Sosialisasi dibuka oleh Kepala Diparbud Kebudayaan Frans Haida dan turut dihadiri Kabid Kebudayaan Istiyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua II TACB Kabupaten Kebumen.

Kegiatan diikuti 80 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, komunitas budaya, pelajar serta masyarakat umum . Peserta mengikuti sosialisasi dengan antusias.

Pembicara utama dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Dr Ir Chusni Ansori MT (Peneliti BRIN dan Ketua I TACB) dan Teguh Hindarto, Ssos  MTh (sejarawan dan anggota TACB).

Chusni Ansori dalam paparannya menyampaikan landasan hukum pelestarian cagar budaya  sesuai UU No 11 Tahun 2010 dan Perda No 10 Tahun 2024) dan tugas Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sesuai undang-undang.

Sementara Teguh Hindarto memaparkan objek yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya (CB) di tahun 2024. Yaitu lingga yoni Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen, makam Poerbonegoro, Ambal, makam Tirtokoesoemo, Karanganyar, makam Bodronolo, Karangkembang, Punden Berundak Lurah Karsa, Desa Giyanti, dan beberapa potensi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kebumen.

​Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)  Kebumen telah terbentuk sejak 25 Januari 2025. Mereka meliputi berbagai keahlian. Susunan anggotanya Dr Ir Chusni Ansori,MT  Geo Arkeolog (Ketua I),   Istiyadi, SKM MM Ahli Budaya (Ketua II), Arie Setyarini  SPd MM Ahli Budaya (Sekretaris I), Dewi Agustin, SH Ahli Hukum (Sekretaris II), Teguh Hindarto SSos MTh sejarawan dan founder Historical Study Trip (Anggota), Ar Imam Muthoha ST IAI Arsitek (Anggota), Agus Budiyono, SS MPd Filolog (Anggota), Arif Priyantoro, SSos Sosiolog (Anggota), Giri Maulana SS  Arkeolog (Anggota).

Menurut Teguh Hindarto, kegiatan itu berbeda dari sosialisasi tahun sebelumnya. Sebab  adan peninjauan beberapa lokasi-lokasi CB dan ODCB di Kebumen seperti mengunjungi lingga yoni  Desa Sumberadi), SMP 7 (eks Ambachtschool), GKJ Kebumen (dulu namanya Friesche Kerk) serta Klenteng Kong Hwie Kiong Kebumen.

Metode ini untuk mendekatkan peserta sosialisasi pada objek-objek yang dipaparkan secara teoritis oleh narasumber dan melihat secara langsung sehingga lebih mudah memahami keunikan sejarah dan arsitektur masing-masing.

“Harapan kami kesadaran publik terhadap Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya semakin terbangun dan dapat membantu menjaga serta melestarikan warisan kultural yang telah turut membentuk wajah kota dan kehidupan sosial budaya,”terang Teguh.

Komper Wardopo

The post Diparbud Kebumen dan TACB Sosialisasi Cagar Budaya appeared first on SuaraBaru.id.

“Konservasi sifatnya wajib, jangan hanya dijadikan alasan untuk menaikkan tarif,” kata Fikri melalui keterangan tertulis kepada suarabaru.id usai memimpin rapat dengar pendapat umum dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jogjakarta dan Nusa Tenggara Timur, PT Taman Wisata Candi (PT TWC) Borobudur dan Ratu Boko, Badan Otorita Borobudur, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, serta PT Flobamor di DPR RI, Senin (22/08/2022).

Fikri mengatakan, bahwa dalam konteks konservasi selalu harus memperhatikan carrying capacity atau daya dukung dan daya tampung suatu cagar budaya maupun taman nasional untuk menjaga keberlangsungan destinasi wisata tersebut. “Daya dukung dan daya tampung harus tertuang dalam dokumen perda tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW),” imbuh politisi PKS ini.

Fikri juga meminta kepada yang hadir dalam RDPU, khususnya Pemerintah Daerah dan para Pengelola Wisata Candi Borobudur serta Taman Nasional Komodo untuk menggunakan perspektif konservasi dengan dasar hukum perundangan yang sesuai.

Misalnya, terkait cagar budaya, mesti mengacu pada UU 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. “Di pasal 97 UU Cagar budaya, badan pengelola terdiri atas unsur pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat adat,” ungkap Fikri.

Dia mendukung konsep single authority management, atau satu atap untuk pengelolaan candi Borobudur khususnya, sesuai dengan UU cagar budaya tersebut.

Sedangkan menurut UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konsep daya dukung dan daya tampung taman nasional khususnya harus tertuang dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). “Bagi pemda yang mengelola kawasan hutan lindung atau konservasi alam, seharusnya KLHS merupakan bagian tak terpisahkan dalam Perda RTRW mereka,” imbuh Doktor ilmu lingkungan ini.

Menurut Fikri pendekatan physical carrying capacity, atau daya dukung fisik tepat diterapkan dalam konservasi khususnya di Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo. Daya dukung fisik suatu kawasan berhubungan dengan ukuran dan jumlah area yang dapat diakomodasi dalam suatu ruang fisik yang layak.

Sedangkan terkait isu kenaikan tarif di candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo, Fikri menilai wajar adanya terobosan dari pemda terkait untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. “Namun dalam hal kebijakan kenaikan tarif harus mengacu pada UU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan UU tentang pajak dan retribusi daerah, agar ada dasar hukum yang jelas,” jelasnya.

Komisi X DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menghitung kebutuhan anggaran terkait kepentingan konservasi di destinasi wisata seperti candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo untuk menjadi dasar kepastian menentukan tarif masuk ke destinasi tersebut.

Sutrisno

The post Konservasi Situs Cagar Budaya Wajib, Jangan Jadi Isu untuk Naikkan Tarif appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH MH, di kantornya, Rabu (11/11/2020). “DPRD menghendaki ada pengembalian cagar budaya ini agar dapat dipertahankan yakni, disisi sayap untuk diperbaiki lagi sesuai dengan aslinya agar nilai sejarah masih ada,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno yang akrab dipanggil Uyip.

Uyip menyebutkan, spirit Kota Tegal, menjadi kota pusaka artinya, ketika Kota Tegal menjadi kota pusaka seyogyanya bisa memperhatikan situs-situs dan bangunan-bangunan peninggalan yang memiliki sejarah. “Ada satu hal, terkait dengan tugu Pancasila yang sedang ditata dan DPRD telah menyetujui tetapi, ada perubahan tugunya,” ujar Uyip.

Diharapkan, perubahan atau renovasi yang sedang berlangsung tidak menghilangkan nilai sejarah dan tidak mengurangi substansi dari tugu yang dibangun oleh Presiden RI pertama, Ir Soekarno. “Jadi kekurangan di Tugu Pancasila yang sedang dalam renovasi, agar bisa dikembalikan kepada ornamen orisinal bangunan tugu tersebut,” pungkas Uyip.

Nino Moebi

The post Renovasi Tugu Pancasila Kota Tegal Diminta Kembalikan Cagar Budaya appeared first on SuaraBaru.id.