Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Max Darmawan, kepada Area Manager Finance JBT, Soehardini pada acara Tax Gathering yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Harris Semarang, pada Rabu (06/03).

Selama tahun 2023, Pajak Penghasilan (PPh) terbesar yang disetorkan Pertamina Patra Niaga Regional JBT adalah dari PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak maupun gas. Nilai setoran pajak yang diserahkan setara 86,8% dari total setoran pajak yaitu sebesar Rp 47,1 Miliar. DJP Jawa Tengah berharap para perusahaan penerima penghargaan tersebut, termasuk Pertamina Patra Niaga Regional JBT, dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menyetorkan pajaknya.

“Terima kasih kepada para Wajib Pajak yang telah berkontribusi maksimaluntuk mendukung APBN yang sehat. Hal ini tidak mudah dicapai tanpa adanya kerja sama yang baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para Wajib Pajak,” tutur Max Darnawan.

Pjs. Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Regional JBT, Marthi Mulia Asri, mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan pemerintah khususnya DJP Jawa Tengah kepada Pertamina Patra Niaga Regional JBT. Setiap tahunnya, Pertamina Patra Niaga JBT selalu konsisten untuk menyetorkan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 kepada Direktorat Jenderal Pajak.

“Ini menjadi salah satu bukti komitmen kami dalam membantu pembangunan daerah dengan menyetorkan pajak secara maksimal kepada DJP termasuk DJP Jawa Tengah,” kata Marthia.

Sementara itu, Area Manager Finance Pertamina Patra Niaga Regional JBT, Soehardini mengungkapkan, penggunaan BBM berkualitas Pertamina turut andil dalam pendapatan daerah.

“Semakin banyak masyarakat yang menggunakan BBM berkualitas, makan akan turut menambahkan pendapatan daerah. Harapan kami, kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini semoga tetap dapat di pertahankan,” tutup Dini.

The post Menjadi Salah Satu Kontributor Pembayaran Pajak Terbesar Tahun 2023, Pertamina Patra Niaga JBT Raih Penghargaan dari DJP Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil DJP Jateng I, Teguh Budiharto, dalam acara yang disiarkan melalui kanal Youtube DJP Jateng I mengatakan, kegiatan Pajak Bertutur merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan DJP sebagai bentuk edukasi perpajakan kepada calon wajib pajak masa depan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan yang termasuk dalam Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024, dengan tujuan untuk membentuk generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak,” katanya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Prof. Mushadi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, yang dinobatkan sebagai Insan Inklusi Kesadaran Pajak tahun 2021.

Prof. Mushadi sendiri adalah akademisi dan relawan pajak non-mahasiswa yang sangat aktif menyelenggarakan kegiatan dengan cara menyisipkan materi perkuliahan muatan inklusi pajak saat mengajar.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, secara aktif berkontribusi dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan menyisipkan materi inklusi kesadaran pajak di tingkat sekolah dasar (SD) negeri dengan jumlah 325 unit sekolah dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri berjumlah 44 unit sekolah se-Kota Semarang.

Acara tersebut diikuti 500 perwakilan siswa-siswi yang berasal dari SD hingga Perguruan Tinggi di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kudus, Blora, Pemalang, Rembang dan Kendal.

“Pajak sangat penting sebagai tulang punggung penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari 71% dalam penerimaan APBN. Pajak juga berperan penting dalam pembiayaan berbagai sektor serta untuk mendukung pembangunan serta terkait kondisi saat ini adalah dalam hal penanganan Covid-19,” ungkap Teguh.

Teguh berharap para siswa sebagai Calon Wajib Pajak masa depan sudah seharusnya dapat menyadari pentingnya kesadaran pajak sejak dini, dengan tidak menjadi free rider di negara ini demi mewujudkan Pajak Kuat Indonesia Maju.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam sesi acara Menteri Keuangan Menyapa. Dirinya menyampaikan bahwa edukasi, sosialisasi pemahaman melalui pajak harus dilakukan bahkan sejak usia dini.

“Pendidikan mengenai ketatanegaraan, kewarganegaraan, kecintaan kepada negara kita sendiri harus dalam satu nafas dengan kewajiban untuk membayar pajak. Karena itu merupakan bentuk bernegara yang paling konsisten dan paling mampu untuk menjaga kepentingan negara,” katanya.

Sri Mulyani mengajak para generasi muda ikut dalam program Inklusi Kesadaran Pajak yang bertujuan untuk memahami dan menjaga negaranya melalui kesadaran pajak dalam mewujudkan cita-cita generasi emas yang cerdas dan sadar pajak.

The post Pajak Bertutur 2021, DJP Jateng I Ajak Pelajar Lebih Dekat dan Bangga Pajak appeared first on SuaraBaru.id.

”Saat ini penerimaan pajak di Jateng II mencapai Rp 8,15 triliun atau 66,93 persen. Angka ini tumbuh negatif sebesar -14 persen,” kata Kepala Kanwil DJP Jateng II Rudy Gunawan Bastari, di sela penandatanganan perpanjangan kerja sama antara Kanwil DJP Jateng II dengan Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) di Solo, Senin (9/11/2020).

Meski demikian, angka pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan Nasional yang tumbuh negatif sebesar -18 persen. Melihat pertumbuhan ini, menurut dia harus dilakukan revisi target pada tahun ini, yaitu dari Rp 15 triliun menjadi Rp 12,183 triliun.

BACA JUGA : Puncak Musim Hujan di Banjarnegara Diperkirakan Januari 2021

”Harapannya, target kami sampai dengan akhir tahun ini bisa mencapai 86,78 persen dari target sampai akhir tahun. Meski demikian, mudah-mudahan pada 1-2 bulan ini kami bisa mengejar di angka 90 persen,” ujarnya lagi.

Sementara itu, mengenai kerja sama dengan para pengusaha yang tergabung dalam PMS, sudah berlangsung sejak 10 tahun yang lalu. Menurut dia, selama ini kerja sama itu memberikan manfaat yang cukup besar bagi penerimaan pajak.

”Apa yang dilakukan PMS sangat luar biasa, membantu kami dalam rangka memberikan kesadaran kepada wajib pajak, termasuk kerja sama penyuluhan, edukasi ke PMS dan WP. Serta dalam rangka memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan,” tutur dia.

Beri Kontribusi
Ditambahkannya, kerja sama itu sesuai dengan prinsip collaborative compliance, yaitu ada kemitraan lebih antara Kantor Pajak dengan pembayar pajak.

”Oleh karena itu, saya bilang kepada para pegawai pajak untuk wajib kenal pengusaha-pengusahanya. Kalau tidak kenal, bagaimana kita bisa tahu pengusaha lagi senang, lagi susah,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PMS Sumartono Hadinoto menyatakan, PMS merupakan organisasi yang beranggotakan sebanyak 3.000 pengusaha se-Solo Raya.

”Besar kecilnya pajak kan berbeda, ini yang perlu dikolaborasikan. Meski demikian, permasalahannya bukan besar kecilnya pajak, tetapi bagaimana pengusaha berkontribusi pada negara,” tandasnya.

Ant-Riyan

The post Kantor Pajak Maksimalkan Penerimaan Jelang Akhir Tahun appeared first on SuaraBaru.id.