Hal itu untuk menganalisis RUPTL 2021-2030, kemajuan teknologi dan harga, perubahan harga bahan bakar, dan proyeksi permintaan listrik sehingga mampu memberikan peluang yang lebih luas terhadap integrasi energi terbarukan pada jaringan listrik di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, kajian tersebut berdasar pada skenario sistem energi Indonesia mencapai net zero emission di 2050, yang selaras dengan target membatasi kenaikan temperatur dibawah 1,5°C sesuai dengan persetujuan Paris.

Pada skenario tersebut, pertumbuhan listrik diasumsikan mencapai 4,5 % dan ditambah dengan penambahan permintaan listrik dari akselerasi elektrifikasi di sektor transportasi dan industri (heating).

Menggunakan model optimasi sistem tenaga listrik yang serupa digunakan oleh PLN, IESR menemukan bahwa kapasitas energi terbarukan di jaringan listrik di tahun 2030 dapat ditingkatkan menjadi 129 GW energi terbarukan dengan rincian 112,1 GW berasal dari PLTS, 9,2 GW PLTA, 5,2 GW PLTP, 1,5 GW PLTB, dan 1 GW biomassa dalam sistem gabungan Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan pun diproyeksi akan mencapai 32%, 35%, 35%, dan 51% masing-masing di sistem Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

PLTS dominan karena selain ketersediaan sumber daya yang besar, ditopang juga dengan harga yang semakin turun, serta kecepatan waktu pembangunan serta dapat diaplikasikan secara luas, baik di atas atap atau terapung.

Sementara bauran listrik dari PLTU batubara akan menurun signifikan menjadi hanya 39% di tahun yang sama. Selain itu, untuk mengatasi variabilitas dan intermitensi energi terbarukan dan mempertahankan keandalan sistem, Indonesia dapat mengoptimalkan pembangkit gas dan membangun penyimpanan energi (baterai).

Temuan dari kajian ini jauh lebih besar dibandingkan rencana pengembangan energi terbarukan di RUPTL 2021-2030 yang hanya menargetkan 20,9 GW.
”Hasil kajian IESR ini sangat relevan dengan persetujuan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diumumkan di G20 lalu. Target dari JETP adalah bauran energi terbarukan 34 persen di 2030.

“Melalui kajian ini ditunjukkan bahwa penetrasi pembangkit energi terbarukan di sistem kelistrikan kita dimungkinkan tanpa berdampak pada keandalan sistem dan biaya produksi listrik,” ungkap Fabby dalam Peluncuran Studi dan Diskusi “Perencanaan Sistem Tenaga Listrik yang Selaras dengan Persetujuan Paris yang berlangsung virtual, Kamis (24/11/2022).

Hasil analisis IESR menunjukkan, walau dengan penetrasi energi terbarukan yang tinggi, reserve margin (persentase kapasitas terpasang tambahan terhadap permintaan puncak tahunan) tetap pada batas ideal PLN, yakni minimal sekitar 30%. Kajian ini juga melakukan analisis aliran daya dan analisis stabilitas frekuensi sistem pada sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sulawesi di tahun 2030.

“Hasilnya, memang membutuhkan upgrade pada beberapa gardu induk agar daya dapat dialirkan dengan baik. Namun kebutuhan tersebut dapat diminimalisasi dengan distribusi pembangunan pembangkit energi terbarukan. Stabilitas frekuensi pun masih tercapai dan memenuhi grid code (aturan jaringan) Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu Akbar Bagaskara, Penulis Utama laporan Enabling high share of renewable energy in Indonesia’s Power System by 2030 menyebut, salah satu kunci integrasi energi terbarukan adalah peningkatan fleksibilitas operasi jaringan, diantaranya dengan menerapkan pengoperasian PLTU secara fleksibel.

“Intermitensi dari energi terbarukan merupakan tantangan, tetapi ada banyak opsi strategi yang dapat dikaji untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya, saja pemanfaatan energy storage seperti baterai dan juga forecasting (prediksi) energi terbarukan yang lebih akurat. Operasi sistem perlu diubah untuk mengakomodasi hal tersebut,” terang Akbar

Kapasitas jaringan transmisi dan distribusi perlu pula ditingkatkan untuk memastikan kelancaran pasokan listrik dari energi terbarukan, terutama di sistem Jawa-Bali dan Sulawesi.

IESR memandang integrasi energi terbarukan yang lebih tinggi di sistem ketenagalistrikan perlu didorong oleh pembuat kebijakan di Indonesia dengan menerbitkan peraturan yang mendukung akselerasi pengembangan energi terbarukan, mempercepat elektrifikasi di sektor industri, menetapkan aturan pengoperasian PLTU yang fleksibel, serta mendukung pengembangan industri panel surya dalam negeri.

Tidak hanya itu, PLN selaku perusahaan utilitas ketenagalistrikan perlu pula secara aktif mengembangkan infrastruktur dan operasi jaringan menjadi operasi jaringan yang lebih fleksibel untuk memungkinkan integrasi energi terbarukan yang tinggi.

“Perlu perubahan paradigma operasi sistem kelistrikan ke operasi fleksibel, bukan lagi baseload. Tentunya perlu disusun kerangka operasi sistem kelistrikan yang dapat memberikan insentif untuk aset yang dapat memberikan jasa untuk menjaga kehandalan jaringan atau ancillary services. Desain dari kerangka ini perlu disusun dari sekarang agar siap diimplementasikan ketika bauran energi terbarukan mulai bertambah dengan cepat,” jelas Deon Arinaldo, Manager Program Transformasi Energi, IESR.

Ning Suparningsih

The post IESR: Integrasi Energi Terbarukan di RUPTL Capai 129 GW pada 2030 appeared first on SuaraBaru.id.

Didampingi Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jateng Jusman, dan Kepala Rutan Kelas IIB Boyolali, Agus Imam Taufik, mereka meninjau perkembangan proses pembangunan sarana dan prasarana di UPT tersebut.

Berdasarkan pemantauan, progres pembangunan menunjukkan pencapaian yang positif.

Dari keterangan Agus Imam Taufik, memasuki Minggu ke-10 ini, progres pembangunan telah mencapai angka 34 persen atau deviasi surplus sebesar 1,23 persen dari target yang telah ditentukan.

Hasil positif mendapat apresiasi dari para Kepala Biro dan Kadivmin. Namun mereka tetap memberikan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan terus menunjukkan capaian yang memuaskan.

Jusman berharap kerja sama dari semua pihak, baik Rutan Boyolali maupun pihak penyedia bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Jusman juga mengingatkan agar pengelolaan keuangan, khususnya terkait pembangunan harus dengan regulasi dan kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran.

Sementara, Kepala Biro Perencanaan menilai sisa batas waktu pekerjaan yang berkisar antara 70-80 hari kerja merupakan masa yang cukup singkat.

Ida Asep berharap pembangunan dapat digenjot lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Menurutnya, waktu yang tersisa sangat singkat. Perlu dicatat bahwa pekerjaan finishing, relatif memakan waktu cukup banyak dibandingkan pekerjaan struktur.
“Jangan terburu-buru agar hasilnya tambah bagus, karena ini sangat berbeda dengan pekerjaan struktur,” tukasnya, Jumat (9/9/2022).

Ia juga memberikan saran agar memaksimalkan “Main Power”, yakni mobilisasi pekerja. “Administrasi tolong senantiasa di cross check, antara dokumen perencanaan lelang dengan realisasi di lapangan,” kata Ida Asep.

Wisnu juga mendorong agar Rutan Boyolali melakukan percepatan realisasi anggaran sebagai bentuk capaian kinerja.

Diketahui saat ini Rutan Boyolali sedang melaksanakan pembangunan masjid, poliklinik, gedung teknis, pagar silinder, pagar ornames, pagar antar bangunan dan saluran air.

Ning Suparningsih

The post Minggu Ke-10 Pembangunan Rutan Boyolali Capai 34 Persen appeared first on SuaraBaru.id.