“Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan,” kata dia, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Pada sisi lain dia menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, dia yakin ormas itu tidak akan sampai dibubarkan.

Ia juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Jadi, kata dia, pembubaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab itu berbasis Islam. “Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja, ada yang berdirinya sudah lebih dulu,” ujar dia.

Ia meminta pemerintah ke depan perlu berdialog dengan semua ormas agar berjalan sesuai ideologi bangsa. “Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawassuth atau tawajul, tawassuthiyah, semuanya ke tengah,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Polhukam, Jakarta, Rabu lalu (30/12).

Sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak segala sesuatu yang menurut mereka salah, provokasi, dan lain-lain.

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI. “Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini,” tegas Mahfud.

Selain tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar sebagai ormas, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum, yakni 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lain.

Pemerintah juga mengantongi bukti FPI mendukung ISIS sebagaimana dalam video yang ditayangkan saat konferensi pers, Kamis, 31 Desember lalu, saat tokoh FPI, Rizieq Shihab, di dalam video itu menggebu-gebu mengajak pengikutnya mendukung ISIS.

Organisasi ini secara global sudah berkali-kali bertindak di luar batas kemanusiaan, di antaranya menyembelih dan membakar manusia lain yang mereka tuduh berada di luar atau bertentangan dengan garisan kelompok itu. ISIS juga sudah berkali-kali merusak secara total warisan-warisan buaya dunia dengan cara meledakkan mereka.

Menurut Shihab, ISIS punya cita-cita mulia, dan juga menuduh ada pihak yang ingin mengadu domba FPI dengan ISIS.

Ant-trs

The post PB NU: Bubarkan FPI, Pemerintah Tidak Anti-Islam appeared first on SuaraBaru.id.

Badar, sapaan Badaruddin Andi Picunang, menilai keutuhan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diutamakan daripada kepentingan-kepentingan golongan.

“Peran pemerintah untuk mempersatukan dan menjaga NKRI ini sehingga apa yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini saya kira, Partai Berkarya sejalan dan mendukung,” kata Badar saat acara Refleksi Pergerakan Pemuda di Tahun 2020 di DPP Partai Berkarya, Ragunan, Jakarta, Minggu (3/1/2021).

Lebih lanjut, Badar meminta Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) yang diketuai oleh Fauzan Rachmansyah menjaga sikap tersebut sehingga organisasi sayap Partai Berkarya dalam bidang kepemudaan itu konsisten dengan sikap DPP Partai Berkarya.

Merespons permintaan itu, Fauzan akan melarang anggotanya untuk berafiliasi dalam aktivitas FPI dalam bentuk apa pun.

“Untuk kader AMPB, saya tegaskan sekali lagi, haram hukumnya terafiliasi dengan Front Pembela Islam. Kami tidak mau anggota ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang tidak produktif untuk membangun negara,” kata Fauzan.

Sesuai dengan amanah dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Berkarya di Surabaya, kata Fauzan, AMPB juga mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Namun, dia meminta anggota AMPB tetap bisa mengkritisi jalannya roda pemerintahan melalui penyampaian gagasan-gagasan yang membantu mewujudkan visi dan misi Indonesia Maju.

“Tentang berpolitik kritis tetapi tidak anarkis. Memang politik itu tidak tentu, apalagi pemuda yang identik dengan demonstrasi. Akan tetapi, model Partai Berkarya memang tidak di level (demonstrasi) yang seperti itu,” kata Fauzan.

Ant-trs

The post Partai Berkarya Dukung Pembubaran FPI appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kaitan ini, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengingatkan, khusus kepada ormas FPI di Jawa Tengah, Kapolda Jateng mengingatan untuk menaati aturan hukum yang berlaku dan tidak bertindak berlebihan atas kejadian di Jakarta.

“Kami minta untuk tetap berperilaku baik, santun, dan agamis dengan menaati aturan hukum yang berlaku, serta tidak bertindak berlebihan atas kejadian di Jakarta,” ujar Kapolda.

Atas kasus ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan, proses penyidikan akan dilakukan secara transparan dan profesional dan diawasi oleh Divisi Propam Polri. Hal itu dilakukan sebagai upaya menciptakan penegakan hukum yang profesional.

Polri adalah institusi pemerintah yang sah, sebagai penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana yg telah diamanatkan dalam UU No 2 Tahun 2002. Semua masyarakat/orang-orang yang tinggal di Indonesia harus  tunduk kepada hukum yang berlaku.

Irjen Ahmad Luthfi menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Bersama dengan itu, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat yang ditimbulkan dari aksi premanisme ormas ini, Kapolda menghimbau kepada masyarakat Jawa Tengah,  agar tidak terprovokasi.

“Kami harap, masyaakat Jawa Tengah tetap tenang dan tidak terprovokasi, Percayakan kepada Polri dan TNI untuk menangani aksi premanisme tersebut,” kata Kapolda Rabu, (9/12/2020)

Selain itu, Kapolda juga menghimbau pada masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku di indonesia dengan tdk melanggar aturan hukum. “Ingat, bahwa covid 19 masih perlu kita lawan bersama dengan protokol kesehatan 3 M, serta hindari kerumunan,” imbau Kapolda.

Absa-trs

The post Kapolda ‘Warning’ FPI Jateng Tidak Bertindak Berlebihan appeared first on SuaraBaru.id.

Pantauan di lapangan, aksi yang diikuti oleh ratusan orang tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sedangkan puluhan petugas kepolisian datang sekitar 20 menit kemudian dan meminta masyarakat yang mengikuti aksi damai tersebut untuk membubarkan diri.

“Kami membubarkan kegiatan unjuk rasa ini sebab pengumpulan massa sangat rentan menyebarkan virus COVID-19,” kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak pada penertiban aksi tolak HRS.

Ia mengatakan penertiban tersebut tidak lepas dari realita bahwa akhir-akhir ini angka persebaran COVID-19 makin tinggi, termasuk juga di Kota Solo.

“Oleh karena itu, kami berupaya mencegah kerumunan semacam ini, sama-sama untuk menjaga sebab keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi,” katanya.

Terkait hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil penyelenggara untuk dimintai keterangan.

“Mereka tidak memberitahukan pada petugas tetapi pada akhirnya menimbulkan kerumunan massa, sebab kerumunan massa sangat rentan menyebarkan COVID-19,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Aksi Kusumo Putro mengatakan aksi penolakan tersebut dilakukan karena tidak ingin terjadi kegaduhan di Solo akibat kegiatan yang melibatkan HRS.

“Selama ini kami lihat HRS menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, kami juga punya hak melindungi kota kami. Kami tidak anti habib dan anti ormas. Kami hanya anti provokasi dan anti orang-orang yang memecah kami,” katanya.

Terkait pembubaran aksi, ia menghargai kepolisian meskipun masih banyak hal ingin disampaikan kepada masyarakat.

“Namun karena dibubarkan, kami mematuhinya. Yang penting pernyataan sikap kami sudah tersampaikan ke publik,” katanya.

Ant-Tm

The post Polresta Surakarta Bubarkan Aksi Tolak HRS appeared first on SuaraBaru.id.