Sebagai tanda wujud syukur, KONI Jawa Tengah menggelar acara syukuran secara sederhana. Kegiatan itu dikemas dalam tema ‘Tasyakuran KONI Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Dicabutnya Permenpora No 14 Tahun 2024’, di Kantor KONI Jateng, Kamis (25/9/2025).

Hadir dalam acara itu, Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Suwarno, Wakil Ketua Umum III KONI Pusat Andre Sutarno, dan Kepala Balai PPLOP Cecilia Eni Kurniawati.

BACA JUGA: Sambo Kudus Loloskan 10 Atlet ke PORPROV XVII Jateng 2026, Masih Berpeluang Tambah Kuota

Dalam acara itu, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bona Ventura, yang kemudian diserahkan kepada Kepala Kesekretariatan KONI Jateng Atang Trijoko, disaksikan Suwarno, Andre Tanu dan seluruh karyawan dan pengurus KONI Jateng.

Dalam sambutannya Atang menyebut, selama hampir setahun terakhir ini, perasaan para karyawan terlihat seperti orang tanpa masa depan. ”Pada malam tidur tidak nyenyak, siang kerja tidak nyaman. Seperti orang jatuh cinta tapi tidak punya harapan,” ungkapnya.

Sementara Bona menyebut, bergulirnya Permenpora No 14/2024, telah mengganggu pembinaan olahraga prestasi. ”Jika Permenpora itu berlaku, pembinaan olahraga akan porak poranda,” tuturnya.

BACA JUGA: Unissula Dan Korea Selatan Kerjasama Perkuat Teknologi Kesehatan

Bona pun bersyukur, karena kini wajah-wajah karyawan telah terlihat ceria. Mengingat masa baktinya tinggal tiga bulan, Bona tidak akan mengambil kebijakan strategis tentang karyawan. ”Biar nanti menjadi tanggung jawab pengurus KONI berikutnya,” imbuh dia.

Adapun Suwarno menyatakan, pencabutan Permenpora itu merupakan hasil gerakan bersama para pembina olahraga Nasional. Puncak dari perjuangan itu, ketika Rakernas di Jakarta, awal September lalu, dengan dibentuknya Tim 12.

”Peran Jawa Tengah sangat dominan, dengan menyumbang empat dari 12 tokohnya, Pak Bona, Ali Purnomo, Agus Purwanto dan Beni Riyanto,” ungkap Suwarno.

Riyan

The post Karyawan KONI Jateng Gelar Syukuran, Usai Permenpora No 14/2024 Resmi Dicabut appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini diungkapkan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Rabu (6/11/2024). Proses pelipatan yang telah berlangsung sejak Senin (4/11/2024) tersebut akan berlangsung selama lima hari dan dijadwalkan selesai pada Jumat (8/11/2024).

“Untuk menjaga keamanan logistik pemilu, setiap Polres di jajaran Polda Jateng menerapkan langkah-langkah pengamanan yang komprehensif. Hal ini untuk memastikan proses pelipatan surat suara dan distribusinya dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Di Semarang, Polrestabes Semarang sejak Senin (4/11) kemarin telah mengerahkan personel Polisi Wanita (Polwan) yang tergabung dalam satgas Operasi Mantap Praja Candi (OMPC) 2024 untuk membantu proses sterilisasi dan pengawasan di gudang KPU Kota Semarang, yang berlokasi di Kawasan Industri Gatot Subroto. Selain itu, gudang KPU Kota Semarang juga diawasi melalui akses terbatas dan pemantauan CCTV.

Di Purbalingga, Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto pada hari ini (Selasa, 5/11) juga mengecek kesiapan petugas pengamanan dan kelengkapan fasilitas pendukung di gudang logistik KPU Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja. Kelengkapan fasilitas seperti CCTV terhubung secara online dengan Polres untuk memastikan lingkungan gudang aman dan dapat dipantau setiap saat, khususnya pada saat pelipatan dan pengepakan surat suara.

Pengamanan serupa juga dilakukan oleh Polresta Magelang dalam rangka Operasi Mantab Praja 2024. Kekuatan personel dari Satgas OMPC 2024 juga ditambah untuk mengamankan beberapa gudang logistik Pemilu di Magelang. Selain itu, personel polisi melakukan patroli rutin, pemantauan CCTV, dan mendirikan pos pemeriksaan untuk menjaga integritas dan keamanan proses pemilu.

Kabidhumas menyebut, langkah kepolisian ini merupakan komitmen untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Tengah.

“Pengamanan yang dilakukan ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024, termasuk proses pelipatan dan distribusi logistik yang menjadi elemen krusial dalam pemilu. Kami akan berupaya memberikan pengamanan maksimal sehingga pesta demokrasi di Jawa Tengah dapat berjalan dengan aman sesuai aturan,” tandasnya.

Ning S

The post Polda Jateng Lakukan Pengawasan Pelipatan Surat Suara di Seluruh Kabupaten-Kota appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto mengatakan, upaya mendorong peduli HAM sangat penting, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

“Penanganan masalah HAM merupakan tugas mulia. Marilah kita bersama-sama bersinergi dan kolaborasi dalam menggelorakan HAM ini,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Aksi HAM dan kabupaten/kota peduli HAM over di Aula Kresna Basudewa pada Selasa (23/1/2024).

Disampaikan, Kemenkumham Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan penyampaian pelaporan aksi HAM B03 pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, dan persiapan pengumpulan data penilaian peduli HAM tahun anggaran 2024.

“Kegiatan ini dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang penilaian kabupaten/kota peduli HAM, dan pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM,” ujar Tejo.

Dirinya menyebut, selain untuk memberikan informasi terkait penilaian kabupaten/kota peduli HAM, juga untuk menjaga sinergi dan kerja sama antara Kemenkumham dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta meningkatkan pelayanan publik yang berbasis HAM di Jawa Tengah.

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Dorong 35 Kabupaten Kota Berpredikat Peduli HAM appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan ini diikuti oleh jajaran BNN Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur selama dua hari yakni Kamis (26/1/2023) hingga Jumat (27/1/2023).

Rakernis dengan tema “Implementasi Strategi Soft Power Approach Dalam Sinergi P4GN Guna Mewujudkan Indonesia Bersinar” ini diikuti oleh 503 orang yang merupakan pembina fungsi, serta pelaksana tugas bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi, baik di BNN Pusat maupun di Provinsi serta kabupaten/kota.

Deputi Pencegahan BNN RI, Drs. Richard M. Nainggolan menyampaikan, tujuan dari diselenggarakannya Rakernis ini adalah untuk memberikan persamaan persepsi kepada wilayah kerja vertikal BNN RI agar program P4GN yang merupakan core business BNN RI berjalan secara terarah untuk akselerasi bersama dalam War On Drugs.

Dikatakan, BNN Provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis P4GN di daerah, seyogyanya merupakan perpanjangan tangan BNN Pusat yang secara langsung dapat menjangkau stakeholders di daerah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam melakukan upaya P4GN.

Sebagaimana disepakati bersama bahwa upaya penyelamatan generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian kompleks merupakan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa Indonesia.

Richard M. Nainggolan yang mewakili Kepala BNN RI tersebut menyampaikan, untuk mengatasi kompleksitas ancaman narkotika, telah dilakukan pendekatan holistik dengan diterbitkannya Kebijakan Nasional P4GN Tahun 2020 – 2024 melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN yang menginstruksikan kepada Kementerian dan Lembaga untuk lebih memfokuskan pencapaian Indonesia Bersih Narkoba, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, selama dua hari pelaksanaan Rakernis ini akan dilakukan pengkoordinasian serta upaya-upaya penguatan melalui terobosan kreatif yang dapat dilakukan oleh BNN Pusat, BNN Provinsi serta BNN kabupaten/kota untuk mendorong peran aktif serta partisipasi para stakeholder dalam melaksanakan P4GN melalui gelora War On Drugs.

Selain mendapatkan materi terkait P4GN dari narasumber yang berasal dari internal BNN RI, Rakernis ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangungan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Bank Indonesia.

Pelibatan Kementerian dan Lembaga dalam Rakernis ini merupakan perwujudan sinergitas dalam P4GN antara BNN RI dengan stakeholders, untuk bersama mewujudkan Indonesia Bersinar.

Ning Suparningsih

The post BNN Gelar Rakernis P4GN Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan pada IKP tersebut, Bawaslu RI menyatakan ada 85 kabupaten/kota dengan kondisi kerawanan tinggi. Adapun yang rawan sedang sebanyak 349 kabupaten/kota, dan rawan rendah 80 kabupaten/kota.

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun menyampaikan, ada 7 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang rawan tinggi tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Kota Semarang ada di urutan 12 dengan skor 73,26. Berikutnya Kabupaten Sukoharjo di urutan 14 dengan skor 70,20, Kabupaten Purworejo di urutan ke 18 dengan skor 67,11,” ujarnya, Senin (19/12/2022).

Selanjutnya ada Kabupaten Temanggung di urutan ke 43 dengan skor 59,05, Kabupaten Wonosobo di urutan 46 dengan skor 58,35, Kabupaten Magelang urutan 60 dengan skor 54,25, dan Kabupaten Kendal di urutan 64 dengan skor 53,25.

Disampaikan, data IKP menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan Pemilu dengan skor 42,22 diikuti oleh konteks sosial politik dengan skor 31,13, kemudian kontestasi dengan skor 26,22 dan partisipasi politik dengan skor 3,83.

“IKP ini sebagai salah satu cara untuk mendeteksi adanya kerawanan di sebuah daerah. Jika sudah diketahui titik rawannya, maka Bawaslu akan melakukan berbagai upaya agar kerawanan tersebut tidak terjadi,” kata Anik.

Menurut Anik, berbagai program akan dilakukan terutama untuk pencegahan. Bawaslu Jawa Tengah ingin agar Pemilu 2024 beserta Pilkada 2024 bisa berjalan dengan fair play, jujur adil serta menghasilkan pemimpin yang baik.

“Kami berharap ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi Pemilu,” imbuhnya.

Ning Suparningsih

The post Indeks Kerawanan Pemilu, 7 Daerah di Jawa Tengah Masuk Kategori Rawan Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.