Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Yudha mengaku sudah melengkapi seluruh persyaratan untuk mendapatkan PBG dari dinas terkait. “Saya mengurus sendiri ke dinas, tapi banyak sekali alasan dari para petugasnya. Saya diombang-ambing tak jelas,” kata Yudha, Rabu (18/6/2025).

Yudha menilai, kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tegal sepertinya kontra dengan program Bupati Tegal yang menginginkan Kabupaten Tegal luwih apik (lebih baik). utamanya para ASN yang bertugas melayani perizinan PBG.

“Kepala Desa saja disepelekan, apalagi masyarakat umum, mungkin lebih parah lagi,” geram Yudha.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Satu Pintu di Kabupaten Tegal, kata Yudha, juga sepertinya hanya slogan semata. Buktinya ASN yang bertugas di tempat tersebut tidak melayani masyarakat dengan bijak.

Yudha yang juga Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Tegal mengaku sudah mengurus PBG lebih dari satu bulan. Bahkan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan kepala dinas terkait. Hasil dari komunikasi itu, Yudha dipersilahkan untuk menghubungi petugas di MPP.

“Tapi giliran saya ke petugasnya, saya malah disuruh ini, disuruh itu, gak jelas. Padahal persyaratan sudah lengkap semua. Tapi dipersulit,” kata Yudha kecewa.

Yudha berharap, Bupati Tegal memberikan teguran tegas terhadap para ASN tersebut. Sehingga pelayanan lebih maksimal dan tidak mempersulit masyarakat.

Sutrisno

The post Kades di Tegal Keluhkan Izin Persetujuan Bangunan Gedung appeared first on SuaraBaru.id.

Sidak dipimpin Kasat Pol PP Wonosobo, Sumekto HK bersama beberapa personel Satpol PP. Mereka ditemui perwakilan managemen pembangunan sebuah hotel di bangunan sementara bagi kontraktor.

Saat ini, di tempat yang semula merupakan bangunan Hotel Parama tengah dilakukan proses pembangunan awal pendirian sebuah hotel. Para pekerja tampak sedang mengerjakan bangunan dasar hotel.

Bangunan pondasi telah dibuat, tiang utama untuk hotel sudah dipasang besi. Lantai dasar juga sudah dipasangi rangkaian besi untuk siap dicor. Bangunan hotel dibuat untuk beberapa lantai.

Pertanyakan Izin

Kasat Pol PP Wonosobo, Sumekto HK mengatakan, kedatangannya ini melakukan sidak ke lapangan untuk mempertanyakan izin pendirian sebuah hotel. Karena setiap pendirian bangunan hotel harus ada izin resmi dari pemerintah.

“Kebetulan ini ada laporan dari masyarakat yang mempertanyakan perihal izin pendirian sebuah hotel. Maka kami selaku aparat pemerintah penegak peraturan daerah, langsung terjun ke lapangan. Untuk pendirian hotel harus ada izin prinsip, IMB, izin usaha wisata dan izin lingkungan,” katanya baru- baru ini.

Pihaknya tidak ingin, ada pendirian bangunan hotel tidak mengantongi surat izin yang harus dipenuhi. Pemerintah dan masyarakat setempat pun harus tahu terkait semua perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan hotel.

“Jika izin lengkap tidak masalah. Tapi jika belum mengantongi ijin sama sekali proses pembangunan sebuah hotel bisa kami hentikan. Besok Senin (17/3/2025), pihak managemen kami undang ke Satpol PP untuk menyampaikan semua perijinan yang sudah ada,” ucapnya.

Muharno Zarka

The post Sidak, Satpol PP Pertanyakan Izin Pendirian Hotel appeared first on SuaraBaru.id.

Beberapa spanduk bertuliskan ‘Warga Menanyakan Ijin Lomba Drag Ini’ terpasang di sepanjang lintasan. “Pemasangan spanduk hanya untuk memberitahukan kepada panitia lomba, untuk menegaskan kalau memang warga sekitar lokasi lomba tidak dikasih izin untuk mengadakan balap motor,” kata salah satu warga sekitar, Guno (46)

Agung mengatakan pihaknya sudah berusaha komunikasi dengan pihak panitia namun hasil tidak membuahkan hasil. “Kita sudah berusaha komunikasi dengan panitia tapi hasilnya juga nihil. Kita berkesimpulan kayanya izin drag bike ini kesannya dipaksakan,” ujar Guno.

Karena warga sekitar tidak diberitahu melalui RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Polsek, Koramil sama sekali tidak ada pemberitahuan. “Semua RT/RW sepakat kalau memang tidak ada pemberitahuan. Itu alasan kami memasang spanduk di sirkuit,” ungkapnya.

Hal tersebut untuk menjadi koreksi buat penyelenggara. Aparat yang terkait dengan perizinan baik dari Pemerintah Kota maupun kepolisian tidak melibatkan warga. Sudah dua kali balap motor seperti ini tapi ijin tidak melibatkan warga. Pada hal kegiatan seperti itu ditengah pemukiman warga.

“Sepertinya tidak etis banget seorang pejabat, birokrasi memberikan contoh soal perizinan main pintas seperti ini. Pemasangan spanduk hanya pemberitahuan bahwa kegiatan tersebut tidak ada izin dari warga tapi kegiatan tetap berjalan,” beber Guno

Terkait kerugian dengan adanya acara tersebut Agung menyebutkan, kalau kerugian relatif karena jelas akses dan aktifitasnya terganggu. Pastinya antara warga dengan yang lain kerugian fariasi.

Sebenarnya warga hanya ingin dihargai saja. Bisa panitia koordinasi sama ketua RT/RW setempat untuk mensosialisasikan ke warga. Jadi warga tidak kaget, tidak diacuhkan.

“Karena lokasi kegiatan ini lingkungan warga, tolong hargai warga. Untuk Pak Wali Kota Tegal agar lebih teliti untuk memilih penyelenggara tidak asal merekomendasikan ke panitia termasuk juga jajaran kepolisian dalam hal ini Pak Kapolres untuk lebih selektif dalam hal mengeluarkan rekomendasi karena warga benar-benar tidak diberitahu,” pungkas Guno.

Terpisah, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tegal, Rofi’i menyampaikan, bahwa kegiatan Cham of Cham Gadhuro Drag Bike 201M 2021 di Jalingkut atas rekomendasi dari Wali Kota Tegal dan Kapolres Tegal Kota. “Saya hanya ditugasi untuk mengambil surat rekomendasi di Polres Tegal Kota selanjutnya diserahkan ke panitia,” kata Rofi’i.

Nino Moebi

The post Spanduk Pertanyakan Izin, Warnai Lintasan Drag Bike Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.