Bambang Widjanarko, Ketua DPD Aptrindo Jateng & DIY menyampaikan keberatan atas pengaturan pembatasan operasional angkutan barang yang akan diberlakukan mulai hari Senin (24/3/2025) pukul 00.00 WIB hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 WIB, baik di Jalan Tol maupun Non Tol (dilarang beroperasi selama 16 hari). “Ini pelarangan truk yang terlalu lama,” tandas Bambang, Selasa (11/3/2025).

“Keputusan pembatasan operasional angkutan barang ini jelas tidak mempertimbangkan masukan kami para pelaku usaha angkutan barang, mengenai dampak lamanya pembatasan operasional angkutan barang,” ujar Bambang.

Menurutnya, bukan hanya berdampak langsung kepada pemilik kendaraan, namun juga pada para pelaku usaha yang terlibat, seperti pengemudi, tenaga buruh bongkar muat, pabrikan, pergudangan, perkapalan dan pihak yang terlibat dalam dunia logistik. “Dampaknya juga luas yakni terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%, karena tersendat pengiriman bahan baku industri akan terganggu ekspor impor pada gilirannya, dan yang terjadi pembatalan kontrak dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan kegagalan masuk devisa kedalam negeri,” katanya.

Bambang menyebut, dengan terbitnya surat keputusan bersama terkait pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran tahun 2025/1446 Hijiriah tersebut mengakibatkan,

Pertama, penumpukan barang di Pelabuhan, karena kapal dari luar negeri terus datang membawa barang, sehingga kemungkinan terjadi kongesti/stagnasi di Pelabuhan, dan juga akan membebani para importir atas biaya penumpukan pelabuhan dan denda demurage container yang dicharges oleh pelayaran asing akan membengkak, dweeling time.

Kedua, kesulitan para eksportir dalam melaksanakan ekspor terhadap barang-barangnya dan dikirimkan, sehingga tidak dapat memenuhi perjanjian dagang.

Ketiga, pengemudi tidak mempunyai penghasilan selama larangan itu dilakukan, sehingga menimbulkan keresahan pada pengemudi.

Keempat, kapal-kapal yang datang dari luar negeri akan pulang dengan kosong tanpa muatan.

Kelima, akibat larangan tersebut akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia, terutama di perdagangan internasional, sehingga investor akan beralih ke negara yang lebih mudah proses export importnya.

Keenam, peraturan yang dibuat sangat berdekatan dengan implementasi, maka banyak pihak yang tidak siap, sehingga dapat menimbulkan kepanikan serta melonjaknya biaya produksi karena potensi stop produksi, batal export dan keterlambatan pengiriman akibat penumpukan kegiatan setelah masa larangan.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Soebianto seharusnya lebih peka dengan kondisi perekonomian dan industri ditanah air saat ini, dimana banyak sekali terjadi perusahaan gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja. Kondisi yang terjadi bukan hanya dikarenakan efek kalah bersaing atau berkompetisi dengan negara lain, tetapi juga disebabkan oleh pembuatan regulasi-regulasi yang tidak mendukung iklim usaha untuk tumbuh dan berkembang,” terangnya.

The post Aptrindo Tegaskan Bakal “Stop Operasional” jika Usulan Perubahan Durasi Pelarangan Angkutan Barang Tak Ditanggapi  appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Bambang Pujiyanto, penyampaian visi dan misi yang dipaparkan dengan durasi waktu dua menit atau 120 detik dirasa masih kurang. Dirinya membandingkan di wilayah lain yang diberikan durasi waktu lima menit.

“Tadi penyampaian visi dan misi masih kurang karena durasi waktu yang diberikan hanya dua menit, sementara di wilayah lain saya lihat waktu yang diberikan lima menit,” jelas Bambang Pujiyanto, usai Debat Pilkada 2024.

Sudah Disepakati

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo menerangkan, pemberian waktu untuk memaparkan visi dan misi serta pertanyaan-pertanyaan dari para panelis ini sudah disepakati oleh seluruh pihak melalui rapat yang digelar selama enam kali.

Rapat tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU Grobogan, perwakilan Polres Grobogan dan Kodim 0717 Grobogan, perwakilan Pemkab Grobogan, Tim LO Pasangan Calon Setyo Hadi – Sugeng Prasetyo dan Bambang Pujiyanto – Catur Sugeng Susanto, para perumus dan panelis serta MetroTV selaku stasiun televisi yang menyiarkan acara debat tesebut.

“Waktu pemberian running dua menit setiap sesinya itu sudah disepakati bersama dengan pihak panelis dan kru televsi yang bekeja sama dengan KPU Grobogan,” jelas Agung Sutopo.

Agung menjelaskan sebelum diadakan debat tersebut dilakukan gladi bersih yang dihadiri oleh kedua pasangan calon. Kedua paslon juga menyepakati waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para panelis.

Dalam rangkaian Debat Pilkada Grobogan 2024 ini diisi dengan penyampaian visi dan misi kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dengan, menjawab pertanyaan dari panelis yang dibacakan oleh MC dan terbagi dalam enam segmen.

Rundown acara Debat Pilkada Grobogan 2024 ini diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Jingle Pilkada Grobogan 2024, Doa, Pengenalan Komisioner KPU Grobogan dan sambutan Ketua KPU Grobogan, pengenalan panelis dan penyerahan amplop petanyaan, pengenalan dan penayangan video paslon nomor urut satu, penayangan profil visi dan misi paslon nomor urut.

Kemudian dilanjutkan dengan penayangan profil visi dan misi Paslon nomor urut dua, penyampaian visi-misi paslon nomor urut dua. Segmen kedua diisi dengan debat publik dengan enam segmen pertanyaan dan masing-masing paslon memberikan jawaban atas pertanyaan dengan waktu 90 detik atau 1,5 menit.

Kegiatan tesebut berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir tepat pada pukul 12.00 WIB. Acara Debat Pilkada 2024 tersebut dihadiri para pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 dengan jumlah masing-masing 60 orang seta tamu undangan dengan sistem pengamanan yang ketat dari para personel Polres Grobogan.

Satu Kali

Terkait penyelenggaraan Debat Pilkada Grobogan 2024 ini, Agung Sutopo menjelaskan, KPU Grobogan hanya menyelenggarakan satu kali. Hal itu karena keterbatasan dana dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 tersebut.

The post Debat Publik Pilkada Grobogan, Pasangan Bambang-Catur Keberatan Penyampaian Visi-Misi Hanya 2 Menit appeared first on SuaraBaru.id.

Berlangsungnya tahapan verifikasi administrasi calon partai politik tak jarang beberapa nama masyarakat ditemukan tercantum dalam keanggotaan Parpol.

Meski KPU sudah membuka layanan cek nama melalui input NIK, namun hal tersebut juga menjadi fokus pengawasan Bawaslu sehingga kami gencar lakukan sosialisasi dan bisa mengadukan apabila keberatan.

Bawaslu membuka posko pengaduan yang nantinya terdapat petugas desk yang membantu melakukan cek nama dan membantu penginputan pengaduan ke KPU.

Masyarakat dapat mendatangi Bawaslu Kota Semarang untuk cek nama dan NIK, mengisi formulir dan menginput secara online jika keberatan nama serta indentitas tercantum dalam keanggotan partai politik.

Terpantau sampai hari ini terdapat satu warga yang sudah melaporkan, salah satunya Yeane Chorlina seorang ibu rumah tangga warga Kota Semarang.

“Saya cek nama dan terdaftar padahal bukan anggota parpol sehingga saya langsung ke Bawaslu untuk dibantu proses pengaduan atas keberatan yang saya alami agar nantinya nama dapat dihilangkan dalam daftar keanggotaan partai politik tersebut,” kata Yeane

Lebih lanjut Arief Rahman selaku Koordiv Hukum, Humas & Datin Anggota Bawaslu Kota Semarang menjelaskan bahwa Bawaslu akan ikut mengawasi dan membantu proses aduan masyarakat atas keberatan karena namanya terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik.

“Sejauh ini sudah ada 3 warga yang menginfokan keberatan dan bersedia menyampaikan pengaduan melalui posko di kantor Bawaslu Kota Semarang, semoga ini dapat membantu memudahkan masyarakat Kota Semarang yang akan mengurus keberatan karena nama tercantum dalam parpol yang selanjutnya kita juga akan lakukan saran perbaikan ke KPU Kota Semarang,” ungkap Arief.

Posko pengaduan ini dibuka pada jam kerja pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau dapat menghubungi kontak humas Bawaslu Kota Semarang 081316665996.

Hery Priyono/mh

The post Masyarakat Datangi Posko Pengaduan Keberatan Tercantum Sebagai Anggota Partai Politik appeared first on SuaraBaru.id.