Anggota Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kudus dari Fraksi PKB, Ali Ihsan, menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mengawal pembahasan hingga perda tersebut resmi disahkan.

“Kami sudah lama memperjuangkan pentingnya regulasi halal ini. Sebagai kota santri, Kudus semestinya menjadi pelopor dalam menjamin kehalalan produk yang beredar,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Ia menyoroti belum adanya Perda khusus halal sebagai ironi, mengingat UU Nomor 33 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 telah jelas mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.

Menurutnya, keterlambatan ini diperparah oleh lemahnya sinergi antara instansi terkait, termasuk Kementerian Agama dan MUI di daerah. Hal ini berdampak langsung pada ketidakpastian status halal ribuan produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

“Bahkan di pasar-pasar, proses penyembelihan masih jauh dari standar syariah. Ayam dipotong massal tanpa pengawasan, ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Ali juga menekankan bahwa keberadaan Perda bukan sekadar formalitas, melainkan harus dibarengi dengan peraturan bupati (perbup) sebagai aturan teknis dan implementatif.

“Kami tidak ingin perda ini berhenti di meja pembahasan. Setelah disahkan, bupati harus gerak cepat menyusun perbup agar implementasinya nyata,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Dashboard Sertifikasi Halal tahun 2024, dari total 9.013 produk di Kudus, hanya 4.899 yang telah memiliki sertifikat halal. Sebagian besar di antaranya berasal dari sektor usaha mikro dan kecil. Artinya, masih banyak produk yang belum terjamin status kehalalannya.

Lebih jauh, Ali Ihsan menegaskan bahwa ruang lingkup halal tak terbatas pada makanan dan minuman semata, tetapi juga meliputi kosmetik, obat-obatan, produk rumah tangga, hingga jasa pelayanan dan wisata.

“Halal itu menyeluruh, menyentuh hampir semua aspek hidup umat. Maka, perlu kebijakan yang terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah,” tambahnya.

Dalam konteks lokal, Pemkab Kudus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, hingga membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk mendukung sertifikasi secara masif.

Fraksi PKB berharap Raperda ini dapat menjadi role model nasional, mengingat Kudus memiliki identitas religius yang kuat sekaligus sebagai pusat industri.

“Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan semata pada pengusaha. Perlindungan terhadap produk halal adalah bagian dari hak konsumen. Ini soal keadilan dan tanggung jawab moral,” pungkas Ali.

Dengan percepatan pembahasan ini, DPRD Kudus mendorong agar perda produk halal segera rampung, dilanjutkan dengan aturan teknis, pengawasan ketat, serta edukasi menyeluruh bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ali Bustomi

The post Miris! Kudus Kota Santri Tapi Belum Ada Perda Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.

Tokoh yang akrab dipanggil Pilus ini meminta Fraksi PKB agar serius mendorong Pemerintah Kota Semarang segera membuat Rancangan Perda Pesantren. Agar DPRD Kota Semarang bisa membahasnya dan kemudian mengesahkannya.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional di acara Pengukuhan Pengurus Ikatan Mutakhorrijin Al-Falah Ploso (IMAP) Kota Semarang di Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, Ngaliyan, Jumat (24/10/2020) malam.

“Saya sangat berterima kasih kepada para santri dan pondok pesantren, mari kita dorong Kota Semarang segera punya Perda Pesantren. Rekan saya, saya siap mendukung Perda tersebut,” ujar Pilus.

Dalam sambutannya, Pilus mengatakan pemerintah patut memberi layanan maksimal kepada santri dan pondok pesantren. Layanan tersebut menjadi semakin wajib setelah nantinya disahkan Undang-Undang tentang Pondok Pesantren.

Menurutnya sudah semestinya setiap daerah segera membuat aturan turunan dari Undang-Undang perda tersebut, agar dari Perda itu menjadi dasar pelayanan pemerintah secara resmi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sudah saatnya setiap daerah, khususnya Kota Semarang memiliki Perda Pondok Pesantren. Karena UU-nya sudah ada. Tinggal dilanjutkan aturan turunannya,” terang wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Ngaliyan, Tugu dan Mijen ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Tanfidz IMAP Kota Semarang H Sodri mengucapkan terima kasih atas dukungan Ketua DPRD tersebut. Dia bertekad akan semakin serius menyuarakan pentingnya segera membuat Perda Pondok Pesantren di Kota Semarang.

“Terima kasih, Pak Pilus. Matur nuwun kami haturkan. Saya dan para santri melalui Fraksi PKB maupun melalui jalur komunikasi, akan semakin semangat mendorong pemerintah membuat Perda Pondok Pesantren,” tutur Sodri.

Santri Siap Sukseskan Pilwalkot

Ketua Dewan Syuriyah IMAP Kota Semarang KH Ahmad Izzuddin menyatakan, pihaknya mengapresiasi dukungan dari Ketua DPRD Kota Semarang tersebut. Dan dia mengatakan seluruh anggota IMAP dan para santri di Kota Semarang sangat senang bila segera ada Perda Ponpes di Kota Semarang.

Pengasuh Ponpes Life Skill Darun Najah Ngaliyan Semarang ini juga mengatakan siap menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) pada 9 Desember 2020 yang akan datang.

“Kami para santri siap menyukseskan Pilwalkot. Kami akan ajak warga masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada 9 Desember yang akan datang,” tutur Izzuddin yang juga dosen UIN Walisongo Semarang ini.

Usai acara pengukuhan Pengurus IMAP, acara dirangkai dengan pengajian Kitab Alminahus Saniyyah di Ponpes Life Skill Darun Najah Semarang. Pembacaan kitab sebagai tanda dimulainya ngaji di pesantren tersebut, adalah ketua IMAP Jawa Tengah, KH Agus Sohibul Ulumin Nafia dari Pekalongan.

The post Dewan Dorong Perda Ponpes Segera Terwujud appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota DPRD Jateng dari Fraksi PKB, Abdul Hamid, saat acara Prime Topic di Hotel Gets, Senin (19/10/2020), bertema “Mitigasi & Siaga Fenomena La Nina’ meminta agar warga masyarakat mulai siap siaga atas fenomena La Nina tersebut.

Ketua Komisi E DPRD Jateng tersebut mengatakan semua pihak harus bisa memperhatikan persoalan kebencanaan di musim penghujan ini. Karena, banyak daerah di Jateng yang sering mengalami dampaknya seperti banjir, rob, dan tanah longsor.

“Harapannya, pihak-pihak terkait seperti BPBD dan BMKG selalu update informasi soal kebencanaan. Hal itu dapat dilakukan di medsos,” kata Politikus PKB itu.

Sementara itu narasumber lain, Adi Widagdo selaku Kasi Kesiapsiagaan BPBD Jateng mengatakan kalau jauh – jauh hari BPBD Jateng sudah melakukan persiapan. Salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat soal potensi bencana yang akan terjadi.

“Memasuki musim penghujan ini, sudah ada beberapa laporan dari masyarakat tapi belum kategori bencana seperti pohon tumbang dan air meluap. Oleh karena itu, mumpung belum terlambat, mari kita siap siaga menghadapinya,” kata Adi.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, masa puncak dari fenomenan La Nina di musim penghujan ini terjadi pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Di waktu tersebut semua pihak diminta untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya.

“Seperti tahun – tahun sebelumnya, kami melakukan persiapan sedari dini untuk mengantisipasi kejadian bencana, termasuk memberi edukasi mitigasi bagi warga di daerah yang memiliki potensi bencana tinggi, seperti di Jawa Tengah bagian tengah,” katanya.

Erni Suharini, Dosen Geografi FIS Unnes, menambahkan sudah seharusnya pendidikan mengenai kebencanaan diberikan kepada peserta didik. Bahkan, pendidikan itu sudah layak diberikan sejak anak menjalani pendidikan anak usia dini.

“Kami berupaya mengedukasi masyarakat.Untuk pendidikan ke masyarakat, sejak tingkat Paud sudah harus diberikan sehingga lebih meningkatkan partisipasi dalam hal kebencanaan. Pendidikan itu tidak hanya ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana tapi seluruh masyarakat,” saran Erni.

The post La Nina di Depan Mata, Warga Diminta Siaga appeared first on SuaraBaru.id.