Kegiatan diawali dengan diskusi bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Troso, yang memaparkan proses produksi, karakteristik, serta nilai budaya Tenun Troso. Selanjutnya, tim yang dipimpin Gunawan melakukan pemeriksaan substantif di lapangan untuk memastikan kesesuaian data permohonan dengan kondisi nyata di lokasi produksi.

Tenun Troso dikenal memiliki ciri khas berupa pola zig-zag pada bagian tepi kain, yang menjadi identitas dan bukti keterampilan teknis para pengrajin setempat.

“Upaya ini penting untuk melestarikan dan melindungi adat budaya di Desa Troso,” ujar Elly Widyastuti, Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Jepara.

Sementara itu, Gunawan, menyatakan komitmennya memastikan keaslian karakter Tenun Troso. “Kami memastikan bahwa karakteristik Tenun Troso berbeda dari tenun daerah lain,” ujarnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo berharap potensi indikasi geografis di Jawa Tengah dapat terus bermunculan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan Tenun Troso dapat segera memperoleh sertifikat Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan hukum dan penguatan identitas budaya daerah,” ujar Kakanwil.

Ning S

The post Tenun Troso, Potensi Indikasi Geografis Kabupaten Jepara appeared first on SuaraBaru.id.

“Ini sebagai bentuk apresiasi mengakui dan menghargai kontribusi serta keberhasilan Masyarakat Adat Sunda dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Kekayaan Intelektual budaya mereka,” kata Yasonna di Sekretariat Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jabar Alam Sentosa, Kawasan Ekowisata dan Budaya Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Selasa (23/7/2024).

“Serta menguatkan komitmen dalam menjaga dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat,” sambungnya.

Sebanyak 35 sertifikat KIK bertajuk BOMA diperuntukkan bagi 10 kota/kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor. Sedangkan satu IG diberikan kepada Kabupaten Karawang atas Kopi Robusta Sanggabuana.

Menurut Yasonna sertifikat ini, berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Sertifikat KIK dan IG ini juga, untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Baresan Olot Masyarakat Adat Jawa Barat, melalui pencatatan yang sistematis dan terstruktur.

“Dengan harapan kekayaan intelektual komunal dapat diakui, dihargai, dan dikelola secara berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan Sertifikat KIK dan IG dengan upacara adat dan berbagai kesenian kesundaan ini, bertujuan untuk pelestarian budaya, perlindungan hukum, pengembangan ekonomi, penguatan identitas, pemberdayaan masyarakat, promosi budaya, serta kolaborasi dan sinergi.

Baresan Olot sebagai komunitas masyarakat adat di Jawa Barat, dinilai memiliki kekayaan intelektual komunal yang kaya dan beragam. Kekayaan Intelektual Komunal ini, merupakan aset penting bagi masyarakat adat, yang mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, serta warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan.

“Serta memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa. Keberadaan masyarakat adat di Jawa Barat dengan tradisi dan budaya yang unik, memiliki Kekayaan Intelektual yang sangat beragam, termasuk dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, serta praktik-praktik sosial,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata dia, upaya untuk mencatatkan KIK ini menjadi sangat penting, karena bukan hanya untuk tujuan pelestarian akan tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas Kekayaan Intelektual mereka.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penganugerahan Gelar Kehormatan Masyarakat Adat Jawa Barat “Sinatria Pinayungan” kepada Yasonna dari para Olot (sesepuh) Masyarakat Adat.

Pemberian penghargaan sebagai Warga Kehormatan/ Pangaping dan Gelar Kehormatan dalam sebuah pagelaran Tradisi Pinton Ajen (Festival Kesenian Masyarakat Adat) ini, didasarkan atas dasar penilaian para Olot Masyarakat Adat terhadap kinerja kepemimpinan Menkumham yang dinilai banyak memberi perhatian terhadap hak perlindungan kekayaan intelektual dan pengayom, serta sikap rendah hati kepada masyarakat kecil.

Pada kegiatan tersebut tampak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto. Ia hadir bersama sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham dan Kakanwil lainnya.

Ning S

The post Menkumham Serahkan 35 Sertifikat KIK dan Satu IG Bagi Masyarakat Jabar appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini terkait dicanangkannya tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Kemenkumham Jateng bekerja sama dengan DJKI melaksanakan Indikasi Geografis Drafting Batik Bakaran Pati, kemarin (03/07). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rajawali Bapperida Kabupaten Pati itu mengundang Mayarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Batik Bakaran yang terdiri dari pelaku usaha dan pengrajin, serta perwakilan dari beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Pati.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Tri Junianto mengatakan, Kemenkumham Jateng sangat peduli terhadap potensi Indikasi Geografis yang ada di Kabupaten Pati.

“Kami dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sangat concern terhadap Kabupaten Pati, karena potensinya besar,” ungkap Tri.

“Hal ini bisa dilihat dari banyak KIK (Kekayaan Intelektual Komunal) dari Kabupaten Pati yang telah didaftarkan,” sambungnya.

Di tahun Indikasi Geografis ini, kata Tri, Kemenkumham Jateng mentargetkan 7 potensi Indikasi Geografis untuk didaftarkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, menyambut baik upaya Kemenkumham Jateng yang selalu memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha di daerahnya dalam pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual.

Mereka menyebutkan, ada beberapa potensi Indikasi Geografis yang terus didorong untuk didaftarkan, misalnya Bandeng Juwana, Jeruk Pamelo dan lain-lain.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan analisis penyusunan draf deskripsi permohonan Indikasi Geografis. Diketahui, Batik Bakaran saat ini telah terdaftar sebagai Merek Kolektif dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Indikasi Geografis sendiri adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Ning S

The post Support Batik Bakaran Terdaftar IG, Kemenkumham Jateng Dampingi Drafting Dokumen Deskripsi appeared first on SuaraBaru.id.