Langkah preventif ini menjadi prioritas utama Disnakkan Grobogan untuk memastikan kondisi kesehatan ternak tetap prima, terutama dalam menyongsong momentum hari raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui instansi terkait telah mengalokasikan stok sebanyak 40.000 dosis vaksin demi memproteksi hewan ternak dari ancaman PMK.

BACA JUGA : Rakernis Humas Polri, Polda Jateng Raih Tiga Penghargaan Nasional

Upaya masif yang dilakukan Disnakkan Grobogan ini menyasar berbagai jenis ternak mulai dari sapi, kerbau, kambing, hingga domba milik warga di seluruh pelosok daerah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Disnakkan Grobogan, Andreas Iwan Suseno, menegaskan bahwa tim di lapangan bekerja secara simultan untuk menjangkau titik-titik peternakan.

Menurut Andreas, agenda vaksinasi ini sebenarnya telah bergulir secara rutin dan konsisten sejak masa pasca-Lebaran Idul Fitri lalu. Petugas lapangan terus menyisir kantong-kantong peternak guna memastikan imunitas kelompok pada hewan kurban segera terbentuk.

“Jadi vaksinasi ini sudah kita laksanakan setelah Lebaran ini, bukan hanya menjelang Idul Adha saja, tetapi selama tahun 2026 dan target kami 40 ribu dosis,” jelas Andreas pada Jumat, 17 April 2026.

Data terbaru dari Disnakkan Kabupaten Grobogan mencatatkan progres yang cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Hingga Rabu malam, 15 April 2026, tim medis telah berhasil menyuntikkan hampir seribu dosis vaksin kepada hewan ternak milik peternak di Kabupaten Grobogan.

“Per Rabu 15 April 2026 malam, sudah hampir seribu dosis diberikan kepada penerima manfaat yakni hewan ternak yang ada di Kabupaten Grobogan,” ungkap Andreas merinci capaian tersebut.

BACA JUGA : Alasan Sidang Pembacaan Tuntutan kepada 3 Eks Bankir pada Perkara Kredit Sritex Ditunda

Pihak Disnakkan menekankan bahwa seluruh rangkaian pemberian vaksin ini merupakan program pemerintah yang tidak membebani biaya apapun kepada para peternak.

Masyarakat bisa mendapatkan akses ini dengan mudah melalui koordinasi perangkat desa setempat.

“Ini gratis ya (vaksin), surat sudah kami kirimkan ke Kecamatan dan Desa. Petugas Puskeswan koordinasi dengan pihak desa dan/atau Kelompok Tani Ternak untuk pelaksanaan vaksinasi. Selain itu juga permintaan peternak dan pedagang juga kami layani,” tambah Andreas.

Guna menyukseskan program ini, petugas pelayanan dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) proaktif mendatangi langsung lokasi kandang milik warga. Sistem jemput bola ini sengaja diterapkan untuk memudahkan para pemilik ternak.

“Sekali lagi saya tegaskan, vaksinasi PMK ini gratis, untuk semua ternak, baik sapi, kambing, domba dan kerbau. Jumlahnya tidak dibatasi,” ujar Andreas dengan nada tegas.

Meski demikian, Andreas memberikan catatan bahwa tidak semua hewan bisa langsung menerima suntikan vaksin saat petugas datang.

Ada prosedur pemeriksaan kesehatan ketat yang harus dilalui setiap ekor ternak sebelum jarum suntik menembus kulit mereka.

“Tapi syaratnya harus dengan pemeriksaan lebih dulu, apakah layak vaksin atau tidak. Untuk ternak bunting atau sakit memang tidak bisa divaksin,” imbuh Andreas menjelaskan protokol medisnya.

Belum Ada Temuan

Selain fokus pada vaksinasi, Disnakkan Grobogan juga mengintensifkan program pemeriksaan kesehatan keliling yang dikenal dengan istilah Healing. Program ini menyasar pasar-pasar hewan dan peternakan skala besar di wilayah tersebut.

Sejauh ini, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kabar baik bagi para calon pembeli hewan kurban. Petugas belum menemukan adanya indikasi penyakit menular yang membahayakan populasi ternak di Grobogan.

“Sampai saat ini belum ada temuan penyakit pada hewan-hewan ternak. Kemudian, untuk daging dan produk tidak layak konsumsi, kami ada program sendiri di Kesmavet,” papar Andreas lebih lanjut.

Disnakkan Grobogan juga tidak bekerja sendirian dalam menjaga rantai pangan asal hewan agar tetap aman dikonsumsi. Jalinan kolaborasi erat dengan lintas sektoral dilaksanakan guna pengawasan ketat terhadap peredaran produk hewan.

Kolaborasi ditunjukkan bersama Laboratorium Veteriner Pati dan Distanak Provinsi Jawa Tengah dalam proses pengambilan sampel pangan. Sinergi ini bertujuan untuk mendeteksi dini kemungkinan adanya kontaminasi atau penyakit tersembunyi.

“Kita juga melaksanaakan Operasi Yustisi daging sebelum Lebaran,” ungkap Andreas.

BACA JUGA : MAN 1 Wonosobo Raih Peringkat 3 IKPA pada KPPN Award 2025

Semakin dekat dengan hari raya kurban, intensitas sosialisasi kepada masyarakat pun kian ditingkatkan. Disnakkan ingin memastikan para peternak dan penjual memahami betul standar kesehatan hewan yang layak jual.

Edukasi mengenai ciri-ciri hewan sehat menjadi materi utama yang disampaikan petugas saat bertemu warga. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam kecemasan, tetapi tetap waspada terhadap kesehatan hewan.

“Sosialisasi kesehatan hewan dan penyakit hewan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan vaksinasi maupun pengobatan, serta persiapan pelaksanaan pemeriksaan hewan qurban,” pungkas Andreas.

TYA WIDYA

The post Buruan! Disnakkan Grobogan Layani Vaksinasi PMK Gratis untuk Hewan Ternak, Targetkan 40 Ribu Dosis appeared first on SuaraBaru.id.

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan bersama Badan Pusat Statistik dan BPJS Kesehatan memperkuat sinergi untuk memastikan kejelasan status mereka melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data.

Penentuan nasib puluhan ribu PBI JK tersebut dilakukan melalui pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BACA JUGA : 36 Juta Pemudik Akan Melewati Wilayah Jawa Tengah

Proses ini menjadi landasan penting bagi Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, dan BPJS Kesehatan dalam menetapkan kelayakan warga Grobogan sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan secara objektif dan terukur.

Puluhan ribu data peserta yang sebelumnya dinonaktifkan kini masuk dalam tahapan pemutakhiran dan verifikasi ulang. Pemerintah daerah memastikan seluruh proses berjalan transparan serta berbasis kondisi riil masyarakat.

Pemutakhiran DTSEN mulai dilakukan bulan ini dan dijadwalkan berlangsung selama dua bulan ke depan. Tim pendata turun langsung ke lapangan untuk memperbarui informasi sosial ekonomi warga secara menyeluruh.

Hasil pembaruan data tersebut akan menentukan peringkat kesejahteraan atau desil masyarakat. Pemerintah menggunakan klasifikasi ini untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial, termasuk PBI Jaminan Kesehatan.

Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, menegaskan pentingnya akurasi data dalam kebijakan sosial. Dimana, data benar-benar mencerminkan kondisi riil.

“Data harus benar-benar mencerminkan kondisi riil. Konsekuensinya besar karena menyangkut status penerima bansos dan jaminan kesehatan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa DTSEN bukan sekadar pembaruan administrasi. Pemerintah menjadikan basis data tersebut sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

BACA JUGA : Sonaf Maslete, Istana Kerajaan Simbol Budaya dan Jejak Sejarah Warga Timor Tengah Utara

Dalam proses pemutakhiran, petugas memverifikasi 39 variabel. Rinciannya meliputi 26 variabel keluarga dan 13 variabel individu yang dinilai berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan.

Variabel keluarga mencakup identitas wilayah, jumlah anggota rumah tangga, kondisi tempat tinggal, akses air bersih, sanitasi, sumber penerangan, bahan bakar memasak, hingga kepemilikan aset seperti kendaraan dan lahan.

Sementara itu, variabel individu meliputi status perkawinan, pendidikan terakhir, pekerjaan, kepemilikan usaha, kondisi disabilitas, hingga penyakit kronis yang diderita.

Seluruh indikator tersebut menjadi dasar penentuan posisi desil, mulai dari Desil 1 yang merepresentasikan kelompok sangat miskin hingga Desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera.

Perubahan posisi desil dapat terjadi apabila ditemukan indikator kesejahteraan yang meningkat. Kepemilikan kredit, cicilan kendaraan, tabungan di atas Rp15 juta, pendapatan melebihi UMK, rumah permanen, hingga daya listrik tinggi menjadi sejumlah faktor yang diperhitungkan.

Pergeseran desil tersebut berdampak langsung terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, pemerintah menuntut ketelitian dan kejujuran dalam proses pendataan.

BACA JUGA : Ungkap 31 Kasus Petasan, Polda Jateng Amankan 36 Pelaku Selama Operasi Pekat Candi 2026 Berlangsung

BPS menargetkan pembaruan data berlangsung akurat guna meminimalkan inclusion error maupun exclusion error. Petugas juga mengimbau masyarakat agar terbuka saat memberikan informasi demi ketepatan hasil akhir.

Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Grobogan, Wisnu Sukardi, menjelaskan bahwa 58.010 peserta PBI JK yang sebelumnya dinonaktifkan kini masuk dalam daftar verifikasi dan berpotensi direaktivasi.

Ia menyebut percepatan reaktivasi melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator desa. Pemerintah memprioritaskan desa dengan jumlah peserta nonaktif terbanyak untuk mempercepat proses tersebut.

Petugas desa membantu proses reaktivasi melalui fitur pendataan yang tersedia. TKSK juga memfasilitasi pengajuan reaktivasi melalui aplikasi Sinergi agar pelayanan semakin efektif.

Meskipun sistem sempat mengalami kendala teknis, pihak terkait optimistis layanan segera kembali optimal. “Peserta yang memang memenuhi kriteria setelah dimutakhirkan melalui DTSEN akan segera direaktivasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Indri Agus Velawati, menegaskan bahwa sinergi antara Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik menjadi kunci penentuan nasib Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Indri memastikan seluruh proses berjalan kolaboratif demi melindungi hak masyarakat Grobogan. Melalui pemutakhiran DTSEN dan verifikasi berlapis, pihaknya menegaskan, Dinas Sosial bersama BPJS Kesehatan dan Badan Pusat Statistik berkomitmen menjaga akurasi data PBI JK.

“Ini bentuk kerja sama agar pelayanan percepatan reaktivasi PBI JK berjalan optimal. Warga bisa mengurus melalui desa, sehingga aksesnya lebih dekat dan cepat,” ujarnya.

Ke depan, Indri berharap tidak ada warga miskin di Grobogan yang kehilangan hak layanan kesehatan akibat persoalan administrasi.

TYA WIDYA

The post Reaktivasi 58.010 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Dinsos Grobogan Bersinergi Bersama BPS dan BPJS Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.