Kajian dilakukan sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian anggaran daerah akibat penurunan dana transfer pusat. Beberapa materi yang dibahas antara lain strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja di tengah penurunan TKD, serta dampaknya terhadap kemiskinan dan pengangguran.

APBD Kudus Disusun Ulang

Ketua DPRD Kudus, H. Masan, S.E., M.M., menyebut penurunan TKD Kudus diperkirakan mencapai Rp538 miliar, sehingga perlu penataan ulang dalam penyusunan APBD.

“Pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas dan melakukan efisiensi pada pos belanja yang masih bisa ditekan, termasuk belanja operasional dan tambahan penghasilan ASN,” ungkapnya.

Menurutnya, DPRD bersama tim anggaran daerah tengah menyesuaikan kembali rancangan APBD tanpa mengesampingkan KUA-PPAS yang telah disusun. “Belanja publik tetap jadi fokus utama. Infrastruktur, penerangan jalan, pendidikan, dan kebersihan harus tetap terjaga,” tegasnya.

Ia juga mendorong OPD untuk menggali potensi PAD baru, seperti pajak daerah, retribusi parkir, hingga pengelolaan aset daerah yang belum optimal. “PAD dan efisiensi belanja daerah jadi kunci stabilitas pembangunan di tengah pengurangan dana transfer pusat,” tandasnya.

Lebih lanjut, H. Masan SE MM juga menegaskan bahwa lembaganya menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pengawasan, penganggaran, dan legislasi. “DPRD memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai aturan, efisien, dan berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, DPRD Kudus menyiapkan enam langkah strategis, di antaranya pembentukan tim evaluasi PAD, revisi Perda Pajak dan Retribusi, serta pengawasan berbasis outcome.

“Fungsi pengawasan diarahkan pada value for money, bukan sekadar penyerapan anggaran. Transparansi dan efisiensi harus berjalan beriringan,” pungkasnya

Akademisi: Pemerintah Daerah Harus Efisien dan Produktif

Akademisi Universitas Diponegoro, Dr. Shiddiq Nur Rahardjo, menilai pemerintah daerah harus segera menyesuaikan strategi fiskalnya agar tidak terguncang penurunan TKD.

Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih tinggi, lebih dari 75 persen. Kontribusi PAD Kudus baru sekitar 25–30 persen.

“Ini artinya kemandirian fiskal masih lemah. Ruang fiskal daerah menjadi sempit untuk membiayai layanan publik,” ujarnya.

Ia menekankan prinsip pengelolaan anggaran harus berlandaskan value for money — ekonomis, efisien, dan efektif, dengan fokus pada program produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Shiddiq juga menyarankan pemerintah daerah memperkuat digitalisasi sistem pajak dan retribusi, memanfaatkan aset daerah secara produktif, serta memperluas objek retribusi publik seperti parkir dan pasar.

“Banyak aset daerah yang belum termanfaatkan maksimal. Jika dikelola lewat kerja sama publik-swasta, bisa menambah PAD hingga 10–15 persen per tahun,” jelasnya.

Dorong Kinerja BUMD dan Digitalisasi Fiskal

Shiddiq menilai peran BUMD perlu ditingkatkan agar bisa menjadi penopang utama PAD. Dari enam BUMD di Kudus, hanya Bank Jateng dan PDAM yang berkontribusi besar.

“BUMD harus menjadi profit center sekaligus mitra pelayanan publik. Ada potensi besar di sektor air bersih, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah,” katanya.

Selain itu, digitalisasi sistem pendapatan juga harus dipercepat. Penerapan sistem e-Tax, QRIS retribusi, dan SIMPAD terintegrasi dinilai dapat menekan kebocoran pendapatan dan meningkatkan PAD hingga 30 persen.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Bahas Strategi Penyesuaian APBD 2026 di Tengah Pemangkasan TKD appeared first on SuaraBaru.id.

Hanya saja, kali ini Ranperda tersebut dengan judul berbeda yakni Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Ranperda TJSLP tersebut merupakan salah satu dari sekian ranperda lain yang kini tengah digodok oleh Bapemperda DPRD Kudus.

“Ranperda ini digulirkan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Kudus,”kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus, HM Sutriyono di sela-sela penyusunan naskah akademik, Kamis (18/8).

Dalam naskah akademik yang kini tengah dibahas, ruang lingkup ranperda TJSLP ini nanti akan meliputi penyelenggaraan TJSLP dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pembiayaan.

Dalam draft naskah akademik ranperda ini, Bupati Kudus akan diberi kewenangan untuk membentuk tim penyelenggaraan TJSLP atau CSR yang beranggotakan OPD yang terkait.

Jika ranperda ini disahkan, setiap perusahaan juga diwajibkan membuat rencana kegiatan tahunan perusahaan yang isinya berupa program dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSLP atau CSR.

Artinya, setiap perusahaan harus melaporkan program kegiatan yang dilakukan dengan dana CSR yang dimilikinya.

Sutriyono menyebutkan, peluncuran ranperda CSR atau TJSLP tersebut dimaksudkan agar perusahaan memiliki tanggung jawab agar ikut membantu program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Daerah.

Dan yang lebih penting, Pemerintah Daerah punya kewenangan untuk ikut mengawasi pelaksanaaan program CSR dari semua perusahaan yang ada di Kudus.

Hanya saja, berapa prosentase dana CSR yang akan diwajibkan bagi perusahaan, Sutriyono mengatakan hal tersebut diserahkan dalam pembahasan di Pansus.

“Untuk besaran prosentase CSR, biarlah nanti jadi pembahasan di Pansus,”ungkapnya.

Sutriyono juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan ranperda CSR ini sampai nanti disahkan.

Pasalnya, ranperda CSR sebelumnya sudah digulirkan dua kali oleh DPRD periode sebelumnya, namun selalu gagal disahkan.

Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Kembali Gulirkan Ranperda CSR appeared first on SuaraBaru.id.