Walikota Aaf mengaku bersyukur, pada hari ini (11/7) bisa turut serta memonitoring jalannya pelaksanaan KBM SKB Kota Pekalongan. Di mana, adanya SKB Kota Pekalongan ini merupakan salah satu visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan dalam perbaikan kualitas di dunia pendidikan. Menurutnya, meski di hari pertama ini belum sepenuhnya maksimal, tetapi semangat dan antusias yang diperlihatkan peserta didik, orangtua maupun tenaga pengajarnya sudah sangat luar biasa.

“Alhamdulillah saat ini Kota Pekalongan sudah memiliki SKB secara resmi walaupun tempatnya masih numpang di SDN Keputran 4, mudah-mudahan bisa segera terealisasi bangunan yang lebih representatif yang rencananya berlokasikan di eks Gedung UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Selatan, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 456, Kelurahan Kuripan Yosorejo,” tutur Aaf.

Disampaikan Aaf, keberadaan SKB ini, dimaksudkan untuk mengurangi angka anak-anak maupun masyarakat Kota Pekalongan yang putus sekolah ataupun anak-anak usia sekolah yang seharusnya masih harus melanjutkan sekolah, namun karena suatu kondisi hal mereka harus bekerja. Disamping itu, anak-anak yang berkebutuhan khusus dan tidak bisa tertampung di sekolah formal maupun Sekolah Luar Biasa (SLB), juga bisa diakomodir untuk tetap bisa menimba ilmu di SKB Kota Pekalongan.

“Mudah-mudahan yang penting semangat pengajarnya yang luar biasa, orangtuanya juga pasti sangat luar biasa karena sudah dititipin oleh Tuhan Yang Maha Esa anak-anak yang luar biasa. Semoga semuanya bisa komitmen untuk memperhatikan masa depan dan pendidikan mereka agar lebih baik dan berperilaku bagus. Adanya SKB ini mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua,” pungkas Aaf.

Nur Muktiadi

The post Perdana, Walikota Pantau KBM SKB Kota Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian dilansir www.papuaposnabire.com group Siberindo.com.

Saat melakukan Sidak terlihat ada beberapa orang murid yang dengan santainya mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tanpa menggunakan masker. Kepala dinas meminta para murid tersebut untuk meninggalkan kelas.

Namun pihak sekolah telah menyiapkan masker di ruangan kantor, sehingga para murid ini tidak pulang, tetapi langsung diberi masker oleh pihak sekolah dan murid-murid tersebut kembali masuk kelas dan mengikuti proses KBM tatap muka.

Pada saat bersamaan kepala dinas secara tegas meminta kepada para guru yang sedang mengajar agar lebih memperhatikan protokol kesehatan, sebab kondisi saat ini dunia sedang digemparkan oleh wabah virus corona atau Covid-19.

Kadisdik meminta dan menegaskan agar para guru SMA dan SD Yapis Nabire jangan membiarkan anak atau peserta didik untuk tidak memakai masker.

Bagi lingkungan pendidikan sepanjang adanya Covid diminta wajib menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker saat berangkat dari rumah hingga pulang ke rumah.

Dan perlu dipahami oleh para murid dan guru, bahwa kehadiran Kadisdik melakukan Sidak itu bukan semata–mata untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan murid, guru dan semua keluarga besar dinas pendidikan, seperti dilansir suarabaru.id grup Siberindio.co.

Disampaikan kepada guru dan murid bahwa masker yang digunakan bukan dipasang pada dagu, tetapi harus menutup hidung dan mulut agar kita sama–sama saling menjaga jarak dan kita terhindari dari wabah.

Claudia SB

The post Siswa Tak Bermasker Saat KBM Diminta Tinggalkan Kelas appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, menurut survei dari Kemendikbud RI, 62,5 persen siswa tidak menganggap belajar dari rumah itu menyenangkan.

“Dari berbagai kegiatan penyerapan aspirasi yang kami lakukan melalui berbagai kanal, banyak sekali siswa yang meminta sekolah untuk dibuka kembali. Ini cukup mengejutkan, karena ternyata siswa tidak menikmati belajar di rumah dan justru tidak sabar ingin masuk kembali ke sekolah,” terang dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/1/2021).

Hetifah melanjutkan, itu harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk mulai melonggarkan kebijakan pembukaan sekolah.

Dia juga menegaskan terdapat sejumlah dampak negatif yang dapat terjadi jika kebijakan belajar dari rumah tetap dilaksanakan. Salah satunya adalah potensi learning loss, atau kehilangan pembelajaran yang disebabkan rendahnya akses internet di berbagai daerah, juga perbedaan kemampuan SDM pengajar dalam melakukan pendidikan jarak jauh.

“Jika ini terjadi, kesenjangan dalam dunia pendidikan akan terus melebar antara mereka yang berasal dari keadaan sosial ekonomi tinggi dan rendah. Jika ini dibiarkan, angka putus sekolah juga terancam meningkat akibat banyaknya anak yang tidak bersekolah dan justru bekerja di masa pandemi ini,” terangnya.

Untuk itu, politisi Golkar ini menilai, keputusan untuk membuka kembali sekolah adalah salah satu upaya yang diambil untuk mereduksi dampak-dampak negatif di atas.

Tentu saja kebijakan tersebut tidak diambil dengan semena-mena. Terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

“Kami sebagai wakil rakyat mendorong seluruh stakeholder untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ini. Lebih baik menghindari mudharat yang lebih besar, dan lebih baik mencegah dari pada mengobati. Sekali lagi, keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita jauh lebih penting dari berbagai target dan capaian lainnya. Setiap keputusan yang diambil harus berbasis data, dan tidak bisa hanya mengandalkan sentimen dari masyarakat,” terangnya.

Selain itu, ia berharap agar Kemendikbud, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya tetap memberikan alternatif bagi mereka yang menjalankan pembelajaran jarak jauh. Karena pilihan tersebut lebih utama bagi mereka yang mampu menjalankan, dan harus mendapatkan fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, bantuan gawai, serta program pendampingan guru tetap harus menjadi fokus pembangunan pendidikan kedepannya, karena di masa depan, blended learning atau pembelajaran campuran daring dan luring tidak dapat terelakkan, Seperti dilansir suarabaru.id dari Siberindo.co.

“Kami menghimbau para pemangku kepentingan di seluruh daerah di Indonesia untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengambil kebijakan pendidikan yang berkeadilan, dengan tetap menomorsatukan kesehatan, demi pembangunan SDM Indonesia Unggul yang sehat dan cerdas,” pungkasnya.

Claudia SB

The post Komisi X DPR Minta Pemerintah Longgarkan KBM appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Walikota Batam Muhammad Rudi saat rapat bersama Kepala Sekolah se-Kota Batam di wilayah mainland di Batam Centre, Batam, Selasa (20/12/2020).

Sebelumnya, Rudi hanya memberikan izin bagi sekolah-sekolah di hinterland untuk belajar tatap muka. Mengingat di hinterland seperti Galang dan Belakang padang merupakan zona hijau saat pandemi Covid-19.

Namun kebijakan itu berubah. Mulai tahun depan, semua sekolah di Batam telah diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar tatap muka di dalam kelas. Sekolah yang sudah boleh buka adalah sekolah tingkat TK hingga SMP.

Sementara, untuk sekolah tingkat SMA dan sederajat, kewenangannya berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepri. Meski demikian, Rudi menegaskan bahwa sekolah di wilayah mainland harus memenuhi beberapa syarat agar dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan itu mengacu pada Surat Keputusan bersama (SKB) 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

“Silakan pelajari dan ikuti syarat di dalam SKB 4 menteri ini. Jika mau (gelar pembelajaran tatap muka) silakan ajukan,” kata Rudi seperti dilansir dari barakata.id, grup siberindo.co.

Rudi mengatakan, sekolah-sekolah tersebut harus mengurus izin ke Dinas Pendidikan. Jika di kemudian hari ternyata persyaratannya tak terpenuhi, maka sekolah tersebut tak akan diberi izin untuk tatap muka dan akan ditutup kembali.

Syarat Sekolah Boleh Dibuka

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan komite sekolah terkait belajar tatap muka.

Setelah komite sekolah setuju, selanjutnya pihak sekolah akan meminta persetujuan wali murid. Bagi yang menyetujui akan diminta menandatangani surat pernyataan.

“Bagi yang tidak setuju, anaknya akan tetap belajar dengan sistem jarak jauh atau daring,” ucap Hendri.

Di mainland pihak Disdik memberi pilihan atau mengembalikan keputusan ke sekolah atau yayasan yang bersangkutan.

“Kalau di hinterland tak perlu izin lagi ke Disdik, kami suruh buka semua,” kata dia.

Hendri mengatakan, meskipun demikian, semua sekolah di Batam baik di hinterland maupun di mainland harus mengikuti prosedur yang tertuang dalam SKB 4 menteri.

“Ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan belajar tatap muka. Semuanya tertuang dalam SKB 4 menteri,” ujarnya.

Pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet bersih dan layak. Adanya sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer disinfektan.

Kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan untuk menindak lanjuti seandainya ada hal yang tidak diinginkan.

“Ketiga yakni kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat, memiliki thermogun atau pengukur suhu,” ucapnya.

Kelima, seluruh sekolah di Batam harus memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid. Seperti jika siswa yang memiliki penyakit penyerta disarankan untuk belajar jarak jauh saja.

Demikian pula bagi siswa yang tak memiliki akses terhadap transportasi yang aman.

Kemudian siswa memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sebaiknya tetap belajar jarak jauh.

“Keenam, mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali,” ujarnya.

Pengaturan Jarak dan Jumlah Siswa

Sejumlah aturan lain adalah menyangkut kondisi kelas. Antar kursi harus berjarak 1,5 meter. PAUD dan TK hanya diizinkan maksimal 5 anak per kelas. Sedangkan SD dan SMP sederajat maksimal 18 siswa perkelas.

Warga sekolah di Batam juga diwajibkan tetap memperhatikan jarak aman sesuai dengan protokol covid-19. Tidak berkerumun hingga etika ketika bersin dan wajib memakai masker.

Selain itu kantin tidak boleh dibuka pada masa transisi dua bulan pertama. Kegiatan olahraga tak boleh dilakukan, kecuali olahraga seperti senam dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan ekstrakurikuler juga tidak diperkenankan.

“Ini hal-hal yang harus dipenuhi. Saya percaya di satuan pendidikan (sekolah atau yayasan) sudah memahami. Karena SKB ini sudah diterbitkan 20 November 2020 dan kami sudah share ke kepala-kepala sekolah,” papar dia, seperti dikutip suarabaru.id dari Siberindo.co.

Ia menambahkan, jika dalam proses pembelajaran tatap muka muncul kasus Covid-19 dengan kata lain ada warga sekolah yang terpapar Covid-19, sekolah di Batam akan ditutup sementara waktu dan kembali melaksanakan pembelajaran daring.

Claudia SB

The post Pemkot Batam Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka dengan Berbagai Syarat Prokes appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam Rapat Koordinasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang hasil pengawasan penyiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, di Jakarta, Senin (30/11/2020).

“Bahwa pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 bukan berarti tanpa prasyarat yang ketat,” jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah berlangsung selama sembilan bulan terakhir bukan tanpa kendala.

Di satu sisi, PJJ merupakan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 sembari tetap melanjutkan proses belajar. Namun, di sisi lain PJJ tersebut telah menimbulkan banyak sekali dampak negatif terhadap anak-anak.

“Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan di beberapa negara lain terdapat beberapa kecenderungan, misalnya semakin lama PTM tidak terjadi, semakin besar dampak yang terjadi kepada anak. Misalnya ancaman putus sekolah, risiko putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga,” katanya.

Kemudian, Nadiem juga menilai bahwa tumbuh kembang anak, baik secara kognitif maupun perkembangan karakternya juga akan semakin terkendala jika PTM tidak segera dilaksanakan.

Selain itu, tekanan psikososial dan aksi kekerasan terhadap anak juga banyak terjadi dan tidak terdeteksi oleh guru selama PJJ dilaksanakan.

“Memperhatikan dampak tersebut pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ di satuan pendidikan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan SKB 4 menteri di masa pandemi,” kata Nadiem.

Untuk itu, ia kembali menegaskan kepada semua pihak bahwa rencana PTM di Semester Genap Tahun Ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat sehingga memungkinkan peserta didik untuk dapat melanjutkan belajar secara tatap muka, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Menteri Nadiem menyebutkan beberapa prasyarat ketat itu, antara lain adalah bahwa penentuan pemberian izin PTM tidak lagi didasarkan pada peta zonasi risiko dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, tetapi oleh pemerintah daerah (pemda), kantor wilayah (kanwil) atau Kementerian Agama (Kemenag), dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua.

“Tidak harus serentak sekabupaten per kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Semuanya tergantung keputusan pemda tersebut,” katanya.

Kemudian, satuan pendidikan juga harus memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan dari komite sekolah dan perwakilan orang tua.

Orang tua, katanya, memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anaknya boleh masuk sekolah atau tidak. Apabila izin tidak diberikan maupun daftar periksa dan persetujuan tidak dapat dipenuhi, maka peserta didik akan melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh.

Tetapi apabila ketiga tahapan terpenuhi, maka peserta didik dapat memulai PTM di satuan pendidikam secara bertahap. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk melaksanakan PTM, maka sekolah tetap diwajibkan untuk memfasilitasi pembelajaran secara jarak jauh bagi peserta didik.

“Dari semua ini yang terpenting adalah pemda harus mempertimbangkan dengan matang pemberian izin PTM,” demikian kata Menteri Nadiem.

Claudia SB

The post Pembelajaran Tatap Muka Akan di Laksanakan 2020-2021 Dengan Protokol yang Ketat appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita mengantisipasi, karena ada siswi orang tuanya yang positif Covid-19 dan siswi tersebut terlanjur mengikuti KBM tatap muka, maka hari ini kita lakukan swab,” kata Kepala Sekolah SMPN 7 Tegal, Ries Murdiyani disela pengambilan swab, Sabtu (19/92020).

Pihak sekolah SMPN 7 Tegal melakukan swab terhadap guru dan beberapa siswa-siswi yang kemarin Jumat (18/9/2029) sempat berinteraksi dengan salah satu siswa yang orang tuanya terkonfirmasi positif Covid-19.

“Atas dasar tersebut, pihak sekolah mengambil langkah cepat dengan menghubungi Dinas Kesehatan Kota Tegal bersinergi dengan Puskesmas Tegal Selatan untuk melakukan pemeriksaa dan tes swab hari ini,” tutur Ries Murdiyani.

Ries Murdiyani menyampaikan, SMPN 7 Kota Tegal, telah melaksanakan KBM tatap muka sudah berjalan selama dua pekan menggunakan sistem bergantian dengan protokol kesehatan ketat. Namun, karena ada orang tua aiaw yang positif Covid-19 maka kegiatan BKM tatap muka dihentikan sementara, sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. KBM tatap muka diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan daring.

Ries menjelaskan, siswanya tidak ada yang positif, tapi karena ada salah satu orang tua siswa yang positif hasilnya diketahui pada Jumat (18/9/2020) pagi, sedangkan siswa tersebut telah mengikuti KBM tatap muka sejak Selasa (15/9/2020), jadi dalam lima hari mereka berinteraksi dengan siswa-siswi lain. Karena khawatir, untuk pencegahan dini secepatnya pihak sekolah melakukan swab.

“Pihak sekolah terpaksa memulangkan siswi FN saat KBM tatap muka pada hari Jumat (18/9/2020) setelah mengetahui hasil tes swab orang tuanya positif Covid,” cerita Ries.

Pengambilan tes swab terhadap 15 siswa-siswi dan 20 guru SMPN 7 yang dilakukan oleh Puskesmas Tegal Selatan di bawah Dinas Kesehatan Kota Tegal. Hasil tes swab diketahui 7 hari mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, dr Sri Primawati Indraswari menyampaikan, yang bersangkutan berobat ke Puskesmas Tegal Selatan, karena mempunyai keluhan indera penciuman berkurang sensitivitasnya, lalu dilakukan tes swab hasilnya positif.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Ismail Fahmi mengatakan, Senin (21/9/2020) mendatang jatah KBM Pembelajaran Jarak Jauh dengan daring untuk SMPN 7 hingga 14 hari berikutnya. Sambil menunggu hasil swab yang hari diambil nanti akan evaluasi tentunya hasil rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas.

Nino Moebi

The post Wali Murid Positif Covid, KBM Tatap Muka di SMPN 7 Kota Tegal Dihentikan appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv dalam acara Prime Topic dengan tema ‘Pendidikan di Masa Covid-19’ di Hotel Noormans, Jumat (10/7/2020), memberikan masukan penerapan sistem kombinasi pembelajaran KBM daring dan luring (online – offline).

“Untuk belajar teori bisa dilakukan daring, sementara untuk praktiknya dilakukan luring (tatap muka lapangan). Tapi juga wajib diingat, hal ini dilakukan harus mengikuti protokol kesehatan. Sehingga ada jaminan bagi anak dan guru terbebas dari terpapar Covid-19,” katanya.

Dalam dialog tersebut, politisi dari Fraksi PKB ini juga menekankan soal skala prioritas dunia pendidikan yang menyangkut masa depan bangsa. Refokusing anggaran diperkuat bagi pendidikan karena masalah ini merupakan hal absolut yang menjadi masa depan bangsa.

“Saya sedih pas kemarin Pak Jokowi bilang penyerapan anggaran belanja masih kurang, lha ini yang termasuk untuk pendidikan sudah dipikirkan belum? Pendidikan penting menjadi prioritas dimasa Covid-19. Guru juga harus diperhatikan, yang swasta gimana, yang murid kurang mampu juga bagaimana, yang di daerah gimana, yang miskin masih banyak,” katanya.

Penguatan Pelatihan Guru

Sekretaris Disdikbud Jateng Padma Ningrum menjelaskan sejauh ini hasil evaluasi pembelajaran melalui sistem daring hanya berhasil sekitar 30% sampai 40%. Angka tersebut menunjukkan kurangnya efektifitas belajar mengajar dalam sistem daring.

“Dari sektor teknologi untuk daring akan diperkuat, SDM guru dan SDM multimedia akan terus kami tingkatkan di semua sektor wilayah,” kata Padma.

Selain itu, Disdikbud bekerjasama dengan Microsoft mengadakan pelatihan bagi para guru secara online supaya bisa lebih meningkatkan efektifitas sistem pembelajaran daring.

Hal itu mengingat situasi seperti ini namun tetap akan melaksanakan sistem pembelajaran luring atau tatap muka hanya saja tidak semua sekolah yang melaksanakan sistem luring.

“Di situasi tahun ajaran baru seperti ini tidak semua sekolah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). MPLS itu bisa dilaksanakan jika mendapat izin dari Gugus Tugas Covid-19. Jika tidak, tetap melaksanakan lewat sistem daring,” ujarnya.

Senada, Ketua Departemen Administrasi Publik Fisip Undip AP Triyuni Ningsih mengaku sangat mendukung sistem pembelajaran KBM daring, yang perlu didukung dengan fasilitas spot khusus WiFi gratis.

Yang terpenting, menurut dia, harus melihat efisiensi dan efektifitas dari pembelajaran itu juga. Dari pembelajaran daring, ada inovasi kolaborasi antara orangtua dan sekolah.

“Karena, kita harus tahu betul di dalam pembelajaran tidak boleh mengandung kemiskinan pembelajaran. Sebisa mungkin tidak hanya sekedar lulus, namun secara ilmu kurang karena keterbatasan. Selain ilmu ya sikap dan pendidikan karakter yang selama ini kita harapkan. Serta yang bermanfaat untuk softskill dan hardskill harus jalan,” katanya. (adv)

The post KBM Daring-Luring Jadi Pilihan di Masa Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.