Ia juga mengapresiasi pelaksanaan layanan kunjungan edisi Lebaran tahun 2025 yang berjalan lancar, serta kerja sama seluruh petugas yang menunjukkan kedisiplinan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Terima kasih untuk kerja sama dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Suksesnya pelaksanaan layanan kunjungan edisi Lebaran 2025 tidak luput dari kedisiplinan, ketekunan, dan komitmen seluruh pegawai,” ujar Mardi dalam halal bihalal yang dilaksanakan berbarengan apel pagi di halaman Lapas Semarang, Senin (7/4/2025).

Pada kesempatan itu Mardi menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan dalam setiap pelaksanaan tugas, karena hal tersebut sangat berdampak pada kualitas pelayanan, baik kepada masyarakat maupun warga binaan.

Ia kembali mengingatkan komitmen bersama untuk mensukseskan 13 program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, khususnya dalam pemberantasan peredaran handphone dan narkoba di lingkungan Lapas.

“Junjung tinggi integritas, laksanakan tugas kedinasan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dengan tetap mengedepankan rasa humanisme kepada warga binaan,” tegasnya.

Melalui momen halal bihalal ini diharapkan semangat kebersamaan yang terbangun makin memperkuat sinergi antarpegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, disiplin, dan berintegritas.

Menurut Kalapas, semangat tersebut menjadi bekal untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta mendukung terciptanya Lapas yang bersih, aman, dan nyaman.

Ning S

The post Melalui Halal Bihalal, Kalapas Mardi Santoso Dorong Kedisiplinan dan Sinergi Pegawai Jajaran appeared first on SuaraBaru.id.

Kali ini dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Senin (10/3/2025), berbagai program strategis dipaparkan untuk mewujudkan kelurahan yang mandiri dalam penyelesaian hukum berbasis masyarakat.

Rapat ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Delmawati, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, perwakilan Dinas PPPA Kota Semarang, serta 16 camat dari seluruh kecamatan di Kota Semarang.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati, menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pembentukan Kelurahan Sadar Hukum sebagai salah satu program prioritas yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

“Kemenkum melalui BPHN telah menyusun berbagai program yang langsung bersentuhan dengan desa dan kelurahan. Kami ingin memastikan bahwa kesadaran hukum bukan hanya sebatas regulasi, tetapi menjadi bagian dari budaya masyarakat,” ujar Delmawati.

Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkum Jateng Lily Mufidah dan R. Danang pun menjelaskan dua program utama yang menjadi fokus dalam pembinaan hukum di Kota Semarang, yakni pertama Kelurahan Sadar Hukum, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang taat hukum melalui pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta pengadaan Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Tercatat hingga tahun 2024, Kota Semarang telah memiliki 52 kelurahan sadar hukum yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan harapan semakin banyak kelurahan yang dapat mencapai status ini dalam waktu dekat.

Program kedua yakni Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang sebelumnya dikenal sebagai Paralegal Justice Award, kini difokuskan untuk memberikan penghargaan kepada lurah yang memiliki peran aktif dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Program ini melibatkan pelatihan intensif Peacemaker Training, yang terdiri dari ON Class selama tiga hari secara daring dengan pengajar dari Mahkamah Agung, serta OFF Class berupa aktualisasi selama satu bulan di wilayah masing-masing sebelum dilakukan penilaian nasional.

The post Kemenkum Jateng Dorong Kota Semarang Jadi Percontohan Kelurahan Sadar Hukum  appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pelantikan kepengurusan baru, Backstagers Indonesia menegaskan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada industri event, guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana, menegaskan, event bukanlah sekadar pengeluaran, melainkan investasi yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi.

“Setiap satu rupiah yang diinvestasikan dalam event mampu menghasilkan dampak ekonomi sebesar 2,6 kali lipat di daerah penyelenggaraannya. Industri kreatif juga telah menyerap 278 ribu tenaga kerja dan berkontribusi Rp120 triliun terhadap PDB nasional,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).

Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum melihat industri event sebagai peluang strategis. “Jangan melihat para pegiat ekonomi kreatif sebagai beban, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun daerah,” tambahnya.

Saat ini, Backstagers Indonesia telah memiliki perwakilan di 24 provinsi yang siap menjadi jembatan komunikasi antara pelaku event dan pemerintah daerah.

Dengan kolaborasi yang lebih kuat, diharapkan regulasi yang lebih mendukung dapat diterapkan, sehingga industri event dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung industri event. “Dengan kebijakan yang tepat, industri event bisa menjadi sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Dengan kepengurusan baru yang lebih solid dan komitmen terhadap riset serta standarisasi, Backstagers Indonesia optimis mampu menjadi mitra utama dalam membangun industri event yang lebih profesional, berdaya saing tinggi, dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Ning S

The post Industri Event dan Ekonomi Kreatif: Backstagers Indonesia Dorong Pemerintah Daerah Lebih Berpihak appeared first on SuaraBaru.id.

Bertemakan “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital”, Tahun Hak Cipta dan Desain Industri ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai sektor dan melindungi hasil karya mereka.

Akselerasi penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual menjadi prioritas utama guna mensukseskan Program Tematik di tahun 2025 ini.

Mengemban misi tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diterima secara langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bahrun Munawir, Selasa (11/2/2025).

Membahas Indikasi Geografis (IG) Kabupaten Kebumen, Heni menyampaikan terkait pendaftaran Desain Industri Genteng Sokka.

“Kedatangan kami selain dalam rangka monitoring IG daerah, kami juga mendorong pendaftaran Desain Industri Genteng Sokka Kebumen yang mana kalau dilihat secara desain terus berkembang,” terang Heni di Ruang Rapat Kepala Bappeda.

“Pendaftaran itu sangat penting guna menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan dari Objek Kekayaan Intelektual itu sendiri,” katanya.

Tidak hanya itu, pria asli Sragen ini juga mengharapkan beberapa potensi Kekayaan Intelektual dari Kebumen, seperti Nasi Penggel, Sate Ambal, Kawasan Geopark, dan sebagainya agar dapat didaftarkan guna mendapatkan perlindungan hukum.

Kepala Bappeda menyambut baik hal tersebut dan berkomitmen mendukung kinerja Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

“Selama ini saya sangat merasakan dan mengapresiasi sinergitas yang telah lama terjalin,” tutur Bahrun.

“Kami juga berencana akan mendorong potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kebumen untuk didaftarkan guna mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Akan segera kami laksanakan,” tandasnya.

Pada kesempatan ini Kakanwil menyerahkan sertifikat hak cipta lagu “Kidung Arsyanendra Amertabhumi” yang merupakan karya Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen yang telah terdaftar di DJKI.

Ikut mendampingi Kakanwil Kemenkum Jateng, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi Setyawan.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkum Jateng Dorong Kabupaten Kebumen Daftarkan Potensi Desain Industri appeared first on SuaraBaru.id.

Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo mengatakan, Paralegal Justice Award (PJA) merupakan bagian dari implementasi akses terhadap keadilan, agar setiap warga negara mendapatkan penyelesaian yang adil terhadap masalah hukum.

“Di tangan saudara sekalian sebagai pimpinan wilayah inilah maju atau tidaknya kesadaran hukum masyarakat ditentukan. Kita semua harus memberikan contoh yang baik dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali,” ungkap Heni didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati serta para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jateng.

Dijelaskannya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ‘Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’.

Dalam sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Jateng menyoroti pentingnya inovasi kepala desa dan lurah dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong kesadaran hukum masyarakat serta memanfaatkan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan perselisihan.

“Upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan penerapan _restorative justice_ harus menjadi prioritas, menggantikan hukuman pidana yang hanya dijadikan pilihan terakhir,” tambahnya.

Paralegal Justice Award diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kepala desa dan lurah untuk berinovasi dalam membangun desa serta meningkatkan kemandirian dan pengetahuan hukum warganya. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi serta memberikan penghargaan bagi kepala desa dan lurah yang menunjukkan prestasi dalam menciptakan harmonisasi dan kesadaran hukum di masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis terkait ketentuan pendaftaran dan tahapan seleksi PJA 2025, dengan sesi diskusi bersama para peserta melalui zoom meeting.

Diharapkan melalui sosialisasi ini, partisipasi Kepala Desa atau Lurah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkum Jateng Dorong Kades Beri Layanan Hukum Non Litigasi appeared first on SuaraBaru.id.

Sireng Bassama merupakan sinau bareng pegawai di lingkungan Bapas Semarang, salah satu upaya Bapas Semarang dalam meningkatkan kompetensi pegawainya. Kegiatan dilaksanakan dengan metode diskusi, yang diawali penyampaian materi dari para narasumber baik dari internal maupun eksternal Bapas Semarang.

Dalam kegiatan tersebut ada 3 materi yang dibahas. Pertama, tentang kode etik dan perilaku pegawai yang disampaikan oleh Agus selaku Kaur Kepegawaian. Kedua, tentang tata naskah dinas oleh Rahadian selaku Kaur Umum, dan yang terakhir Pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang disampaikan oleh Sobirin selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda.

Ketiga narasumber tersebut ditunjuk, selain materi yang dibahas merupakan bagian dari tugas dan fungsinya, juga karena mereka telah mengikuti diklat/sosialisasi materi yang disampaikan.

Kepala Bapas Semarang, Sarwito menyampaikan, kegiatan Sinau Bareng merupakan salah satu sarana transfer knowledge. Terutama mereka yang telah mengikuti diklat dan sosialisasi agar dapat menyampaikan apa yang telah diterima selama kegiatan diklat. Sehingga ilmu dan informasi yang didapatkan selama mengikuti diklat dapat tersampaikan kepada seluruh pegawai.

Sarwito kembali mendorong jajarannya untuk terus meningkatkan kompetensi. “Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Aparatur Sipil Negara untuk terus meningkatkan kompetensinya, agar kompentensi yang kita miliki tetap relevan dengan perubahan, serta tuntutan organisasi,” terang Sarwito.

Sireng Bassama selain sebagai sarana pembelajaran bagi pegawai, juga untuk menyamakan persepsi. Selain itu, kegiatan diskusi dalam Sireng Bassama menjadi sarana untuk mencari solusi terhadap kendala atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Bapas Semarang terus berupaya meningkatkan profesionalisme jajarannya melalui peningkatan kompetensi. Diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan di lingkungan Bapas Semarang,” imbuhnya.

Ning S

The post Melalui Sireng Bassama, Kabapas Semarang Sarwito Dorong Jajaran Terus Tingkatkan Kompetensi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini menjadi penekanan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto saat memberikan arahan kepada para Kapolres/ta dan para Kapolsek ekswil Banyumas di Aula Rekonfu Mapolresta Banyumas, Sabtu (28/9/2024).

Dalam arahannya, Kabidhumas menyebut bahwa indikator keberhasilan Polri dalam bertugas adalah terwujudnya rasa aman di masyarakat dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dirinya menyebut indikator kedua yaitu kepercayaan masyarakat bisa diraih melalui upaya manajemen media yang baik.

Menurutnya, tugas Polri tidak berhenti setelah tugas selesai dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan. Melalui peran Humas Polri, perlu adanya Manajemen Media, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan merasakan manfaat dari tugas yang telah dilakukan tersebut.

“Diharapkan para Kapolres dan Kapolsek memahami cara kerja Manajemen Media, dengan demikian output dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Polri dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui manajemen media yang baik,” ujarnya.

“Penyampaian informasi tersebut bisa melalui pers rilis, doorstop, penyusunan narasi berita dan konten media sosial yang berisi tentang perkembangan dan hasil dari tugas yang dilaksanakan oleh Polri, serta informasi lain dalam rangka memberi edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Dengan menggandeng media mainstream dan media online diharapkan upaya manajemen media tersebut dapat berjalan dengan optimal dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Seiring perkembangan jaman, masyarakat lebih sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Dengan media sosial, semua orang bisa menjadi jurnalis (cetizen jurnalism). Kemampuan setiap orang dalam menyampaikan informasi di media sosial juga berbeda. Ada yang berkualitas sesuai dengan kaidah jurnalistik, ada yang tidak.

“Di masa Pilkada ini, media akan digunakan oleh para kontestan untuk menyusun isu dan membentuk opini publik. Melalui Manajemen Media yang kita lakukan, diharapkan informasi yang disampaikan oleh media tersebut dapat berimbang dan tidak mendiskreditkan salah satu pihak, dengan demikian situasi kondusif selama masa Pilkada dapat terjaga,” tambahnya.

Kabidhumas mengingatkan tentang potensi gangguan keamanan selama Pilkada, seperti konflik sosial akibat gesekan antar kelompok masyarakat dan penyebaran berita bohong. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap kampanye hitam yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas di tengah masyarakat.

“Tugas kita untuk mewujudkan Pilkada yang lancar, aman dan damai nanti cukup banyak. Diantaranya melalui patroli siber dan konten edukatif terutama di media sosial. Tetap jalankan tugas dengan netral dan profesional. Dengan Manajemen Media yang baik, diharapkan mampu menjaga situasi tetap aman dan damai selama masa Pilkada di Jawa Tengah,” tandasnya.

Ning S

The post Kabidhumas Polda Jateng Dorong Optimalkan Mangement Media untuk Pilkada 2024 yang Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya jajarannya, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hal ini erat kaitannya dengan salah satu fungsi BHP, yakni sebagai kurator dalam kepailitan, sebagaimana diamanatkan pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Di mana pada masa kini, terdapat fenomena beberapa perusahaan sengaja berdiri untuk pailit. Yakni berupa taktik yang digunakan oleh individu atau entitas tertentu untuk memanfaatkan hukum kepailitan demi keuntungan pribadi.

“Upaya pencegahan serta penegakan hukum yang ketat diperlukan agar celah hukum tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Pemerintah terus berupaya memastikan iklim usaha tetap kondusif, pelaku usaha tetap dapat melangsungkan usaha, dan mencegah meningkatnya angka kepailitan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk menjaga iklim usaha di Indonesia tetap sehat, terlebih di era ekonomi modern, PKPU menjadi solusi yang perlu dikedepankan. Maka dari itu, dengan wilayah kerja yang cukup luas, mencakup dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan 40 Kabupaten/Kota, BHP Semarang perlu meningkatkan upaya yang lebih maksimal.

Ditambahkan, untuk meningkatkan keberhasilan PKUP perlu peran kurator yang berkompeten. Diharapkan melalui seminar ini mampu bentuk mendongkrak kompetensi dan mendalami isu-isu permasalahan terkini seputar kepailitan dan PKPU.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto mengapresiasi atas digelarnya seminar ini. Ia berharap seminar ini dapat sebagai sarana sharing knowledge terkait praktik, isu permasalahan, dan strategi dalam pengurusan Kepailitan dan PKPU yang ada di wilayah kerjanya.

Kepala BHP Semarang, Agustina Setiyawati memaparkan, bahwa kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ke depan di Grand Keisha Hotel ini akan menghadirkan narasumber dari praktisi/kurator dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun peserta yang mengikuti pembukaan pada malam ini diantaranya dari BHP Semarang, BHP Jakarta, BHP Medan, BHP Surabaya dan BHP Makasar, Ditjen AHU, Kanwil Kemenkumham Jateng dan DI Yogyakarta, Kepala UPT se-DIY, serta stakeholder terkait. Dari Kanwil Kemenkumham Jateng, hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Dorong Peningkatan Kompetensi Kurator di Era Ekonomi Modern appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini menjadi momentum penting setelah Kejari Wonosobo baru-baru ini menempati gedung baru yang lebih luas dan representatif, dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai.

Meski demikian, masih ada beberapa aspek teknologi yang perlu dibenahi guna memenuhi syarat predikat WBBM.

Salah satu catatan penting dari Ponco adalah terkait bidang Pidana Umum (Pidum), di mana belum ada implementasi produk Restorative Justice (RJ) di wilayah Wonosobo.

Ponco memerintahkan kepada Kepala Seksi Pidum untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal setempat.

RJ dianggap sangat penting karena dapat menjadi keunggulan bagi Kejaksaan di masa depan.

“Banyak masyarakat yang masih menganggap penyelesaian damai dalam perkara membutuhkan biaya besar, padahal tidak benar. Untuk itu Kepala Seksi Intelijen agar segera melakukan sosialisasi tentang RJ,” ujar Ponco, Selasa (30/7/2024).

Didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Wahyu Sabrudin, S.I.P, S.H., M.H dan Asisten Intelijen, Dr. Sunarwan, S.H., M.H., kunjungan ini juga sebagai bagian dari komitmen Kajati untuk memastikan setiap Kejari di Jawa Tengah mampu memenuhi standar pelayanan hukum yang tinggi, termasuk dalam penerapan teknologi dan inovasi guna mendukung kinerja kejaksaan dalam memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada masyarakat.

Ning S

The post Kajati Jateng Ponco Hartanto Dorong Implementasi Restorative Justice di Wonosobo appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, masih kerap terjadi, suatu desain produk yang dipasarkan kemudian ditiru oleh pihak lain tanpa izin.

“Mirisnya, pelanggaran tersebut tidak dapat diproses secara hukum karena belum memperoleh pelindungan sebagai desain industri,” ujar Tejo dalam kegiatan Penguatan Pemahaman dan Konsultasi Teknis Pendaftaran Desain Industri yang berlangsung di Grand Mercure Solo Baru, Senin (8/7/2024).

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terus mendorong semua pihak, baik Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, para pelaku usaha dan stakeholder lainnya, untuk lebih peduli terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual,” kata Tejo.

Tejo mengungkapkan, berdasarkan data dari dashboard monitoring Kekayaan Intelektual diketahui, sepanjang tahun 2023 terdapat 319 permohonan desain industri. “Hingga hari ini sudah terdapat 175 permohonan desain industri,” ungkapnya.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah saat ini juga aktif berkoordinasi dengan kelompok pengrajin dan perguruan tinggi, guna menyusun database inventarisasi data potensi desain industri di Jawa Tengah,” tambah Tejo.

Tejo mengajak peserta kegiatan yang berasal dari Civitas Akademika Institut Seni Indonesia Surakarta untuk bersama-sama berkomitmen meningkatkan pemahaman dan memperkuat kolaborasi terkait Kekayaan Intelektual, khususnya desain industri.

“Saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh manfaat dan tambahan pengetahuan terkait penyiapan data dormalitas dan substansi desain industri langsung dari narasumber,” harap Tejo.

“Serta dapat ditularkan kepada mahasiswa, keluarga atau masyarakat umum agar dalam penyiapan dokumen permohonan desain industri ke depannya akan semakin lebih baik. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang inspiratif dalam mendorong keunggulan desain industri di wilayah Jawa Tengah,” tuturnya.

Sementara, Plh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro Dasananto berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang prosedur dan persyaratan dalam pendaftaran desain industri. “Kegiatan semacam ini, technical assistance harus tegas dan jelas, agar nantinya 99% permohonan dapat disetujui,” tegas Anggoro.

Kegiatan sendiri bertujuan untuk memberikan pembimbingan kepada peserta tentang penyusunan syarat administratif dan substantif permohonan desain industri, khususnya bagi perguruan tinggi.

Hadir mengikuti kegiatan pembukaan, Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Wakil Rektor I Institut Seni Indonesia Surakarta, Pejabat Administrasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham Jateng.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Dorong Perlindungan Desain Industri, Kolaborasi dengan DJKI appeared first on SuaraBaru.id.