Dalam kegiatan yang dihadiri 60 perserta ini, dibuka Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH. Hadir sebagai narasumber dari Pembina UKM PIB USM, Dr Tri Mulyani SPd SH, Pembina UKM PIB Unnes, Noorochmat SS MSi.

Ketua Panitia, Intyani mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk mempererat persaudaraan dan kolaborasi, antara UKM PIB USM dan UKM PIB Unnes. Selain itu juga, menjadi wadah diskusi dalam membangun semangat kebangsaan dan menambah wawasan kebhinnekaan.

BACA JUGA: Rifda Naja, Pebulutangkis USM Persembahkan Emas di Kejuaraan Piala Rektor Undip

”Kami berharap, melalui kegiatan ini akan tumbuh kesadaran pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila, di tengah derasnya arus digitalisasi dalam dunia pendidikan,” katanya.

Menurutnya, dialog interaktif ini menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila, di era digital serta kalibrasi moral dalam semangat zaman generasi muda.

”Kolaborasi antarkampus, menjadi langkah strategis dalam menjaga relevansi Pancasila di dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa ke depan,” tegasnya.

Riyan

The post UKM PIB Universitas Semarang dan PIB Unnes Gelar Dialog Interaktif appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu mengemuka saat berlangsungnya dialog interaktif Tamansari Menyapa di Radio R-Lisa Jepara pada hari ini Sabtu (11/12-2021). Dialog interaktif khusus bersama DPRD Kabupaten Jepara, menghadirkan empat narasumber yaitu Wakil Ketua DPRD Junarso, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) M Ibnu Hajar, Anggota Komisi A Agus Sutisna, dan Anggota Komisi B Dendie Khisma Widiyanto.

Junarso menyampaikan, untuk mewujudkan ketahanan pangan, minimal pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan bahan-bahan pangan, keterjangkauan harga, hingga stabilitas pasokannya. “Jika semuanya terlaksana maka dukungan terhadap investasi pasti diberikan,” ujarnya.

Junarso mengingatkan untuk tidak melupakan ketahanan pangan seiring semakin baiknya laju investasi dan serapan tenaga kerja beberapa tahun terakhir di Jepara. “Kita bangga dengan laju penanaman modal dan serapan tenaga kerja beberapa tahun terakhir di Jepara, tapi jangan sampai upaya mengejar penanaman modal itu melupakan ketahanan pangan,” ujarnya.

Maka dari itu, Junarso menambahkan, perda review rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus segera ditetapkan sebagai patokan memastikan luas lahan pertanian agar bisa dipertahankan. “Infrastruktur pertanian juga harus ditingkatkan. Saluran irigasi sebesar 20 persen harus segera ditingkatkan minimal menjadi 50 persen. Selanjutnya diperhatikan kualitas pasokan airnya,” ujarnya.

Ketua Bapemperda Muhammad Ibnu hajar menyatakan 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2022, DPRD berkomitmen ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan paling awal. “Perda RTRW harus kita sepakati paling awal agar laju investasi ini bisa berjalan seiring dengan ketahanan pangan,” ungkapnya.

Pernyataan itu dibenarkan oleh anggota Komisi A Agus Sutisna. “Perda RTRW yang baru dibutuhkan untuk memastikan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Apalagi banyaknya investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri (PMA – PMDN) dilaporkan telah berdampak pada keberadaan saluran irigasi yang terganggu,” ungkap A Agus Sutisna.

A Agus Sutisna menambahkan total investasi di Jateng tahun 2019 sebesar Rp222 triliun. Jepara ada di peringkat pertama dengan total Rp46,67 triliun. Dan sampai tahun 2021, telah menyerap 30.313 angkatan kerja baru. Ini juga ancaman lain ke sektor pertanian. “Sehingga minat warga terhadap kegiatan pertanian semakin rendah,” tandasnya.

Anggota Komisi B Dendie Khisma Widiyanto menambahkan, prioritas RTRW sebagai perda paling awal disetujui tahun 2022. Perda ini menjadi bagian dari upaya untuk mencari solusi agar tidak ada alih fungsi lahan pertanian untuk sektor nonpertanian.

Hadepe – Alvaros

The post Laju Investasi Jangan Menghimpit Lahan Pertanian appeared first on SuaraBaru.id.