Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua Sementara DPRD Kudus H Masan SE MM dan Wakil Ketua Sementara H Mukhasiron S.Ag, serta hampir seluruh anggota anggota DPRD Kudus.

Masan menuturkan, berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Kudus Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 ayat (1), (2), (3), dan (6), Tentang Tata Tertib DPRD Kudus disebutkan bahwa, Pimpinan DPRD terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua DPRD.

“Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah yang berasal dari Parpol berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD,” katanya.

Sesuai UU MD3 maupun tata tertib, Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Parpol yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

Sementara itu, wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari Parpol yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan keempat.

Berdasarkan Keputusan KPU Kudus Nomor 556 Tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu DPRD Kabupaten Kudus tahun 2024 disebutkan, PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak, yakni sembilan kursi, disusul PKB dan Partai Gerindra masing-masing tujuh kursi, dan Partai Golkar sebanyak empat kursi.

“Dengan ketentuan tersebut, Pimpinan Sementara DPRD Kudus sudah bersurat ke masing-masing partai tersebut di atas pada 26 Agustus 2024,”kata Masan.

Masan melanjutkan, berdasarkan surat DPRD Kudus tersebut, empat ketua Parpol telah mengirimkan surat balasan perihal permohonan nama calon pimpinan DPRD Kabupaten Kudus masa jabatan tahun 2024-2029 yang dikirimkan DPRD Kudus.

Dalam suratnya, DPC PDIP Perjuangan mengajukan H Masan SE MM sebagai calon ketua DPRD Kudus dan DPC PKB Kudus mengajukan H Mukhasiron SAg sebagai calon pimpinan DPRD Kudus.

Sementara itu, DPC Partai Gerindra Kudus mengusulkan Sulistyo Utomo SE MM sebagai wakil ketua DPRD Kudus. Dan yang menjadi kejutan adalah DPD Partai Golkar Kudus mengusulkan H Anis Hidayat MH sebagai wakil ketua DPRD Kudus.

“Selanjutnya sesuai Tatib DPRD Kudus, pimpinan sementara DPRD akan menyampaikan nama-nama calon Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya,” katanya.

H Masan mengatakan, setelah nanti pimpinan DPRD Kudus dilantik, DPRD Kudus baru bisa membentuk alat kelengkapan DPRD.

“DPRD Kudus efektif baru bisa melaksanakan tugas-tugasnya setelah seluruh AKD terbentuk. Jika semua proses lancar, kami AKD akan segera dibentuk melalui proses musyawarah mufakat,” katanya.

Dengan hasil tersebut, komposisi pimpinan DPRD Kudus periode 2024-2029 nyaris sama dengan komposisi pimpinan DPRD Kudus periode 2019-2024, baik secara unsur partai maupun figure yang mengisi. Hanya dari Partai Golkar saja yang mengalami perubahan dari sebelumnya dijabat oleh Hj Tri Erna Sulistyowati dan kini dijabat oleh H Anis Hidayat.

Terkait munculnya figur baru dalam komposisi pimpinan DPRD, H Masan menyampaikan tidak ada masalah. Menurutnya, pimpinan DPRD sifatnya adalah kolektif karena berasal dari berbagai parpol.

“Di DPRD kami terbiasa dengan perbedaan pandangan, sikap atau unsur parpol. Dan itu tidak masalah karena DPRD sifatnya adalah kolektif kolegial,”tandasnya.

Ads-Ali Bustomi

The post Calon Pimpinan DPRD Kudus Ditetapkan, H Masan Kembali Menjadi Ketua appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam rapat paripurna yang digelar secara internal tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hj Tri Erna Sulistyowati serta para wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kudus.

Salah satu usulan diantaranya muncul dari Anggota Fraksi PKB Ali Ihsan. Ali Ihsan yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Kudus tersebut mengusulkan tambahan Ranperda tentang Produk Halal dan harmonisasi Ranperda tentang Pemulasaraan Jenazah. Menurutnya, dua Ranperda tersebut dinilai urgent untuk segera dibahas karena diperlukan di masyarakat.

“Fenomena di masyarakat, saat ini kebanyakan tenaga pemulasaraan jenazah adalah laki-laki. Butuh tenaga pemulasaraan perempuan untuk menangani jenazah perempuan. Tinggal merevisi saja peraturan daerah yang sudah ada,” terangnya.

Dengan mayoritas penduduk muslim, menurut Ali Ihsan Kudus memerlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten agar sumber daya manusia (SDM) dalam pemulasaran jenazah selaras dengan kebutuhan di masyarakat sesuai kaidah syariat Islam.

“Kami harap dua Ranperda usulan kami bisa ditambahkan dan diakomodir di tahun 2024 ini. Supaya bisa segera dibahas,” tambahnya.

Dukungan atas munculnya Ranperda tentang Produk Halal juga disampaikan Anggota Fraksi PKS. Umi Bariroh. Menurutnya, Ranperda tersebut dinilai sangat penting agar produk makanan dan minuman yang ada di Kudus terjamin kehalalannya.

“Kita tahu banyak toko roti atau produk makanan yang dijual saudara kita nonmuslim di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk tersebut kami rasa sangat penting,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Umi, pihaknya berharap agar Paripurna DPRD Kudus selaku forum pengambil kebijakan tertinggi di tingkat DPRD Kudus menambahkan usulan dua Ranperda tersebut bisa masuk dalam Program Pembentukan Perda tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, pada Program Pembentukan Perda tahun 2024 terdapat 12 Ranperda yang akan dibahas. Dari jumlah tersebut, enam Ranperda diantaranya merupakan inisiatif DPRD Kudus sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kudus nomor 100.3.1.2/10 Tahun 2023.

Keenam Ranperda inisiatif tersebut yakni Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Ranperda Perlindungan dan Pengembangan Pasar Rakyat, Perlindungan dan Pemberdayaan usaha Mikro dan Koperasi, Ranperda Prasarana, Sarana dan utilitas Umum.

Dua ranperda sisanya yakni Ranperda Fasilitasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ranperda penataan dan Pengelolaan Parkir.

Ketua Bapemperda DPRD Kudus, Sutriyono menegaskan, Ranperda tentang Pemulasaraan Jenazah dihasilkan dari pihak eksekutif.

Selanjutnya, Bapemperda bakal bersurat ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membahas tentang harmonisasi atau revisi isi Perda yang dinilai sudah tidak relevan lagi.

Pihaknya juga mengakomodir Ranperda tentang Produk Halal yang diusulkan Anggota DPRD agar bisa dimasukkan dalam pembahasan 2024 ini.

“Ini Ranperda prakarsa DPRD. Ada sekitar 12 Ranperda usulan komisi dan fraksi, kami diskusikan dan skala prioritas ada enam. Ada tambahan usulan dua Ranperda lagi dalam proses berjalannya paripurna. Masih ada waktu untuk dilakukan pembahasan, sebelum nantinya dibahas di Pansus,” ucapnya

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Usulkan Tambahan Ranperda Pemulasaraan Jenazah dan Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.