virtual Public Speaking. Kegiatan ini berawal dari indentifikasi masalah, yaitu pertama, kemampuan public speaking dibutuhkan oleh setiap orang di berbagai profesi. Akibat kurang menguasi kemampuan public speaking, banyak orang yang gagal dalam presentasi bisnis, diskusi, wawancara kerja, pemasaran.

Kedua, adanya kebutuhan pelatihan public speaking secara virtual di masa pandemi. Kemampuan untuk menjadi pembawa acara, moderator, presentasi bisnis, pemasaran produk secara virtual, menjadi contoh kemampuan digital public speaking yang dibutuhkan. Karena itu, perlu adanya bekal pelatihan digital virtual public speaking bagi para mahasiswa.

Melalui kegiatan KMMI, keterampilan digital virtual public speaking tersebut diajarkan. Kegiatan KMMI diikuti 200 mahasiswa, dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan kursus singkat ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang public speaking, fasilitas sertifikat dan nilai yang diperoleh bisa dikonversi kedalam mata kuliah di program studinya.

Kegiatan KMMI menjadi salah satu contoh praktik baik dan kebermanfaatan Program Merdeka Belajar. Kegiatan lain yang juga memberikan manfaat dan praktik baik adalah, menjadi relawan pada proses vaksinasi di Unissula, selama masa pandemi. Mahasiswa dari berbagai program studi, menjadi relawan dalam kegiatan tersebut.

Ilmu yang diperoleh di bidang kesehatan, teknologi informasi, administrasi, komunikasi bisa diterapkan langsung pada kegiatan tersebut. Mahasiswa menerapkan ilmu sekaligus mengasah empati, kepedulian, dan berkontribusi pada penyelesaian masalah bangsa. Di akhir kegiatan, mahasiswa juga mendapatkan sertifikat yang nilainya kemudian dikonversi ke dalam kurikulum.

Merdeka Berbudaya dan Merdeka Membaca
Setelah peluncuran Program Merdeka Belajar, Kemendikbud melanjutkan dengan peluncuran Program Merdeka Berbudaya dan Merdeka Membaca. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku dan 718 bahasa daerah. Ini adalah kekayaan budaya yang luar biasa.

Karena itu, Program Merdeka Berbudaya menjadi sangat penting. Inti dari program ini adalah, penghargaan terhadap keragaman dan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini. Kekayaan budaya ditransformasikan sebagai kekuatan untuk kemajuan bangsa. Keragaman budaya adalah modal untuk maju, bukan sebagai pintu perpecahan.

Program Merdeka Membaca yang dirilis pada Februari 2023, memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi membaca. Kemendikbud menyediakan buku bacaan bermutu, untuk literasi Indonesia. Membaca adalah jembatan ilmu, pembuka cakrawala dan basis dari perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, gerakan membaca dan ketersediaan bahan bacaan bermutu, menjadi langkah penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Sebagai penutup, kebermanfaatan dan praktik baik Merdeka Belajar, Merdeka Berbudaya, Merdeka Membaca, menjadi ispirasi dan harapan bagi kemajuan pendidikan kita. Muaranya adalah, kemajuan bangsa yang ditopang oleh generasi muda yang kuat ilmu, kuat amal dan berkarakter mulia.

— Mubarok MSi, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unissula Semarang —

The post Mengkomunikasikan Kebermanfaatan dan Praktik Baik Merdeka Belajar appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh : Meilan Arsanti

NADIEM Makarim, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam kuliah Umum Merdeka Belajar 2021 melalui kanal Youtube menyampaikan tentang program digitalisasi sekolah.

Program yang sangat bagus untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negera lain.

Program tersebut juga sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang masih dalam situasi pandemi sampai saat ini.

Akan tetapi, sebelum ke Program Digitalisasi Sekolah tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus terkait sarana dan prasarana sekolah terutama sekolah di daerah pedalaman Indonesia.

Media kerap menyoroti kisah-kisah seputar kondisi guru, siswa, hingga kondisi sekolah. Bahkan banyak pula yang menyoroti akses menuju ke sekolah terutama pada saat memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Seperti yang pemaparan kisah oleh Ismi Nindya Prihatiningtyas, S.Pd.Gr. guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP N Matpunu, Desa Taneotob, Kec. Nunbena, Kab. Timor Tengah Selatan.

Bu Tyas, panggilan khusus dari siswa-siwanya, harus menempuh sekitar 4 jam dari kota ke sekolah menggunakan motor. Selama perjalanan Bu Tyas harus melewati 4 sungai besar yang tanpa fasilitas  jembatan.

Jika musim panas sungai tersebut masih bisa untuk lewat sepeda motor karena kering, tetapi jika musim hujan sungai tersebut banjir, motor praktis  tidk bisa lewat. Agar tetap bisa sampai ke sekolah Bu Tyas harus memutar melewati daerah Lelogama yang membutuhkan waktu 6-7 jam perjalanan.

Melihat kondisi tersebut akhirnya sekolah, orang tua siswa bekerja sama dengan komite membuat mess sederhana untuk para guru yang mengajar di sekolah tersebut termasuk untuk Bu Tyas.

Akses Menuju ke Sekolah : Jalan dan Jembatan

Banyak guru-guru mengalami kisah seperti Bu Tyas, khususnya yang mengajar pada daerah terpencil yang fasilitas sarana dan prasarana sekolah termasuk akses menuju ke sekolah belum tersentuh pemerintah.

Bu Tyas  masih cukup beruntung karena sekolah tempat beliau mengajar sarana dan prasaranya sudah cukup memadai dengan memanfaatkan dana BOS dari pemerintah. Hanya saja menurutnya masih kekurangan ruang kelas karena tidak sesuai dengan jumlah siswa di sekolah tersebut.

Perjuangan terberat Bu Tyas adalah ketika perjalanan panjang menuju ke sekolah karena harus melewati jalan dan sungai yang belum dibangun jembatan. Hal inilah yang menjadi harapan Bu Tias kepada pemerintah agar akses menuju ke sekolahnya segera tersedia fasilitas jalan dan jembatan untuk memudahkan mobilisasi para guru, siswa, dan penduduk sekitar.

Pembangunan akses jalan dan jembatan tersebut tentu akan sangat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan perekonomian warga.

Banyak Gedung Sekolah yang Tidak Sesuai Spesifikasi

Selama ini sarana dan prasarana sekolah kerap menjadi sorotan terutama jika terdapat kasus. Beberapa waktu lalu terdapat kasus gedung sekolah yang ambruk baik karena faktor usia, bencana, maupun dar faktor pengelolaannya.

Sebagai contoh pada tahun 2019 gedung SD Gentong Pasuruan Kota ambruk karena konstruksi  tidak sesuai spesifikasi. Dari hasil penyelidikan Labfor Mabes Polri cabang Polda Jatim menemukan beberapa bahan bangunan tidak sesuai dengan standar (suaramerdeka.com).

Kasus tersebut seharusnya menjadi catatan tersendiri terkait manajemen sarana dan prasarana sekolah baik oleh sekolah itu sendiri maupun pemerintah sebagai penyandang dana.

Ketersediaan Buku-Buku Pelajaran di Sekolah

Selain masalah gedung sekolah yang ambruk, banyak juga sekolah yang masih kekurangan buku-buku pelajaran khususnya sekolah di darah pedalaman. Padahal buku-buku pelajaran tersebut sebagai sumber belajar siswa.

Mengutip dari berita di Tribunnews.com bahwa Bu Sumiati, salah satu guru di Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltim mengungkapkan, hingga kini mereka masih kekurangan buku-buku penunjung pelajaran yang benar-benar dibutuhkan untuk pembelajaran para siswa saat ini.

Sebatik adalah daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang sering diklaim negeri jiran tersebut menjadi wilayahnya.

Jaringan Internet dan Perangkatnya

Masalah lain yang harus mendapat perhatian pemerintah sebelum melaksanakan program digitalisasi sekolah adalah ketersediaan jaringan internet dan perangkatnya. Jika sekolah di daerah perkotaan tentu saja hampir tidak ada yang bermasalah dengan hal tersebut.

Lain halnya dengan masalah yang ada di daerah pinggiran dan pedalaman. Hal ini sudah menjadi perbincangan hangat terutama pada awal pandemi Maret 2020 lalu karena pembelajaran terlaksana dengan sistem online yang membutuhkan jaringan internet dan perangkatnya.

Ketersediaan jaringan internet dan perangkatnya ini juga harus benar-benar mendapat perhatian oleh pemerintah untuk mewujudkan program digitalisasi sekolah sesuai  gagasan oleh Mas Mentri.

Peningkatan SDM Guru

Terakhir, masalah yang juga harus mendapat perhatian dari pemerintah adalah SDM guru sekolah. Hal tersebut karena tidak semua guru memiliki keahlian IT yang bagus terutama guru-guru yang sudah senior.

Selain keahlian mengajar, guru sangat membutuhkan keahlian IT untuk melaksanakan program digitalisasi sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan SDM guru sebelum peluncuran program digitalisasi sekolah.

Beberapa masalah yang telah diuraikan terkait sarana dan prasarana sekolah tersebut sebaiknya diselesaikan duhulu oleh Pemerintah karena saling berkaitan.

Progam Digitalisasai Sekolah akan kurang maksmial jika terkendala oleh masalah-masalah tersebut.

Dengan demikian, untuk mendukung Program Digitalisasi Sekolah Pemerintah harus membangun sarana dan prasarana penunjang terlebih dahulu.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan penyandang dana akan dibantu sekolah sebagai pelaksana manajemen sarana dan prasarana tersebut. (Penulis : Meilan Arsanti/Dosen PBSI, FKIP, Unissula dan Mahasiswa IPB  S-3 Pascasarjana Unnes)

Suarabaru.id

The post Tantangan Program Digitalisasi Sekolah Kemendikbud appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, menurut survei dari Kemendikbud RI, 62,5 persen siswa tidak menganggap belajar dari rumah itu menyenangkan.

“Dari berbagai kegiatan penyerapan aspirasi yang kami lakukan melalui berbagai kanal, banyak sekali siswa yang meminta sekolah untuk dibuka kembali. Ini cukup mengejutkan, karena ternyata siswa tidak menikmati belajar di rumah dan justru tidak sabar ingin masuk kembali ke sekolah,” terang dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/1/2021).

Hetifah melanjutkan, itu harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk mulai melonggarkan kebijakan pembukaan sekolah.

Dia juga menegaskan terdapat sejumlah dampak negatif yang dapat terjadi jika kebijakan belajar dari rumah tetap dilaksanakan. Salah satunya adalah potensi learning loss, atau kehilangan pembelajaran yang disebabkan rendahnya akses internet di berbagai daerah, juga perbedaan kemampuan SDM pengajar dalam melakukan pendidikan jarak jauh.

“Jika ini terjadi, kesenjangan dalam dunia pendidikan akan terus melebar antara mereka yang berasal dari keadaan sosial ekonomi tinggi dan rendah. Jika ini dibiarkan, angka putus sekolah juga terancam meningkat akibat banyaknya anak yang tidak bersekolah dan justru bekerja di masa pandemi ini,” terangnya.

Untuk itu, politisi Golkar ini menilai, keputusan untuk membuka kembali sekolah adalah salah satu upaya yang diambil untuk mereduksi dampak-dampak negatif di atas.

Tentu saja kebijakan tersebut tidak diambil dengan semena-mena. Terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

“Kami sebagai wakil rakyat mendorong seluruh stakeholder untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ini. Lebih baik menghindari mudharat yang lebih besar, dan lebih baik mencegah dari pada mengobati. Sekali lagi, keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita jauh lebih penting dari berbagai target dan capaian lainnya. Setiap keputusan yang diambil harus berbasis data, dan tidak bisa hanya mengandalkan sentimen dari masyarakat,” terangnya.

Selain itu, ia berharap agar Kemendikbud, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya tetap memberikan alternatif bagi mereka yang menjalankan pembelajaran jarak jauh. Karena pilihan tersebut lebih utama bagi mereka yang mampu menjalankan, dan harus mendapatkan fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, bantuan gawai, serta program pendampingan guru tetap harus menjadi fokus pembangunan pendidikan kedepannya, karena di masa depan, blended learning atau pembelajaran campuran daring dan luring tidak dapat terelakkan, Seperti dilansir suarabaru.id dari Siberindo.co.

“Kami menghimbau para pemangku kepentingan di seluruh daerah di Indonesia untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengambil kebijakan pendidikan yang berkeadilan, dengan tetap menomorsatukan kesehatan, demi pembangunan SDM Indonesia Unggul yang sehat dan cerdas,” pungkasnya.

Claudia SB

The post Komisi X DPR Minta Pemerintah Longgarkan KBM appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan permintaan untuk membuka sekolah sudah datang dari segala arah.

“Keluhan-keluhan sampai ke saya mulai dari pihak guru, orang tua, maupun peserta didik, berharap sekolah segera dibuka. Ini tidak bisa kita abaikan, banyak pihak yang sudah merasakan stres, terisolasi, bahkan angka KDRT meningkat. Saya rasa ini sebuah aspek yang tidak bisa kita sepelekan,” katanya.

Menurut dia, keputusan pembukaan sekolah merupakan sebuah keputusan yang dilematis namun tak terelakkan.

“Sudah hampir 8 bulan kita mengalami pandemi, dan selama waktu tersebut sebagian besar sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Padahal, kemampuan setiap sekolah dalam melaksanakan PJJ sangat berbeda-beda. Akibatnya banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar secara efektif,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, aspek kesehatan sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah dalam membuat keputusan ini.

“Masyarakat sekarang sudah mulai terbiasa menjalankan protokol kesehatan. Tinggal bagaimana menerapkan hal itu dengan disiplin di dunia pendidikan. Koordinasi antara pusat dan daerah harus ditingkatkan, dan yang melanggar harus ada sanksi tegas,” jelas wakil rakyat asal Kalimantan Timur ini.

Terakhir, ia berharap orang tua dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan ini.

“Saya rasa semua orang tua ingin putra-putrinya aman dan sehat. Mari sama-sama pantau keberjalanan kegiatan belajar di sekolah ini. Dari Kemendikbud dan dinas-dinas Pendidikan saya harap bisa membangun strategi untuk meningkatkan keaktifan komite orang tua di setiap sekolah,” pesan Hetifah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemeterian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, pemenuhan daftar periksa merupakan syarat mutlak pembukaan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

“Di dashboard daftar periksa, dari 532.000 satuan pendidikan, baru 42,48 persen yang mengisi, sedangkan 57,52 persen sisanya belum merespon. Para bupati, wali kota, dan gubernur agar mendorong satuan pendidikan di daerahnya untuk meng-update kesiapan pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing,” jelasnya.

Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, mulai tahun Januari 2021, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembukaan sekolah tanpa mengacu pada zona risiko.

“Daerah yang paling mengetahui kondisi dan keadaan masing-masing. Selain izin dari pemda, pembukaan sekolah juga harus dengan izin kepala sekolah dan orang tua melalui komite sekolah. Sekolah dibolehkan buka, tapi tidak diwajibkan,” paparnya.

Nadiem menambahkan, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Antara lain kondisi kelas yang memungkinkan jaga jarak minimal 1,5 meter, dan pemberlakuan sistem shifting dengan maksimal peserta didik 50 persen dari kapasitas,” jelas Nadiem.

Claudia SB

The post Mendikbud Diminta Buka Belajar Tatap Muka pada Januari 2021 appeared first on SuaraBaru.id.