Dalam kasus ini potensi kerugian negara atas pembelian tanah tersebut mencapai Rp. 237 Miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng, Arfan Triono mengungkapkan, penggeledahan ini untuk mengumpulkan barang bukti, berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi pembelian tanah seluas 700 hektar yang diduga merugikan negara hingga mencapai Rp 237 miliar.

“Penggeledahan ini dilakukan di beberapa lokasi, yakni di Kota Semarang, Jakarta Utara, dan Surakarta. Tujuannya untuk mencari dan menyita dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah oleh PT Cilacap Segera Artha dari PT Rumpun Sari Antan,” ujar Arfan, Rabu (26/2/2025).

Menurut Arfan, PT Cilacap Segera Artha melakukan pembelian tanah senilai Rp 237 miliar dari PT Rumpun Sari Antan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan.

Meski penggeledahan telah dilakukan dan sejumlah dokumen telah disita, pihak kejaksaan belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai modus operandi yang digunakan dalam kasus ini.

“Untuk soal modus operandinya, saya masih menunggu informasi lebih lanjut dari penyidik. Saya akan coba konfirmasi dulu,” jelas Arfan.

PT Cilacap Segera Artha sendiri merupakan BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengelola kawasan industri dan berbagai usaha lainnya. Berdiri pada 1 Maret 2023, perusahaan ini merupakan hasil penggabungan dari dua perusahaan daerah, yaitu Perumda Kawasan Industri Cilacap dan Perusda Serba Usaha, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.

PT Rumpun Sari Antan adalah perusahaan yang berfokus pada bidang perkebunan dan memiliki afiliasi dengan PT Rumpun di bawah Yayasan Rumpun Diponegoro. Saat ini, tim penyidik masih mendalami lebih lanjut hubungan antara kedua perusahaan dalam transaksi yang diduga bermasalah ini.

Dugaan korupsi terkait transaksi tanah ini masih terus diselidiki, dan Kejati Jateng berkomitmen untuk mengungkap lebih lanjut perkembangan kasus tersebut.

Dengan potensi kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah, kasus ini menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan BUMD yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ning S

The post Kejati Jateng Bongkar Dugaan Korupsi Pembelian Tanah PT Cilacap Segera Artha, Rugikan Negara  Rp 237 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Dimulai dari kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berlanjut ke kantor Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW). Kantor tersebut sejak setelah penangkapan pada Kamis (11/8/2022) sore memang sudah tidak dimasuki orang, karena telah dipasang segel oleh KPK.

Penggeledahan dilakukan setelah penetapan MAW sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Selain Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ada lima tersangka lainnya, Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo (AJW), Pj Sekda Slamet Masduki (SW), Kepala BPBD Sugiyanto (SG), Kepala Diskominfo Yanuarius Nitbani (YN), Kepala DPUPR Mohammad Saleh (MS).

Penggeledahan juga dilakukan di rumah salah seorang tersangka yang menjabat Kepala Dinas Kominikasi dan Informasi (Diskominfo). Selama penhggeledahan, penyidik KPK didampingi Kepala BKD Pemalang, MA Puntodewo dan Kepoala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemalang, Tito Suharto.

Sampai berita ini diturunkan, petugas masih melakukan penggeledahan. Belum diketahui kantor mana lagi yang akan dilakukan penggeledahan.

Sutrisno

The post Penyidik KPK Amankan Berkas dari Kantor Bupati Pemalang dan BKD appeared first on SuaraBaru.id.