Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya civitas akademika, mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Diseminasi ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan dosen, mahasiswa, dan peneliti.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menekankan pentingnya pemahaman terhadap konsep pelindungan dan perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, meskipun secara harfiah kedua istilah memiliki makna berbeda, dalam konteks hukum kekayaan intelektual keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

“Pelindungan dimaknai sebagai proses perlindungan hukum, sedangkan perlindungan adalah jaminan terhadap hak-hak yang telah diberikan kepada pemilik karya,” jelas Heni.

Ia menyampaikan, kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di era digital dan globalisasi saat ini. Kekayaan intelektual tidak hanya mencakup hak cipta, tetapi juga hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Pelindungan hukum terhadap aset-aset tersebut dinilai sangat penting agar karya dan inovasi anak bangsa tidak disalahgunakan.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, sistem kekayaan intelektual yang efektif dan komprehensif mutlak diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Kakanwil mengungkapkan data permohonan kekayaan intelektual dari wilayah Jawa Tengah sepanjang tahun 2024, yang menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap pelindungan hukum atas karya cipta. Tercatat sebanyak 3.182 permohonan merek, 91 permohonan paten, 423 permohonan desain industri, serta 5.930 pencatatan hak cipta telah diajukan.

Melalui diseminasi ini, Heni berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, serta mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual nasional yang kuat dan berkelanjutan.

“Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Kantor Wilayah memiliki komitmen untuk terus mendorong literasi kekayaan intelektual, memberikan pelayanan yang optimal, serta menjadi mitra strategis dalam perlindungan hukum terhadap hasil karya masyarakat,” pungkasnya.

Wakil Rektor IV Bidang SDM, AIK & Sistem Informasi Prof. Dr. dr. Em Sutrisna, M.Kes. mengapresiasi kerja sama ini dan mendorong seluruh civitas academika untuk aktif menghasilkan karya inovatif dan segera mengurus hak kekayaan intelektualnya.

“UMS telah mempunyai banyak HKI dan berharap melalui diseminasi ini penciptaan dan pencatatan Kekayaan Intelektual semakin meningkat,” ungkapnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, antara lain Kepala Bidang Inovasi UMS dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Pada sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber membahas mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Ning S

The post Kemenkum Jateng-UMS Dorong Optimalisasi Pemanfaatan KI di Perguruan Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.

Acara dalam tajuk JDIH Jateng Award Tahun 2025 ini berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (15/5/2025).

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, didampingi Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Haerudin.

Penghargaan diberikan kepada kabupaten/kota, Sekretariat DPRD kabupaten/kota, Perguruan Tinggi dan desa di wilayah Jawa Tengah yang mampu mengelola dan mengembangkan JDIH secara baik.

Heni menyampaikan, Kantor Wilayah memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengendalian JDIH di daerah, selaku Pembina JDIH di wilayah Jateng.

Termasuk dalam pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang JDIH, yang merupakan fungsi Kantor Wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Kakanwil mendorong agar kabupaten/kota, Sekretariat DPRD kabupaten/kota, Perguruan Tinggi dan Desa di Jateng untuk terus melakukan optimalisasi dalam menyediakan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat.

“Kami berharap dan memberikan dukungan agar menyediakan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada masyarakat. Agar mampu meningkatkan literasi dan kepatuhan hukum dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045,” ungkapnya.

Penyajian dokumen dan informasi hukum yang terkelola dengan baik, lanjut Heni, merupakan kewajiban negara termasuk kabupaten/kota, Sekretariat DPRD, Perguruan Tinggi dan Desa.

Kakanwil menerangkan program pemerintah terkait penataan regulasi, transparansi dan aksesibilitas dokumen dan informasi hukum sudah diimplementasikan secara nasional dengan adil dan efektif melalui JDIHN.

The post Kakanwil Kemenkum Jateng Dorong Optimalisasi Penyediaan Dokumen dan Informasi Hukum appeared first on SuaraBaru.id.