Musrenbang dibuka Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma SE MM diwakili Asisten II Sekda Brebes Ineke Tri Sulistyowaty, di Aula Lantai 5 KPT Brebes, Senin (30/3/2026).

Dalam sambutan Bupati Brebes, disampaikan bahwa Musrenbang menjadi ruang penting untuk menyatukan gagasan dan menentukan prioritas pembangunan ke depan. Bupati juga menegaskan, forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Musrenbang Kabupaten bukan sekadar kegiatan seremonial atau agenda administratif tahunan, tetapi ruang strategis untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Brebes ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Brebes menyampaikan, tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan. Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, hingga penciptaan lapangan kerja dan penguatan pelayanan publik.

“Selain itu, keterbatasan kemampuan fiskal daerah juga menjadi perhatian serius. Mengingatkan bahwa ruang anggaran yang tersedia tidak sebesar yang dibayangkan, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih cermat dan tidak lagi menggunakan pola lama yang kurang efektif,” jelasnya.

Dalam arahan Bupati Brebes, pemerintah daerah menekankan pentingnya perencanaan yang fokus dan terarah. Program pembangunan diminta tidak lagi sekadar banyak secara kuantitas, tetapi harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.

Ia juga menegaskan agar seluruh perangkat daerah tidak lagi mengusulkan program yang bersifat rutinitas tanpa keterkaitan dengan prioritas pembangunan. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, indikator terukur, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Penguatan sinergi lintas sektor, pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sebagai kunci percepatan pembangunan daerah,” ucapnya.

Tak kalah penting, kata Bupati Brebes, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi tuntutan. Pemerintah daerah terus menghadirkan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Brebes berharap, Musrenbang tidak hanya menjadi ruang penyampaian usulan, tetapi juga ajang diskusi yang produktif untuk menentukan prioritas pembangunan yang paling berdampak bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes Moch Iqbal Tanjung menyampaikan, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2027 disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.

“Seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Kami akan mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program agar tetap berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Moch Iqbal mengatakan, DPRD siap memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap program yang dinilai belum menyentuh kepentingan rakyat. Namun demikian, pihaknya tetap memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan RKPD Tahun 2027 agar menghasilkan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat Brebes.

Usai pembukaan Musrenbang dilanjut pemaparan dan tanya jawab dengan narasumber dari Kepala Bapperida Brebes dan perwakilan Bappeda Provinsi Jateng. Turut hadir, unsur Forkopimda Kabupaten Brebes, jajaran OPD, para camat, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha.

Nur Muktiadi

The post Musrenbang Brebes, Perencanaan Menuju Kebijakan Lebih Berpihak pada Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam Rapat Sinergitas Layanan dan Kebijakan, yang digelar di Kampoeng Rawa, Kabupaten Semarang, Jumat (9/1/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 120 peserta, terdiri dari Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, Kasubbag Tata Usaha, serta jajaran pimpinan dan pejabat Kanwil Kemenag Jateng.

”Untuk menyikapi berbagai persoalan ke depan, kita harus melangkah dengan visi dan misi yang sama, sesuai amanat Asta Protas Kemenag. Saya minta Kemenag Kabupaten/Kota, memiliki program unggulan, agar benar-benar berdampak dan dirasakan langsung masyarakat,” kata Saiful Mujab, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag Jateng.

BACA JUGA: Saat Algoritma Lebih Utama daripada Tuhan: Krisis Tauhid Generasi Z

Disampaikan juga, seluruh jajaran Kemenag harus bergerak cepat dan seirama, dalam menyikapi berbagai tantangan. Seluruh jajaran harus tetap berpedoman pada Asta Protas Kemenag, sebagai arah kebijakan utama.

Ditekankan Saiful, peningkatan kualitas layanan publik, tidak hanya bertumpu pada administrasi, tetapi juga pada kesiapan sarana dan prasarana layanan keagamaan.

”Oleh karena Itu, keberlanjutan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) dan Madrasah, perlu dipersiapkan secara matang agar dapat menunjang pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional, khususnya menyambut tahun ajaran baru,” pesannya.

BACA JUGA: UKSW Berduka, Pendeta Emeritus Doktor Sutarno Rektor Periode 1973-1983 Berpulang

Dia juga meminta, seluruh satuan kerja diminta aktif mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas, yang menyentuh langsung masyarakat. Seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) lintas sektor, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pesantren dan madrasah, serta perluasan akses layanan kesehatan gratis.

Pada kesempatan yang sama, dalam menghadapi kebijakan tahun 2026, Kanwil Kemenag Jateng juga mendorong penguatan basis data keagamaan yang akurat dan mutakhir, khususnya data pesantren beserta sarana dan prasarananya.

”Data itu akan menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat,” lanjut Kakanwil.

BACA JUGA: Akibat Jembatan Longsor, Bus Peziarah Makam Sunan Muria Dialihkan ke Jalur Timur

Dalam forum ini, Saiful Mujab juga mengarahkan Kemenag Kabupaten/Kota, untuk menetapkan layanan unggulan daerah, yang memiliki dampak positif paling besar bagi masyarakat, sebagai pelengkap layanan standar Nasional yang telah berjalan.

Layanan unggulan itu diharapkan menjadi identitas pelayanan Kemenag di daerah yang adaptif, responsif, dan solutif.

Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya meneguhkan komitmen untuk tancap gas menghadirkan kebijakan dan layanan publik yang responsif, berdampak, dan berpihak kepada masyarakat, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan pada tahun 2026.

Riyan

The post Saiful Mujab Satukan Langkah Kemenag se-Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu diikuti sejumlah mahasiswa FH, baik dari USM dan luar kampus. Untuk peserta luring sebanyak 225 peserta, dan 357 peserta serta daring. Kegiatan ini digelar dalam rangka Dies USM dan Dies FH USM ke-38.

Kegiatan yang merupakan kerja sama antara FH USM dan FH Universitas Borobudur ini, juga diikuti lima kampus sebagai co-host, antara lain Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Muhammadiyah Mataram, serta Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

BACA JUGA: Kirab Budaya Desa Sinanggul, Warga Tumpah Ruah Nikmati Parade Seni

Dekan FH USM, Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH MHum mengatakan, AI ini merupakan bentuk kemajuan teknologi hasil karya cipta manusia. Keberadaannya sangat bermanfaat, namun jika tidak digunakan dengan baik, akan menjadi musibah juga bagi masyarakat

”Demikian pula dalam aktivitas bisnis. AI sudah banyak digunakan untuk mengembangkan bisnis atau usaha di masyarakat, namun dalam pemanfaatannya tetap harus berhati-hati, serta memperhatikan aturan hukum yang berlaku,” pesannya.

Dalam kegiatan itu menghadirkan pemateri, Prof Dr H Faisal Santiago SH MM, guru besar Universitas Borobudur. Prof Faisal ini meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pancasila, Magister Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI, dan Doktor di Universitas Negeri Jakarta.

BACA JUGA: Job Fair 2025 Kota Magelang, Peluang Kerja Terbuka

Dia juga pernah mendalami ilmu melalui studi Hukum Perikatan ke Belanda dan Belgia. Saat ini, Prof Faisal sebagai ketua Program Doktor Ilmu Hukum, sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur.

Prof Faisal merupakan Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum dan pengacara Pertambangan Indonesia (Perkhappi). Selain itu, Prof Faisal aktif di Dewan Pakar Korpri dan Tim Asistensi Hukum Nasional.

Dalm kuliah umum ini, membahas banyak hal yang aktual. Antara lain mengenai problematika hukum bisnis dalam penegakan hukum terhadap kejahatan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia, serta pengaturan kejahatan (AI) dalam pengaturan hukum bisnis yang berlaku di Indonesia sekarang ini.

Dalam momen itu, sekaligus ada kegiatan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara Fakultas Hukum USM dengan Fakultas Hukum Universitas Borobodur, sebagai bentuk implementasi MoU antara Universitas Semarang dan Universitas Borobudur.

Riyan

The post Fakultas Hukum USM dan Universitas Borobudur Gelar Kuliah Umum appeared first on SuaraBaru.id.