Total sebanyak 700 orang mandor yang hadir dalam acara tersebut. Cabup-Cawabup Hartopo-Wahib juga berkesempatan hadir secara langsung menemui para peserta yang datang.

Sudjarwo, mantan anggota DPRD Kudus dan juga mantan karyawan PT Djarum sebagai penggagas acara menyampaikan pentingnya merangkul berbagai elemen masyarakat dalam upaya memenangkan pasangan tersebut.

“Kami sengaja mengundang mandor-mandor dari perusahaan rokok se-Kabupaten Kudus untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Hartopo-Mawahib. Sebanyak 700 undangan hadir malam ini sebagai wujud komitmen bersama,” ujar Sudjarwo.

Sudjarwo mengatakan, selama menjabat sebagai Bupati pada periode sebelumnya, Hartopo telah memiliki kepedulian terhadap kalangan pekerja rokok. Seperti BLT DBHCHT hingga BPJS Kesehatan merupakan program yang telah digulirkan sejak Hartopo menjadi Bupati.

“Jadi, kepedulian bapak Hartopo terhadap para buruh rokok sudah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi,”katanya.

Oleh karena itu, Sudjarwo mengatakan deklarasi ini merupakan bagian dari upaya menjaring dukungan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk buruh, santri, dan kelompok lainnya.

“Semakin banyak yang kita jaring, semakin besar pula suara yang kita dapatkan. Kami tidak hanya memperhatikan masyarakat umum, tetapi juga karyawan buruh yang menjadi tulang punggung industri,” tegasnya.

Sudjarwo optimistis paslon Hartopo-Wahib bisa meraih 60 persen suara dari sektor buruh rokok. Hartopo-Wahib akan memperjuangkan fasilitas yang belum mereka dapatkan, termasuk memastikan keluarga buruh memiliki akses BPJS Kesehatan dan kesempatan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Pasangan calon wakil bupati, Mawahib, juga menyoroti pentingnya proteksi terhadap industri rokok kretek. “Kudus adalah kota kretek yang vital. Jika tidak ada perlindungan, masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tembakau akan terancam,” kata Mawahib.

Ia menekankan bahwa kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sangat diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, regulasi yang melemahkan sektor kretek harus diperangi. “Kita harus memerangi neo-kapitalisme yang ingin mematikan industri ini,” tegasnya.

Deklarasi malam itu menjadi momentum penting bagi pasangan Hartopo-Mawahib untuk memperkuat basis dukungan dari sektor buruh rokok. Dengan visi pro-rakyat dan keberlanjutan ekonomi lokal, pasangan ini berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan kelangsungan industri kretek di Kudus.

Ali Bustomi

The post Ratusan Mandor Perusahaan Rokok di Kudus Dukung Paslon Hartopo-Wahib appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati berharap penyaluran BLT tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya buruh rokok terutama menghadapi banyaknya harga kebutuhan pokok yang mulai mengalami kenaikan.

Bupati Kudus yang didampingi Kepala Dinsos P3AP2KB Agung Karyanto dan Kepala DisnakerperinkopUKM Rini Kartika Dwi Ahmawati menyaksikan penyaluran BLT yang dilakukan oleh petugas dari Bank Jateng. Sejumlah perwakilan dari  pimpinan PT Djarum turut mendampinginya.

“Ini adalah tahap pertama, diberikan untuk bulan Juni-Juli yang dirapel dan diserahkan di bulan Agustus ini. Total yang diberikan untuk Kabupaten Kudus sekitar 70 ribuan yang bersumber dari Dana Desa, DBHCHT, dan Provinsi,” katanya.

Pihaknya menargetkan penyaluran BLT untuk buruh rokok yang diserahkan secara bertahap, keseluruhan akan selesai pada akhir tahun ini.

“Secara keseluruhan selesainya Desember tahun ini, untuk tahap satu mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan ini,” ungkapnya.

Dengan adanya bantuan ini, Hartopo berharap dapat membantu meringankan kebutuhan rumah tangga buruh rokok dan keluarganya.

“Semoga dapat membantu meringankan kebutuhan rumah tangga yang dulunya masih kekurangan, semoga dengan bantuan ini dapat mengcover atau menutup kekurangan tersebut. Gunakan dengan bijak,” harapnya.

Hartopo menjelaskan bahwa penerima BLT dari dana cukai ini khusus untuk buruh rokok dan keluarganya. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215 tentang peruntukan DBHCHT.

Dalam PMK tersebut, alokasi DBHCHT bisa dimanfaatkan untuk program kesejahteraan sosial seperti pembagian BLT bagi buruh rokok. “Bantuan ini khusus untuk buruh rokok dan keluarganya, untuk masyarakat selain buruh rokok bisa mendapatkan bantuan seperti PKH dan lainnya,” tandasnya.

Selain BLT, alokasi DBHCHT juga bisa dialokasikan untuk membayar kepesertaan JKIN-KIS bagi warga tak mampu. Sehingga pensiunan buruh rokok yang tidak dapat melanjutkan keikutsertaanya dalam JKN-KIS karena termasuk keluarga tidak mampu, Pemkab Kudus akan membantu mengcovernya.

“Insya Allah, akan kami alokasikan anggaran itu. Sudah kami informasikan melalui sosialisasi cukai juga, ketika ada peserta BPJS Kesehatan secara mandiri atau yang asalnya dibackup perusahaan tapi sudah pensiun dan tidak mampu meneruskan, lapor Kades atau Dinsos. Setelah berhasil terverifikasi maka akan kami cover BPJS-nya,” jelasnya.

“Untuk masyarakat, sementara ini kita sediakan Jamkesda, bagi yang sakit dan perlu perawatan di rumah sakit tapi tidak punya BPJS, akan kita cover dengan biaya gratis,” imbuhnya.

Siti Maesaroh, salah satu buruh rokok PT. Djarum asal Desa Menawan yang telah bekerja selama 15 tahun mengaku sangat bersyukur atas diberikanya BLT tersebut.

“Alhamdulillah bahagia sekali dapat bantuan ini, sangat membantu untuk meringankan kebutuhan keluarga saya,” katanya.

Dirinya mengaku akan mempergunakan bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

“Bantuan ini akan saya pergunakan untuk membeli bahan pokok, membeli kebutuhan sekolah anak-anak, dan kebutuhan rumah tangga lainya,” ucapnya.

Ungkapan syukurnya juga diutarakan dengan ucapan terimakasih pada Pemerintah Daerah yang berupaya mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

“Semoga dengan adanya BLT ini dapat meringankan beban buruh rokok seperti saya. Terimakasih untuk pemerintah, pada Pak Bupati Hartopo, dan pihak terkait yang telah mengupayakan kesejahteraan dan memperhatikan kondisi rakyat kecil seperti kami,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pantau Pembagian BLT DBHCHT, Bupati: Semoga Membantu Ekonomi Buruh Rokok appeared first on SuaraBaru.id.

Pencairan THR buruh dan karyawan PT Djarum tersebut dilakukan secara serentak di empat kabupaten.Yakni Kudus, Pati, Rembang, dan Jepara, mulai Kamis (29/4).

Public Affair Manajer PT Djarum Kudus Rachma Muchtar menjelaskan, alasan dana THR dibagikan lebih awal adalah agar para karyawan dan buruh rokok bisa segera menikmati uang THR nya. Sehingga bisa turut meringankan kebutuhan menjelang lebaran tahun ini.

“Tentu alasan utamanya supaya mereka bisa segera menikmati THR nya,” ucap dia, Kamis pagi.

Pencairannya sendiri, lanjut dia, diberikan dengan dua sistem. Yakni cash dan transfer. Hal tersebut dilakukan untuk alasan keamanan dan pemanfaatan kemajuan teknologi.

“Karena mereka sudah memiliki rekening bank, maka separuhnya kami beri cash dan separuhnya kami transfer hari ini juga,”sambung Muchtar.

Sementara untuk nominal THR yang diterima buruh, pada tahun ini mengalami peningkatan karena disesuaikan dengan Upah Minimun Regional (UMR).

Lebih rinci, Muchtar menjelaskan, pada tahun 2020 lalu, jumlah THR yang dibayarkan untuk 6.744 karyawan harian adalah sebesar Rp 15.954.512.650,-. Sementara untuk tahun ini, dibayarkan sebesar Rp 16.250.207.700,- untuk 6.892 karyawan harian.

Sementara untuk karyawan borong, pada tahun 2020 dibayarkan sebesar Rp 81.011.909.100,- untuk 41.344 orang. Kemudian pada tahun 2021, dibayarkan sebanyak Rp 89.907.050.000 untuk 44.559 orang buruh borong.

“Dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini yang pembayarannya paling awal, yakni H-13 lebaran,” tandasnya.

Sri Kartini, salah seorang buruh rokok dari PT Djarum mengaku senang bisa mendapatkan THR lebih awal. Uang THR tersebut, lanjut dia, akan digunakan untuk kebutuhan keluarga saat lebaran.

“Saya memang menantikan pembayaran THR ini, ya untuk kirim uang ke orang tua karena tahun ini tak bisa mudik,” kata dia.

Karyawan lainnya, Supatmi juga mengaku senang karena bisa menerima uang THR lebih awal.Uang tersebut akan ia gunakan untuk membeli kebutuhan lebaran dan mencukupi kebutuhan di sisa bulan puasa tahun ini.

“Saya dapat sekitar Rp 2.291.000, lumayan untuk kebutuhan puasa dan lebaran nanti,” tandasnya.

Tm-Ab

The post Puluhan Ribu Buruh Rokok di Kudus Nikmati Pencairan THR appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pasal 3 ayat 3 PMK tersebut, dijelaskan proporsi penggunaan DBH CHT diamanatkan sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan.

Untuk bidang kesejahteraan masyarakat, dalam pasal 5 ayat 3 dikatakan penggunaan DBH CHT untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya bisa diwujudkan melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau/atau buruh rokok.

Bahkan, alokasi BLT  untuk buruh tani tembakau/atau buruh rokok tersebut diberikan porsi yang cukup besar. Dari 50 persen bidang kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan bisa dialokasikan sebesar 35 persen.

“Pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada  buruh tani tembakau/atau buruh rokok paling kurang mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan,”jelas PMK tersebut.

Sementara, untuk bidang penegakan hukum yang mendapatkan alokasi 25 persen, kegiatan yang diperbolehkan diantaranya pembinaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau, sosialisasi ketentuan tentang cukai, hingga penyampaian informasi tentang ketentuan cukai di media cetak, elektronik dan media dalam jaringan.

Penegakan hukum tersebut juga bisa diwujudkan dalam bentuk pendanaan kegiatan pemberantasan cukai ilegal yang dilakukan untuk mendukung instansi terkait seperti Bea Cukai.

Baca Juga:

Ratusan Miliar DBH CHT Kudus Terancam Tak Bisa Digunakan

Pedagang Pasar Kliwon Keberatan Jateng di Rumah Saja

Sedangkan untuk bidang kesehatan, dari 25 persen alokasinya   bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan baik promotif, prefentif maupun kuratif, penyediaan sarpras kesehatan hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Kepala Bappeda Kabupaten Kudus,Jatmiko mengatakan turunnya PMK 206/2020 ini memang menjadikan persoalan tersendiri bagi Kudus. Pasalnya, ketentuan tersebut diterbitkan saat APBD Kudus 2021 sudah disahkan.

Akibatnya, banyak kegiatan yang dibiayai DBH CHT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PMK 206/2020 tersebut. Salah satunya adalah digunakannya DBH CHT untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

“Kami masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyesuaian PMK tersebut dengan kondisi di Kudus. Sebab, APBD 2021 sudah disahkan sebelum PMK tersebut terbit. Jika PMK tersebut dipaksakan, banyak anggaran DBH CHT Kudus yang tak bisa terpakai,”ujarnya.

Sementara, disinggung mengenai adanya BLT bagi buruh rokok, Jatmiko mengatakan kalau hal tersebut memang sesuai amanat PMK. Hanya saja, realisasinya tentu akan menunggu konsultasi lebih lanjut.

Alokasi DBH CHT Kudus tahun 2021 mencapai Rp 155 miliar. Sementara, Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 48 miliar sehingga total DBH CHT Kudus tahun ini sebesar Rp 203 miliar

Tm-Ab

The post PMK 206/2020, Buruh Rokok Bisa Nikmati  BLT dari DBH CHT appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami jelas tidak bisa menolak kenaikan tarif cukai rokok. Sebagai perusahaan rokok golongan kecil hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan Pemerintah Pusat, mengingat kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa dan sering terjadi,” kata pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno, Minggu (13/12).

Agar bisa tetap berproduksi dan laku di pasaran, dia berharap, ada perimbangan dalam menindak peredaran rokok ilegal agar bisa bersaing secara adil di pasaran. Ketika pemberantasan masif, pemasok rokok ilegal di kawasan tertentu jadi berkurang sehingga rokok legal bisa menjadi alternatif konsumen yang sebelumnya mengonsumsi rokok ilegal.

Ia mencatat rokok ilegal banyak ditemukan di wilayah pemasarannya di luar pulau jawa dengan harga jual lebih murah, yakni Rp10.000 dengan isi 20 batang, sedangkan rokok hasil produksinya dijual Rp7.000 per bungkus dengan isi 12 batang.

Informasinya, kata dia, kenaikan tarif cukai rokok hanya berlaku untuk rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM), sedangkan sigaret kretek tangan (SKT) kabarnya tidak naik.

Jika informasi tersebut benar, maka usahanya baru bisa merasakan dampak kenaikan rokok pada tahun 2021 ketika izin pendaftaran untuk merek baru rokok jenis SKM sudah keluar dan dipasarkan.

Sejak berubahnya status Lingkungan Industri Kecil Hasil Tembakau (LIK IHT) menjadi Kawasan Industri Kecil Hasil Tembakau (KIHT), pabrik rokok golongan III yang biasanya memproduksi rokok SKT sudah bisa memproduksi rokok SKM karena KIHT dilengkapi mesin pembuat rokok.

PR Rajan Nabadi juga sudah mengajukan izin produksi rokok SKM dan akan dipasarkan pada awal 2021 karena rencananya pesan pita cukai sebanyak satu rim.

Harga jual ecerah rokok yang baru diproduksi tersebut, diperkirakan mencapai Rp13.000 per bungkus atau lebih tinggi dari perkiraan awal hanya Rp12.000 per bungkus dengan isi 12 batang rokok.

“Sepanjang di pasaran tidak ada produk rokok ilegal, produk kami siap bersaing dengan merek rokok lain,” ujarnya.

Pemilik PR Kembang Arum Kudus Peter Muhammad Farouk mengakui untuk rokok SKT golongan III informasinya tidak naik karena yang naik untuk rokok jenis SKM golongan I dan II.

“Saya sendiri sudah tidak memproduksi rokok SKM karena sulit bersaing di pasaran sehingga sejak tahun 2013 sudah tidak produksi. Saat ini hanya produksi SKT. Mudah-mudahan tarifnya nanti tidak ada kenaikan karena padat karya dengan melibatkan banyak pekerja,” ujarnya.

Hal terpenting, kata dia, penindakan terhadap rokok ilegal dimaksimalkan, agar pemasok rokok ilegal di kawasan tertentu menjadi berkurang sehingga produsen rokok legal bisa menjadi alternatif konsumen yang sebelumnya mengonsumsi rokok ilegal.

Ant-Tm

The post Tarif Cukai Bakal Naik, Ini Tanggapan Pengusaha Rokok Kecil di Kudus appeared first on SuaraBaru.id.