Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Entry meeting tersebut diikuti dari Ruang Pandawa Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dan dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, Analis Pranata Keuangan APBN Maria Titik S., serta pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menegaskanpemeriksaan BPK merupakan instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

“Pemeriksaan BPK bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat aturan, efisien, dan bertanggung jawab. Opini BPK menjadi cermin kualitas tata kelola keuangan kementerian dan lembaga,” ujar Yusril.

Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK RI Dr. Nyoman Adhi Suryadhana menjelaskan bahwa opini atas laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan.

Menurut Nyoman, perubahan struktur organisasi dan dinamika kelembagaan tidak boleh dijadikan alasan menurunnya kualitas tata kelola keuangan. Tahun 2025, kata dia, menjadi momentum pembuktian komitmen kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan BMN secara akuntabel di tengah berbagai keterbatasan.

“Pemeriksaan ini harus dimaknai sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Komunikasi yang terbuka, penyediaan data yang lengkap, serta tindak lanjut rekomendasi menjadi kunci agar pemeriksaan berjalan efektif dan memberi nilai tambah,” kata Nyoman.

BPK juga meminta seluruh satuan kerja segera menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, khususnya terkait penatausahaan BMN dan pertanggungjawaban anggaran. Akses data yang luas dan kerja sama aktif dengan tim pemeriksa dinilai krusial untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat dan konstruktif.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menyatakan kesiapan mendukung penuh proses pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK Laporan Keuangan 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai modal awal mendapatkan pandangan mengenai agenda pemeriksaan, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar entry meeting di Aula Kresna Basudewa Kanwil dan dirilis secara virtual.

Selaku tuan rumah, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, DR. A Yuspahruddin menyambut baik kedatangan tim BPK yang hadir bersama Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto dan Sekretaris Itjen R Natanegara Kartika Purnama.

“Kami menyambut baik kehadiran tim BPK. Kami yakin pemeriksaan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP ini akan menghasilkan kebijakan dan penataan PNBP yang lebih baik, sehingga satuan kerja akan bersemangat dalam mencari potensi-potensi PNBP,” ujarnya, Selasa (4/10/2022).

Selanjutnya, Yuspahruddin memberikan gambaran umum mengenai Kanwil Kemenkumham Jateng.

Dia juga memaparkan PNBP yang telah diperoleh Kanwil Kemenkumham Jateng yang berasal dari pemanfaatan BMN (sewa ATM, kantin, sawah, tambak udang, rumah dinas), PNBP dari kemandirian warga binaan (hasil karya napi berupa makanan, batik, keset, kerajinan), PNBP Terpusat dari jajaran Imigrasi (ijin tinggal, paspor) serta PNBP jajaran pelayanan hukum dan HAM.

Selain itu, Kakanwil memberikan instruksi kepada Satuan Kerja yang akan menjadi sampel pemeriksaan untuk “kooperatif” membantu jalannya audit.

“Untuk membantu kelancaran pemeriksaan ini, siapkan dan berikan data yang diminta dengan cepat, sampaikan informasi yang benar agar tujuan pemeriksaan dapat terwujud dan bermanfaat,” kata Yuspahruddin.

“Komunikasikan setiap permasalahan, hambatan, kendala secara terbuka, sehingga tercipta solusi yang mampu memecahkan setiap persoalan dan segera tindaklanjuti segala rekomendasi dari BPK,” sambungnya.

Sementara dari BPK melalui Rosalin Boru Angin selaku Pengendali Teknis Tim menjelaskan secara singkat mengenai kegiatan ini.

Dia memaparkan tentang dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, jenis pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, alasan pemeriksaan hingga realisasi PNBP 2019-2022 semester I di Kanwil Kemenkumham

Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Kemenkumham telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai. Dan apakah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim BPK juga menyarankan adanya keterbukaan dan kelengkapan data atau informasi dari jajaran Satuan Kerja, serta klarifikasi dalam proses pemeriksaan. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan judgement pemeriksa.

Serta peran aktif dari satuan pengawasan internal dalam pendampingan terkait pemeriksaan sangat menentukan efektivitas pemeriksaan BPK.

Dalam kegiatan sendiri diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrasi, pengelolaan keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Jateng.

Selain itu hadir juga para Kepala, Pejabat Administrasi dan Pengelola Keuangan dari seluruh UPT se Jawa Tengah, baik langsung maupun virtual.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Entry Meeting Pemeriksaan BPK Terkait Ekstensifikasi dan Intensifikasi PNBP appeared first on SuaraBaru.id.