Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana, yang digelar di Balai Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Senin (20/10/2025).

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama DPR RI Komisi IX, BKKBN Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan.

BACA JUGA: Semarang Perbanyak Even Seni di Tahun Depan untuk Dorong Perekonomian

Dalam keterangannya, Edy Wuryanto memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang hadir, serta menekankan pentingnya perencanaan keluarga untuk menciptakan generasi unggul.

”Melalui program BKKBN, kita belajar bersama tentang pentingnya perencanaan keluarga. Keluarga yang sehat dan bahagia, menjadi fondasi bangsa yang kuat,” ujar Edy di hadapan peserta.

Dijelaskan juga, Komisi IX DPR RI, tidak hanya bermitra dengan BKKBN, tetapi juga dengan delapan kementerian dan lembaga lainnya, untuk memperkuat sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.

BACA JUGA: Selvi Novita Jadi Interpreter Resmi di International Education Forum

Salah satu program yang menjadi sorotan, yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang telah berjalan di seluruhh Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Grobogan.

”Program MBG ini memantau sekitar 130 dapur keluarga di Grobogan, dengan anggaran mencapai Rp 130 triliun. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, seperti telur, ayam, dan beras, agar ibu hamil dan anak-anak, mendapatkan asupan bergizi,” jelas dia lagi.

Menurutnya, pemenuhan gizi sejak masa kehamilan, merupakan kunci untuk melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

BACA JUGA: Wakil Rektor III Unissula Bimbing Penyusunan Kurikulum di STAI Al Bahjah Cirebon

Selanjutnya, Iwan Dwi Antoro, KKB Ahli Muda dari BKKBN Jateng menyampaikan, keluarga ideal bukan hanya soal jumlah anak, tetapi juga kualitas kehidupan keluarga.

”Keluarga ideal merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui program Bangga Kencana, BKKBN ingin memastikan setiap keluarga di Indonesia bahagia, sehat, dan sejahtera,” ungkapnya.

Iwan menambahkan, perencanaan keluarga bukan berarti membatasi kelahiran semata, melainkan mengatur jarak dan kesiapan fisik serta mental pasangan suami istri, agar setiap anak yang lahir mendapat perhatian dan gizi yang cukup.

BACA JUGA: Jaga Lahan Pangan, Pemprov Jateng dan BPN Siapkan 240 Sertifikasi LP2B

Sementara itu, Kepala DP3AKB Grobogan, Indartiningsih menegaskan, upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum kehamilan. Dia menjelaskan, peran penting Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang tersebar di setiap desa.

”TPK bertugas mendampingi calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga muda. Mereka memantau kesehatan, asupan gizi, hingga kesiapan mental dan fisik, agar anak yang dilahirkan tidak mengalami stunting,” jelasnya.

Indartiningsih juga mengingatkan, pentingnya menjaga jarak kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai. Selain itu, menghindari 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak) melahirkan.

BACA JUGA: Peringati HUT ke-61 Partai Golkar, Mohammad Saleh : Momentum Introspeksi Sekaligus Wujud Syukur

”Jangan lupa, selama tumbuh kembang anak, rajinlah datang ke Posyandu. Di sana ada TPK dan bidan, yang siap membantu memantau kesehatan anak,” tambahnya.

Acara sosialisasi ini berlangsung meriah dan interaktif. Para peserta antusias mengikuti materi yang disampaikan, ditambah dengan pembagian hadiah dan doorprize menarik dari panitia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya program Keluarga Berencana (KB), sebagai bagian dari upaya Nasional mewujudkan keluarga sejahtera, dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Grobogan.

”Mari kita rencanakan keluarga dengan baik. Karena keluarga berencana bukan hanya tentang jumlah anak, tetapi tentang masa depan yang lebih baik,” tukas Edy Wuryanto.

Tya Widya

The post Edy Wuryanto Dorong Keluarga Berencana Jadi Pilar Keluarga Sejahtera appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkannya, saat menjadi narasumber dalam seminar dengan tema ‘Dukungan Perguruan Tinggi dalam Rangka Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Seminar itu digelar di Gedung Auditorium Ir Widjatmoko USM, Senin (7/10/2024).

Kegiatan itu merupakan kolaborasi antara USM dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, serta Polda Jateng.

BACA JUGA: Tingkatkan Pemasaran, UNISNU Latih Mebel Jepara Barokah Manfaatkan Digital Stock dan Ecommerce

Hadir dalam kegiatan itu antara lain, Sekretaris Universitas Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA, Kabid Pembinaan Diksus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Sunarto SPd MPd, Kepala DP3AP2KB Jateng Dra Retno Sudewi APT MSi MM, Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng AKBP Y Agus T Sembiring SH MHum, serta Ketua Satgas PPKS USM Helen Intania S SH MH.

Dalam materinya, Junaidi menyoroti terkait beberapa peraturan yang kurang dipertegas dan diperjelas, dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) No 46 Tahun 2023, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

”Kami memiliki Satgas PPKS dan Satgas Anti Perundungan. Saya diskusi dengan Pak Agus, belum ada peraturannya memang. Bila dilihat dari peraturan itu, cenderung mengarah kepada kekerasan seksual, aspek perundungannya di bagian mana. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah pusat, ketika membuat pengaturan,” ucapnya.

BACA JUGA: Terminal Tidar Jadi Penghubung Destinasi Wisata Kota Magelang dan Sekitarnya

Meskipun demikian, imbuhnya, USM tetap memiliki berbagai macam satuan yang dipersiapkan, apabila suatu saat di lingkungan satuan pendidikan membutuhkan peranan USM. ”Kami siap mendukung, baik dalam bentuk sosialisasi, pendampingan bantuan hukum, atau yang lainnya,” lanjutnya.

Junaidi juga menjelaskan, ada beberapa kondisi kekerasan seksual di satuan pendidikan di Jateng. Seperti kelemahan pengaturan pelaksana, kelemahan keterlibatan orang tua/wali, kelemahan kolaborasi keterlibatan semua pihak, hingga kelemahan penghargaan.

”Bahkan kalau saya katakan, ada yang belum dipertegas. Yaitu apabila kekerasan seksual itu dilakukan oleh guru. Diperaturan itu yang ada kekerasan seksual yang dilakukan antarmurid dengan murid, lalu bagaimana dengan guru,” ujarnya.

BACA JUGA: Kemenkumham Jateng Gelar Diseminasi Hasil Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan HAM di Lapas

Selain itu, Junaidi menyoroti Permendikbudristek No 46 Tahun 2023, yang menyebutkan orang tua/wali perlu diberikan edukasi. Namun tidak jelas terkait dengan bentuk edukasinya.

Diungkapkan juga, USM sebagai perguruan tinggi telah memberikan sejumlah dukungan. Seperti memiliki Fakultas Hukum yang terakreditasi Unggul, dan Magister Hukum. USM juga memiliki Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH USM.

”Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 sudah saatnya diperkuat, dengan adanya Pergub. Kami berharap, sebagai perguruan tinggi akan siap mendukung pemerintah, untuk melakukan dan mengoptimalkan pencegahan daripada penanganan. Kalau terjadi penanganan, kita harus mengikuti mekanismenya,” tegas Junaidi.

Riyan

The post ‘Kekerasan No Way, Pencegahan dan Kolaborasi Oye…’ appeared first on SuaraBaru.id.