“Ini lebih kejam dari terorisme karena merusak masa depan anak-anak bangsa yang dirusak,” kata Riyanta, dalam konferensi pers yang menghadirkan ayah korban di Kota Semarang, Jumat, 8 Mei 2026.

Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus GJL itu, menggaris bawahi, dengan meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut perkara tersebut secara profesional dan terbuka. Termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang menghambat proses hukum sejak laporan awal masuk pada 2024 hingga baru ditangani pada 2026.

Riyanta mengatakan, perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak bukan merupakan delik aduan. Artinya aparat kepolisian seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi dari korban.

“Ini tindak pidana murni, bukan delik aduan. Jadi tidak perlu ada pencabutan laporan atau alasan menunggu laporan. Aparat harus bergerak melakukan investigasi dan klarifikasi,” katanya.

Riyanta mendorong kasus tersebut diusut secara terang-benderang tanpa adanya intervensi maupun upaya menutupi fakta hukum di lapangan. Selain itu aparat penegak hukum harus mau mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam upaya intimidasi terhadap korban, keluarga korban, dan pengacara korban.

Dia lantas mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Komisi III DPR RI membentuk tim independent. Tujuannya guna melakukan audit internal Polri maupun audit publik terhadap penanganan kasus tersebut.

“Untuk membentuk tim independen. Lakukan audit internal maupun audit publik. Kenapa laporan sejak 2024 baru ditangani 2026, ini harus dibongkar sejelas-jelasnya,” katanya.

Menurutnya, audit tersebut penting untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak yang bermain di balik lambannya proses hukum. Termasuk dugaan aliran dana maupun praktik intimidasi terhadap korban dan keluarga korban.

“Siapa yang bermain, siapa yang mengancam-ngancam, ini harus dibuka. Kalau diaudit nanti akan terlihat semuanya,” katanya.

Momenturm Reformasi Penegakan Hukum

Lebih lanjut, Riyanta mengatakan, kasus tersebut agar dapat menjadi momentum reformasi dalam tubuh kepolisian maupun sistem penegakan hukum di Indonesia. Dia menilai masih banyak laporan masyarakat yang penanganannya berjalan lambat sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Peristiwa ini harus menjadi pintu masuk reformasi Polri dan reformasi penegakan hukum. Banyak kasus yang dilaporkan bertahun-tahun tetapi tidak ada kejelasan,” katanya.

Selain mendorong penegakan hukum, Riyanta juga mengingatkan para orang tua agar lebih berhati-hati saat memilih lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren bagi anak-anak mereka.

Sementara itu, ayah seorang santriwati korban dugaan pencabulan oleh seorang yang disebut kiai di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo, mengaku mengalami intimidasi setelah melaporkan kasus yang dialami putrinya ke polisi. Meski demikian, dia menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memperjuangkan para korban lain.

Orang tua korban yang berinisial H itu mengatakan, pada 2024 dia melaporkan perkara tersebut ke Polres Pati. Akan tetapi berjalan lambat saat itu. Di mana baru terlihat kelanjutan laporan pada 2026, dengan pejabat terkait baru.

Dia juga sempat meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum secara gratis selama hampir dua tahun. Akan tetapi menurutnya, belum ada langkah konkret untuk mempercepat proses hukum maupun penahanan terhadap terduga pelaku.

“Alhamdulillah kemudian ada tim Gerakan Jalan Lurus (GJL) yang mengawal dan memberi dukungan moral supaya mental keluarga tetap kuat,” katanya.

Dia secara tegas mengatakan, tidak akan terpengaruh apa pun dalam mengawal jalannya perkara dugaan pelecehan seksual tersebut.

”Tujuan saya menyelamatkan banyak orang di pondok tersebut,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Riyanta Desak Audit Internal Polri dalam Dugaan Pelecehan Santriwati Ponpes di Pati appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum GJL, Riyanta, mengajak publik untuk berani mengawal transparansi, untuk menekan potensi kejahatan di sektor pertanahan, pertambangan, hingga peradilan.

Terlebih, kata dia, apabila hal tersebut dilakukan oleh oknum-oknum baik dari aparat penegak hukum (APH), serta penyelenggara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bersih-bersih ini, sejalan dengan asta cita Prabowo Subianto,” kata Riyanta, di Kota Semarang, Rabu, 16 April 2026.

Dia mencontohkan, ada oknum APH atau penyelenggara yang menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya mempersulit perizinan untuk kalangan dunia usaha.

Tindakan yang berpotensi hadirnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kata dia, akan berdampak pada jalannya perekonomian di tengah masyarakat.

Mantan Anggota DPR RI itu menekankan, tiap penyalahgunaan wewenang pada program-program yang dijalankan pemerintah perlu ditindak secara hukum.

Selain itu, dia menyoroti dugaan penyimpangan yang dilakukan pada program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Menurut dia, bila ditemukan ada penyimpangan, GJL siap melaporkannya ke aparat penegak hukum. Baik apabila itu dilakukan oleh oknum APH, ASN, hingga ormas.

“Komitmen untuk bersih-bersih segala bentuk penyimpangan terhadap program-program pemerintah,” katanya.

Riyanta bilang, setiap tindakan penyimpangan di lapangan harus sampai ke telinga presiden. Untuk itu dia juga mengajak publik untuk mengawasinya. (*)

Diaz A Abidin

The post GJL Dukung Upaya Bersih-bersih Mafia Pertambangan hingga Peradilan di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam aksi tersebut, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti Mafia Tanah (GAMAT) dan Gerakan Jalan Lurus (GJL) menuntut agar Polda Jateng menuntaskan laporan mereka tentang perkara penyerobotan tanah, pemalsuan surat, dan memalsukan atau memberikan keterangan palsu dalam akta autentik dengan terlapor Sumardiyanto Cs.

Dalam orasinya mereka mengaku kecewa karena laporan-laporan yang mereka buat sejak tahun 2018 hingga kini belum tuntas penanganannya. Mereka menganggap perbuatan menguasai tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh terlapor Sumardiyanto Cs telah terang benderang.

Melalui aksi tersebut, mereka berharap memperoleh keadilan dan mendapatkan kembali hak mereka atas 5 bidang tanah seluas 2.792 meter persegi di perbukitan yang diserobot. Konon bidang lahan perbukitan tersebut dikepras sebagai tanah urug dalam proses pembuatan jalan Tol Semarang-Solo.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Alqudussy saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, Polda Jateng telah menerima dan menangani laporan aduan tersebut sesuai dengan SOP.

“Tidak ada penghentian perkara, semua masih berproses dan SP2HP selalu dikirimkan kepada para pelapor,” tuturnya.

Meski demikian, Kabidhumas tidak menampik adanya hambatan yang dialami oleh para penyidik yang menangani kasus tersebut, diantaranya beberapa saksi dan korban yang mengetahui secara langsung dari peristiwa tersebut telah meninggal dunia.

“Proses ukur ulang tanah dari permohonan sampai dengan pelaksanaan juga butuh waktu sangat lama, sebab ada prosedur atau tahapan dari BPN yang harus dilalui,” ungkap Iqbal.

Terkait tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, menurut Iqbal saat ini tim penyidik telah mempersiapkan pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum.

“Sebagai tindak lanjut, rencananya akan dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum terkait pengaduan tersebut,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Tanggapi Aksi Damai Korban Mafia Tanah, Polda Jateng Tegaskan Tidak Ada Penghentian Perkara appeared first on SuaraBaru.id.