Hal itu disampaikan Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio dalam ungkap kasus penggelapan dan pemalsuan surat kendaraan di lobi Ditreskrimum Polda Jateng, Senin (22/12/2025).

Dwi menyebut, kasus ini berawal pada 2 Desember 2025, dimana para tersangka menyewa sebuah mobil Toyota Innova dari rental di Kabupaten Pemalang. “Modus yang digunakan para tersangka adalah menggunakan KTP dan identitas palsu. Setelah kendaraan dikuasai, mobil tersebut dibawa ke wilayah Jawa Timur (Mojokerto) yang selanjutnya akan dijual ke Kalimantan Selatan,” ungkap Dwi.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka RDK berperan sebagai penyandang dana sekaligus sebagai dalang kejahatan,” katanya.

Menurut Dwi, RDK dalam mencari target rental kendaraan melalui media sosial. RDK juga yang memimpin persiapan dalam aksi penggelapan tersebut.

“Tersangka KA, berperan mencari pembuat identitas palsu (KTP dan SIM palsu), serta menyediakan sepeda motor tanpa surat sebagai jaminan. Kemudian AS memiliki peran mencari pembeli dan mengawal kendaraan hingga Mojokerto,” jelas Dwi.

“Untuk tersangka HA berperan sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan di lokasi rental, dan tersangka BGS menjadi sopir pengganti yang membawa mobil ke Jawa Timur. Mereka menerima keuntungan dari hasil kejahatannya,” imbuh Dwi.

Sementara tersangka lainnya, DA berperan mengoordinasikan pembuatan identitas palsu bersama W yang bertugas membuat KTP palsu. Selanjutnya tersangka UR  memiliki peran membawa kendaraan dari Surabaya untuk diseberangkan ke Kalimantan Selatan.

Dwi mengatakan, saat ini, polisi tengah memburu satu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

The post Polda Jateng Ungkap Kasus Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen, Amankan 8 Tersangka appeared first on SuaraBaru.id.

Polsek Semarang Barat mampu menerapkan keadilan restorative justice yang dirasakan baik oleh korban maupun pelaku, dalam aduan perkara tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP yang terjadi di salah satu perusahaan retail di Kota Semarang, tepatnya daerah Jalan Suyudono No. 15 A Bulustalan.

Ketua Dewan Pendiri LBH Rupadi, Joko Susanto mengatakan, dalam kasus itu pihaknya menerjunkan tujuh tim pengacara dan paralegal untuk mendampingi teradu, Andika Rian Saputra.

Dijelaskan, restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restorative justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.

“Keadilan restorative ini sebenarnya juga termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Kami senang penyidik bisa membantu penyelesaian restorative justice,”kata Joko, yang juga mediator bersertifikasi Mahkamah Agung, lulusan FHP Mediasi Indonesia, Jumat (27/1/2023).

Sementara itu perwakilan tim Kuasa Hukum, Andika Rian Saputra dari LBH Rupadi, A. Catur Vendi Atmono dan Muhammad Rafly Naufal, mengaku salut dengan kinerja kepolisian, karena dalam proses restorative justice sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeserpun atau nol rupiah.

Artinya, polisi benar-benar bekerja dengan hati dan mampu menerapkan restorative justice dengan baik. Apalagi dalam aduan perkara itu, awalnya kerugian dilaporkan pihak pengadu mencapai Rp 10 jutaan, kemudian setelah didalami ternyata kerugian yang disebabkan kliennya hanya Rp 6,5juta.

“Biasanya kebanyakan kasus pidana kerugian bisa membesar, ini kami rasakan di Polsek Semarang Barat, benar-benar bisa bekerja sebagaimana fakta yang ada, sehingga klien kami dan korban bisa berdamai. Kami anggap ini polisi paling baik, selama kami bertugas sebagai tim pengacara,”kata Catur.

Pihaknya mengaku salut dengan kepolisian yang bisa memberikan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, dengan cara menjadi penengah yang baik, sehingga pelaku bisa mengganti kerugian atau mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dilakukan, dan korban bisa menerima.

“Dengan restorative justice bisa sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait,”sebutnya.

Menurut Catur, dengan restorative justice akan menciptakan iklim yang mampu bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang, bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Ning Suparningsih

The post LBH Rupadi Apresiasi Polsek Semarang Barat Terapkan Restorative Justice appeared first on SuaraBaru.id.