Kegiatan diikuti oleh mahasiswa Stikom Semarang untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pembaruan hukum pidana nasional, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Stikom Semarang, Hedy Rahmad menyampaikan, mahasiswa perlu mengetahui dan memahami pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru sebagai bagian dari perkembangan hukum di Indonesia.

“Kita harus mengetahui dan memahami pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai agar mendapatkan pemahaman yang utuh,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Danang menjelaskan, bahwa KUHP yang selama ini digunakan di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda, yakni _Wetboek van Strafrecht_ yang diberlakukan sejak tahun 1918 dan tetap digunakan setelah kemerdekaan berdasarkan aturan peralihan dalam UUD 1945.

Menurutnya, pembentukan KUHP baru merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia agar sistem hukum nasional tidak lagi bergantung pada produk hukum kolonial.

“KUHP baru merupakan langkah pembaruan hukum pidana nasional yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia,” jelas Danang yang didampingi Penyuluh Hukum Madya Toto Kuncoro dan Penyuluh Hukum Pertama, Clara.

Ia juga memaparkan proses pembentukan KUHP baru telah berlangsung cukup panjang, dimulai sejak pembentukan tim penyusunan pada tahun 1963, kemudian melalui berbagai penyusunan draf RKUHP sejak tahun 1981 hingga 2015, sempat mengalami penundaan pada tahun 2019, hingga akhirnya disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 dan resmi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Danang menjelaskan, pembaruan KUHP memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menghapus ketergantungan terhadap hukum kolonial Belanda, serta menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai, moral, dan hak asasi manusia.

The post Kemenkum Jateng Beri Kuliah Umum Implementasi KUHP dan KUHAP Baru di Stikom Semarang.  appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto.

Seminar ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai narasumber utama yang memberikan pemaparan terkait implementasi KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa KUHP Nasional terdiri dari dua buku, 43 bab, dan 624 pasal yang harus dibaca bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana karena terdapat sejumlah perubahan penting.

“Di dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana terdapat 55 item perubahan terhadap KUHP nasional. Oleh karena itu, ketika membaca KUHP, kita juga harus membaca undang-undang tersebut secara bersamaan,” jelas Prof Eddy.

Ia juga menyinggung perubahan pengaturan terkait tindak pidana narkotika yang dimasukkan kembali dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

“Beberapa pasal yang sebelumnya dicabut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimasukkan kembali dengan rumusan yang sama. Namun terdapat perubahan pada jenis pidana, yaitu dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda, serta penghapusan ancaman minimum khusus bagi pengguna narkotika,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dalam penegakan hukum terhadap undang-undang yang memuat sanksi pidana dan sanksi administrasi, maka sanksi administrasi harus didahulukan sebagai bentuk penerapan prinsip ultimum remedium.

“Apabila dalam suatu undang-undang terdapat sanksi pidana dan sanksi administrasi, maka sanksi administrasi wajib didahulukan. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa KUHP baru membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan dengan mengedepankan keadilan korektif dan keadilan restoratif.

“Kita tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. KUHP baru mengedepankan keadilan korektif dan keadilan restoratif, di mana pelaku tidak hanya dikenakan sanksi tetapi juga diperbaiki, sementara korban tidak hanya dipulihkan tetapi juga dipulihkan secara lebih menyeluruh,” paparnya.

The post Wamenkum Prof. Eddy Paparkan Implementasi KUHP dan KUHAP Baru di Polda Jateng appeared first on SuaraBaru.id.