Pembaruan ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi, model bisnis, dan dinamika perdagangan global yang berkembang pesat.

Beberapa poin penting yang diatur dalam RUU tersebut antara lain pelindungan desain industri lebih cepat, pengaturan hak eksklusif yang lebih komprehensif, pengajuan desain industri melalui pendaftaran internasional, hingga pengakuan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia. Pemerintah juga mengatur tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap pelanggaran desain industri.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, perubahan tersebut diperlukan agar sistem pelindungan desain industri di Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pendesain maupun pelaku usaha.

“Selama lebih dari dua dekade, perkembangan industri kreatif, teknologi digital, dan perdagangan global berubah sangat cepat. Karena itu, regulasi desain industri juga perlu diperbarui agar pelindungannya lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan saat ini,” ujar Supratman di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026.

Dalam Penjelasan Presiden yang dibacakannya, disebutkan bahwa pembaruan regulasi diperlukan karena masih terdapat kelemahan normatif, potensi celah hukum, dan ketidaksesuaian dengan standar internasional yang memicu sengketa hukum di lapangan. Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi melalui pembaruan undang-undang.

RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Selain meningkatkan kualitas pelindungan hukum, pembaruan aturan tersebut diharapkan dapat mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing nasional.

Menurut Menkum Supratman, salah satu perubahan penting dalam RUU ini adalah pengakuan bahwa desain industri memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan lebih luas dalam aktivitas bisnis, termasuk sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini dinilai membuka peluang baru bagi pelaku usaha kreatif untuk memperoleh akses pembiayaan.

“Desain industri bukan sekadar tampilan estetika sebuah produk, tetapi juga aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai komersial. Karena itu, penting bagi para pendesain dan pelaku usaha untuk segera melindungi desainnya agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang optimal,” kata Supratman.

Dalam rapat ini, para anggota DPR dari berbagai fraksi sepakat bahwa peraturan terkait desain industri harus diperbarui dan mempertimbangkan UMKM dan desainer independen. Indonesia sebagai negara dengan aset desain tradisional dan kontemporer besar harus memberikan pelindungan agar aset ini tidak dibajak.

“Kami juga memandang penyelesaian sengketa desain industri melalui mediasi arbitrase. Kriminalisasi kasus yang bisa diselesaikan melalui mediasi hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bangsa,” ujar Banyu Biru Djarot dari Fraksi PDIP.

Hadir pula Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU Desain Industri bersama-sama dengan Kementerian Hukum dalam rapat ini.

Pemerintah berharap pembahasan RUU Desain Industri dapat menghasilkan regulasi yang mampu menciptakan ekosistem inovasi yang sehat dan berdaya saing global. Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin memahami pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sebagai langkah strategis untuk menjaga hasil kreativitas dan mencegah penyalahgunaan karya oleh pihak lain.

Ning S

The post RUU Desain Industri Perbarui Sistem Pelindungan, dari Percepatan Pendaftaran hingga Jaminan Fidusia appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menegaskan, jaminan fidusia memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dalam transaksi pembiayaan.

“Jaminan fidusia adalah instrumen penting dalam sistem keuangan yang memungkinkan kreditur memiliki hak prioritas atas aset yang dijaminkan tanpa harus menguasainya secara fisik. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima fidusia,” ujarnya didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin.

Ia mengungkapkan, dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 10,58 miliar yang diperoleh dari layanan administrasi hukum di Jawa Tengah sejak Januari 2024, sebanyak Rp 7,59 miliar berasal dari layanan fidusia. Ini menunjukkan tingginya aktivitas pendaftaran fidusia serta pentingnya layanan ini bagi dunia usaha.

Kegiatan ini juga untuk memperkenalkan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan pelaku usaha melakukan berbagai layanan fidusia secara mandiri dan efisien.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan menjelaskan, bahwa sistem ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar Jaminan Fidusia secara daring tanpa harus datang ke kantor administrasi, mengajukan perubahan data dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dengan mudah, melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan dalam pendaftaran, menghapus Jaminan Fidusia setelah perjanjian pembiayaan berakhir.

“Dengan sistem ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh transaksi fidusia yang tersimpan dalam database benar-benar mencerminkan hubungan hukum yang masih berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal,” ujar Deni.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber berpengalaman di bidang hukum dan teknologi, yaitu Dwi Ayu Rarasmitha Analis Hukum Ahli Pertama dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menjelaskan aspek hukum dan regulasi fidusia. Selanjutnya Utami Nurwiati, Pelaksana dari Direktorat Teknologi Informasi, yang membahas aspek teknis pendaftaran fidusia secara daring.

Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai lembaga keuangan hingga notaris yang berpartisipasi aktif berdiskusi dengan para narasumber.

Kemenkum Jawa Tengah berharap seluruh pelaku usaha dapat lebih memahami serta memanfaatkan layanan fidusia digital secara optimal, untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam kegiatan usaha mereka.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Sosialisasi Layanan Jaminan Fidusia, Dorong Pemanfaatan Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Jaminan Fidusia sendiri merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang kepada Penerima Fidusia. Jaminan Fidusia bertujuan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam kelancaran kegiatan usaha dan aktivitas perekonomian di bidang fidusia.

Namun saat ini, penggunaan layanan fidusia yang telah bermigrasi secara elektronik (Fidusia Online), mulai dari pendaftaran hingga penghapusan, belum terselenggara secara maksimal di tahun 2024.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, masih terdapat banyak sertifikat jaminan fidusia dengan jangka waktu perjanjian pokok yang telah habis, namun belum dilakukan penghapusan.

Isu ini mendorong Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat wilayah menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan Fidusia bertempat di Hotel Astria Magelang, Selasa (28/5/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan menyebut, pihaknya berkomitmen memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai syarat dan tata cara penggunaan layanan fidusia secara elektronik.

“Kami mengemban kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu kami perlu menyampaikan informasi kepada Bapak/Ibu sekalian bahwa di Provinsi Jawa Tengah masih banyak perjanjian Jaminan Fidusia yang belum dihapus padahal jangka waktu penjaminannya telah berakhir,” ungkapnya.

The post Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Gelar Sosialisasi Layanan Fidusia appeared first on SuaraBaru.id.