Dalam hal ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Brebes melaksanakan Bimbingan teknis (Bimtek) Penerima Bantuan Hibah kepada para kelompok peternak di Command Center Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (16/9/2025).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh Ismu Subroto menyampaikan tujuan hibah sangat beragam, namun umumnya adalah untuk membantu sesama dan menunjang pembangunan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap para penerima hibah dapat menggunakan dana hibah dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian para penerima hibah dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan peternakan yang dilakukan,” ucap Ismu.

Anggota DPRD Brebes Fauzan Rasyid menyampaikan, bantuan dana hibah ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para kelompok peternak di Kabupaten Brebes, sehingga nantinya program hibah yang ada dapat terus berlanjut dan berdampak kepada peningkatan perekonomian kelompok peternak.

“Semoga dengan adanya hibah ini menjadikan sektor peternakan Kabupaten Brebes menjadi lebih beres sesuai program Bupati dan Wakil Bupati Brebes,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Usaha Peternak Dayu Linggalana melaporkan, tahun 2025 DPKH Brebes menyalurkan hibah uang kepada 29 Kelompok Tani Ternak (KTT), terdiri atas 28 kelompok penerima hibah bantuan uang dan 1 kelompok penerima hibah uang sarana prasarana, dengan total anggaran sebesar Rp860 juta, dengan komposisi hibah bantuan uang senilai Rp810 juta dan hibah uang sarana prasarana senilai Rp 50 juta.

“Sasaran penerima 29 KTT yang tersebar di 11 kecamatan yakni Brebes, Wanasari, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Losari, Kersana, Banjarharjo, Salem, Bantarkawung, dan Paguyangan. Adapun komoditas ternak yang dibelanjakan meliputi domba (27 kelompok), kambing (1 kelompok), dan sapi (1 kelompok),” terangnya.

Dayu berharap, bimtek mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola usaha peternakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, menjadi sarana pertukaran pengalaman dan berbagi ilmu antara peternak dengan narasumber/pemateri, sehingga terbangun jejaring komunikasi dan kolaborasi yang bermanfaat bagi pengembangan peternakan di Kabupaten Brebes.

Turut hadir, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham RI Dian Purwanti, perwakilan Kepala BPKAD Kabupaten Brebes serta para peserta bimtek dari kalangan kelompok peternak Kabupaten Brebes.

Nur Muktiadi

The post Majukan Peternakan, Pemkab Brebes Gelontorkan Dana Hibah appeared first on SuaraBaru.id.

“Dari dana Rp 19.409.158.000 kita kembalikan ke Pemkot Tegal sebesar Rp Rp 5,000.562.573 lebih pada 8 April 2025 lalu,” kata Sekretaris KPU Kota Tegal, Andi Budi Harjanto ST didampingi Ketua KPU Kota Tegal Karyudi SH di kantornya, Kamis (1/5/2025).

Andi menjelaskan, sisa dana dari berbagai faktor. Seperti anggaran yang telah disiapkan itu untuk lima Pasangan Calon (Paslon) ternyata hanya tiga calon, Kemudian untuk Calon Perseorangan (Independen) ternyata tidak ada, termasuk tidak adanya Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Selain itu di logistik juga berpengaruh karena yang  disiapkan untuk lima paslon ternyata hanya tiga Paslon.

Jarak gudang yang berada di wilayah Kelurahan Panggung bisa langsung ke PPS tidak perlu melalui KPU. Hal itu juga berpengaruh biaya pendistribusian yang berkurang.

Andi menyebutkan, terkait kegiatan menurut rencana di bulan April, tetapi ternyata Maret baru mulai dan mulai kenceng bulan Mei 2024. 2023 akhir mulai tahapan.

Total dana hibah untuk KPU Kota Tegal sebanyak Rp 19 Miliar, sisa 25,7 persen. Jadi dana hibah terserap 74,3 persen. Honor penyelenggara kata Andi , KPU Kota Tegal dimaksimalkan karena melihat dan menyesuaikan UMK juga. Untuk kegiatan kampanye menyerap hanya 60 persen.

Sementara penyerapan anggaran terbanyak ada di penyusunan produk-produk hukum sebesar, anggaran hanya Rp 129 juta dan sisa Rp 2 juta. Itu dilihat dari sisi perencanaan. Tapi, untuk logika jumlah ada di honor.

Terpisah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tegal, Budi Saptaji SSTP, MSi saat dikonfirmasi membenarkan KPU Kota Tegal telah mengembalikan sisa dana hibah kepada Pemerintah Kota Tegal.

“Iya benar pengembalian dan hibah dari KPU Kota Tegal sebesar Rp 5,000.562.573 telah dikembalikan dan masuk ke rekening kas daerah,” terang Budi.

Sutrisno

The post KPU Kota Tegal Kembalikan Dana Hibah Rp 5 Miliar Lebih appeared first on SuaraBaru.id.

Kepastian dikeprasnya anggaran KONI tersebut mencuat saat sidang paripurna DPRD Kudus tentang  persetujuan RAPBD Kabupaten Kudus 2021 yang digelar Jumat (27/11). Di tengah-tengah sidang, salah satu anggota DPRD Kudus Sandung Hidayat melayangkan interupsi terkait berkurangnya anggaran KONI secara drastis.

Politisi asal partai Gerindra tersebut mempermasalahkan mengapa alokasi anggaran KONI untuk tahun anggaran 2021 hanya tinggal Rp 1 miliar saja. Padahal, kebutuhan pembinaan olahraga cukup besar, apalagi Kudus juga akan mencalonkan diri sebagai tuan rumah Porprov Jateng 2022.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kudus Masan menyatakan pengurangan anggaran KONI tersebut sudah melalui mekanisme yang ada. Pengurangan tersebut juga atas dasar kesepakatan bersama seluruh anggota Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Badan Anggaran sudah merepresentasikan seluruh fraksi yang ada. Sehingga, jika ada anggota dewan yang tidak sepakat dengan hasil Banggar, silahkan konfirmasi ke pimpinan fraksi masing-masing,”ujar Masan.

Masan kemudian menceritakan, dalam pembahasan anggaran KONI memang muncul dinamika. Salah satunya adalah munculnya pertimbangan atas konflik internal yang terjadi pada tubuh KONI.

Atas kondisi internal yang tidak kondusif tersebut, maka Banggar kemudian memutuskan untuk mengurangi anggaran KONI hingga hanya tersisa Rp 1 miliar.

“Ini sebagai evaluasi agar internal KONI melakukan pembenahan terlebih dahulu,”ujar Masan.

Masan menyebut, pihaknya tahu persis bagaimana konflik internal yang terjadi di tubuh KONI. Sebab, Masan sendiri merupakan salah satu Ketua Pengkab yang ada di bawah naungan KONI.

“Saya ikut tergabung dalam grup Whatsapp KONI, hingga tahu persis bagaimana konflik yang terjadi. Jadi, saat memutuskan pengurangan anggaran, saya juga banyak meminta pendapat dari teman-teman pengurus dan pelaku olahraga lainnya,”tandas Masan.

Sarana Evaluasi

Disinggung mengenai kebutuhan persiapan Porprov, Masan juga menyatakan kalau pengurangan anggaran ini bukan berarti kiamat bagi KONI. Menurutnya, alokasi anggaran untuk pembinaan olahraga bisa saja ditambahkan di Perubahan APBD 2021 mendatang.

“Jadi jangan diartikan ini kiamat, karena jika kondisi kepengurusan sudah kondusif, bisa saja anggaran kita tambah,”ujarnya.

Sementara, Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyebutkan berkurangnya anggaran hibah untuk KONI ini sebagai sarana instropeksi dan evaluasi bagi kepengurusan yang ada. Pihaknya berharap, internal KONI bisa segera menyelesaikan masalah yang ada.

“Saya berharap, masalah internal kepengurusan ini bisa segera diselesaikan. Kami berharap, pengurangan anggaran ini bisa menjadi sarana evaluasi bagi pengurus,”ujar Hartopo.

Meski demikian, Hartopo menegaskan komitmen Pemkab Kudus untuk terus mendukung pembinaan olahraga tidak akan berkurang sedikit pun. Pihaknya berharap, para atlet bisa memahami kondisi ini dan tetap semangat untuk berlatih.

Konflik internal KONI Kabupaten Kudus memang sempat meruncing ketika terjadi aksi mosi tidak percaya dari 36 Pengkab yang ada. Dalam mosi tidak percaya tersebut, mayoritas pengkab mendesak Ketua KONI Kudus Antoni Alfin mengundurkan diri.

Hanya saja, dalam kelanjutannya aksi mosi tidak percaya tersebut gagal berlanjut. Namun demikian, informasi yang ada konflik internal KONI tersebut masih terus berlanjut.

Tm-Ab

The post Pengurus Sering Konflik, Anggaran KONI Kudus Dikepras Jadi Rp 1 M appeared first on SuaraBaru.id.

“Pengajuan 10.800 pelaku UMKM asal Boyolali tersebut, diusulkan menerima bantuan dana hibah modal kerja melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), terkait dampak pandemi covid-19,” kata Kepala Kepala Dinkopnasker Kabupaten Boyolali Syawaludin, Kamis (13/8/2020).

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan video converence yang diikuti seluruh dinas koperasi kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Boyolali. sudah disampaikan bahwa program pemerintah ini untuk membantu para pelaku UMKM akibat pandemi covid-19.

BACA JUGA: Ratusan Pelaku Usaha Antre Daftar Bansos Tahap II

“Kami telah menyampaikan kepada pemerintah kecamatan hingga desa, dan meminta para pelaku UMKM segera mendaftarkan diri melalui Camat atau Kades masing-masing,” terangnya.

Selain itu, para pelaku UMKM juga bisa melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring melalui aplikasi Dinkopnaker Boyolali yang sudah disampaikan pemerintah Kecamatan.

“Semua pelaku UMKM atau warga yang mempunyai usaha boleh mengajukan bantuan dana hibah modal kerja yang totalnya sebanyak 10.800 pelaku UMKM. Namun, penerimaanya masih tetap diseleksi,” jelasnya.

Bantuan UMKM
Ada sekitar 18.000 pelaku UMKM di Boyolali yang terdampak pandemi covid-19. Banyak pengajuan yang diterima Dinkopnaker sehingga realisasinya mencapai 10.800 pelaku UMKM.

Pihaknya berharap, dengan adanya program tersebut terjadi pertumbuhan siklus jual beli di Boyolali, dan UMKM yang mendapat bantuan modal kerja bisa bergerak untuk perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia.

Informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, dana hibah modal kerja kepada pelaku UMKM tersebut senilai Rp 2.4 juta per pelaku usaha, dengan catatan UMKM harus diusulkan oleh Dinkopnaker. Persyaratan tentunya harus penduduk Boyolali, mempunyai izin usaha atau surat keterangan dari pemerintah desa setempat.

“Pemerintah melalui Kementerian Koperasi telah menyampaikan program tersebut secara nasional dengan kuota 12 juta pelaku UMKM, rencana pencanangan akan dilakukan oleh Bapak Presiden pada 17 Agustus pendatang,” pungkasnya.

Ant/Naf

The post Dinkopnaskes Boyolali Ajukan Bantuan Dana Hibah bagi 10.800 Pelaku UMKM appeared first on SuaraBaru.id.