Kondisi itu semakin diperparah, dengan keputusan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran APBN maupun APBD. Efesiensi anggaran itu, membuat aparat pemerintah tidak melakukan perjalanan dinas ke daerah.

Padahal, belanja pemerintah yang bisa menstabilkan daya beli masyarakat, ketika ekonomi global dan Nasional tengah mengalami kelesuan. Ekonomi yang lesu dan kebijakan efisiensi anggaran ini, semakin membuat pelaku UMKM kian terpuruk.

BACA JUGA: Kajati Jateng Berharap Gedung Kejari Wonosobo Bisa Jadi Rumah Keadilan

Salah satu produsen minuman Carica Cahaya Dieng, Wonosobo, H Maun mengaku, produksi dan pasar minuman manis segar khas daerah pegunungan ini, mengalami penurunan secara drastis, sejak kondisi ekonomi dunia dan Nasional melemah.

”Momentum hari liburan sekolah maupun libur Idul Fitri, yang biasanya menjadi masa panen, ternyata tidak berpengaruh terhadap kenaikan omzet usaha. Ini sungguh merupakan suatu kondisi yang tidak cukup menguntungkan bagi pelaku UMKM di bawah,” keluhnya, saat ditemui di tempat usahanya, Rabu (23/4/2025).

Ironisnya, lanjut dia, di saat produksi dan pasar turun, harga bahan baku pembuatan minuman carica mengalami kenaikan yang sangat tinggi, karena buah carica yang langka di kalangan petani.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Santuni Anak Yatim Piatu Melalui Bakti Sosial

”Pelaku UMKM, khususnya yang memproduksi minuman carica benar-benar sedang dalam kondisi sulit. Mau terus memproduksi rugi, tidak memproduksi tidak ada keuntungan,” ujarnya.

Menurut pria yang juga pemilik gerai Bakso Gemoy itu, pepaya bahan baku carica sempat berada di kisaran harga Rp 15-16 ribu per kilo. Kini memang sudah turun, menjadi Rp 9 ribu. Padahal harga normal sebelumnya hanya Rp 4 ribu.

”Saya pada bulan Ramadan kemarin sempat berhenti produksi secara total. Karena bahan baku langka, dan daya serap pasar turun. Dulu omzet satu toko per hari bisa mencapai Rp 1 juta lebih. Tetapi sekarang ngejar omzet seribu saja berat,” ungkapnya.

Karena itu dia berharap, pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan efesiensi anggaran. Karena kebijakan itu justru meniadakan aparat pemerintah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Pusat oleh-oleh minuman khas carica pun sepi, karena tidak ada pengunjung yang datang.

Muharno Zarka

The post Ekonomi Lesu, Produsen Minuman Carica Alami Penurunan Omzet appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan total pagu anggaran APBD Kabupaten Kudus tahun 2025 untuk semua OPD mencapai Rp 2,4 triliun.

Djati mengakui, berdasarkan laporan triwulan pertama, serapan anggaran untuk kegiatan fisik masih berada di angka 21,69 persen.

“Memang masih di bawah target sebesar 25,26 persen,”kata Djati, Selasa (22/4).

Ditambahkan, dari laporan penyerapan yang ada, total SPJ yang masuk mencapai Rp 451 miliar. Dari SPJ yang sudah diajukan tersebut, yang sudah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah dilakukan sebesar Rp 448 miliar.

Lebih lanjut, Djati mengatakan serapan anggaran yang minim atau realisasinya di bawah target disebabkan beberapa faktor.

Program efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah membuat proses pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD Kudus 2025 sedikit tertunda.

“Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang membuat beberapa kegiatan yang direncanakan harus ditunda dulu. Selain itu, juga ada efisiensi daerah untuk sinkronisasi visi dan misi kepala daerah,”ujarnya.

Adanya transisi kepemimpinan juga berpengaruh pada serapan anggaran. OPD juga akan menunggu Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik lebih dulu sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.

“Jadi banyak yang menunggu pelantikan karena OPD memang harus meminta arahan dari Pimpinan Daerah,”tukasnya.

Meski demikian, Djati optimistis penyerapan anggaran akan segera berjalan lancar. Diharapkan, serapan anggaran pada APBD bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus seiring dilaksanakannya kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan laman LPSE Kabupaten Kudus, memang belum banyak program kegiatan pembangunan yang sudah dilelang. Beberapa paket kegiatan OPD masih sebatas lelang jasa konsultan perencanaan. Sementara, kegiatan fisiknya masih menunggu hasil perencanaan tersebut selesai.

Ali Bustomi

The post Pembangunan Daerah Tertunda, Serapan Fisik APBD Kudus 2025 di Bawah Target appeared first on SuaraBaru.id.

“Jangan sampai karena efisiensi, program prioritas atau kinerja program kita tidak dilaksanakan,” kata Delmawati dalam apel pagi, Senin, (17/2/2025) di lapangan Kantor Wilayah.

Dijelaskan, berdasarkan surat edaran dari Unit Eselon I Kementerian Hukum, Divisi Pelayanan Hukum memiliki 2 DIPA, dan Divisi P3H memiliki 3 DIPA, di mana, masing-masing memiliki program prioritas yang harus dipenuhi pada setiap triwulan.

“Kami mohon teman-teman semua memperhatikan. Sudah ada timeline, sudah ada target, dan sudah ada sasaran yang harus kita laksanakan,” tutur Kadiv P3H.

Diharapkan, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dapat mengulang prestasi atas kinerja yang telah dilaksanakan seperti pada tahun 2024. “Kami mohon kerja sama teman-teman dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia,” ujarnya.

“Yang kita inginkan adalah Kanwil Kemenkum Jawa Tengah tetap hebat dan berprestasi,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Kadiv P3H juga menekankan kedisiplinan para pegawai untuk mengikuti apel pagi yang merupakan salah satu kewajiban seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hadir dalam apel pagi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, pejabat administrator, JFT, Pelaksana, PPNPN, dan para mahasiswa yang sedang melaksanakan magang akademik.

Ning S

The post Kadiv P3H Ingatkan Pemenuhan Target Kinerja Tahun 2025 di Tengah Efisiensi Anggaran appeared first on SuaraBaru.id.

Menyikapi kebijakan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Tjasdirin mengajak jajaran untuk memahami subtansi WFH.

Ia menegaskan, WFH hanya bentuk modifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi tanpa harus mengurangi output dan outcome kinerja. “WFH bukan berarti kita tidak bekerja. WFH bukan berarti kita libur,” tegas Tjasdirin dalam apel pagi, Senin (10/2/2025).

“Kita diberikan kelonggaran oleh pimpinan untuk mendukung kebijakan efisiensi, namun bukan berarti kinerja kita berkurang, atau bahkan tidak bekerja sama sekali,” lanjutnya.

Efisiensi anggaran, kata Kadiv Yankum, tidak boleh mereduksi target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. “Apa yang menjadi target kinerja harus tetap dicapai. Target kinerja merupakan pedoman yang tetap harus dilaksanakan,” tegasnya.

“Apa yang sudah direncanakan tetap harus dieksekusi secara baik. Mungkin terjadi penurunan kuantitas kegiatan, namun kualitas kinerja dan hasilnya harus tetap dipertahankan. Bukan berarti efisiensi anggaran menurunkan kinerja kita. Kinerja kita, utamanya di bidang pelayanan terhadap masyarakat tetap harus dipertahankan,” imbuhnya.

Tjasdirin juga mengingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya dialami oleh Kementerian Hukum, namun juga di kementerian lain. Atas dasar itu dia menekankan pentingnya untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran.

Sebelumnya, Kadiv Yankum menginstruksikan jajaran untuk aktif mengikuti apel pagi. Menurut Tjasdirin apel pagi merupakan bagian dari tugas ASN di Kementerian Hukum.

Apel pagi, sambung Tjasdirin, bukan hanya sekedar rutinitas untuk menggugurkan kewajiban semata. Lebih dari itu, Apel Pagi menurut Kadiv Yankum, merupakan media untuk menjalin silaturahmi antar pegawai.

“Apel pagi merupakan bentuk solidaritas dan kekompakan seluruh jajaran. Apel pagi melatih kedisiplinan. Kami berharap teman-teman yang belum bisa bergabung, dapat melaksanakan apel pagi di kesempatan lain,” tambahnya.

Hadir mengikuti apel pagi ini Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati Pejabat Administrasi, Fungsional, Pelaksanaan dan PPNPN.

Ning S

The post Kadiv Yankum Kemenkum Jateng Sebut Efisiensi Anggaran Tak Boleh Menurunkan Kualitas Kinerja appeared first on SuaraBaru.id.

KY melakukan efisiensi 54,35 persen dari pagu anggaran tahun 2025. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) yang juga menjadi objek efisiensi anggaran.

“Anggaran KY yang dipangkas sekitar 54,35 persen. Bahkan, setelah dicermati ternyata tidak cukup untuk operasional harian kantor,” jelas anggota KY dan Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, Jumat (7/2/2025).

Mukti Fajar menegaskan, adanya efisiensi itu, KY tidak bisa bekerja dan menjalankan sejumlah tugas, termasuk melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA.

Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, M. Taufiq HZ menambahkan, bahwa MA sebenarnya telah menyampaikan kekosongan 19 hakim agung dan hakim ad hoc di MA melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 5/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung pada Mahkamah Agung RI dan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 6/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI.

Kebutuhan hakim agung tersebut terdiri dari 5 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.

Sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka KY harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung paling lama 15 hari sejak surat permintaan dari MA diterima (16 Januari 2025).

“Namun, karena efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, KY tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim agung ad hoc HAM di MA untuk memenuhi permintaan MA. KY telah bersurat secara resmi kepada MA,” kata Taufiq.

Saat ini, KY sedang mengupayakan penambahan anggaran melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila terpenuhi, maka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA dapat dilaksanakan.

Ning S

The post Efisiensi Anggaran, KY Tak Dapat Melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung dan Ad Hoc di MA appeared first on SuaraBaru.id.