Ranperda ini kini tengah dibahas bersama Pansus I DPRD Kudus dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) dalam sesi public hearing. Salah satu poin utama dalam rancangan aturan ini adalah pemberian enam jenis insentif strategis bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus.

Adapun insentif tersebut meliputi: Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, Fasilitasi bantuan modal untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM), Bantuan riset dan pengembangan bagi UMKM, Pelatihan vokasi untuk mendukung penguatan usaha kecil, dan Fasilitasi bunga pinjaman rendah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus, Harso Widodo, mengatakan Ranperda ini disusun sebagai bagian dari strategi memperkuat iklim usaha dan investasi di wilayahnya.

“Melalui insentif ini, kami ingin menarik lebih banyak investor untuk masuk ke Kudus. Dampaknya tentu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja baru,” ujarnya.

Pemberian Insentif dan kemudahan tersebut diberikan kepada pengusaha dengan berbagai kriteria di antaranya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyaraka, menyerap tenaga kerja, serta sejumlah kriteria lainnya.

Harso menambahkan, detail teknis terkait siapa yang berhak menerima insentif serta besarannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Perbup akan menjadi panduan pelaksanaan di lapangan. Termasuk klasifikasi pelaku usaha dan jenis investasi yang layak mendapatkan fasilitas,” jelasnya.

Selain pemberian insentif, Ranperda ini juga mencantumkan komitmen Pemkab Kudus dalam hal promosi investasi, baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Tak hanya itu, penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan birokrasi juga menjadi salah satu fokus penting dalam aturan ini.

Ketua Pansus I DPRD Kudus, H.M. Sutriyono, mengungkapkan bahwa hasil public hearing memperlihatkan masih banyak keluhan dari pelaku usaha terkait lambannya proses perizinan dan tingginya biaya administrasi.

“Melalui Ranperda ini, kami ingin memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemkab untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing investasi di Kudus,” tegasnya.

Dengan regulasi yang pro-investasi ini, diharapkan Kabupaten Kudus bisa menjadi magnet baru bagi investor sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian lokal.

Ali Bustomi

The post Pengusaha di Kudus Bakal Dapat Insentif Pembebasan Pajak Daerah hingga Bantuan Modal appeared first on SuaraBaru.id.

Ranperda ini menyasar berbagai sektor krusial seperti pembangunan, investasi, lalu lintas, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan ekonomi desa. Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif.

Usulan Ranperda dari Eksekutif (Pemkab Kudus):

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Ranperda ini menjadi dokumen fundamental yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, serta prioritas program yang akan dijalankan, dan menjadi dasar penyusunan APBD tahunan. Kehadirannya penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ranperda ini bertujuan mengatur tata kelola arsip yang efektif, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna mendukung kelancaran administrasi serta menjadi sumber informasi sejarah dan bukti hukum.

Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1992 tentang Tanaman Kapuk Randu

Ranperda ini berisi pencabutan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan mengenai penertiban dan pembudidayaan kapuk randu, yang berlaku sejak 1992, perlu ditinjau kembali agar tidak menjadi tumpang tindih dengan regulasi baru serta sesuai dengan kebutuhan pertanian modern dan kebijakan pemanfaatan lahan.

Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan dinamika mobilitas masyarakat, perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan angkutan agar lebih responsif terhadap kondisi kekinian. Hal ini penting untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Regulasi ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Dengan aturan yang lebih jelas dan ramah investor, pemerintah daerah berharap dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kudus.

Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama

Ranperda ini akan memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan regulasi yang lebih terstruktur, diharapkan BUMDes dapat dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender

Ranperda ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan aspek gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki akses dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Sementara itu, dua Ranperda Prakarsa DPRD Kudus di antaranya adalah:

Ranperda Produk Halal

Ranperda ini diharapkan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim atas ketersediaan dan keamanan produk halal di Kudus. Juga mendukung daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.

Ranperda Penyelenggaraan Sistem Drainase

Ranperda ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir dan pengelolaan air di wilayah Kudus secara terpadu dan berkelanjutan.

Mengapa Masyarakat Kudus Harus Peduli?

Ketua DPRD dan Bupati Kudus menekankan bahwa kesembilan Ranperda ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan langkah konkret menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari pembangunan yang terarah, sistem transportasi dan drainase yang lebih baik, hingga perlindungan terhadap produk halal dan kesetaraan gender, seluruh regulasi ini memiliki dampak langsung bagi warga.

Pembahasan Ranperda tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Setelah melalui proses diskusi lintas sektoral, Ranperda akan segera disahkan menjadi Perda.

Ali Bustomi

The post 9 Ranperda Baru Siap Ubah Wajah Kudus, Ini Isi dan Dampaknya bagi Warga appeared first on SuaraBaru.id.