Tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terjun langsung ke Kabupaten Grobogan untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Sadar Hukum.

Ada 13 desa di Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Sadar Hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Grobogan Nomor 183.4/303/2022 tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Grobogan.

“Kegiatan pembinaan yang dilakukan ini merupakan langkah awal dari rangkaian pola penyuluhan hukum secara kontinyu bagi seluruh Desa Binaan Sadar Hukum, untuk ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum setelah memenuhi kriteria yang tercantum dalam Indeks Kuesioner Sadar Hukum,” ujar Penyuluh Hukum Muda, Masnur Tiurmaida, Rabu (20/7/2022).

Adapun beberapa tahapan agar desa binaan dapat ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum, pertama, harus dibentuk terlebih dahulu kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Selanjutnya desa tersebut ditetapkan sebagai Desa Binaan oleh Bupati.

Selanjutnya setelah adanya penetapan oleh Bupati melalui Surat Keputusan, dilakukanlah pembinaan berupa penyuluhan hukum. Setelah dilakukan pembinaan selama kurang lebih 1 tahun, dapat ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum.

Sementara itu Penyuluh Hukum Muda, Nurmaningsih menjelaskan secara detail bagaimana cara memenuhi data dukung yang diperlukan, dengan berpedoman pada Indeks Kuesioner Desa Sadar Hukum.

“Data dukung yang dibutuhkan dalam pemenuhan Indeks Kuesioner Desa Sadar Hukum ini sejatinya hanya membutuhkan keuletan untuk mendokumentasikannya dalam bentuk laporan, sebab seluruh kegiatan yang ada di dalam indeks kuesioner pasti sudah pernah dilaksanakan di desa masing-masing,” ujar Nurmaningsih.

Hadir dalam kegiatan pembinaan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Mokamat, yang sekaligus membuka kegiatan.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Melaksanakan Pembinaan Desa Sadar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan penyuluhan kali ini bertema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Tengah”.

Adanya program desa/kelurahan sadar hukum merupakan salah satu upaya Kemenkumham dalam meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini, Kakanwil medorong jajaran perangkat daerah untuk bekerja sama dengan berbagai instansi guna memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.

“Camat, lurah, dan kepala desa itu tugasnya luar biasa, karena semua permasalahan ditangani. Supaya masyarakat sadar dan taat hukum harus bekerja sama dengan pihak intitusi pendidikan, keagaman, hingga institusi hukum,” ujar Yuspahruddin, Kamis (21/4/2022).

Menurutnya, dengan terciptanya desa/kelurahan sadar hukum akan berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

“Kita harus bekerja keras memberikan pengertian terkait hukum kepada masyarakat. Kita harus mempersiapkan supaya kelurahan kita menjadi desa yang sadar, paham, dan taat hukum. Sehingga kita semua bisa menikmati kehidupan di negara kita ini dengan baik,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini juga disampaikan materi dari narasumber Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang.

Hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi dan Kepala Bidang Hukum, Deni Setyawan.

Sementara itu kegiatan diikuti oleh Camat di wilayah Kota Semarang dan lurah binaan Kelurahan Sadar Hukum.

Sedangkan peserta daring diikuti dari desa/kelurahan binaan sadar hukum di Kabupaten Demak, Temanggung, Kebumen, Magelang, Semarang, Sukoharjo, Brebes dan Grobogan. Kegiatan juga diikuti virtual oleh 34  bagian hukum kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Ning

The post Kanwil Jateng Gelar Penyuluhan Terpadu Desa Sadar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Namun, kepedulian dan kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun instansi yang menaunginya, karena masyarakatpun juga dituntut memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin, Sabtu (12/2/2022).

Yuspahruddin menyampaikan, pihaknya terus mendorong munculnya desa atau kelurahan sadar hukum di wilayahnya. Sebab, dengan memiliki pemahamam dan kesadaran hukum yang tinggi, akan berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum di masyarakat.

“Kemenkumham terus mendorong dan mewujudkan desa sadar hukum, tidak saja secara formal ditetapkan sebagai desa sadar hukum, akan tetapi selalu meningkatkan kualitas warga desa akan pengetahuan hukum dan aturan hukum yang terus berkembang,” ujarnya.

“Warga desa dapat mengimplementasikan pengetahuan hukumnya sehingga akan tercipta ketertiban, kedamaian, keamanan serta keadilan dalam lingkup pergaulan dalam desa tersebut. Warga sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga akan terhindar dari konflik yang berakibat pada terganggunya ketentraman masyarakat,” lanjutnya.

Melalui program Desa Sadar Hukum ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bersinergi dengan setiap Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat Provinsi hingga kelurahan dalam memberikan pembinaan berupa penyuluhan secara rutin, untuk masyarakat di Desa Sadar Hukum.

Tak hanya memberikan pembinaan secara langsung kepada masyarakat, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah juga membuka ruang diskusi bagi Pemerintah Daerah, untuk berkonsultasi terikait Desa Sadar Hukum.

Berdasarkan data pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI sejak Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2021, baru 221 desa/kelurahan dari 8.562 desa di Provinsi Jawa Tengah yang telah diresmikan menjadi Desa Sadar Hukum. Dan pada tahun 2022 ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menargetkan 15 Desa Sadar Hukum yang tersebar di beberapa wilayah se-Jawa Tengah.

“Pembentukan Desa Sadar Hukum sendiri didasarkan beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN. HN. 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum,” tuturnya.

Ning

The post Kakanwil Jateng Dorong Munculnya Desa Sadar Hukum di Wilayahnya appeared first on SuaraBaru.id.