Hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut sejumlah pengurus LP Maarif PCNU Kudus Ridlwan. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kudus H Masan, Wakil Ketua DPRD H Mukhasiron serta Ketua Komisi D mardijanto.

Dalam kesempatan tersebutKetua LP Maarif Kudus, Ridlwan, bersama jajaran pengurus mendesak agar Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor 27 Tahun 2025 direvisi. Pasalnya, aturan tersebut dinilai berpotensi membuat ribuan guru swasta terancam tidak lagi menerima TKGS pada tahun 2026.

Sekretaris LP Maarif, M. Zainul Anwar, menjelaskan setidaknya ada dua poin dalam Perbup yang diusulkan untuk direvisi:

Klausul penerima TKGS untuk guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Dalam Perbup 27/2025, tidak tercantum secara jelas bahwa guru MAS berhak menerima TKGS. Hal ini menimbulkan kekhawatiran diskriminasi terhadap guru yang mengabdi di tingkat Aliyah.

Selanjutnya adalah klausul syarat masa kerja minimal 7 tahun. Pada Bab IV ayat 2, disebutkan bahwa penerima TKGS harus memiliki masa kerja minimal tujuh tahun secara terus-menerus. LP Maarif menilai syarat ini terlalu berat dan berpotensi mengeliminasi banyak guru.

“Kami mengusulkan agar syarat masa kerja cukup dua tahun secara terus-menerus. Jika tetap tujuh tahun, maka ribuan guru kami terancam tidak mendapat TKGS mulai 2026,” tegas Zainul.

Proses Verifikasi

Menurut LP Maarif, pencairan TKGS pada tahun 2025 tidak menemui kendala. Semua guru masih bisa menerima sesuai ketentuan sebelumnya. Namun, aturan baru pada Perbup 27/2025 akan berlaku penuh di tahun 2026, sehingga banyak guru berisiko kehilangan hak kesejahteraannya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kudus, H. Masan, menyatakan pihaknya memahami keresahan LP Maarif.

“Ya kami berterima kasih atas penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh LP Maarif,”kata Masan.

Terkait persoalan TKGS untuk guru SMA swasta, Masan menyatakan dalam pembahasan KUA PPAS kemarin, untuk penerima TKGS SMA sederajat masih transisi, karena kewenangan provinsi.

“Meski demikian, kami akan koordinasi dengan Bupati, apakah untuk TKGS guru SMA Swasta masih bisa dilanjutkan karena terkait visi misi Bupati,”kata Masan.

Masan juga mengatakan dalam dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan bagian hukum, bagian kesra, BPKAD dan OPD terkait persoalan itu.

Sedangkan untuk klausul dalam Perbup yang menegaskan guru peberima TKGS minimal harus sudah mengajar 7 tahun, Masan mengatakan bahwa ketentuan tersebut dalam kerangka verifikasi.

Menurutnya, aturan tersebut sebagau acuan untuk memverifikasi berapa sebenarnya jumlah penerima TKGS yang memang benar-benar sesuai ketentuan.

Karena, dari anggaran Rp 111 miliar anggaran untuk TKGS, nantinya juga ada usulan bahwa tenaga kependidikan seperti Tata Usaha juga diharapkan bisa mendapatkannya.

“Jadi, untuk saat ini kami masih menunggu hasil verifikasi dari Eksekutif. Dengan ketentuan minimal masa kerja 7 tahun, kita lihat dulu berapa anggaran yang diperlukan. Apakah berkurang drastis atau tidak seberala,”kata Masan.

“Sebab, jika syaratnya diturunkan menjadi minimal 2 tahun masa kerja, jangan-jangan anggarannya tidak mencukupi, kan juga repot,”tandasnya.

Untuk itu, kata Masan, hasil verifikasi diperlukan untuk menentukan kebijakan yang harus diambil. Dari data yang tersajikan nanti, tentu akan lebih mudah menentukan berapa syarat minimal masa mengajar guru penerima TKGS,”tambahnya.

Saat ini, LP Maarif PCNU Kudus menaungi 217 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga SMA, dengan jumlah guru mencapai 4.446 orang. Jika aturan masa kerja tujuh tahun diberlakukan, ribuan guru dari jumlah tersebut berpotensi kehilangan TKGS.

Ali Bustomi

The post LP Maarif Kudus Resah, Banyak Guru Terancam Tak Dapat TKGS Imbas Perbup Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kudus H. Masan, SE, MM dan dihadiri Bupati Kudus Dr. Ars Sam’ani Intakoris, ST, MT, jajaran Wakil Ketua serta anggota DPRD Kudus, hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kudus H. Masan SE, MM menjelaskan, Bupati Kudus sebelumnya telah menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Kudus Tahun 2026 pada 14 Juli 2025. Setelah itu, serangkaian rapat dilakukan, mulai dari rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), rapat komisi dengan OPD, rapat konsultasi, hingga rapat dengar pendapat pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi.

“Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD 2026 sehingga program-program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat,” ujar Masan.

Menurutnya, sesuai tata tertib DPRD, KUA PPAS APBD Kudus Tahun 2026 yang sudah mendapat persetujuan bersama ditandatangani Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kesepakatan ini sekaligus menjadi langkah penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Fokus Pembangunan dan Dukungan Program Nasional

Sementara itu, Bupati Kudus Dr. Ars Sam’ani Intakoris ST MT mengapresiasi tercapainya kesepakatan bersama ini. Ia menegaskan, KUA PPAS APBD Kabupaten Kudus Tahun 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan RAPBD Kudus tahun depan.

“Proses penyusunan RAPBD Kudus 2026 harus dilakukan tepat waktu agar program pembangunan bisa segera dijalankan,” tegasnya.

Bupati menambahkan, KUA PPAS APBD Kudus Tahun 2026 mencakup kebijakan strategis daerah yang meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga dukungan Pemkab Kudus terhadap program strategis nasional Pemerintahan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan program prioritas lain.

Terkait potensi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam postur APBD Kudus 2026, Bupati menyebutkan bahwa penyusunan KUA PPAS APBD Kudus Tahun 2026 masih menggunakan asumsi dari APBD sebelumnya lantaran belum ada kepastian besaran anggaran TKD dari pemerintah pusat.

Pihaknya meyakini, di tengah penghematan anggaran, Pemkab Kudus tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

“Jika nantinya terjadi pengurangan TKD, pemerintah daerah siap melakukan antisipasi melalui optimalisasi pendapatan daerah yang ada,” jelasnya.

Optimalisasi tersebut, lanjutnya, tidak dilakukan dengan menaikkan pajak maupun retribusi, tetapi melalui digitalisasi sistem pemungutan. Dengan begitu, potensi kebocoran dapat diminimalisir sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan fiscal daerah, Pemkab Kudus telah mengajukan peningkatan penambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI dan Kementerian.

“Kami sudah mengajukan agar DBHCHT yang diberikan untuk Kabupaten Kudus bisa meningkat hingga Rp 1 triliun.,”ujarnya.

Jika usulan tersebut disetujui, tentunya APBD Kabupaten Kudus 2026 akan semakin kuat dan semakin mampu untuk membiayai program-program daerah.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kudus Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Kudus 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Peter M. Faruq merupakan anggota DPRD Kudus dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2024-2025, terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kaliwungu dan Gebog dengan mengantongi 8.177 suara dukungan pada Pileg 2024.

Setelah resmi menjadi anggota DPRD Kudus 2024-2029 sejak dilantik pada 21 Agustus 2024, Peter M Faruq meninggal atau tutup usia pada 28 Mei 2025.

Kini jabatannya sebagai anggota DPRD Kudus dari Fraksi PDI Perjuangan bakal digantikan oleh kader PDI Perjuangan lain yang memperoleh suara dukungan terbanyak di bawahnya di Dapil yang sama. Yaitu Nida Saidatul Iza yang mengantongi 925 suara dukungan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus, H. Masan mengatakan, surat rekomendasi/usulan PAW Nida Saidatul Iza menggantikan Peter M. Faruq sudah dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan ke DPRD Kudus.

Surat tersebut sudah diterima Pimpinan DPRD Kudus, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD mengetahui Pimpinan DPRD untuk segera meneruskan usulan PAW kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus.

“Hari ini kami kirim (proses). Setelah itu, dari Sekretariat DPRD ke KPU, dari KPU diteruskan ke bupati untuk disampaikan ke gubernur Jawa Tengah. Baru setelah itu bisa dilakukan pelantikan setelah SK PAW turun,” terangnya.

Kata Masan, proses PAW diharapkan selesai secepat mungkin, dengan harapan rampung pada Juli ini.

Diketahui bahwa, proses pengajuan usulan PAW dimulai dari pengajuan oleh partai politik yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD.

Biasanya, usulan disertai dengan alasan pemberhentian anggota DPRD yang bersangkutan. Seperti contoh, PAW karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat, dan atau karena tindakan yang melanggar hukum.

Setelah itu, Pimpinan DPRD menyampaikan usulan PAW kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Atas usulan tersebut, KPU melakukan verifikasi dan penelitian terhadap calon pengganti antar waktu yang diajukan oleh partai politik.

Meliputi, pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon, seperti dokumen identitas, riwayat hidup dan beberapa dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.

Sebelum penetapan calon PAW, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh berdasarkan aturan yang berlaku.

Selanjutnya penetapan Calon PAW dilakukan KPU yang dituangkan dalam berita acara. Kemudian disampaikan ke pimpinan DPRD, dan diteruskan ke gubernur/bupati/wali kota untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan PAW.

Setelah mendapatkan persetujuan, anggota DPRD PAW bisa dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan.

Mekanisme penggantian antar waktu sudah tertuang dalam Paraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

H. Masan menilai bahwa sosok Nida Saidatul Iza merupakan perempuan energik sebagai kader muda PDI Perjuangan.

Dia berpesan agar Nida nantinya maksimal dalam mengemban tugas sebagai anggota DPRD Kudus yang mau berjuang dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal pembangunan daerah.

Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Terima Usulan PAW Nida Saidatul Iza Gantikan Almarhum Peter M. Faruq appeared first on SuaraBaru.id.

Tri Erna Sulistyawati menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 sebagai catatan evaluasi untuk bupati terkait pelaksanaan APBD tahun lalu. Catatan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang.

Salah satu poin kritis yang disoroti adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2023 yang mencapai Rp 281 miliar. Angka ini terdiri dari SiLPA yang terikat sebesar Rp 127,161 miliar dan SiLPA tidak terikat sebesar Rp 153,887 miliar.

Menurut Erna, keberadaan SiLPA tersebut menunjukkan bahwa sejumlah program kerja yang direncanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tidak berjalan optimal. Besarnya SiLPA yang terkumpul mengindikasikan rendahnya serapan anggaran yang direncanakan. Hal ini mempengaruhi realisasi program-program yang telah direncanakan.

“Kami mendorong penggunaan SiLPA besar dari APBD 2023 untuk APBD Perubahan 2024. DPRD telah meminta kepada Pj bupati untuk segera menyampaikan draft Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2024 agar dapat segera dibahas. Karena waktu pembahasan APBD Perubahan 2024 terbatas, kami ingin agar pembahasan dapat dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.

Erna menambahkan bahwa kepala daerah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada APBD Perubahan 2024, dengan memanfaatkan SiLPA APBD 2023 dan berbagai sumber pendanaan lainnya. DPRD Kudus juga telah mengusulkan beberapa program prioritas termasuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (LPJU), persiapan rehab stadion, serta penanganan sampah.

DPRD juga menggarisbawahi masih banyaknya sekolah yang rusak di Kabupaten Kudus yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini tidak dapat tercapai tanpa peningkatan sarana prasarana yang mendukung.

Erna juga menyoroti kondisi LPJU yang belum merata di sembilan kecamatan. Dia menekankan perlunya Dinas terkait untuk segera memasang tambahan LPJU di ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sementara koordinasi diperlukan untuk ruas jalan yang berada di kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.

Pihak DPRD juga mendorong kepala daerah untuk memprioritaskan program penanganan sampah, perbaikan infrastruktur jalan, dan rehab stadion pada APBD Perubahan 2024. Penanganan sampah dianggap sebagai hal yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, sementara perbaikan Stadion Wergu Wetan perlu dilakukan agar layak untuk digunakan dalam kompetisi Liga 2 oleh klub Persiku.

“Kami menganggap pentingnya pembahasan APBD Perubahan 2024 karena banyak program yang dapat terhambat jika tidak segera dibahas, termasuk pemanfaatan SiLPA APBD 2023. Eksekutif telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan APBD 2024. Selanjutnya, kami akan fokus pada pembahasan APBD Perubahan 2024 dan persiapan untuk APBD 2025,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kudus, H. Masan, melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi TPA Tanjungrejo yang dikeluhkan masyarakat karena overload. Dia mendesak kepala daerah untuk berkoordinasi dengan OPD yang memiliki alat berat untuk membantu menata sampah di TPA.

Masan juga mendorong pemprov untuk mempertimbangkan pembelian alat berat untuk TPA dalam APBD Perubahan 2024 sebagai upaya konkrit dalam penanganan sampah. Dia menegaskan perlunya strategi yang lebih terperinci dalam penanganan sampah, termasuk pengurangan produksi sampah, pemilahan, dan pemrosesan di tempat-tempat pembuangan sementara (TPS)

Ads- Ali Bustomi

The post DPRD Kudus: SiLPA APBD 2023 Menunjukkan Kinerja OPD Tidak Optimal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Masan saat hadir dalam Workshop Pengembangan SDM dengan tema “Analisis APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024”  yang dilaksanakan bekerja sama dengan pusat pengembangan SDM Universitas Semarang (PPSDM -USM).

Dalam kegiatan yang berlangsung akhir pekan lalu tersebut, bertujuan untuk pendalaman tugas sebagai wakil rakyat, workshop tersebut bertujuan untuk review atau meninjau kembali pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024.

“Dampak molornya pembangunan daerah merugikan masyarakat, karena rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),”kata Masan.

Masan menyebut, eksekutor dari pelaksanaan APBD adalah Bupati atau kepala daerah. Kemajuan suatu daerah bergantung pada political will dari kepala daerah. Dimana kepala daerah mau atau tidak melakukan percepatan proses pelaksanaan APBD.

Sebagai wakil rakyat, Masan mengingatkan kepada pemimpin Kabupaten Kudus agar turun tangan melakukan eksekusi langsung terhadap pelaksanaan APBD.

Agar APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024 yang sudah disahkan sejak November 2023 segera dilaksanakan guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Pelaksanaan APBD ini tentunya berdampak banyak. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan tentunya mengandung banyak multiplier effect,” terangnya.

Menurut dia, Kabupaten Kudus butuh percepatan dan akselerasi pembangunan daerah.  Masing-masing OPD didorong untuk segera merealisasikan program kerja daerah yang sudah direncanakan. Tujuannya agar serapan anggaran daerah berjalan optimal.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dalam proses penyusunan APBD ke depan harus memiliki visi yang sama tentang bagaimana rumusan penganggaran keuangan daerah yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

DPRD dalam rangka menjalankan fungsi budgeting tidak bisa berjalan sendirian. Tentunya butuh kerja sama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk merumuskan APBD sesuai dengan kebutuhan daerah.

Supaya dalam penyusunan anggaran searah dengan kebutuhan masyarakat dan program kerja pemerintah daerah.

“Dalam rangka penyusunan APBD, bupati punya tim namanya TAPD, DPRD punya tim namanya badan anggaran (Banggar).”Ini harus klop mempunyai tujuan sama,” ujarnya.

Masan menyatakan, DPRD bersama eksekutif harus segera menangani persoalan yang menghambat jalannya pelaksanaan APBD yang mengakibatkan serapan anggaran daerah rendah.

Jika dibiarkan, masyarakat dirugikan atas program kerja pemerintah daerah yang mundur dari perencanaan.

Kepala daerah harus mempunyai jiwa yang peduli, berani, dan cerdas. Tiga komponen tersebut penting bagi seorang pemimpin, jika hilang satu di antaranya akan berdampak pada kemajuan daerah yang tidak optimal.

“Soal komunikasi dengan eksekutif, kewenangan DPRD ada pada budgeting. Menurut kami, ini terlalu lamban dalam proses penyelesaian anggaran. Harus segera ada solusi untuk kebaikan Kabupaten Kudus di masa yang akan datang,” ucap dia.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus: Keterlambatan Penyerapan APBD 2024 Bisa Merugikan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.