Kepala BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih, merinci menurut Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2023, keluarga yang digolongkan pada Keluarga Beresiko Stunting turun menjadi 1.341.726 keluarga.

Angka itu sudah turun lebih dari 1,5 juta keluarga dalam dua tahun terakhir. Artinya penurunan yang sangat signifikan yerjadi pada penggolongan Keluarga Beresiko Stunting

“Bila menurut pendataan keluarga tahun 2021 jumlah keluarga beresiko stunting di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 3.017.573,” kata Eka, Rabu 22 Mei 2024.

Lebih jauh, kata dia, merujuk hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) kasus stunting di Jawa Tengah juga telah menurun menjadi 20,7.

“Dan coverage (cakupan) pengukuran secara optimal berbasis masyarakat terhadap balita di Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh mitra strategis dipandu oleh Sahabat Sahabat dari Dinas Kesehatan terus meningkat coveragenya dan kini sudah mencapai diatas 90%,” ucapnya

Program Pembangunan Keluarga

Lebih jauh, Eka mengatakan, dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Provinsi Jawa Tengah telah mencapai hasil yang cukup signifikan

Ada beberapa capaian dari berbagai indikator target sasaran strategis.

Pertama , angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)  terus mengalami penurunan, dan pada tahun 2024 ini berada pada posisi 2,04.

“Namun sebagai bagian dari Provinsi Penyangga Utama, target yang diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah adalah 1,9.  Dengan demikian kita masih harus bekerja keras untuk menurunkan angka TFR ini,” katanya.

Indikator kedua yakni Prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern ContracMethod/mCPR pada Pasangan Usia Subur di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 65%. Angka ini melebihi dari target yang ditetapkan  sasaran sebesar 62,92 persen.

Ketiga, di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat Pasangan Usia Subur yang sesungguhnya tidak ingin punya anak dalam waktu segera, namun tidak ber KB dengan berbagai sebab.  Namun kasus ini terus menurun, dan pada tahun 2023 telah turun  menjadi 8,6 persen dari 11 % di tahun 2022.

Keempat, kasus kehamilan dan  kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun dengan target 21 per 1.000 perempuan 15-19 tahun pada Tahun 2023, dan terus menurun  hingga  17,3 per 1.000 perempuan 15-19 tahun di tahun 2023.  Kendati ini berarti sudah melebihi target, namun masih menjadi PR. Karena Provinsi Jawa Tengah menginginkan bahwa semua kehamilan dan kelahiran yang terjadi di Provinsi ini adalah kehamilan yang sehat dan ideal, ini berarti sebaiknya kehamilan pertama Wanita di Jawa Tengah terjadi pada usia mereka diatas 20 tahun.

Berikutnya, yang kelima Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) yang terus meningkat, dan 2023 telah mencapai  63,0. Kondisi ini juga melebihi angka yang ditargetkan yaitu di angka 59.

Keenam, indikator kerja program yang terakhir yaitu Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan. Target yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah adalah  21 tahun, dan kini Media Usia Kawin Pertama Wanita Jawa Tengah adalah  21,7 tahun.

Diaz Aza

The post 1 Juta Keluarga Lebih di Jawa Tengah Masih Berisiko Stunting appeared first on SuaraBaru.id.

Rinciannya, BKKBN beri dana ke Jawa Tengah Rp 38.715.248.000 sebagai dana alokasi khusus (DAK) Fisik, dan 384.886.029.000 untuk Bantuan Operasional Keluarga Bencana (BOKB).

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin 20 Mei 2024.

“DAK untuk Jateng Rp 400 miliar lebih , rata-rata Rp 10 miliar per kabupaten. Ini merupakan wujud bagaimana komitmen pemerintah kepada pemerintah daerah terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” katanya.

Dia berharap, anggaran sebesar itu, bisa ditransfer ke daerah-daerah di seluruh Jawa Tengah agar bisa dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan tema tentang ‘Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas  2045’.

“Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 318,9 juta jiwa. Dengan tantangan bonus demografi keluarga muda berkualitas menjadi kunci Indonesia Emas 202,” katanya.

Sukaryo menjelaskan, di Jawa Tengah khususnya mampu menekan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) pada posisi 2,04 pada 2024 dari targetnya 1,9.

“Yang pertama Program Bangga Kencana terus dilaksanakan dengan baik. Jawa Tengah ini angka kelahirannya sangat ideal 2,04. Semua perempuan (ibu) selama masa reproduksinya di Jawa Tengah melahirkan paling banyak 2. Itu harus dijaga jangan sampai ditambah-tambah dan jangan sampai punya keinginan tidak mau melahirkan,” katanya.

Hal itulah, kata dia yang perlu dilakukan penguatan. Persoalan kelahiran perlu dikendalikan dengan baik, karena akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak.

“Menurunkan angka kematian ibu dan bayi itu bisa dilakukan kalau pola kehamilannya bisa dipertahankan,” ujarnya.

Sukaryo melanjutkan, terkait penanganan stunting di Jawa Tengah punya angka penurunan meski 0,1 persen. Namun, kata dia, hal itu belum selesai karena targetnya pada 2024.

“Jadi ikhtiar penurunan stunting ini, program-program inovatif di Jateng saya kira masih terus diperkuat. Ada beberapa kabupaten yang penurunannya sangat bagus,misalnya di Kabupaten Brebes,” katanya.

Kabupaten Brebes Tertinggi

Penjabat (Pj) Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar mengungkapkan persoalan yang terjadi di wilayah di Pantai Utara Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat itu.

“Brebes itu sebagai penduduk terpadat di Jawa Tengah angkanya kira-kira 2 juta 53 ribu jiwa. Dalam kondisi saat ini angka stuntingnya juga tinggi sekaligus penyumbang angka terbanyak di Jateng,” ujarnya.

Meski demikian, akunya, tahun ini Brebes mampu menduduki peringkat tertinggi juga untuk pengentasan stunting. Dengan angka terakhir penurunan stunting 7,5 persen.

“Kami ada program nyata, salah satu instrumennya melakukan apa yang disampaikan teman-teman dari Kementerian yaitu langsung masukkan konsumsi (makanan sehat bergizi) kepada masyarakat langsung. Jangan terlalu banyak sosialisasi dialog dan sebagainya tapi eksekusi . Salah satu programnya Ayo Makan Bareng Bupati  kemudian ada tokoh masyarakat sampai ke desa,” ucap Iwan.

Dia juga menjelaskan angka kematian ibu dan anak di Brebes juga masuk kategori tertinggi di Jateng. Pihaknya nilang, langsung lakukan intervensi melalui program-program dan mensinergikan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga turun ke masyarakat desa.

“Harapan kami dengan angka tertinggi Rp 19 Miliar lebih yang didapat Brebes dana dari BKKBN ini kami bisa segera mengelolanya,” kata dia.

Diaz Aza

The post BKKBN Gelontor Rp 400 Miliar Lebih untuk Tangani Stunting di Jateng, Brebes Terbanyak appeared first on SuaraBaru.id.