Menurut Harry, ruas Jalan R Agil Kusumadya merupakan salah satu proyek prioritas dan wajah utama Kota Kudus, karena menjadi akses utama menuju pusat kota.

Tahun ini, proyek tersebut dibiayai melalui anggaran perubahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan pagu Rp12 miliar dan nilai kontrak Rp11,8 miliar dan masa pengerjaan selama 60 hari atau selesai di akhir Desember 2025.

“Pekerjaan ini sangat strategis karena menjadi pintu masuk ke kota. Kami ingin hasilnya maksimal dan kuat seperti ruas Jalan A. Yani yang sudah rampung tahun lalu,” ungkap Harry.

Ia menjelaskan, ada dua jenis pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu lapisan aspal AC-WC dan pembangunan beton FS-45 bertulang. Saat ini, progres fisik proyek sudah mencapai sekitar 7 persen.

“Untuk titik-titik perempatan akan menggunakan beton agar tidak terjadi penurunan tanah atau kerusakan di kemudian hari. Kami juga pastikan permukaan jalan tidak akan naik dari kondisi sebelumnya supaya tidak mengganggu rumah warga di sekitar,” terangnya.

Harry menambahkan, pada tahap anggaran perubahan tahun ini, pekerjaan difokuskan dari depan kantor DPRD Kudus hingga simpang RS Mardi Rahayu.

Sementara sisa ruas jalan menuju Terminal Kudus akan diusulkan melalui pendanaan pusat lewat skema Investasi Jalan Daerah (IJD) dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp20 miliar.

“Harapannya usulan ini bisa disetujui sehingga seluruh ruas R Agil Kusumadya dapat selesai tahun depan,” ujarnya.

Terkait potensi kemacetan selama pengerjaan, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengaturan lampu lalu lintas dan membuka jalur alternatif.

“Kalau terjadi kepadatan, jalur lambat di sisi timur yang biasa digunakan sepeda motor bisa dipakai untuk kendaraan roda empat, kecuali truk besar. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses ini, semoga dengan doa dan kesabaran masyarakat, proyek ini bisa selesai tepat waktu dan hasilnya berkualitas,” pungkas Hari.

Ali Bustomi

The post Proyek Jalan R Agil Kudus Dikebut, PUPR Janji Hasil Mulus dan Tahan Lama appeared first on SuaraBaru.id.

Penundaan ini berdampak langsung pada sejumlah daerah yang akan dilintasi ruas tol tersebut, salah satunya Kabupaten Kudus. Padahal, jalan tol yang rencananya membentang dari Demak hingga Tuban itu diharapkan mampu menjadi jalur vital konektivitas ekonomi kawasan timur Jawa Tengah.

Fokus Pemerintah Beralih ke Perlindungan Pesisir

Menurut Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Harry Wibowo, langkah ini diambil karena masalah abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

“Pembangunan giant sea wall saat ini menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat dampaknya terhadap keselamatan dan keberlanjutan lingkungan masyarakat pesisir,” ujar Harry.

Rencana pembangunan tanggul laut raksasa akan membentang di sepanjang garis Pantura, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana seperti Demak, Semarang, hingga Pekalongan. Proyek ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian serta dukungan dari pemerintah daerah setempat.

Kudus, yang sebelumnya menjadi salah satu wilayah strategis dalam proyek Tol Demak–Tuban, kini harus menyesuaikan kembali agenda pembangunan daerahnya. Penundaan proyek tol berdampak pada rencana pembebasan lahan, potensi investasi, serta pengembangan infrastruktur penunjang.

“Dengan jalan tol yang melintasi Kudus, kita berharap akan ada efek domino ekonomi yang menguntungkan. Sekarang kami harus menyesuaikan kembali rencana pembangunan daerah,” tambah Harry.

Ia menjelaskan bahwa proyek Tol Demak–Tuban di wilayah Kudus sejatinya sudah memasuki tahap identifikasi lahan. Namun, dengan adanya kebijakan penundaan, seluruh proses tersebut kini dihentikan sementara.

Meski begitu, pemerintah Kabupaten Kudus tetap berharap proyek tol ini tidak dibatalkan total, melainkan hanya ditunda hingga kondisi memungkinkan.

Pasalnya, keberadaan tol sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban jalan nasional, memperlancar arus logistik, serta membuka akses baru dari kawasan industri di Kudus menuju Semarang

“Kami optimistis proyek ini tetap akan dilanjutkan di masa depan. Saat ini, kami dukung langkah strategis pemerintah pusat untuk menyelamatkan kawasan pesisir terlebih dahulu,” pungkas Harry.

Ali Bustomi

The post Warga Kudus Harus Kecewa! Proyek Tol Ditunda, Pemerintah Prioritaskan Giant Sea Wall appeared first on SuaraBaru.id.

Sepanjang tahun 2024 lalu, Dinas PUPR menerbitkan 117 PBG dan 16 SLF. Sementara pada tahun 2025, hingga Mei 2025, tercatat telah terbit 93 PBG dan 13 SLF. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya pengajuan masyarakat serta percepatan proses perizinan dari dinas terkait.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Harry Wibowo, menjelaskan bahwa tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi bangunan.

Selain itu, kata dia, Pemkab Kudus juga menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang cepat dan tepat, sehingga sejalan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kudus.

“Kami melihat antusiasme masyarakat dalam mengurus perizinan PBG dan SLF semakin membaik. Ini penting untuk menjamin bahwa bangunan tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga aman dan laik fungsi,” ungkap Harry, Rabu  (2/7/2025).

Ia juga menambahkan bahwa Dinas PUPR terus berupaya mempercepat proses pelayanan dan melakukan sosialisasi secara berkala terkait prosedur pengurusan PBG dan SLF, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku usaha.

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan penyediaan Kedai PBG dan SLF yang berada di lingkungan kantor Dinas PUPR. Melalui Kedai PBG dan SLF tersebut, selain untuk mengurus perizinan PBG dan SLF, masyarakat juga  bisa sekedar berkonsultasi maupun mencari informasi.

“Kami dorong semua pemilik bangunan, khususnya bangunan komersial dan publik, agar segera mengurus SLF sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan pengguna bangunan,” tegasnya.

Baca Juga:

Pengurusan PBG dan SLF di Kudus Mahal, Ini Jawaban Bupati

Harry mengungkapkan kehadiran kedai PBG dan SLF ini sebagai respons atas keluhan masyarakat dengan menindaklanjuti dan mencoba membantu masyarakat yang membutuhkan dengan offline.

“Selama ini, sebenarnya masyarakat bisa melakukan input sendiri selama itu sudah benar. kenyataannya banyak juga yang terinput tetapi tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Sehingga bolak balik, kesannya Dinas PUPR yang disalahkan sehingga kami menjembatani dengan hadirnya kedai PBG dan SLF ini,” ujarnya.

Secara rinci, pada tahun 2024, lonjakan penerbitan PBG terjadi mulai bulan Juni hingga November dengan puncak tertinggi di bulan November sebanyak 32 izin. Sedangkan pada tahun 2025, puncak penerbitan tercatat pada bulan Maret dan Mei, masing-masing sebanyak 41 dan 40 izin PBG.

Sementara untuk SLF, tahun 2024 mencatat jumlah terbanyak pada bulan Juli dan Oktober. Di tahun 2025, jumlah terbanyak terjadi pada bulan Maret dan April.

Dinas PUPR berharap peningkatan ini juga berdampak positif terhadap tata ruang dan keselamatan bangunan di Kudus secara keseluruhan.

Ali Bustomi

The post Penerbitan Izin Bangunan dan SLF di Kudus Meningkat, Ini Datanya! appeared first on SuaraBaru.id.