Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Rabu (28/5/2025) menyebut, Diklat Kepamongprajaan bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bagian dari upaya membentuk karakter ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

”Saya berharap, pelatihan ini menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat kembali jatidiri sebagai pamong praja. Menjadi pendengar yang empatik, penggerak yang sigap, pelayan masyarakat, sekaligus penuntun yang bijak,” ujarnya.

BACA JUGA: Stok Elpiji 3 Kg di Kudus dan Muria Raya Aman Selama Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

Selain itu, Afif juga menekankan pentingnya syarat kompetensi sebagai pamongpraja, dalam menduduki jabatan strategis seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang dan Kepala Kelurahan. Mereka merupakan pelayan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

”Untuk meningkatkan kompetensi pejabat manajerial, selain memenuhi ketentuan UU ASN, salah satu syarat menjadi camat yakni, memiliki kompetensi pemerintahan, yang dibuktikan dengan Diklat Kepamongprajaan,” tambahnya.

Transformasi birokrasi yang tengah berjalan, lanjutnya, menuntut perubahan paradigma dari birokrasi yang administratif menuju birokrasi yang agile, digital dan berdampak. Saat ini, semua pelayanan publik, harus dilakukan dengan cepat dan berbasis teknologi digital.

BACA JUGA: Magister Hukum USM Gelar Kuliah Praktisi

Karena itu, Bupati mendorong seluruh peserta mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh agar setiap materi dapat diresapi dan diimplementasikan secara optimal. Setelah Diklat selesai ilmu dan praktek yang didapat bisa diterapkan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonosobo, Tri Antoro menyampaikan, pelatihan yang diikuti 30 pejabat Eselon III dan IV itu, terdiri dari Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang dan Kepala Kelurahan. Pelatihan ini juga bukan semata-mata soal jabatan, tapi tentang penguatan kapasitas.

”Karena ketika ilmu kuat, maka praktik di lapangan pun akan lebih tepat. Diklat ini kami desain dengan pendekatan yang aktual, menggabungkan teori, best practice, diskusi studi kasus dan praktik lapangan secara langsung,” ungkap Tri.

BACA JUGA: Disaksikan Dubes Bosnia-Herzegovina, Tokoh Jepara Tandatangani Deklarasi Seni Ukir sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia

Pihaknya menambahkan, pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini, akan memokuskan pada penguatan aspek kepemimpinan dan pelayanan publik. Pejabat saat ini dituntut lebih responsif, terhadap dinamika yang terjadi di pemerintahan maupun di masyarakat.

Selain itu juga, ada materi kebijakan strategi, praktik pengawasan desa, tata kelola keuangan, hingga pengadaan barang dan jasa. Jika pelayanan publik yang dilakukan bisa cepat, maka pemerintah pasti akan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat.

”Mereka para pejabat ini pada dasarnya sudah memiliki pengalaman yang baik. Namun melalui Diklat ini mereka dipoles kembali, dengan isu-isu terkini serta regulasi dan kebijakan strategis terbaru, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan pelayanan publik yang terus berkembang,” ujarnya.

BACA JUGA: Mahasiswa KKN Tematik USM Ajak Warga Kelurahan Kemijen Kelola Sampah Organik

Diklat itu, menurut Tri, menunjukkan komitmen Pemkab Wonosobo dalam mendorong reformasi birokrasi berkelanjutan. Para pejabat sebagai pelayan publik harus bekerja cepat, tepat dan menguasai teknologi terkini.

”Kegiatan ini juga akan menjadikan ASN sebagai agen perubahan yang bisa melayani sepenuh hati, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Pemkab Wonosobo Komitmen Wujudkan Pejabat OPD yang Empatik dan Responsif appeared first on SuaraBaru.id.

Rektor Unair, Mohammad Nasih mengapresiasi Balitbang Diklat atas berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang Penguatan Moderasi Beragama. Baginya, ini merupakan kesempatan yang berharga, karena kita yakin bahwa setiap agama memiliki tujuan yang disasar.

“Agama harus dijadikan sebagai sarana bagi kita semua untuk mencapai tujuan yang sangat mulia, baik untuk saat ini, masa depan, maupun masa yang akan datang,” kata Nasih, Rabu (3/4/2024).

Menurut Nasih, dalam dunia ilmu pengetahuan, posisi moderat adalah posisi yang mayoritas dan posisi yang normal. Kurva normal selalu berada di depan, sedangkan ketidakstabilan yang ekstrem menurutnya adalah hal yang tidak normal.

“Jika kita ingin menjadi individu yang normal, kita harus berada pada posisi tengah, moderat, atau washatiyah. Jika tidak, maka kita akan berada pada ekstrem kiri atau ekstrem kanan,” ucapnya.

“Kita harus menjadi bagian dari posisi yang normal tersebut, dan kunci untuk mencapai hal itu adalah dengan mendorong adanya keadilan serta menerapkan semangat dan nilai-nilai adil dalam diri kita dan untuk semua orang,” sambung Nasih.

“Segala sesuatu yang berada pada posisi ekstrem kiri atau kanan, itu tidak baik, karena biasanya hal itu sangat berbahaya. Posisi yang sangat toleran terhadap segala hal juga tidak diinginkan,” imbuhnya.

Salah satu cara untuk melaksanakan tindakan bermoderasi dalam agama adalah dengan menganggap agama sebagai bagian dari rahmat. Menurutnya, dalam ajaran-ajaran agama selalu terdapat keseimbangan antara kesenangan dan kesulitan, serta diantara kesulitan pasti ada kemudahan.

Rektor Nasih mengajak seluruh warga akademika dan ratusan mahasiswa peserta seminar untuk terus menjadi individu yang luar biasa, rendah hati, unggul, hebat, lincah, serta menjadi bagian dari tujuan dan semangat kehidupan kita semua.

Sementara itu Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Moch. Muhaemin menyebut, kegiatan ini sebagai bagian respon dari hasil Konferensi Moderasi Beragama tahun 2023.

Balai Litbang Agama Semarang bekerja sama dengan lembaga diluar Kementerian Agama dalam hal ini Unair akan mendiseminasikan Moderasi Beragama di lingkungan perguruan tinggi.

“Kerja sama Unair dan BLAS menjadi prototype penyemaian moderasi lintas kementerian lembaga yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 58 tahun 2023,” tutur Muhaemin.

Ning S

The post Rektor Universitas Airlangga Apresiasi Penguatan Moderasi Beragama Balitbang Diklat appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 40 personel mengikuti diklat yang berlangsung selama 10 hari mulai dari tanggal 21 hingga 31 Maret 2022.

Dengan digelarnya pelatihan di Balai Diklat Kumham Jawa Tengah ini, Kakanwil meminta para peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. “Melalui pelatihan ini kalian harus siap siaga dalam keadaan apapun serta disiplin,” ujar Yuspahruddin.

Yuspahruddin berpesan, seorang Polsuspas harus mempunyai ketrampilan-ketrampilan lain dalam menunjang pekerjaan mereka sehari-hari.

“Tidak hanya melaksanakan tugas menjadi regu pengamanan saja, tetapi bisa menjalankan tugas-tugas lainnya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti menjadi perawat atau bahkan khatib,” ungkapnya.

Ia menekankan kepada seluruh peserta untuk tetap berintegritas demi menjaga nama baik Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Yuspahruddin, nantinya para peserta juga akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menguasai tata cara penggunaan alat-alat keamanan, bela diri praktis, dan teknik pertahanan diri dalam melakukan penjagaan, yang bekerja sama dengan Polda Jateng.

Hadir mengikuti pembukaan Diklat Kesamaptaan, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang S, perwakilan Polda Jateng, Kasubdit Binsatpam Dit Binmas AKBP Nunuk Setyowati, dan Kepala UPT se-Kota Semarang.

Ning

The post Sebanyak 40 Personil Polsuspas UPT Pemasyarakatan Ikuti Diklat appeared first on SuaraBaru.id.