Hal itu seperti yang disampaikannya, di Mapolda Jateng, Rabu (27/11/2024). Dia menyebut, Pilkada 2024 menjadi momentum bersejarah, yang menentukan pemimpin baru untuk membawa Jateng menjadi lebih baik.

”Setelah pemungutan suara, kita akan memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Siapa pun yang terpilih, itu adalah putra terbaik yang telah dipilih masyarakat secara demokratis. Mari kita dukung mereka, untuk membawa Jateng menjadi lebih maju dan sejahtera,” ujar Kombes Pol Artanto.

BACA JUGA: Mencoblos di TPS 004, Datang Mengendarai Sepeda Motor Vespa

Kabid humas juga mengingatkan masyarakat, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, terutama oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya di media sosial.

”Hati-hati terhadap hoaks atau berita bohong yang bisa memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak, dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya,” imbaunya.

Dia juga menegaskan, Polda Jateng bersama TNI dan seluruh elemen terkait, akan terus bekerja keras menjaga keamanan pada seluruh tahapan Pilkada. ”Kami berkomitmen untuk memastikan situasi tetap kondusif. Jika ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat terdekat,” katanya.

Diharapkannya, Pilkada ini sebagai cerminan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Jateng. Siapa pun yang terpilih, harus didukung bersama sebagai pemimpin yang akan membawa Jateng kearah yang lebih baik. ”Bersama kita jaga keamanan, kedamaian, dan persatuan di Jawa Tengah,” tegas Kombes Pol Artanto.

Riyan

The post Menyongsong Pemimpin Baru Jateng dengan Kedamaian appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini mengacu pada salah satu visi dan misi dibentuknya KUHP baru, yakni Demokratisasi Hukum Pidana.

Prof Eddy menegaskan, tidak benar jika lahirnya KUHP baru akan mengekang kebebasan dalam berpendapat bagi siapapun, selama dalam kaidah yang benar dan sesuai ketentuan.

“Tidak benar jika dikatakan bahwa KUHP bertentangan dengan demokrasi. Tidak benar jika dikatakan KUHP yang baru ini mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan lainnya,” tegasnya saat memberikan keynote speak pada kegiatan Sosialisasi KUHP dengan tajuk “Kenduri KUHP Nasional” yang digelar di Gedung Prof Soedarto Universitas Diponegoro, Selasa (24/1/2023).

Menurutnya, apa yang telah dirumuskan oleh para pembentuk dan perumus KUHP merujuk pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji materiil, baik terhadap pasal-pasal yang menyangkut penyerangan harkat, martabat Presiden atau Wakil Presiden, juga pasal-pasal penyebar kebencian.

“Apa yang dirumuskan di dalam KUHP ini sudah disesuaikan dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak benar jika dikatakan, bahwa KUHP baru ini akan mengekang kebebasan, berekspresi, berpendapat, demokrasi dan lain sebagainya,” tuturnya.

Pernyataan ini selaras dengan paparan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Dr Mahfud MD, yang juga menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut.

Mahfud MD menegaskan, KUHP baru tidak diciptakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan tidak membatasi kritikan terhadap pemerintah.

Menkopolhukam menjelaskan, ada dua alasan kuat menjawab “tudingan” anti demokrasi tersebut.

Pertama, aturan terkait menyampaikan pendapat di muka umum atau kritik terhadap pemerintah telah diatur dalam KUHP yang lama. Artinya, bukan hal yang baru dan bukan hal khusus yang dimunculkan dalam KUHP baru.

“KHUP baru sama sekali tidak melarang adanya kebebasan berpendapat selama dilakukan secara baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Menurut Mahfud MD, kadang yang terjadi di masyarakat adalah penyerangan terhadap harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden, yang berlindung dalam frase kebebasan berpendapat.

Sedangkan alasan kedua adalah, bahwa KUHP baru akan berlaku 3 tahun ke depan sejak disahkan. “Artinya, ketika KHUP baru ini berlaku, masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah berakhir. Maka, pendapat yang menyatakan KUHP baru merupakan produk pemerintah saat ini yang anti kritik, dipastikan terbantahkan, karena KHUP ini akan benar-benar efektif pada pemerintahan selanjutnya,” terang Mahfud.

Diharapkan kegiatan sosialisasi KHUP baru dapat terus dilakukan kepada seluruh stakeholder seluruh anak bangsa dan teristimewa kepada aparat penegak hukum. Agar tidak ada perbedaan tafsir, dan tidak ada perbedaan pemaknaan di dalam melaksanakan KUHP yang baru.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadirkan narasumber lainnya, yakni Prof Dr. Barda Nawawi Arief, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI anggota Komisi III dan Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari Kemenkumham sendiri dihadiri Plt Ditjen Perundangan-undangan, Dhahana Putra, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramarta, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Cahyani Suryandani, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin.

Hadir juga, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan serta Pejabat Administrasi Kanwil.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut diikuti peserta dari perwakilan aparat penegak hukum, kalangan akademisi, dan LSM terkait.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Tegaskan, Tidak Benar Jika KUHP Baru Akan Mengekang Kebebasan Berpendapat appeared first on SuaraBaru.id.