Kunjungan tersebut untuk memperdalam pembahasan terkait rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Tegal.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro menyampaikan, konsultasi ini untuk menyempurnakan regulasi tata tertib yang akan menjadi landasan kerja anggota dewan. “Kami ingin memastikan aturan ini dapat menjadi pedoman kerja yang berkualitas dan mendukung kinerja DPRD selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

Konsultasi ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Bidang, Deni Kristiawan.

Dalam paparannya, Deni menegaskan pentingnya penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan kaidah hukum, khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

“Sebagai salah satu produk hukum daerah, Peraturan DPRD harus mengikuti prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik,” jelasnya.

Deni menyebut konsultasi ini akan mendapatkan masukan dari perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng, sehingga kualitas regulasi yang dihasilkan dapat semakin optimal.

Hadir dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Kusnendro, S.T., didampingi Wakil Ketua DPRD Amiruddin, Lc., sejumlah anggota DPRD Kota Tegal, serta Kepala Bidang Persidangan Sekretariat DPRD, Adhi Susanto.

Dari Kanwil, hadir tim perancang peraturan perundang-undangan yang memberikan masukan teknis terkait rancangan tata tertib tersebut.

Konsultasi ini diharapkan dapat menghasilkan tata tertib yang mampu mengakomodasi kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan keberlanjutan kinerja legislatif yang akuntabel dan transparan.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Bantu Sempurnakan Tata Tertib DPRD Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri langsung oleh tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM.
Toni Sugiarto menyampaikan, seluruh jenis belanja barang dan jasa, termasuk yang dikecualikan, yang diproses di aplikasi SIRUP LKPP wajib dicatatkan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021.

Tujuan dari pencatatan ini untuk mendorong penggunaan maksimal aplikasi SPSE dan e-Purchasing sebagai media proses pengadaan barang/jasa berbasis elektronik, serta meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) dan akurasi pencatatan nilai realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk TKDN dan produk UMKM.

Toni juga mengungkapkan harapan agar seluruh belanja pada Tahun Anggaran 2024, dari Januari hingga Desember, sudah tercatat dengan benar di sistem SPSE. Dengan begitu, target dan realisasi pengadaan barang/jasa dapat tercatat dan dilaporkan secara akurat.

Data terkait pencatatan Kinerja Pencatatan Non-Tender, Tender, dan E-Purchasing dapat diakses melalui halaman resmi LKPP di https://lkpp.bigbox.co.id, yang menjamin keakuratan data yang tersedia.

Sebagai langkah penting, Toni mengimbau kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data yang ada di sistem, guna memastikan bahwa metode pemilihan yang tercatat dalam aplikasi SIRUP sesuai dengan proses pengadaan yang sebenarnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham dapat berlangsung lebih transparan, efisien, dan akuntabel pada Tahun Anggaran 2024, mendukung penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM secara optimal.

Hadir dalam kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan Kanwil Kemenkumham Jateng, Maria Titik Sumiyati serta PPK dan Operator SIRUP dan SPSE seluruh Unit Pelaksana Teknis se Jawa Tengah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Pendampingan Pengisian Aplikasi SPSE dan e-Purchasing appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini untuk memperoleh informasi dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan pengelolaan JDIH, yang diharapkan dapat mendukung transparansi informasi hukum dan mempermudah akses masyarakat terhadap data hukum.

Dalam kunjungan tersebut, Tim JDIH LPSK yang dipimpin oleh Indryasari, Analis Hukum Ahli Muda dari Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas LPSK, disambut oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Deni Kristiawan, bersama timnya, termasuk Dyah Santi selaku Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Kanwil Kemenkumham Jateng.

Pertemuan ini menjadi ajang sharing knowledge antara kedua instansi, membahas pengalaman dan tantangan pengelolaan JDIH serta strategi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Deni menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan pengelolaan JDIH.

“Koordinasi antar pengelola JDIH sangat penting untuk menemukan solusi dari berbagai tantangan, karena pada akhirnya tujuan JDIH adalah memberikan layanan informasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Indryasari menegaskan, kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara LPSK dan Kanwil Kemenkumham Jateng.

“Dengan berbagi pengalaman, kami berharap pengelolaan JDIH LPSK dapat dimulai dengan lebih optimal dan efektif, sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari persiapan LPSK yang akan membuka kantor perwakilan di Jawa Tengah.

Sinergi antara LPSK dan Kanwil Kemenkumham Jateng diharapkan dapat menciptakan pengelolaan JDIH yang lebih terpadu, sehingga mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui layanan informasi yang transparan dan akurat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng dan LPSK Perkuat Sinergi Pengelolaan JDIH untuk Transparansi Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataannya, ia mengimbau seluruh pegawai untuk tetap fokus pada tugas dan fungsi, sambil menjaga keharmonisan kerja. “Pecahnya Kemenkumham ini adalah keputusan pimpinan yang harus kita hormati. Semuanya akan berproses, mungkin saja nantinya tidak akan seperti ini lagi. Apapun itu, kita tetap bersaudara,” ujar Kadiyono di halaman Kanwil, Senin (2/12/2024).

Menurut Kadiyono, meski pemisahan ini dapat menimbulkan tantangan, ia optimistis bahwa seluruh pegawai mampu beradaptasi. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan kolaborasi lintas divisi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Kadiyono meminta seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan pesan agar semua pihak tetap menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah masa transisi ini.

“Laksanakan tusi (tugas dan fungsi) kita sesuai dengan ketentuan. Sehat dan bahagia selalu. Tetap kompak,” ucapnya.

Ia menambahkan, perubahan struktur ini bukan akhir melainkan awal dari proses baru untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.

Keputusan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi empat bagian memang menjadi tantangan baru bagi struktur organisasi. Namun, pesan persatuan yang disampaikan Kadiyono diharapkan mampu menjadi landasan bagi seluruh pegawai untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hadir dalam apel pagi Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, pejabat administrator, pengawas, fungsional, pelaksana, dan PPNPN.

Ning S

The post Kepala Divisi Pemasyarakatan Ajak Jajaran Jaga Semangat Persaudaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner dari 2.646 notaris di Provinsi Jawa Tengah hingga Juni 2024, ditemukan bahwa 216 notaris memiliki nilai risiko sangat tinggi dan tinggi.

Di Kota Semarang, tercatat ada 24 notaris berisiko sangat tinggi dan tinggi, sementara di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak masing-masing terdapat 12 dan 14 notaris dengan tingkat risiko serupa.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi menyampaikan pentingnya notaris dilakukan audit.

“Notaris yang memiliki nilai risiko sangat tinggi dan tinggi ini perlu dilakukan audit lebih lanjut guna evaluasi dan penyuluhan, agar mereka dapat berperan aktif sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan TPPU,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setiawan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang mewajibkan notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Sebagai pemberi jasa, notaris berperan penting dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana pencucian uang,” tegasnya.

Dalam pernyataan tersebut, Agustinus juga menyoroti ancaman hukum yang dihadapi notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, notaris dapat dijerat dengan sanksi pidana jika terlibat dalam praktik pencucian uang. Untuk itu, pengisian formulir pengenalan pengguna jasa dan penilaian risiko transaksi harus dilaksanakan dengan hati-hati dan tepat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan Hukum memberikan apresiasi kepada para notaris yang hadir, berharap agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas.

“Melalui sosialisasi dan audit ini, kami harap para notaris semakin sadar akan peran strategis mereka dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas,” tandasnya.

Kegiatan ini resmi dibuka dengan harapan agar setiap notaris dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sudah diatur dalam regulasi, serta melaksanakan kewajiban pelaporan secara optimal demi menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung upaya pemberantasan TPPU.

Ning S

The post Cegah TPPU di Jajaran Notaris, Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi dan Audit appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu (13/11) hingga Kamis (14/11) ini terkait kasus hukum yang sedang marak di masyarakat yaitu tentang Judi Online (Judol) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pembinaan yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Hukum bekerja sama dengan bagian hukum Setda Kabupaten Wonosobo menyasar Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang telah terbentuk pada dua Desa Binaan Sadar Hukum yaitu Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah dan Desa Pekuncen Kecamatan Selomerto sekaligus perangkat desa setempat.

Penyuluh Hukum Madya, Desy yang menjadi narasumber menyampaikan kasus hukum yang sedang marak di masyarakat yaitu tentang Judi Online (Judol) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apalagi judol tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

“Sekarang judol dilakukan tidak mengenal umur, termasuk anak-anak.Bagi orang tua untuk mengawasi aktivitas anak-anak melalui internet,” ujar Desy.

Pada sesi penyampaian materi tersebut, Desy menyampaikan dampak negatif dari judol, mulai dari dampak ekonomi, psikis, sosial, hingga ancaman sanksi pidana yang menjerat bagi para pelaku maupun yang mempromosikan judol lewat media sosial.

Desy sebagai pembina Desa Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Wonosobo meminta agar kelompok Kadarkum yang sudah terbentuk agar melek hukum.

Desy juga menyampaikan bimbingan teknis pengisian Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai dasar penilaian agar dapat diusulkan menjadi Desa Sadar Hukum kepada Gubernur Jawa Tengah.

Sementara itu,, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mendukung kegiatan pencegahan judi online tersebut.

“Di jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng, terus berupaya mensosialisasikan larangan judi online termasuk untuk pegawai. Kami juga aktif memasang banner, dan menggiatkan larangan judi online saat apel pagi, ” tegas Tejo Harwanto.

Ning S

The post Marak Judi Online, Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum di Kabupaten Wonosobo appeared first on SuaraBaru.id.

Prosesi ini adalah bagian dari tahap pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi, yang merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI.

Kakanwil Tejo mengatakan, warga negara yang baik tidak hanya memahami dan mampu membela hak, tetapi juga menunaikan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. “Sebagai WNI yang baru diharapkan memegang teguh kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Tejo.

Tejo meminta agar mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jadilah warga negara yang patuh hukum dan menjauhi perbuatan tercela,” sambungnya.

Pada saat yang sama, Tejo juga mengambil sumpah jabatan 7 orang pejabat non manajerial serta 27 anggota dan 1 orang pengganti antar waktu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Kepada yang dilantik Kakanwil berpesan untuk bekerja secara profesional dan penuh amanah.

“Sebagai pejabat fungsional yang merupakan ujung tombak kinerja dituntut untuk lebih kreatif dan berinovasi sesuai dengan tingkatan jabatan,” terang Tejo.

“Bagi anggota MPD agar selalu menjaga martabat dan kehormatan jabatan notaris di tengah-tengah masyarakat, sekaligus untuk melindungi hak pengguna jasa notaris atas kepastian hukum,” imbuhnya.

Kegiatan disaksikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, serta Kepala UPT se-Kota Semarang.

Ning S

The post Kakanwil Tejo Harwanto Ambil Sumpah WNI Naturalisasi Asal Perancis dan Lantik Pejabat Non Manajerial appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya dalam apel pagi yang berlangsung di halaman Kanwil, Rabu (6/11/2024).

Ia mengatakan, sebagai aparatur sipil negara (ASN), penting bagi setiap pegawai untuk memiliki kesadaran penuh akan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung kebijakan pemerintah.

“Apalagi kita berada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Banyak hal yang menjadi titik penting yang bisa kita laksanakan,” ujarnya.

Kadiyono menyoroti isu-isu penting yang sedang menjadi perhatian publik, salah satunya adalah terkait maraknya judi online dan penyalahgunaan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pegawai di Kanwil Jateng yang terlibat, namun jika ada yang melihat pelanggaran tersebut, ia mengimbau untuk segera melaporkannya.

Kadiyono juga menekankan pentingnya memiliki kecerdasan adaptif di tengah perubahan yang terjadi. Dengan kemampuan adaptasi yang baik, diharapkan setiap pegawai dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi di mana pun mereka ditempatkan.

“Perubahan adalah hal yang pasti, dan kita harus punya kecerdasan adaptif agar bisa bertahan dalam perubahan,” tandasnya.

Sebelumnya, pegawai pemberi masukan memberikan saran terkait kebutuhan internet dan prasarana di ruang layanan.

Ada hal yang tidak biasa dalam apel pagi kali ini. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto memimpin langsung doa apel pagi.

Hadir Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton E. Wardhana, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, serta ASN Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Ning S

The post Kadivpas Tegaskan Pegawai Harus Pahami dan Adaptif terhadap Perubahan Kebijakan appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bersama Ipkemindo (Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia) menyelenggarakan penguatan dan penyamaan persepsi tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) pada Balai Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah tahun 2024, Rabu (30/10/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan peran PK dan APK dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang berkualitas, khususnya bagi tahanan dan narapidana, dengan mempertimbangkan hasil asesmen untuk mengukur perubahan perilaku dan kebutuhan klien dalam merekomendasikan program layanan perawatan tahanan dan pembinaan, sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Kegiatan dibuka Kepala Kanwil, Tejo Harwanto didampingi para Kepala Divisi serta dihadiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan, serta PK dan APK se-Jawa Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jateng ini juga disiarkan secara virtual via zoom.

Kakanwil menyampaikan fungsi PK dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan. Ia menilai, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, PK merupakan orang-orang cerdas dan harus out of the box.

“Saudara-saudara memiliki ruang kesempatan untuk lebih mengembangkan kompetensi di bidang manajemen dan teknis dengan sendirinya,” ujar Tejo.

PK memiliki peran strategis dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Ia berharap setiap proses reintegrasi harus benar-benar mendapat rekomendasi dari para pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan maupun APK. Sehingga objektivitas pembinaan, pembimbingan, pengamatan, pengawasan, dan pendampingan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi oleh narasumber Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, PK Muda dari Ditjen Pemasyarakatan, dan Ketua DPW Ipkemindo Jawa Tengah.

Ning S

The post Penguatan Kompetensi PK dan APK, Upaya Kanwil Kemenkumham Jateng dalam Revitalisasi Pemasyarakatan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Lapas Purwokerto, Andi Wijaya Rivai mengatakan, sampah yang dikelola pada pengelolaan sampah terpadu merupakan sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh Lapas Purwokerto sendiri yang kemudian dipilah sesuai jenisnya, baik organik maupun anorganik.

“Sampah organik sebagian dikelola untuk pakan maggot dan sebagian diolah menjadi pupuk organik. Sedangkan sampah anorganik dicacah untuk dapat diolah kembali,” jelas Andi kepada TPM.

Menurut pihak TPM, Dwi Ari Wibowo, program unggulan Lola Sahdu ini sangat berkaitan dengan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Tematik serta dapat memitigasi risiko dalam hal keamanan dan ketertiban.

“Apresiasi kami berikan karena sudah ada produk jadi dalam pemanfaatan sampah dan sudah diperjualbelikan selain ada sapu yang juga sudah sampai diekspor,” kata Dwi.

Pada verifikasi lapangan ini, selain mengunjungi Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Lapas berpenghuni 628 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), TPM juga menilai bagaimana alur layanan kunjungan bagi masyarakat. TPM mengapresiasi adanya layanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.

TPM juga mencermati bagaimana penerapan standar pelayanan, berbagai inovasi yang telah dijalankan, serta program-program yang mendukung pembangunan Zona Integritas Lapas Purwokerto.

Secara umum, TPM mengapresiasi semangat jajaran Lapas Purwokerto dalam meningkatkan kualitas pelayanannya terlihat dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dan lahirnya berbagai inovasi yang dapat menunjang pelayanan.

Sebagai instansi pembina, Kantor Wilayah melalui Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, Hazmi Saefi mengungkapkan, Lapas Purwokerto memiliki reputasi bagus dalam kedisiplinan pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

“Selain itu, keaktifan Lapas Purwokerto melakukan kerja sama dengan stakeholder dalam hal peningkatan kinerja menjadi poin positif lainnya. Seperti Inovasi Lola Sahdu yang juga bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas dalam hal pinjam pakai mesin pencacah,” ujar Hazmi.

“Kami berharap, tahun ini, semua satuan kerja yang dilakukan verifikasi lapangan termasuk Lapas Purwokerto dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” tandasnya.

Ning S

The post Inovasi Unggulan Lola Sahdu Lapas Purwokerto Dapat Atensi Positif TPM appeared first on SuaraBaru.id.