Pelantikan yang berlangsung di Gedung Jam’iyyatul Hujjaj Kudus, Selasa (2/6/2026), menjadi momentum penting untuk memperkuat peran madrasah diniyah dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan pemahaman keagamaan yang kuat.

Dalam sambutannya, Bupati Sam’ani menegaskan bahwa pendidikan diniyah memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus berkarakter.

“Selamat kepada seluruh pengurus DPAC FKDT yang baru dilantik. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan pendidikan diniyah di Kabupaten Kudus,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap dunia pendidikan keagamaan, Pemkab Kudus terus menyalurkan **Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS)** bagi para guru madrasah diniyah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga mereka dapat lebih optimal dalam mendidik dan membina generasi muda.

“Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen mendukung kesejahteraan guru madrasah melalui TKGS agar para pendidik semakin semangat dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berkualitas,” tegasnya.

Dukungan Pemkab Kudus terhadap pendidikan diniyah mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Shony Wardana. Menurutnya, perhatian pemerintah daerah terhadap guru madrasah diniyah merupakan langkah strategis yang belum tentu ditemukan di daerah lain.

Ia mengungkapkan, saat ini sebanyak **2.077 guru madrasah diniyah di Kabupaten Kudus menerima TKGS setiap bulan**. Program tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap penguatan pendidikan keagamaan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kudus yang secara konsisten memberikan TKGS kepada 2.077 guru madrasah setiap bulan. Dukungan seperti ini sangat luar biasa dan tidak banyak dijumpai di daerah lain,” katanya.

Shony berharap para ustaz dan ustazah tetap menjaga semangat pengabdian dan keikhlasan dalam mendidik santri sehingga mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan dicintai masyarakat.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Lukman Hakim. Ia menilai sinergi antara FKDT dan Pemerintah Kabupaten Kudus menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan diniyah.

Menurutnya, ustaz dan ustazah madrasah diniyah merupakan garda terdepan dalam membentuk karakter generasi bangsa yang religius dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Kami mengapresiasi dukungan Pemkab Kudus terhadap madrasah diniyah, termasuk melalui program TKGS. Sinergi ini sangat penting karena para guru diniyah merupakan tonggak utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkarakter dan religius,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia pelantikan yang juga Ketua DPAC FKDT Kecamatan Undaan, KH Ahmad Halim, menegaskan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat legalitas organisasi sekaligus mempererat koordinasi antar-pengurus di tingkat kecamatan.

“Pelantikan ini menjadi penguatan legalitas formal kepengurusan FKDT sekaligus memperkuat sinergi dalam memajukan madrasah diniyah takmiliyah agar semakin bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Melalui kepengurusan baru periode 2025–2030, FKDT Kabupaten Kudus diharapkan semakin aktif meningkatkan mutu pendidikan diniyah, memperluas kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, serta melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam di tengah perkembangan zaman.

Ali Bustomi

The post TKGS Terus Cair, Ribuan Guru Madrasah Berterima Kasih kepada Bupati Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diinisiasi Bidang Pendidikan Madrasah bersama Tim Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Kanwil Kemenag Jateng ini, berlangsung di Ruang Meeting Hotel C3, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa-Rabu (27-28/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jateng, H Hartanto SH MH, dalam keterangannya berharap, forum diskusi ini mampu memberikan solusi atas permasalahan ketersediaan dan distribusi guru madrasah di provinsi ini.

BACA JUGA: Dua Ton Arsip Kanwil Kemenag Jateng Dimusnahkan

Menurutnya, isu tata kelola guru merupakan hal krusial yang perlu segera dirumuskan langkah penyelesaiannya. ”Forum ini diharapkan dapat menghasilkan formula penyelesaian tata kelola guru madrasah di Jateng,” kata Hartanto, seperti dikutip dari Instagram Kemenag Jateng, Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Kepala Tim Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jateng, Agus Mahasin menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan data dari madrasah yang ada di provinsi ini.

Data itu digunakan sebagai dasar analisis, untuk merumuskan solusi berbasis data terkait distribusi guru, pada seluruh jenjang. ”Mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), hingga Madrasah Aliyah Negeri (MAN),” ungkapnya.

BACA JUGA: Nekat, Bobol Mesin ATM yang Berada di Depan Kantor Polisi

Dalam forum itu, Kepala Tim Pengembangan SDM, Agus Luqman, turut memberikan penjelasan serta menjawab berbagai pertanyaan dari peserta, terkait tata kelola guru dari aspek kepegawaian dan regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

FGD ini diikuti perwakilan Kepala MIN Kota Semarang, Kepala MTsN 2 Sukoharjo, serta perwakilan Kepala MAN 2 Banyumas. Hasil diskusi ini, diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan, dalam meningkatkan efektivitas tata kelola guru madrasah di Jateng.

Riyan

The post Pentingnya Tata Kelola Guru Madrasah di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Khabsyin, adanya bantuan upah tersebut diakui akan sangat membantu kesejahteraan para guru madrasah non PNS. Apalagi, selama ini banyak guru-guru madrasah yang mengajar dengan sukarela tanpa mendapat gaji yang layak.

“Banyak sekali guru-guru madrasah di lingkup LP Maarif NU yang hanya mendapat gaji Rp 300 ribu per bulan. Dan menurut saya, rencana bantuan upah yang akan dikucurkan Kemenag ini akan sangat membantu,”tandas Khabsyin, Kamis (1/10).

Namun di sisi lain, kata Khabsyin, rencana tersebut juga berpotensi menimbulkan kesenjangan. Pasalnya, sesuai informasi yang ada, jumlah guru madrasah yang akan mendapatkan bantuan upah tersebut sangat terbatas.

Seperti di Kabupaten Kudus, Kemenag membatasi jumlah kuota penerima bantuan upah tersebut hanya untuk 1000 guru. Padahal, kata Khabsyin jumlah guru madrasah di Kudus berkisar 10 ribu guru.

Baca Juga: Guru Madrasah di Kudus Bakal Terima Bantuan Upah

“Kalau yang diberi bantuan upah hanya 1000 guru, ini tentu akan memicu kesenjangan. Dikhawatirkan, guru yang dapat bantuan upah hanya guru dari madrasah negeri, sementara madrasah swasta seperti LP Maarif sering terlupakan,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Khabsyin, pihaknya mendorong Kemenag untuk mengucurkan bantuan upah tersebut tanpa terkecuali ke semua guru madrasah.

“Semua guru harusnya bisa mendapatkan bantuan upah tersebut. Sebab, bagaimanapun juga dampak pandemi Covid-19 ini menyasar ke semua kalangan, termasuk guru madrasah,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kemenag menyiapkan program bantuan upah bagi guru madrasah non PNS. Di Kudus, jumlah guru yang bakal diusulkan menerima tambahan upah tersebut hanya sejumlah 1000 guru.

Tm-Ab

The post Politisi PKB Minta Semua Guru Madrasah Bisa Dapat Bantuan Upah appeared first on SuaraBaru.id.

“Terkait pendataan guru sudah kami sosialisasikan kepada kepala madrasah ataupun pengawas. Nantinya juga diseleksi sesuai kriteria yang ditentukan dari pusat,” kata Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kudus M. Hafidz di Kudus, Kamis (1/10).

Jangan sampai, kata dia, guru madrasah yang sudah mendapat bantuan BPJS tetap mendapatkan bantuan upah.

Kepastian soal kuota guru madrasah di Kudus yang bakal mendapatkan bantuan, menunggu informasi resmi dari Kanwil Kemenag Jateng, apakah benar 1.000 guru atau kurang dari jumlah tersebut.

Adapun jenjang guru yang bakal mendapatkan bantuan upah, yakni mulai dari guru raudhatul athfall (RA) hingga madrasah aliyah (MA).

Sementara nominal bantuan dan tahapan pencairannya, kata dia, menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat.

Sebelumnya sudah ada surat edaran dari Kementerian Agama RI pada tanggal 23 September 2020 tentang program bantuan subsidi upah bagi guru madrasah bukan PNS Tahun 2020.

Ia menjelaskan guru yang mendapatkan bantuan subsidi upah, salah satu kriterianya tercatat di Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) per Juli 2020.

Selain itu, harus sudah memiliki Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) atau yang punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan juga aktif di SIMPATIKA.

Ant-Tm

The post Guru Madrasah Non-PNS di Kudus Bakal Peroleh Bantuan Upah appeared first on SuaraBaru.id.