Ya, PT Thermax International Indonesia tak ketinggalan menaruh partisipasinya pada ajang The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS), di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu, 20 Agustus 2025.

Stan itu memperkenalkan langsung produk-produk perusahaan untuk industri, ssperti mesin pemanas, pendingin, pengelolaan limbah industri naik padat maupun cair, hingga proyek pengendalian polusi udara.

Stan tersebut cukup ramai, menarik perhatian Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian pemerintah daerah seperti Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa,  kalangan pengusaha, pemerhati lingkungan, hingga masyarakat umum (civil society.

Inu mengatakan, salah satu produk cukup strategis menuju industri hijau buatan perusahaan yang berkantor pusat di Pune, India itu, yakni mesin yang mengolah energi alternatif dari limbah biomassa. Pola manajemen sampah (waste manajemen) dimanfaatkan betul untuk menjadi energi alternatif di industri bersangkutan.

“Sejauh ini kita sampaikan ke customer (pelanggan) kita yang masih pakai batu bara ya. Ya, kita bilang, ‘Oke, dengan batu bara nilainya segini hasilnya, dampaknya ada limbah B3-nya, karbonnya ada, polietelina (PE) ada.’ Kayak gitu kan. Tapi kalau switching (beralih) ke Biomassa, memang agak lebih mahal biayanya. Akan tetapi itu enggak ada dampak lingkungan lagi,” katanya.

Inu mengatakan, sistem transisi energi atau peralihan dari fosil seperti batu bara menggunakan biomassa memiliki banyak manfaat dalam menjemput energi bersih, khususnya untuk industri hijau di Indonesia. Dengan begitu industri akan turut berperan menjalankan kewajibannya dalam meminimalkan dampak lingkungan di tengah masyarakat.

“Jadi enggak ada (dampak) lingkungannya, misalkan industrinya dekat dengan masyarakat gitu,” ucap pria lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung tersebut.

Dicontohkan Inu, salah satu perusahaan yang sudah bekerjasama dengan produk PT Thermax International Indonesia yakni industri jamu terbesar yang berada di Jawa Tengah. Bermula dari kesulitan perusahaan industri jamu tersebut dalam mengatasi tumpukan limbah padat sisa rempah-rempah bahan dasar jamu, kerjasama itu terjalin. Kerjasama membuat energi alternatif biomassa itu sudah berjalan sepuluh tahun terakhir

“Dari kesusahan dalam solusi membuang limbah. Kita tawarkan, oke limbahnya ini bisa jadi bahan bakar. Jadi mereka mengurangi biaya operasional ke arah situ. Energinya nanti keluar untuk steam (mesin pemanas), listrik juga. Buat proses produksi mereka dari recycle (pengolahan sampah),” tutur Inu.

Sejauh ini, kata dia, Thermax yang memulai perjalanan bisnisnya di Indonesia sejak 1971 itu, terus memperluas pasar untuk dukungan dekarbonisasi melalui produk buatannya. Khususnya menyasar kalangan industri. Sektor yang cukup gencar digarap di Indonesia menyasar perusahaan makanan dan minuman, serta farmasi. Di mana limbahnya diolah lagi menjadi energi alternatif.

Menurut dia, kontribusi pasar dari Thermax untuk dua sektor industri tersebut mencapai 30-40%. Perusahaan juga mengedukasi untuk sektor-sektor industri lainnya.

“Kalau sektor-sektor lain, seperti tekstil. Mereka berpotensi tumbuh,” katanya.

Ajak Kolaborasi Industri-industri Baru 

Inu mengatakan, Thermax terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari perwujudan industri hijau di Indonesia yang telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Thermax menjajaki industri-industri baru yang sedang tumbuh, salah satunya di Jawa Tengah. Ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, serta KEK Kendal.

Perusahaan yang punya pabrik produksi manufaktur di Kawasan Industri Krakatau, Banten, itu mengeksplorasi diri untuk menjadi mitra yang produknya selaras dengan kebutuhan industri-industri baru di Indonesia. Tentu dengan komitmen jalan dekarbonisasi.

“Kita lihat produk kita, apa yang bisa diserap sama kawasan industri baru itu,” kata dia.

Terlebih, dikatakannya, industri yang produknya diekspor di Eropa khususnya harus memiliki rekam jejak yang baik terhadap komitmen dekarbonisasi. Untuk itu, keberadaan Thermax diharapkan akan menjadi mitra yang baik bagi industri, hingga mampu kontribusi menumbuhkan perekonomian nasional.

Untuk diketahui, sejauh ini bahkan produk dari PT Thermax International Indonesia merambah pasar di Asia Tenggara. Di antaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam dan Kamboja. Produknya antara lain, mesin pemanas skala besar, peralatan pengendalian polusi udara, sistem pengolahan limbah, hingga chiller.

Kemudian secara global, Thermax telah memilki 29 kantor internasional, 14 fasilitas manufaktur yang terdiri dari 10 di India, dan empat lainnya di luar negara itu. Jaringan pemasaran mencapai 88 negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika. Perusahaan juga memiliki 7 anak perusahaan domestik, dan 21 internasional.

Industri jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional 

Pada kesempatan itu, Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, peran industri  sudah menjadi penopang utama perekonomian nasional. Dipaparkannya, sektor manufaktur pada akhirnya memiliki kontribusi strategis pada kinerja produk domestik bruto (PDB) nasional.

Tercatat pada triwulan II tahun 2025 kontribusi sektor industri manufaktur mencapai 16,92%. Artinya angka itu maik dibandingkan triwulan yang sama tahun  2024 yang tercatat 16,72%. Sektor industri manufaktur juga tumbuh 5,60% year on year pada triwulan II tahun 2025 dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,12%.

Melihat kinerja ekspor industri manufaktur, angka pada semester I tahun 2025 tercatat pada angka 107,6 atau setara 83% total ekspor nasional. Pada periode yang sama, sektor industri pengolahan nonmigas juga berperan sebagai penyerap tenaga kerja strategis. Di mana jumlah tenaga kerja tercatat lebih dari 19,60 juta orang.

Sejalan dengan itu nyatanya, kata Agus, industri manufaktur menghadapi tantangan yang cukup berat baik kaitannya dengan geopolitik dengan geoekonomi.

“Termasuk tuntutan dari pasar global.  Setiap produk dihasilkan dituntut untuk upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Transisi menuju energi bersih juga sebagau tuntutan untuk menjaga daya saing produk industri di pasar global,” ucapnya.

Agus mengajak pemerintah daerah (pemda), kalangan usaha, dan lain sebagainya untuk berkolaborasi membuka jalan mimpi dalam mewujudkan ekonomi hijau, dari energi bersih. Program dekarbonisasi salah satunya dilakukan oleh sektor industri yang telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Untuk peran pemda penting dalam membuat kebijakan dalam manajemen pengelolaan limbah/sampah (waste management). Termasuk yang terpenting yakni pengumpulan limbah/sampah (waste collection).

“Indonesia punya target terhadap net zero emission pada tahun 2060 atau bisa lebih cepat pada 2050,” katanya.

Agus lantas mengajak pelaku industri dalam melihat agenda besar bersama yaknj dekarbonisasi. Ini bisa dilakukan dengan efisiensi energi, memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) inovasi teknologi, hingga penerapan prinsip ekonomi sirkular.

“Jangan dilihat sebagai beban. Akan tetapi peluang emas untuk meningkatkan daya saing pasar global, mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. sebagai tanggung jawab kita,” kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin,  mengatakan, adanya forum industri hijau tersebut memicu target pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, pemda juga berlomba menggaet investor untuk menanamkan modal menjadi industri di wilayah.

Komitmen pemerintah dalam jalan menuju ekonomi hijau, kata dia, bisa menjadi modal kepercayaan pada investor yang akan menanamkan sahamnya. (*)

Diaz A Abidin

The post Energi dari Sejumput Limbah, Komitmen Perusahaan India Jemput Masa Depan Industri Hijau di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Lokasinya strategis dan sejuk. Semula, tanah-tanah di Kaki Gunung Ungaran sebelah Barat itu merupakan kebun-kebun palawija seperti Jagung, atau tanaman buah seperti Durian, Alpukat, dan jenis pohon kayu.

Wilayah itu tumbuh di perbatasan dengan Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah, serta akses menuju lokasi sejumlah wisata. Di antaranya Kawasan Pemandian Air Panas Nglimut, Gonoharjo, Kebun Teh Medini, perkemahan Gunung Ungaran, dan lainnya.

Di salah satu kompleks perumahan itu, baru tampak pemerataan lahan, pemasangan spanduk-spanduk tanda akan dibangun perumahan, dan kebun jagung yang tersisa. Lokasinya berbatasan langsung dengan perkampungan warga dengan keramahannya.

Sejumlah ibu lansia bercengkrama dari salah satu rumah di perkampungan sekitar. Beberapa orang asing tampak menghampiri dan bercengkrama sembari menunggu dimulainya kegiatan peresmian pembangunan perumahan subsidi yang diinisiasi tujuh instansi lintas sektor.

Secara rinci, warga sekitar memang tak menaruh paham pada MoU dan GroundBreaking “Perencanaan, Pembangunan, dan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab Kendal”, Selasa 23 Juli 2024.

“Itu sebelumnya (ada) kebun jagung, warga di sini yang menggarap dengan sistem sewa tanah,” ujar seorang perempuan yang sedang gembira memangku cucu perempuan berusia dua bulan.

Peran Badan Bank Tanah 

Ya, di kawasan itu akan dibangun hunian subsidi Bumi Svarga Asri dengan konsep hijau atau green building sekaligus menjadi perumahan subsidi eksklusif pertama di Indonesia. Perumahan yang sekaligus menjadi percontohan itu, akan dibangun menggunakan teknologi sepablok.

Badan Bank Tanah berperan untuk menyediakan seluas 4,2 hektar di lokasi tersebut. Tanah itu segera digarap menjadi kawasan perumahan bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya tanah seluas 4,2 hektar itu akan menjadi 395 bangunan, dengan 386 rumah subsidi, dan 9 ruko. Kemudian ditambah rencananya empat tower rumah susun sederhana milik (rusunami) yang rencananya digarap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Badan Bank Tanah berkolaborasi dengan enam pihak untuk menggarapnya, tujuannya mengatasi tingginya kebutuhan rumah (backlog) sekaligus pemerataan ekonomi.

Tujuh pihak dalam ekosistem perumahan itu di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Badan Bank Tanah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero), BP Tapera, Pemerintah Kabupaten Kendal, dan PT Asatu Realty Asri.

Ekosistem perumahan tersebut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang perencanaan, pembangunan dan pembiayaan perumahan bagi MBR, di Desa Mergosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Selasa 23 Juli 2024.

Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan, hal itu wujud komitmen dalam melaksanakan amanat dalam PP 64 Tahun 2021. Salah satu isinya untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum.

“BBT (Badan Bank Tanah) menyuplai tanah yang disesuaikan dengan tata ruang untuk (perumahan) MBR. 10 tahun kemudian diharapkan jadi pemerataan ekonomi di wilayah sekitar, jadi tujuan akan pembangunan tercapai,” kata dia.

Hakiki menyampaikan, angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, masih ada kebutuhan sebanyak 12,7 juta unit rumah untuk mewujudkan Indonesia zero backlog.

“Di Kendal ini proyek kedua setelah di Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan aka nada proyek lanjut supaya bisa lebih besar dan banyak serta merata di Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa yang tingkat backlog-nya masih tinggi,” ujarnya.

Hakiki melanjutkan, tanah yang telah disediakan oleh Badan Bank Tanah di Kendal itu diberikan dengan tarif pemanfaatan yang kompetitif.

Dengan demikian, harga rumah subsidi yang bisa diakses MBR bisa lebih murah dari perumahan subsidi lain yakni pada angka Rp 165,5 juta. Artinya masih di bawah peraturan menteri.

“Yang menarik juga status kepemilikan tanah. Setelah 10 tahun, Masyarakat pemilik perumahan subsidi ini bisa menaikkan status kepemilikan sertifikatnya menjadi sertifikat hak milik (SHM),” katanya menjelaskan.

Untuk diketahui, kolaborasi Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan untuk perumahan subsidi bagi MBR sebelumnya digarap di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini, pembangunan rumahnya telah dilakukan secara berkala dan dipasarkan kepada masyarakat.

Instansi yang didirikan pada 2021 itu bekerjasama dengan Kementerian Kementerian PUPR, Perumnas, PT SMF, Bank BTN dan BP Tapera.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah hingga akhir 2023 memiliki aset persediaan tanah seluas 18.758 hektar. Dari total aset tersebut, HPL Badan Bank Tanah telah disediakan untuk Pembangunan Bandara VVIP IKN, jalan tol IKN seksi 5B, reforma agraria, hingga untuk perumahan MBR.

Kurangi Backlog di Kendal

Sekretaris Daerah Kendal, Sugiono menambahkan, pihaknya terus mengejar hingga ke pemerintah pusat akses mendapat akses kawasan perumahan subsidi percontohan tersebut.

Menurut Sugiono, Kabupaten Kendal dengan luas wilayah lebih dari 1.000 kilometer persegi, 20 kecamatan, 260 desa, dan 20 kelurahan di tiap satu kecamatan, kini punya masalah backlog.

“Jumlah penduduk kami lebih dari satu juta jiwa, 372 KK, dan kepadatan penduduk 1.050 jiwa per meter persegi. Backlog jadi salah satu permasalahan di Kendal, angkanya pada 2024 mencapai 47 ribu 210 unit,” kata dia.

Dengan dibangunnya kawasan perumahan subsidi kepada MBR tersebut dengan konsep hijau dan ramah lingkungan sebagai percontohan itu, akan menyasar kalangan pegawai lepas, dan swasta.

“Untuk lokasi strategis berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Banyak pekerja dari Kota Semarang lebih memilih (beli rumah) di Kendal, karena salah satu alasanya lebih murah biaya hidupnya,” kata Sugiono.

Butuh terobosan untuk membuat akses perumahan subsidi bagi MBR, melalui sinergi lintas instansi tersebut. Dari sisi perizinan, Pemerintah Kabupaten Kendal, aku Sugiono, bisa mempercepat perizinan yang bisa dipercepat hanya butuh dua pekan saja.

Salah satu kemudahan lain bagi MBR, yakni disediakan akses fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) melalui BP Tapera dan BTN.

“Melalui FLPP masyarakat dapat subsidi, untuk kredit ada subsidi bunga menjadi 5 persen, serta bantuan uang muka Rp 4 juta. Artinya all in (hanya) Rp 5 juta sudah dapat rumah, biaya notaris sudah ditanggung. Bahkan, dapur, kompor sudah disediakan, pokoknya masuk jadi siap huni,” ujar Sugiono.

Lebih rinci dalam peningkatan ekonomi, di Kendal telah disiapkan tata ruang kawasan industri seluas 5.109 hektar. Setidaknya, kata Sugiono, bisa mendatangkan investasi untuk 300 perusahaan rencananya untuk serap tenaga kerja lebih banyak.

Hal itu bakal menjadikan Kabupaten Kendal lebih punya akses ekonomi yang baik, hingga menarik developer untuk membangun perumahan dalam rangka menyuplai kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah khususnya.

Teknologi Bangunan Ramah Lingkungan

Joko Santosa, Direktur Utama Asatu Realty Property sebagai pemegang tender menguraikan, pembangunan kawasan green building perumahan subsidi itu akan didukung Semen Indonesia Group (SIG) yang menyediakan semen ramah lingkungan.

“Yakni semen khusus dengan nilai standar (untuk) perumahan hijau (ramah lingkungan). Nanti akan dibangun dua versi, jadi ada bangunan konvensional, dan satu lagi akan dibangun SIG menggunakan teknologi Precision Interlocking Brick. Contohnya di Padang dan IKN. Dengan teknologi ini bisa bangun secara cepat dalam waktu 21 hari. Bulan Januari 2024, diharapkan sudah bisa terbangun semua,” katanya.

Secara rinci, luasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) termasuk sarana prasarana di perumahan tersebut akan mencapai 60 persen. Di antaranya terdapat embung, taman, hingga rumah ibadah yakni masjid.

“Kami punya pakem membangun satu hektar lahan akan 100 unit rumah. Nah harusnya kalau 4,25 hektar ini ya minimal 420 unit, akan tetapi ini hanya 395 unit. Jadi ruang hijaunya di atas 60 persen. Kalau 1 hektar 100 unit itu berarti 60 persen banding 40 persen, kalau sekarang berarti di atas 60 persen,” kata dia.

Di dalamnya, lanjut Joko, termasuk lahan 2.000 meter persegi yang akan dibangun rusunami dari Disperakim Jawa tengah.

“Ada embungnya, lokasinya bagus. Lebih rincinya bisa dikonfirmasi ke sana gambarannya seperti apa,” ujarnya.

Joko bilang, pihaknya cukup berpengalaman membangun rumah subsidi, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Samarinda. Misalnya di Samarinda membangun 350 unit, proses bangun di Bandung Barat 500 unit, Bandung 300 unit. Khusus garapan di Desa Margosari, Kendal, dia bilang, menjadi lokasi terbaik yang pernah dikerjakannya.

Dia mengungkapkan, memang berpengalaman membangun konsep perumahan hijau non subsidi. Akan tetapi, untuk perumahan subsidi hijau baru pertama kali akan digarapnya di Desa Margosari, Kendal, dengan penyedia tanah dari Badan Bank Tanah.

Target Penjualan

Joko melanjutkan, Asatu punya target akan membangun dan menjual 150 unit rumah hingga Desember 2023. Hal itu, kata dia, berkenaan dengan kuota yang diberikan dari SMF dan BP Tapera yang disalurkan melalui semua Bank.

“Itu sudah dicadangkan sebanyak 150 unit. Nah sisanya diharapkan bisa diselesaikan pada tahun 2025,” ujar dia.

Untuk lebih menarik minat calon pembeli, kata Joko, di samping konsep bangunan hijau, kemudian siap masak dengan penyedian kompor, dan siap huni, juga ada promosi Rp 5 juta sudah bisa menempati rumah tersebut.

“Tentu kalau persyaratan berlaku. Artinya bagi yang berhak untuk rumah subsidi itu sesuai dengan aturan pemerintah. Tim marketing kita baru bisa membuka programnya,” katanya.

Lokasi yang strategis juga diprediksinya bakal meningkatkan ketertarikan calon pembeli. Karena, kaa dia, biasanya rumah subsidi lokasinya cukup jauh dari sarana-prasarana perkotaan.

Di lokasi di Desa Margosari, Kendal itu, dia menganggap sudah seperti perkotaan dengan sarana-prasarana memadai.

“Kami tidak ragu kalau ini akan cepat habis. Target awal kami dari kuota awal 150 unit, pada bulan Agustus sebanyak 20 unit laku, September 25 unit, November 40 unit, dan sisanya di Bulan Desember,” katanya.

SHM setelah 10 Tahun

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo berharap, developer dan Badan Bank tanah bisa memberikan kepastian sertifikat hak milik (SHM) kepada pembeli rumah subsidi setelah 10 tahun.

Rincian gambarannya, tanah dibeli developer dari Badan Bank Tanah berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Asatu sebagai pengembang. Kemudian pembeli perumahan dapat bentuk pecah-pecah HGB.

Pengembang punya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), untuk diberikan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada pembeli perumahan setelah 10 tahun dimiliki. Pemkab Kendal juga menggratiskan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atas pemindahan status dari SHGB jadi SHM.

Untuk pembiayaan, dia ingin agar BP Tapera memberikan kuota 380 unit flpp, bisa disalurkan melalui BTN. Untuk, SMF merupakan sumber pembiayaan jangka panjang.

“Sehingga harga rumah bisa di bawah Kepmen yang ada. Ini sinergi 7 pihak, jadi harus terlaksana baik. Harapan kepada pengembang agar bangun rumah yang kualitas, standar bangunan gedung hijau, serta terjangkau. Tim dari kami dan Pemkab Kendal bisa mendampingi,” kata dia.

Generasi Milenial dan Gen Z

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menambahkan sejauh ini, mayoritas pengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dari kalangan generasi (gen) milenial dan gen Z, baik subsidi dan non subsidi.

“Mayoritas realitanya 80 persen milenial dan Gen Z, dengan FLPP mencapai 60 persen. Kebanyakan pekerja swasta yang kita kasih mendominasi yang kita realisasikan,” kata dia.

Tahun ini, BTN diberi target FLPP 120 ribuan unit, dengan realisasi sudah mencapai 100 ribu unit pada semester I 2024.

“Kita dikasih (target) 122-123 ribu unit. Jadi kalau 110 ribu unit, bulan depan selesai semua,” katanya.

Dalam pembiayaan FLPP, kata Gafar, tantangannya lebih kepada kemampuan anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

“Tahun ini hanya 166 ribu yang diberikan. Tapi kami berharap pemerintah akan menambah kalau melihat animo dari masyarakat ya. BTN saja sudah lebih 110 ribu unit terealisasi, belum bank yang lain sementara anggarannya 166 ribu. Tahun lalu anggarannya 220 ribu, bisa terealisasi lebih dari 229 ribu. Tentu kita berharap para pengembang menyuarakan yang sama. Tahun ini minimal sama atau lebih dari tahun lalu,” ujarnya.

Diaz Azminatul Abidin

The post Kolaborasi Badan Bank Tanah dkk, Memulai Perumahan Subsidi Berkonsep Hijau Pertama dari Desa Margosari di Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam pembukaan acara Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-16 dan Call for Papers pada 25-26 Agustus 2022 di Semarang.

Kegiatan ini mengangkat tema ‘Sinergy of Economic Policies and Innovation in Driving Momentum for Sustainable Global Economic Recovery in The Era of Digital Transformation’.

“Adanya acara kegiatan ini sejalan dengan pentingnya sinergi kebijakan dan inovasi khususnya adopsi teknologi, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” katanya saat sambutan pembukaan, Kamis (25/8/2022).

Penyelenggaraan konferensi internasional ini merupakan salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam mengantisipasi tantangan perekonomian dunia yang semakin dinamis melalui penguatan riset serta pengembangan SDM unggul di bidang riset ekonomi.

Perry menyampaikan, salah satu perwujudan transformasi dalam membangun bank sentral digital masa depan adalah dengan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC). Oleh karenanya terdapat tiga aspek utama terkait penerbitan CBDC.

Pertama, pentingnya penerbitan CBDC sebagai salah satu mandat bank sentral dalam proses penciptaan uang digital mencerminkan pilar kedaulatan suatu negara dan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Kedua, distribusi CBDC dapat dilakukan melalui sistem wholesale dan/atau ritel dengan mengadopsi Distributed Ledger Technology (DLT).

Ketiga, terdapat tiga prasyarat penerbitan CBDC dimana prasyarat ini terdiri dari pengembangan conceptual design, membangun infrastruktur yang mengintegrasikan sistem pembayaran dengan pasar uang secara Integrated, Interconnected, Interoperability (3I), serta bersinergi bersama bank sentral lainnya mengembangkan platform digital CBDC terbaik yang mendukung ekspansi transaksi antar negara.

“Ke depan, Bank Indonesia terus mendorong inisiasi pengintegrasian sistem pembayaran antar negara utamanya regional ASEAN+5, dimana saat ini sudah terjalin kerjasama dengan Thailand dan Malaysia melalui dukungan penerapan QR Cross Border dan Local Currency Settlement (LCS),” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Perry menegaskan bahwa masa depan bank sentral perlu didukung dengan penguatan pada tiga aspek kunci. Pertama, bank sentral di masa depan harus mengembangkan proses penciptaan uang secara digital.

Kedua, bank sentral perlu mengoptimalkan penerapan digitalisasi dan teknologi dalam proses perumusan kebijakan. Ketiga, memperkuat langkah-langkah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan hijau dengan membangun bisnis proses berbasis digital.

“Dengan tiga aspek kunci tersebut, bank sentral harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi era baru ekonomi keuangan digital dan hijau. Bank sentral harus mengambil peran utama dalam menavigasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkasnya.

Hery Priyono/mh

The post BI Perkuat Riset dan Inovasi menuju Bank Sentral Digital dan Hijau appeared first on SuaraBaru.id.