Kasus ini menjadi perbincangan hangat para tokoh dan masyarakat olahraga, serta menjadi ramai diunggahan jejaring media sosial (Medsos). Mereka menilai, ini menjadi kesalahan yang fatal dalam pengelolaan manajemen event rutin tahunan tersebut. Di unggahan Medsos, masyarakat olahraga emosi dengan menyertakan tulisan bernada kritikan pedas ke Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Wonogiri.

Para Pimpinan Cabang Olahraga (Cabor) menilai, ini menjadi kejadian yang sangat ironis. Sebab, secara formalitas telah dilakukan upacara pelepasan sebanyak 107 atlet sebagai Kontingen Kabupaten Wonogiri, untuk berangkat ke GOR Jati Diri Semarang. Tapi sampai di Semarang, kehadirannya ditolak bertanding karena sejak awal memang para atlet Kabupaten Wonogiri, tidak pernah didaftarkan sebagai peserta Popda Tahun 2024.

Menyikapi kejadian ironis tersebut, ada sejumlah atlet beserta officialnya, yang kemudian memilih pulang kembali ke Wonogiri. Pertimbangannya, manakala diperbolehkan bertanding pun, prestasinya tidak akan diakui. Ini menjadi sesuatu yang sia-sia bagi atlet.

Ketika kasus Wonogiri ini menjadi ramai, kemudian ada upaya pendekatan dengan pihak Panitia Popda melalaui Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jateng. Hasilnya, dapat memberikan kebijaksanaan bahwa para atlet Kabupaten Wonogiri tetap diperbolehkan untuk bertanding di Popda Jateng, sebatas dalam kapasitasnya sebagai penggembira untuk ikut berpartisipasi.

Penggembira

Kabid Olahraga Disporapar Kabupaten Wonogiri, Sularno, Rabu (6/11/24), menolak memberikan penjelasan dan menyarankan agar menghubungi Kepala Disporapar Kabuaten Wonogiri, Haryanto. ”Pangapunten, kersainpun mboten wonten (Maaf agar tidak terjadi) mis info terkait Popda,” jelas Sularno.

Sementara itu, Kepala Disporapar Kabupaten Wonogiri, Haryanto, yang pernah menjabat sebagai Kabag Humas Pemkab Wonogiri ini, tidak memberikan respon saat dihubungi untuk dimintai konfirmasinya.

Tapi diperoleh informasi, kasus itu bersumber karena kesalahan sejak awal ada di pihak Disporapar Kabupaten Wonogiri. Karena telah lalai tidak pernah mendaftarkan atlet-atlet Wonogiri ke event Popda Provinsi Jateng. Meski pihak Dipora Provinsi Jateng sendiri, telah menyediakan aplikasi pendaftarannya.

Hal itu berdampak tidak terdaftarnya semua atlet asal Kabupaten Wonogiri di event bergensi tingkat regional tersebut. Karena itu, meskipun para atlet Kontingen Wonogiri datang ke Semarang, tapi ditolak oleh Panitia Popda Jateng. Baru kemudian, ketika dilakukan lobi, Panitia Popda Jateng melunak dan membolehkan para atlet asal Kabupaten Wonogiri ikut bertanding, tapi terbatas dalam kapasitasnya dapat berpartisipasi sebagai penggembira.

Dalam kapasistasnya sebagai penggembira, manakala berhasil mempersembahkan prestasi, tidak diperkenankan meraih gelar kejuaraan. Terkait ini, sejumlah atlet bersama official-nya ada yang memilih kembali pulang ke Wonogiri.(Bambang Pur)

The post Ironis, Ditolak Bertanding di Popda Provinsi Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai gambaran, ketika masih berstatus WB, guru berpendidikan S1 menerima honor Rp 150 ribu per bulan. Berdasarkan Perpres Nomor: 11 Tahun 2024, gaji Guru P3K sebesar Rp 2,2 juta sampai Rp 3,2 juta. Mestinya, ini memberikan pengaruh meningkatnya kesejahteraan hidup keluarga guru.

Tapi yang terjadi di Wonogiri tidak demikian, karena banyak yang hancur karena bercerai. DPRD Wonogiri, mendapatkan temuan setiap bulan rata-rata ada dua orang guru berstatus ASN-P3K yang bercerai.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Wonogiri mendesak ekskutif segera membentuk Lembaga Konsultan Psikologi guna menyelamatkan guru agar tidak bercerai. Hal ini masuk dalam salah satu rekomendasi Badan Anggaran yang mebahas Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun 2024.

Kamis (11/7/24), Plt Sekretaris DPRD Wonogiri, Edhy Tri Hadiyantho, membacakan rekomandasi tersebut bersamaan dengan penyampaian laporan Badan Anggaran ke forum rapat paripurna DPRD. Rapat dihadiri 38 dari 50 anggota, dipimpin Wakil Ketua Sugeng Ahmady bersama Krisyanto.

Preventif

Bupati Wonogiri Joko Sutopo tidak dapat hadir, karena bersamaan hadir dalam Rakor membahas pelayanan publik dan road show KPK di Kantor Gubernur Jateng. Untuk selanjutnya, mewakilkan Wakil Bupati (Wabup) Setyo Sukarno.

Badan Anggaran dalam rekomendasinya, mendesak agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan langkah preventif guna melakukan pencegahan guru bercerai. Salah satunya, dengan pendidikan karakter dan penyediaan jasa konselor psikologi keluarga dari lembaga independen.

Hal tersebut harus menjadi komitmen bersama, karena tenaga pendidik adalah teladan yang mengajarkan tata norma dan tata nilai kepada anak didik, yang notabene adalah generasi masa depan bangsa.

Pada bagian lain, Badan Anggaran DPRD Wonogiri Pimpinan Ketua Dewan Sriyono, juga merekomendasikan penganggaran untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi masyarakat. Harapannya, semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, supaya mudah memperoleh pelayanan kesehatan.

Wabup Wonogiri, Setyo Sukarno, dalam sambutannya mehyatakan, perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang sudah disepakati bersama DPRD, akan dijadikan pedoman menyusun RAK yang akan ditindaklanjuti dengan perubahan APBD. Supaya program pembangunan segera dapat dilaksanakan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri.(Bambang Pur)

The post Gaji Meningkat, Ironisnya Banyak Guru yang Bercerai appeared first on SuaraBaru.id.