Tim Peneliti USM terdiri dari Ketua, Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT, anggota Dr Supari ST MT, Satria Pinandita ST MEng, Albasori SPd MM, dan Alip Raharjo SPd.

Dalam keterangannya, Prof Mudjiastuti mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya kolaboratif pemerintah daerah, akademisi, dan sekolah kejuruan, untuk mengatasi persoalan “cumi-cumi darat”, yakni munculnya asap hitam pekat dari sejumlah unit bus diesel.

BACA JUGA: USM LCC Rintis Kerja Sama dengan Universitas Bhamada Slawi

Riset itu didanai USM, dan dilaksanakan melalui kolaborasi lintas institusi, termasuk SMK Negeri 7 (STM Pembangunan) Semarang, yang diwakili Guru Teknik Mekanik Otomotif, Alip Raharjo SPd, serta SMK Negeri 9 Semarang yang melibatkan Kepala Sekolah, Albasori SPd MM.

Keterlibatan sekolah kejuruan ini, memperkuat aspek implementatif dan teknis, terutama dalam pengembangan purwarupa dan analisis performa perangkat.

Dia menjelaskan, hasil riset itu berjudul ‘Reduksi Emisi Gas Buang Kendaraan Diesel melalui Kontrol Pemanasan Awal (Pre-Heater) pada Bus BRT Kota Semarang’.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilmu Komunikasi USM Gelar Pelatihan Foto Produk untuk Pelaku UMKM

”Riset ini menawarkan solusi berupa teknologi pre-heater, yang berfungsi menurunkan viskositas bahan bakar diesel, sehingga pembakaran lebih sempurna dan menghasilkan emisi yang lebih bersih,” katanya.

Menurutnya, inovasi pre-heater merupakan perangkat pemanas solar, yang menurunkan viskositas bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar.

Teknologi itu terbukti mampu menurunkan intensitas asap hitam sebesar 9-16 persen, pada berbagai variasi suhu berdasarkan hasil uji laboratorium.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Peningkatan Penjualan dan Promosi Berbasis Digital

”Pemanasan solar hingga kisaran 45-50°C, meningkatkan kualitas atomisasi dan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Sehingga mampu mengurangi emisi secara signifikan,” jelas Prof Mudji.

Pada akhir diskusi, USM dan Dishub Kota Semarang menyepakati perlunya uji teknis langsung pada armada operasional. Uji coba akan dilaksanakan melalui koordinasi antara tim teknis USM, Dishub, operator bus, serta dukungan praktis dari SMKN 7 dan SMKN 9 Semarang.

Pengujian akan mencatat intensitas kepekatan asap, sebelum dan sesudah pemasangan pre-heater, dengan standar operasional harian BRT, yaitu jarak tempuh 240 km per hari (4 rit, 8 trip).

BACA JUGA: Rossa Livia dan Galuh Amanda, 2 Mahasiswi USM Lolos Beasiswa Djarum Plus 2025/2026

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Semarang, Mulyadi SH berharap, inovasi itu dapat menjadi solusi efektif yang aplikatif.

”Kami berharap, penelitian ini memberikan hasil nyata di lapangan, dan dapat membantu Trans Semarang mengurangi emisi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan,” ungkap Mulyadi.

Menurutnya, riset itu tidak hanya berpotensi menekan emisi asap hitam, tetapi juga mendukung konsep green transport, dan visi Kota Semarang sebagai kota yang ramah lingkungan. Teknologi ini juga dinilai lebih ekonomis, dibandingkan penggantian armada baru secara masif.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pendampingan Teknis Pemasangan Sarana Air Minum di Desa Kemambang

Saat ini, tim peneliti USM tengah menyiapkan purwarupa lanjutan dan memperkuat kolaborasi dengan mitra sekolah kejuruan, untuk penyempurnaan desain. Riset diproyeksikan rampung dalam 3-6 bulan, dengan keluaran berupa laporan penelitian, publikasi ilmiah, dan prototipe perangkat siap pakai.

Inovasi pre-heater juga sedang dalam proses pendaftaran paten sederhana, dengan nomor pendaftaran S00202510616.

”Kolaborasi antara USM, Dishub Kota Semarang, serta SMKN 7 dan SMKN 9 ini, menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara dan meningkatkan citra transportasi publik Kota Semarang,” tandasnya.

Riyan

The post USM Gelar Ekspose Riset Pengurangan Emisi BRT Trans Semarang dengan Dishub Kota Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Pertamina dalam kesempatan event IPA Convex menandatangani kesepakatan untuk membahas, mengeksplorasi, dan berpotensi terlibat dalam inisiatif transisi energi bersama partner yakni Mubadala, POSCO INTERNATIONAL, Japex, dan Jogmec.

Bersama partner Pertamina bermaksud menjajaki kemungkinan kerja sama dalam penelitian, pengembangan teknologi produk rendah karbon beserta implementasinya, khususnya untuk Carbon Capture & Storage/Carbon Capture, Utilization & Storage (CCS/CCUS), Blue Hydrogen/Ammonia, New & Renewable Energy (NRE), dan potensi kolaborasi terkait lainnya di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis mengatakan, Pertamina memiliki tanggung jawab besar sebagai motor untuk mencapai komitmen Net Zero Emission (NZE).

Sektor energi diproyeksikan sebagai sektor penyumbang emisi terbesar Indonesia tahun 2030, dan juga diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengurangan emisi karbon, yang menempati urutan kedua setelah sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

“Sebagai perusahaan energi nasional dan salah satu BUMN terbesar di Indonesia, Pertamina siap untuk terus berperan penting dalam memimpin transisi energi dan pengurangan emisi di sektor energi Indonesia. Pertamina akan mendukung langkah Pemerintah dalam mewujudkan target NZE Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Nicke.

Indonesia akan memiliki peran penting, tidak hanya di Asia tetapi juga dalam dekarbonisasi global. Saat ini emisi per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata emisi CO2 per kapita dunia (di bawah 3 ton per orang). Adapun, Indonesia memiliki potensi dari klaster Integrasi untuk CCUS end-to-end dan berinovasi sebagai penyedia energi hijau di klaster tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, kapasitas penyimpanan CO2 potensial mencapai 80 hingga 400 giga ton CO2 di depleted reservoir serta saline aquifer. Dengan kapasitas penyimpanan CO2 yang sangat besar ini, proyek dekarbonisasi di Indonesia juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan emisi dunia.

Proposisi unik lainnya adalah hutan hujan tropis, lahan gambut, dan hutan bakau terbesar yang berpotensi menyimpan hingga 300 miliar ton CO2, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi solusi berbasis alam terbesar ke-2 untuk menyelesaikan masalah emisi.

Nicke menambahkan, kolaborasi dengan mitra ini diperlukan untuk menghadapi tantangan transisi energi, terutama dalam penguasaan teknologi dan pembiayaan. “Mengingat situasinya yang urgen, kami membutuhkan visi yang lebih besar, serta komitmen yang lebih besar terhadap langkah inovatif, inklusif, dan juga kolaboratif, dan itu kami butuhkan sekarang,” kata Nicke.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). “Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina,” tutup Nicke.

Sutrisno

The post Pertamina Jajaki Potensi Kerja Sama Riset, Pengembangan, dan Implementasi Pengurangan Emisi Karbon appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik implementasi perdagangan karbon ini sebagai sebuah langkah maju, dengan catatan perlunya pengetatan batas atas emisi di masa depan. Selain itu, hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.

Perdagangan karbon akhirnya diberlakukan setelah diujicobakan di sejumlah PLTU di 2021. Pemerintah pun telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) mulai dari PLTU non mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO2e/MWh, hingga PLTU non MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO2e/MWh.

“Walaupun skema perdagangan karbon sudah tepat diterapkan di Indonesia, batas atas emisi karbon yang ditetapkan pemerintah saat ini masih relatif tinggi dan tidak diperlukan upaya pemilik PLTU untuk memenuhinya. Sebagai gambaran intensitas emisi karbon di PLTU di negara tetangga 20%-40% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini membuka peluang pengetatan batas emisi PLTU di masa depan,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam rilis tertulisnya, Kamis (2/3/2023).

IESR memandang dengan adanya penentuan pembatasan kuota bagi PLTU ini akan meningkatkan kesadaran bagi para pelaku usaha terhadap emisi yang dihasilkan dan mengatur operasional PLTU secara lebih efisien.

Perdagangan karbon ini menurutnya juga mengatur tentang penggantian atau pembelian karbon (carbon offset) jika unit pembangkit menghasilkan emisi melebihi dari Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU). Pembangkit ini harus membeli emisi dari unit PLTU yang menghasilkan emisi di bawah PTBAE-PU dan atau membeli Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE GRK).

“Untuk meningkatkan integritas mekanisme offset dan dampak penurunan emisi secara nyata dengan menggunakan instrumen SPE, pemerintah harus memastikan standar aktivitas penurunan emisi yang bisa diperjualbelikan di pasar karbon. Disarankan agar SPE diutamakan berasal dari pembangkit energi terbarukan, untuk menyelaraskan instrumen ini dengan upaya transisi energi untuk mencapai NZE 2060 atau lebih awal. Instrumen SPE ini bisa menjadi insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat membangun pembangkit energi terbarukan,” terang Fabby.

IESR mengusulkan agar SPE dilakukan untuk mengakselerasi instalasi PLTS atap oleh konsumen. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap dan diekspor ke jaringan bisa menjadi SPE, dan dipakai untuk offset karbon. Pendapatan dari penjualan SPE dapat meningkatkan daya tarik konsumen untuk memasang PLTS atap.

Bagi pelaku usaha yang lalai mengikuti perdagangan karbon dengan tidak menyampaikan rencana monitoring emisi GRK dan revisi laporan emisi GRK maka akan diberikan peringatan tertulis dari Menteri ESDM dan diberikan alokasi PTBAE-PU untuk perdagangan karbon berikutnya sebesar 75%.

“Adanya sanksi pembatasan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang melanggar aturan merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah berkomitmen perdagangan karbon sebagai instrumen untuk mengurangi emisi. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan pemantauan yang ketat,” jelas Farah Vianda selaku Koordinator Proyek Pembiayaan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau IESR .

Pemerintah telah menetapkan nilai PTBAE-PU kepada 99 unit PLTU batubara dari 42 perusahaan yang akan menjadi peserta perdagangan karbon, dengan total kapasitas terpasang mencapai 33.569 MW. Nilai karbon yang diperdagangkan antar unit PLTU di dalam negeri harganya diperkirakan mulai dari US$ 2 hingga US$ 18 per ton.

“Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai harga karbon dapat segera diterbitkan untuk memberi kepastian aktivitas perdagangan karbon. Diharapkan harga karbon yang diterapkan tidak terlalu jauh dari rata-rata harga global,” kata Farah.

Menurutnya, pengawasan publik terhadap pelaksanaan perdagangan karbon juga perlu dibangun. Upaya masuknya mekanisme perdagangan karbon dalam perdagangan bursa, yang saat ini sedang dikaji oleh Bursa Efek Indonesia, akan membuat harga karbon semakin kompetitif dan mempromosikan transparansi, sehingga dapat menarik investor dan mengarusutamakan prinsip pembiayaan berkelanjutan.

Ning Suparningsih

The post Implementasi Perdagangan Karbon Perlu Diikuti Pengetatan Batas atas Emisi appeared first on SuaraBaru.id.