Pada kesempatan tersebut, Tejo didampingi Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh Hawary, dan Penyuluh Hukum Madya, Danang Agung Nugroho.

Selain bersilaturahmi, dalam kunjungan tersebut Kakanwil berkoordinasi terkait beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan HAM Jawa Tengah.

GTD Bisnis dan HAM sendiri merupakan gugus tugas yang dibentuk untuk menyusun rencana kerja terkait hukum dan HAM. Kemudian, mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan strategi nasional bisnis dan HAM di daerah. Termasuk melakukan pemantauan pelaksanaan strategi nasional bisnis dan HAM di daerah, serta melaporkan strategi nasional bisnis dan HAM di daerah.

Kehadiran Kakanwil dan rombongan ini untuk berkoordinasi persiapan pelaksanaan rapat kerja perdana GTD Bisnis dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu Pj Gubernur menyambut baik rencana rapat kerja perdana GTD Bisnis dan HAM. Ia menyatakan siap untuk segera menggelar rapat perdana GTD. Diketahui, pada Desember 2023 lalu, GTD telah dikukuhkan dengan menetapkan Pj Gubernur sebagai ketua dan Kakanwil Kemenkumham Jateng sebagai sekretaris.

Selain nama di atas, keanggotaan GTD Bisnis dan HAM Jateng diisi oleh sekretaris daerah Provinsi Jateng sebagai wakil ketua, dan kepala biro hukum sekretaris daerah Provinsi Jateng selaku wakil sekretaris.

GTD Bisnis dan HAM Jateng juga beranggotakan beberapa kepala dinas terkait, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi dan perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng. Ada juga unsur dari koorporasi dan akademisi.

Ning S

The post Kakanwil Tejo Harwanto Audiensi dengan Pj Gubernur, Bahas Gugus Tugas Bisnis dan HAM Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2021 Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jumat (31/12/2021).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini bertujuan mengajak seluruh pegawai agar mengingat kembali capaian kinerja tahun 2021 dan menjadi bahan evaluasi bersama untuk mempersiapkan kegiatan di tahun 2022.

Baca Juga: Gedung RSUP Kariadi Semarang Kebakaran

Kaswo menjelaskan, meski dalam suasana pandemi Covid-19, namun mengharuskan Badiklat Hukum dan HAM Jateng memiliki SDM yang mumpuni dan dukungan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai pelatihan secara jarak jauh.

Pelatihan yang dilaksanakan yakni pelatihan teknis dan pelatihan fungsional, serta kegiatan Kemenkumham Corporate University. “Secara keseluruhan output pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah selama tahun 2021 sejumlah 6.411 peserta,” ungkap Kaswo.

Sementara untuk kegiatan pelatihan teknis yang dilaksanakan antara lain pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada Lapas dan Rutan, pelatihan teknis pengawasan keimigrasian, pelatihan teknis untuk pelaksana pada pos pelayanan komunikasi masyarakat, pelatihan teknis pengamanan tingkat lanjutan pada Lapas dan Rutan, pelatihan dan ujian sertifikasi pengelola barang dan jasa, pelatihan dasar CPNS, pelatihan muatan teknis substansi lembaga metode e-Learning, dan pelatihan reformasi birokrasi metode e-Learning dengan jumlah output 4.986 orang peserta.

Baca Juga: Pembuatan Kompos, Upaya Mengatasi Sampah Organik di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang

Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah juga mendapatkan mandat dari BPSDM Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pelatihan fungsional analis keimigrasian ahli pertama sebanyak 10 angkatan dengan jumlah output 400 orang peserta.

“Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jateng dalam mendukung Kemenkumham Corporate University, antara lain webinar dengan tema ‘Tumbuhkan Nasionalisme dan Budaya Nilai Pancasila para ASN, pelatihan public speaking, capacity building, training perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta Focus Group Discussion dengan tema ‘Pemajuan Produk Hukum Daerah’,” tuturnya.

Melihat kebutuhan atas pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa, Badiklat Hukum dan HAM Jateng bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengadakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengelola pengadaan barang dan jasa pada bulan April 2021.

Baca Juga: Kota Semarang Targetkan Januari 2022 Selesai Lakukan Vaksinasi untuk Anak

“Pelatihan ini menjadi pelatihan pertama yang diselenggarakan secara blended learning. Menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tahun 2021, dimana BPSDM Hukum dan HAM selaku penjamin mutu mendelegasikan kepada Badiklat Hukum dan HAM Jateng untuk menyelenggarakan Latsar bagi 1.582 CPNS di lingkungan wilayah kerja meliputi Kanwil Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dengan metode distance learning,” paparnya.

Untuk mencapai target tersebut, pada 20 April 2021, Badiklat Hukum dan HAM Jateng mengambil langkah strategis dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jateng dengan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, menghadirkan para Widyaiswara dari Kementerian Agama dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, dengan dukungan dari Kanwil Kemenkumham Jateng pula, Badiklat Hukum dan HAM Jateng mampu memenuhi kebutuhan personil petugas kelas (host) yang terdiri dari para pegawai Kanwil dan Unit Pelaksanana Teknis di Kota Semarang.

Baca Juga: Permadani Cabang Mijen Kota Semarang Gelar Nobar Piala AFF 2021

Sedangkan pada 29 November 2021, Badiklat Hukum dan HAM Jateng menggelar acara Penandatanganan Nota Kesepakatan ‘Sinergi Program Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah’ antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Asep Kurnia, dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam rangka terselenggaranya Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.

“Kegiatan tersebut serangkaian dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Pemajuan Produk Hukum Daerah’, dengan mengundang Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM antar Lembaga, Dhahana Putra.

Kaswo menambahkan, jika seluruh pencapaian yang dilakukan pada 2021 ini tak lepas dari konsistensi Badiklat Hukum dan HAM Jateng dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja bepredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dikatakan bahwa kinerja yang telah dicapai Badiklat Hukum dan HAM Jateng pada 2021 ini, akan menjadi acuan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 mendatang. “Tentu tetap menjadi target Badiklat Hukum dan HAM Jateng untuk memperoleh predikat WBBM,” tandas Kaswo.

Ning

The post Tahun 2022, Badiklat Hukum dan HAM Jateng Targetkan Raih WBBM appeared first on SuaraBaru.id.