Kepala Rutan Salatiga, Andri Lesmano mengatakan, bahwa sembilan WBP diusulkan program asimilasi rumah dan integrasi setelah mendapat persetujuan dalam proses sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Andri menjelaskan, sidang TPP merupakan bagian evaluasi dalam tahap pembinaan Narapidana, sehingga diperlukan masukan dari berbagai pihak. Selain itu sidang ini harus dilakukan secara objektif dan transparan.

“Sidang TPP merupakan bagian evaluasi dalam tahap pembinaan Narapidana, dan diperlukan masukan dari berbagai pihak,” jelasnya, Minggu (11/6/2023).

Andri menerangkan, dalam pelaksanaan sidang TPP juga dihadirkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Yang nantinya PK Bapas ini juga sebagai pembimbing dan pengawas saat pelaksanaan asimilasi rumah maupun integrasi.

“Kami juga hadirkan petugas Bapas sebagai pembimbing dan pengawas saat pelaksanaan asimilasi rumah maupun integrasi,” terangnya.

Andri menegaskan seluruh pelayanan dan pembinaan di Rutan Salatiga tidak dipungut biaya. Terlebih dalam pemberian hak bersyarat seperti asimilasi rumah, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, remisi dan program lainnya.

”Dalam pemenuhan hak warga binaan, kami pastikan seluruh layanan dan program pembinaan di Rutan Salatiga tidak dipungut biaya alias gratis,” tandasnya.

Ruwiyanto, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan yang juga Ketua TPP Rutan menambahkan, WBP yang diusulkan mendapat program re-integrasi memiliki sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi.

”Program re -ntegrasi tidak serta merta diberikan kepada seluruh WBP, tetapi memiliki sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi,” kata Ruwiyanto.

Persyaratan tersebut diantaranya telah mengikuti program pembinaan dengan baik dibuktikan dengan nilai SPPN (Sistem Pembinaan Penilaian Narapidana) yang terpenuhi, Narapidana berkelakuan baik, telah menunjukkan penurunan risiko, serta persyaratan tahapan pidana yang sudah terpenuhi.

Salah satu WBP, Nanda yang mengikuti proses sidang TPP mengaku sangat senang atas diajukannya dalam program asimilasi rumah.

“Saya dan teman-teman sangat senang diajukan dalam program asimilasi rumah maupun integrasi, saya juga berterimakasih sudah dibimbing dengan baik di Rutan. Ke depan saya berjanji menjadi pribadi yang lebih baik,” ucapnya.

Ning S

The post 9 Orang WBP Rutan Salatiga Diusulkan Program Asimilasi – Integrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan ini menutup rangkaian kegiatan desk evaluasi TPI yang telah berlangsung sejak tanggal 19 Mei 2022 lalu.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada TPI atas evaluasi pembangunan zona integritas pada satker di Jawa Tengah.

“Apresiasi atas semangat dan etos kerja yang sangar luar biasa dari Tim Penilai Internal, yang secara marathon melakukan evaluasi sejak tanggal 19-30 Mei 2022 terhadap 44 satuan kerja,” ujar Yuspahruddin, Rabu (1/6/2022).

Kemenpan RB telah mengeluarkan mekanisme terbaru tentang penilaian dan pemberian penghargaan pembangunan Zona Integritas, dimana di tahun ini pengusulan satuan kerja berpredikat WBK-WBBM dibatasi oleh kuota, dan Kementerian Hukum dan HAM mendapat kuota 25 satuan kerja.

“Kuota 25 ini, akan diperebutkan oleh seluruh satuan kerja Kemenkumham se Indonesia yang telah diusulkan ke TPI. Artinya, kuota 25 ini masih tidak cukup untuk menampung satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang telah dievaluasi TPI, yaitu sebanyak 44 satuan kerja,” kata Yuspahruddin.

Kakanwil kembali mengingatkan bahwa hasil evaluasi ini bukan satu-satunya tujuan akhir.

“Pembangunan Zona Integritas adalah sebuah proses tanpa henti. Proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Fandyla Wahyu Sasongko yang didaulat memaparkan hasil evaluasi pembangunan zona integritas di Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi, kelemahan penilaian berjenjang, kelemahan satuan kerja dalam proses pembangunan zona integritas hingga kelolosan satuan kerja pada tahap panel TPI.

Terkait dengan kelemahan dalam proses penilain berjenjang, ia menyebut setidaknya ada 5 kelemahan, antara lain mengenai penggunaan aplikasi ERB dalam penilaian.

“Aplikasi ERB belum bisa memberikan notifikasi satker yang tidak memenuhi nilai minimal komponen pengungkit dan komponen hasil, menjadi rekomendasi TPI untuk pengembangan sistem aplikasi ERB,” jelasnya.

Sedangkan untuk kelolosan satker pada tahap Panel TPI, ia menyebutkan jika dari jumlah 44 satker yang dievaluasi termasuk Kanwil Jateng terdapat 25 satker yang lolos ke tahap panel.

“18 satker diusulkan menuju WBK dan 7 satker diusulkan menuju ke WBBM ke tahap panel,” kata fandyla.

“Ada 19 satker yang tidak dapat diusulkan ke tahap panel. 14 satker menuju WBK dan 5 satker menuju WBBM yang tidak dapat diusulkan ke panel,” lanjutnya.

Kegiatan exit meeting diikuti tim TPI, UPT se Jateng baik langsung maupun virtual dari pejabat administrasi Kanwil Jateng.

Ning Suparningsih

The post 25 Satker Kemenkumham Jateng Diusulkan ke Panel TPI Pembangunan ZI WBK-WBBM appeared first on SuaraBaru.id.