“Tentu saja kita musti mengajak banyak pihak untuk terlibat, umpama para aktor itu kita ajak menjadi juru bicara kita untuk menjelaskan deradikalisasi itu musti dilakukan seperti apa, terorisme itu bahayanya seperti apa, dan masuk ke sekolah. Tentu kami ini tidak ingin memanjakan mereka (mantan napiter), tapi mengedukasi,” kata Ganjar usai menerima tim dari Densus 88 Antiteror Polri di kantornya, Rabu (21/9/2022).

Dukungan penuh juga disampaikan Ganjar Pranowo terkait upaya tersebut. Pemprov Jateng selama ini sudah mencoba menggandeng eks Napiter untuk bercerita mengenai bahaya radikalisme dan terorisme melalui program Gubernur Mengajar. Ganjar selalu menyisipkan pendidikan karakter, bahaya narkoba, hingga pencegahan radikalisasi dalam setiap pertemuan dengan pelajar.

“Maka tadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kesbangpol kita ajak agar semua masyarakat ikut terlibat, sehingga keperduliannya ada, awarenes-nya ada dan di antara warga yang lain tidak melakukan karena mendengar cerita mereka (eks napiter),” ungkapnya.

Menurut Ganjar, mengajak dan memberdayakan eks napiter merupakan dukungan pemerintah untuk deradikalisasi dan membantu mereka kembali diterima dengan baik oleh masyarakat. Pola lain pemberdayaan eks napiter dan keluarga eks napiter juga dilakukan. Misalnya beberapa waktu lalu di Surakarta Ganjar bertemu dengan keluarga atau istri eks napiter yang mendirikan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian keluarga.

“Jadi dari Densus mencoba komunikasi bagaimana deradikalisasi itu dilakukan dan konsep yang dibuat adalah mendorong dari sisi ekonomi. Itu peran pemerintah menjadi penting. Kolaborasi inilah yang bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan mereka. Tapi pencegahan menjadi begitu penting, kalau kita yang menjelaskan mungkin mereka tidak dapat cerita yang sesungguhnya maka para pelaku diminta untuk cerita. Nah ini pola kerja sama dengan densus yang menurut saya bagus dan saya dukung itu di Jawa Tengah,” jelas Ganjar.

Direktur Indentifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto, mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan jajarannya selama ini selalu mendukung pelaksanaan penanggulangan terorisme di Jawa Tengah. Diketahui bahwa Jawa Tengah ini menjadi episentrum dari radikalisme. Dukungan pemerintah provinsi menjadi sangat penting terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Berdasarkan data Densus 88 AT Polri, hingga awal September 2022, ada 212 narapidana terorisme yang ditahan di Jawa Tengah, terbagi 191 orang di dalam lapas di Nusakambangan, sementara di luar Nusakambangan ada 20 orang. Untuk jumlah mantan napiter di Jawa Tengah ada 230 orang, di antara yang terbanyak adalah di Surakarta 47 orang, Sukoharjo 43 orang dan di Kota Semarang 20 orang.

“Ketika kita bisa bekerja sama, baik itu komunikasi, berkolaborasi, dan melaksanakan kegiatan yang lebih sinergi tentunya kita bisa menjadikan masyarakat paham bahwa mereka yang kita tangkap itu adalah korban dari ideologi yang disampaikan secara ekstrem yang ujungnya adalah melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Kerja sama dalam aspek sosial ekonomi, dan internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila kepada eks napiter dan keluarganya akan membuat eks napiter memiliki pendirian dan kecintaan kepada negara. Peran pemerintah sampai tingkat desa/kelurahan dengan otonomi mengelola masyarakat dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya juga menjadi langkah yang bagus untuk deradikalisasi dan internalisasi nilai Pancasila.

Arif menjelaskan, ketika seorang teroris ditangkap, maka ada keluarga, ada istri, dan anak yang ditinggalkan di rumah. Jika yang ditangkap kepala keluarga maka keluarga yang ditinggalkan butuh menopang kebutuhan. Di sinilah peran pemerintah bisa lebih tepat dengan memberikan kepastian kebutuhan keluarga tercukupi. Sebab, momen ini juga digunakan oleh jaringan teroris untuk masuk dan mengambil keluarga yang ditinggalkan.

“Mereka yang ditangkap itu korban dan yang terdampak adalah keluarganya. Maka kita coba berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka ini juga masyarakat, keluarga kita, dan berpikir yang kita perangi adalah perbuatannya bukan orangnya. Kita harus selamatkan keluarganya agar terputus dengan jaringan mereka (radikal),” papar Arif.

Densus 88 sudah memulai disengagement dengan keluarga yang ditinggalkan sejak penangkapan teroris. Mulai soal pendidikan hingga kesehatan. Sebab deradikalisasi pelaku menjadi susah ketika keluarga mereka lebih dulu ditarik mauk ke jaringan.

Kerja sama dan kolaborasi antara Densus 88 dengan pemerintah daerah juga terkait pencegahan radikalisasi di kalangan pelajar. Menurut Arif, pola mengajak eks napiter untuk berbicara tentang bahaya radikalisme dan bagaimana proses masuknya merupakan cara efektif.

“Ini kami anggap lebih efektif karena anak-anak sangat rentan tetapi ketika diceramahi oleh penyintas menjadi lebih efektif untuk sebagai narasumber,,” ungkapnya.

Muhaimin

The post Cegah Radikalisme, Ganjar Dukung Densus 88 Masuk Sekolah Libatkan Eks Napiter appeared first on SuaraBaru.id.

Mengenakan pakai khas celana cingkrang, baju panjang mirip jubah dan rompi, jebolan santri Pondok Pesantren Al-Islam milik Amrozi itu bercerita ‘blak-blakan’ mengenai seluk beluk jaringan teroris, di Aula SMA Muhammadiyah 1 Weleri Kendal, Jumat (20/5/2022).

Yusuf pernah berjihad di Mindanao Filipina Selatan, sebelum akhirnya ditangkap oleh Densus 88 atas kasus kepemilikian amunisi dan 26 bom rakitan di sebuah rumah di Jalan Taman Sri Rejeki Selatan Kota Semarang, pada 2003 silam.

Jalan gelap itu mengakibatkan Yusuf mendekam di balik jeruji besi Nusakambangan atas vonis 10 tahun dan menjalani hukuman 5,5 tahun. Yusuf masih beruntung, pasca bebas dari penjara, ia masih diberikan kesempatan untuk kembali meniti hidup dari titik nol.

Salah satu siswa SMA Muhammadiyah 1 Weleri, Nur, tampak antusias menyimak kisah Yusuf. Dia penasaran apa sebetulnya tujuan seseorang memilih untuk berperang atau jihad. Di tengah masyarakat Indonesia yang random, menurutnya, perilaku warga yang terpapar paham radikalisme sulit dideteksi.

“Lantas bagaimana ciri-ciri seseorang yang terindikasi terlibat terorisme?” ucapnya melontarkan pertanyaan.

Menanggapi itu, Yusuf menjelaskan bahwa kelompok “garis keras” memiliki perilaku yang tidak lazim. Pertama, biasanya meninggalkan hal-hal yang bersifat tradisi. “Misalnya pakaian batik. Itu dianggap jauh dari Islam. Dari segi pakaian, mereka cenderung lebih memilih kearab-araban, jubah sebagai simbol orang suci. Pakaian saat akan melakukan pengeboman,” terangnya.

Kedua, bisa dilihat dari cara mereka hidup bersama di tengah masyarakat. “Contohnya, dia tidak mau membuat rekening bank, tidak punya ATM, haram. Makan dari uang pegawai negeri haram. Coba tanya, bagaimana pendapatmu tentang pemerintah Indonesia? Wah, itu kafir. Itu termasuk menjadi bagian dari tanda-tanda,” terangnya.

Materi tanya jawab seperti itu menjadi salaha satu contoh obrolan yang cukup menarik bagi para pelajar dalam kesempatan tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jateng, Haerudin mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari tugas pencegahan terkait radikalisme terhadap generasi muda.

“Mereka harus dikenalkan bagaimana ciri-ciri maupun ancaman dari radikalisme tersebut. Untuk apa? Agar mereka bisa mengenali apa dan bagaimana radikalisme tersebut. Harapannya, generasi muda bisa ‘melawan’ radikalisme tersebut,” katanya.

Sehingga generasi muda bisa ‘melawan’ atau menangkal radikalisme itu sendiri. Ada dua hal. Pertama upaya melakukan pencegahan. “Setelah mereka mampu mengenali, mereka akan mampu menentukan sikap untuk menjauhkan diri dari paham-paham yang berbau radikalisme,” terangnya.

Mengenal ciri-ciri tersebut, misalnya kajian-kajian agama yang bersifat eksklusif, menjelek-jelekkan kepercayaan orang lain, atau ajakan yang mengandung ancaman kekerasan.

“Bagaimana apabila siswa menemukan ciri-ciri seperti itu? Maka siswa diminta untuk tabbayun, meminta penjelasan atau klarifikasi kepada pendamping, baik guru di sekolah maupun orang tuanya. Jangan gampang menerima doktrin dari paham-paham yang tidak jelas,” katanya.

Usia remaja, menurutnya, memang sangat semangat untuk memelajari hal baru. “Silakan memelajari wawasan baru, tapi harus mampu mengenali bagaimana doktrin atau paham-paham radikalisme tersebut berbahaya. Kalau berbau ancaman, kekerasan, ya jangan,” imbuhnya.

Kedua, fenomena radikalisme hingga mengarah ke terorisme belakangan ini telah menjadi ancaman masyarakat. Maka, menurutnya, perlu dilakukan ‘jemput bola’ ke sekolah-sekolah untuk memagari generasi muda dari ancaman paham radikalisme tersebut.

“Berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), paling rentan adalah remaja usia 16 hingga 24 tahun. Maka diperlukan deradikalisasi atau proses penyembuhan. Itu menjadi bagian tugas kami,” katanya.

Mengapa sosialisasi tersebut melibatkan eks narapidana terorisme (Napiter)? Menurutnya, para siswa perlu mendengarkan penjelasan dari narasumber yang kredibel. “Maka kami melibatkan narasumber mantan narapidana terorisme dan akademisi,” katanya.

Narasumber lain, Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian (Ruangobrol.id), Annisa Triguna mengatakan pesatnya perkembangan teknologi internet saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, teknologi membantu memudahkan kebutuhan aktivitas manusia. Namun di sisi lain sekaligus bisa membawa dampak berbahaya. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Sebab, remaja bahkan anak-anak setiap saat bisa mengakses internet dengan mudah.

“Siapa di antara kalian yang tidak memiliki media sosial? Angkat tangan,” tanya Nisa kepada para siswa di forum itu. Tidak ada satu pun siswa yang angkat tangan.

Artinya, lanjut dia, rata-rata remaja atau pelajar hampir bisa dipastikan menjadi pengguna media sosial. Seperti facebook, twitter, instagram, tiktok dan lain-lain. Fenomena ini menjadi celah bagi kelompok radikal untuk melakukan aksi propaganda dengan sasaran generasi milenial.

“Kami di komunitas Ruangobrol.id selama ini aktif melakukan riset mengenai berbagai fenomena radikalisme dan terorisme ini. Riset-riset tersebut juga dikemas ke dalam sejumlah film dokumenter. Di antaranya film berjudul ‘Jihad Selfie’, mengisahkan tentang perjalanan seorang pelajar asal Indonesia di Turki yang memutuskan menjadi pejuang ISIS (Islamic State of Iraq and Syria),” katanya.

Film lainnya yakni berjudul “Pengantin” yang mengisahkan seluk beluk pelaku bom bunuh diri. Viking The Imam, kisah pelajar SMA yang merupakan anak seorang pejabat penting di Batam. “Dia memutuskan hijrah ke Suriah. Bahkan sekeluarga akhirnya juga ikut atas ajakannya,” ujarnya.

Muha

The post Cegah Radikalisme, Kesbangpol Gandeng Mantan Napiter ke Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut dipaparkan Sekretaris FKUB Grobogan, Made Jenarka, saat menjelaskan inti dari kegiatan Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan Pemuda di RM Suka Rasa, Purwodadi. Made menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengajak tokoh lintas agama dan para pemuda se Kabupaten Grobogan untuk mencegah paham radikalisme dengan moderasi beragama serta sosialisasi adaptasi new normal sebagai upaya pencegahan covid-19.

“Ya termasuk isu hoax, tentang politik dan SARA serta Covid-19. Terkait hal itu, kami juga sudah melakukan sosialisasi dengan kunjungan ke organisasi masyarakat, antara lain Walubi, Parisada Hindu, Shidiqiyyah, Bamag, LDII dan ke madrasah seperti di Man’baul Alaa Purwodadi dan Madrasah Aliyah Al-Hidayah di Genengadal, Kecamatan Toroh,” jelas Made, sapaan akrabnya.

Acara tersebut berlangsung dengan mengindahkan protokol kesehatan. Hadir dalam kegiatan tersebut, dua narasumber yakni Shuniyya Ruhmana dari Gusdurian Jawa Tengah dan dr Suwindi yang merupakan tim gugus tugas Covid-19 dan dibuka langsung Kepala Bakesbangpol Grobogan, Daru Wisakti.

Terlihat para peserta menyimak pemaparan materi yang diberikan kedua narasumber tersebut. Salah satunya Supriyadik, anggota Pemuda Muhammadiyah Grobogan. Menurut dia, meyakini agama dan kepercayaan masing-masing sangat baik dan benar, karena itu merupakan hak bahkan kewajiban bagi setiap penganut agamanya.

“Namun, melegalkan cara-cara kekerasan dengan memaksanakan kehendak dan kepercayaan terhadap penganut agama lain, itu sangat tidak dibenarkan. Saya meakini setiap agama memiliki nilai-nilai dasar kemanusiaan, apabila diamalkan dan dipahami secara substansial dan kaffah. Buat saya dari acara tersebut, ada makna yang terdalam yakni saatnya agama diamalkan bukan diperdebatkan,” jelas Supriyadik.

Hana Eswe.

The post FKUB Grobogan Ajak Masyarakat Cegah Paham Radikalisme Lewat Sarasehan appeared first on SuaraBaru.id.