Pada Bab II halaman 150 tabel 2.117 tentang Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024, Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 ada di angka 73,63. “Sementara pada Bab IV halaman 77 Tabel 4.2 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, tertulis kondisi awal atau eksisting pada Tahun 2024 sebesar 83,56. Data yang benar yang mana,” kata Anggota DPRD Kota Tegal termuda dari Fraksi Partai Golongan Karya, Bagas Satya Indrana SH di kantornya, Selasa (10/6/2025).

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal menemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan RPJPD dan juga rencana pembangunan nasional seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Kami berharap jangan sampai Bapperida dan juga OPD lainnya menyajikan data-data Abuleke (omong kosong/tipu-tipu) kepada Walikota. Kalau memang benar Tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi di angka 83,56 maka meningkat pesat dari Tahun 2023 yang sebesar 73,63, dan dari Tahun 2022 yang sebesar 67,33,” terang Bagas.

Bagas mengingatkan bahwa tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (KSPP) yang ditetapkan oleh Ombudsman RI memiliki score sebesar 95,49 atau masuk pada zona hijau/tingkat kepatuhan tinggi.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal memberikan rekomendasi agar Target IKU Indeks Reformasi Birokrasi akhir RPJMD yang dicanangkan di angka 84,75 masih dalam kategori target rendah. “Hal ini mengacu pada progresifitas capaian kinerja IRB dalam kurun RPJMD 2019-2024, maka kami berharap angka yang di canangkan dalam RPJMD setidaknya mendekati score yang di tetapkan oleh Ombudsman RI yakni di angka 95,49,” terangnya.

Agar program dan kegiatan terintegrasi dengan baik, maka Fraksi Partai Golkar meminta kepada saudara Walikota agar benar benar mencermati usulan kegiatan yang diajukan oleh OPD, haruslah sejalan dengan visi misi yang di gariskan oleh saudara Walikota, kami juga meminta kepada saudara Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai penanggungjawab implementasi program terhadap Visi ‘Tegal Berdikari Dan Sejahtera Menjadi Kota Idaman’ dapat benar-benar diwujudkan kedalam kegiatan yang sejalan di OPD masing-masing.

Jangan sampai dalam pelaksanaannya banyak usulan kegiatan OPD yang melaksanakan kegiatannya tidak berdasarkan perwujudan terhadap Visi Walikota melainkan hanya sebatas menggugurkan kewajiban belaka, apalagi untuk kepentingan individu masing-masing Kepala OPD.

Ini tidak boleh terjadi. Hanya ada satu Walikota di Kota Tegal dan hanya ada satu Visi di Pemerintah Kota Tegal, yakni Visi ‘Tegal Berdikari Dan Sejahtera Menjadi Kota Idaman’ milik Walikota Tegal H Dedy Yon Supriyono beserta Wakilnya Hj Tazkiyatul Muthmainnah. “Tidak ada Visi Misi Sekda, tidak ada Visi Misi Kepala OPD yang ada hanya Visi Misi Wali Kota Tegal dan Wakil Wali Kota Tegal,” ujar Bagas.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal berpendapat bahwa masyarakat Kota Tegal memiliki filosofi yang luhur, yakni ‘Banteng Loreng Binoncengan’ yang artinya masyarakat Kota Tegal memiliki watak yang berani dan cenderung kasar, namun sejatinya masyarakat kita dapat dituntun, dibimbing dan diarahkan oleh pemimpin yang humanis dan memiliki niat yang baik untuk menjadikan Kota Tegal menjadi kota idaman.

Fraksi Partai Golkar berkeyakinan bahwa H Dedy Yon Supriyono memiliki pribadi yang mampu untuk menjadikan Kota Tegal menjadi kota yang diidamkan oleh kita semua, berpegang pada RPJMD yang akan ditetapkan sebagai peta jalan dan pedoman menuju ‘Tegal Berdikari dan Sejahtera Menjadi Kota Idaman.

Temuan dan pernyataan Bagas tersebut juga disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penjelasan Wali Kota Tegal atas Raperda tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029, Selasa (10/6/2025).

Sutrisno

The post Data Indeks Reformasi Birokrasi 2024 Kota Tegal Ditemukan Perbedaan Data appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pelaksanaan IRH, kata Ambeg, Kantor Wilayah memiliki peran untuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan memberikan pendampingan dalam penilaian mandiri, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.sampaika

Poin ini secara tegas ia sampaikan saat memberikan arahan tugas terkait Indeks Reformasi Hukum dan Reformasi Birokrasi kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bertempat di Aula Kresna Basudewa, Kamis (28/3/2024). 

“Kemenkumham mendapatkan mandat bertindak sebagai leading sector dalam penilaian IRH tersebut,” terang Ambeg.

Ambeg menyebut IRH merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Penilaian IRH terbagi dalam empat yaitu aspek koordinasi Kemenkumham untuk harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan, dan penataan database peraturan perundang-undangan. “Penilaian IRH terbagi dalam 4 variabel, 9 indikator dan 11 kuisoner,” jelas Ambeg.

Ambeg juga menjelaskan data dukung harus dilengkapi pemerintah daerah pada setiap indikator, serta mekanisme penilaian mandiri IRH.

Menurutnya, penilaian tersebut dilaksanakan oleh unit organisasi yang menangani bidang hukum, dan pembentukan tim kerja asesor.

“Ada 2 mekanisme penilaian IRH, yaitu penilaian mandiri oleh kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah serta penilaian oleh tim penilai nasional,” sambungnya.

Ambeg menegaskan, tim kerja memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian IRH. Sementara tim asesor bertugas untuk melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menyebut telah memberikan pendampingan secara intens kepada pemerintah daerah terkait penyusunan IRH.

“Telah diberikan juga informasi terkait tahapan, persiapan, data dukung dan pembentukan tim kerja kepada pemerintah daerah,” jelas Tejo.

Tejo juga melaporkan pada tahun 2023 yang lalu, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah menghantarkan 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Bahkan Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Periode Triwulan I (B-03) Tahun 2024 telah mencapai 100%.

“Kami berharap capaian yang cukup membanggakan ini dapat terus dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan lagi hingga periode-periode selanjutnya,” kata Tejo.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Divisi Administrator Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Eddy Ekoputranto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Ning S

The post Kepala Badan Strategis Kebijakan Kemenkumham Beri Arahan Indeks Reformasi Hukum dan RB appeared first on SuaraBaru.id.

“Alhamdulillah, menurut data dari Kementerian Agama, Kota Tegal tercinta kita ini memiliki indeks kerukunan umat beragama yang terus naik setiap tahunnya. Dari yang semula sebesar 67,46 di tahun 2020 menjadi sebesar 72,39 di tahun 2021,” ujar Wali Kota Tegal.

Menurutnya, angka ini menunjukan tingginya tingkat toleransi beragama pada masyarakat Kota Tegal. Hal ini juga dapat dilihat dengan minimnya konflik yang disebabkan masalah keagamaan di Kota Tegal. Wali Kota menyebut untuk mempertahankannya dan meningkatkannya merupakan tugas bersama. Khususnya kepada para santri, peringatan Hari Santri ini merupakan momentum untuk manfaatkan dan senantiasa mengingatkan kembali pentingnya toleransi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat kita.

“Hal ini tentunya harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Dan momen Hari Santri Nasional ini bisa kita manfaatkan untuk senantiasa mengingatkan kembali pentingnya toleransi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat kita,” jelas Dedy Yon.

Menurut Dedy Yon, pada hakekatnya para santri adalah pemuda dan pemudi yang tengah berjuang dalam menuntut ilmu. Mereka dengan pemikiran kritis yang masih berkembang mengamati apa saja yang sedang terjadi di sekitar mereka dan memikirkan apa yang bisa diperbuat untuk bangsa dan negara Indonesia lebih maju dan sejahtera di masa yang akan datang.

Dengan tema “Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan”, perayaan Hari Santri Nasional tahun 2022 ini dimaknai bahwa santri merupakan pribadi yang selalu siap sedia berbakti dan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.

Dalam menjaga martabat kemanusiaan, para santri, dapat melakukannya dengan memperkuat toleransi antar umat beragama dengan merangkul, melindungi, memberikan empati, dan kepedulian terhadap semua golongan dan lapisan masayrakat tanpa membedakan suku, ras maupun agama.

Dalam Sarasehan memperingati Hari Santri tersebut, pemateri sarasehan, Dr KH Hussein Muhammad, Penulis Buku Fiqih Perempuan, sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Fikr Cirebon memaparkan sejarah santri di Indonesia.

Sutrisno

The post Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Tegal Alami Kenaikan appeared first on SuaraBaru.id.