Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Nggak mas,”kata Kapolres saat dikonfirmasi awak media atas penahanan terhadap tersangka, Rabu (27/8/2025).

Hanya saja, Kapolres belum memberikan penjelasan apa alasan hingga penyidik belum melakukan penahanan.

Baca juga:

Satu Kades di Dawe Kudus Jadi Tersangka Korupsi APBDes

Berkas Kasus Korupsi Mantan Sekdes Cendono Dilimpahkan ke Kejaksaan

Kades UM telah ditetapkan menjadi tersangka pada 21 Agustus 2025 lalu. Pihak Polres menyebut saat ini masih melakukan penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui, Satreskrim Polres Kudus berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Dawe, Kudus pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Penyimpangan tersebut mencakup tiga sektor, yakni bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan uang hasil lelang sewa tanah kas desa. Dari hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, terungkap adanya kerugian negara mencapai Rp. 571.245.878.

Menindaklanjuti temuan itu, penyidik Satreskrim Polres Kudus melakukan serangkaian pemeriksaan.

Hasil penyidikan menunjukkan adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh UM (57) yang merupakan oknum Kepala Desa di wilayah Kecamatan Dawe periode 2021–2025.

Berdasarkan bukti yang cukup, penyidik kemudian menetapkan UM sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, atau Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ali Bustomi

The post Kades Kudus yang Jadi Tersangka Korupsi Belum Ditahan, Apa Alasannya? appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Kapolres Batang AKBP Edwin Louis Sengka saat menggelar konferensi pers di Mapolres, Rabu (30/12/2020). Total kerugian negara akibat perbuatan AS mencapai Rp 741.058.834.

“Modusnya, setelah uang diambil/dicairkan dari rekening kas desa terduga pelaku meminta seluruh uang Dana Desa TA 2017-2018 dari Bendahara Desa Bismo. Kemudian, semua pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dikelola sendiri oleh pelaku,” ungkap Kapolres.

Pada pengerjaan fisik yang dikelola diduga pelaku terdapat perbedaan spesifikasi dengan rencana pembangunan. Tidak berhenti di situ, anggaran Dana Desa 2019 tahap I pun sudah diambil. Namun, kegiatan pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat tidak dilaksanakan.

Lalu, terduga pelaku memerintahkan perangkat desa membuat nota pembelian dan kuitansi bukti pembayaran sendiri dengan cap stempel yang disediakan terduga pelaku. “Yang kemudian digunakan untuk melengkapi Laporan Pertanggungjawaban pelaksaaan kegiatan atau LPJ Dana Desa. Sehingga tidak sesuai dengan realisasi dan tidak ada sisa anggaran yang dilaporkan,” jelasnya.

Anggaran desa yang diselewengkan itu digunakan terduga pelaku memperkaya diri untuk keperluan dan kebutuhan pribadi. Akibat perbuatan itu, tersangka dijerat pasal 2,3 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, denda hingga 1 miliar.

Nur Muktiadi

The post Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Ditangkap Polisi appeared first on SuaraBaru.id.