Selain memastikan penerima sudah sesuai dengan data yang ada, bupati perempuan pertama di Kabupaten berslogan Makmur itu juga mengedukasi masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan (Prokes). Sebab, hingga saat ini pandemi covid-19 masih terjadi.

“Jadi, selain proses penyalurannya, saya ingin tahu bagaimana penerapan prokes masyarakat. Ini penting karena untuk memutus rantai penularan virus,” ujar Bupati di sela-sela sidak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengimbau masyarakat yang punya saudara atau keluarga yang merantau untuk tidak pulang dulu untuk menghindari penyebaran corona. Karena, yang didatangi di kampung biasanya sudah tua sehingga rentan terkena virus corona.

“Kalau kangen bisa video call dulu, intinya jangan pulang ke kampung agar angka corona bisa ditekan dan bisa segera selesai di Sukoharjo. Kalau corona selesai maka ekonomi bisa bangkit dan pulih kembali. Apalagi sudah muncul klaster pemudik di Nguter,” tambah Bupati.

Terkait dengan bantuan BPNT tahap 2 sendiri, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 34.334. Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Suparmin mengatakan, penyaluran BPNT dilakukan di 98 e-warong yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah e-warong yang menyalurkan sudah bertambah dari sebelumnya 88 menjadi 98.
Sesuai data, 33.334 KPM penerima tersebar di 12 kecamatan. Rinciannya, untuk Kecamatan Baki 4.011 KPM, Bendosari 3.710 KPM, Bulu 2.993 KPM, Gatak 3.291 KPM, Grogol 5.998 KPM, Kartasura 4.096 KPM, Mojolaban 5.784 KPM, Nguter 3.759 KPM, Polokarto 5.872 KPM< Sukoharjo 4.782 KPM, Tawangsari 5.334 KPM, dan Kecamatan Weru 4.704 KPM.
WIB

The post Lagi, Bupati Sukoharjo Blusukan Pantau Penyaluran Bantuan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin pada Dinas Sosial P3AP2KB , Agung Eko Raharjo mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu e-Warung itu terkait penyediaan barang yang diberikan kepada KPM.

“Seperti buah jeruk yang diganti dengan sabun cuci atau daging ayam diganti dengan sosis. Hal itu tidak diperbolehkan,”kata Agung, Jumat (15/1).

Menurut Agung,  penindakan tersebut bermula atas adanya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan di salah satu e-Warung. Mendapat laporan tersebut, petugas dari Dinas Sosial P3AP2KB langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

Setelah mendapatkan bukti-bukti, dinas akhirnya mengundang pihak BNI 46, pemilik e-Warung bersangkutan serta KPM sebagai pelapor.  Dari hasil pertemuan tersebut, BNI-46 akhirnya memberikan sanksi dengan menindak e-Warung nakal tersebut.

“Yang memberikan sanksi adalah BNI-46, sebab kami hanya memfasilitasi saja Dan diawal tahun 2021 ini, e-Warung bersangkutan sudah ditutup,”tandasnya.

Dengan adanya penutupan satu e-Warung tersebut, kini total e-Warung di Kudus tinggal sebanyak 147 unit dari jumlah semula 148 unit.

Sementara, disinggung upaya antisipasi agar kasus tersebut tidak terulang, kata Agung, pihaknya mempersilahkan KPM  memilih e-Warung yang dianggap memiliki pelayanan yang baik.

Karena pada dasarnya lanjut Agung, KPM berhak memilih e-Warung yang diinginkannya. Dan e-Warung tidak bisa memaksa KPM untuk berbelanja ditempatnya.

Agung juga menjelaskan, e-Warung juga tak bisa seenaknya mencoret KPM yang berbelanja di tempatnya. Sebab, yang berhak mencoret KPM adalah dari Kementerian Sosial dan bukan e-Warong.

“Bahkan dinas juga tidak memiliki wewenang untuk mencoret KPM. Untuk itu KPM tidak usah khawatir bila ingin berbelanja di e-Warung lainnya,”tukasnya.

Data yang ada, Pada tahun 2021 kuota penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) regular sebanyak 30.649 ditambah untuk Covid-19 lanjutan dengan kuota 19.166. Sehingga total penerima BPNT sebanyak 49.815.

Tm-Ab

The post Terbukti Rugikan KPM, e-Warung Nakal Terkena Sanksi appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Edy, penempelan stiker tanda penerima PKH dan BPNT ini merupakan instruksi Bupati Grobogan. Rencananya, pelaksanaan penempelan stiker tersebut diterapkan pada bulan Februari mendatang.

“Ini merupakan instruksi Bupati. Rencananya pemasangan stiker akan kami laksanakan bulan Februari tahun ini,” ungkap Edy.

Pihaknya menambahkan, lokasi pemasangan stiker dilaksanakan di ibukota kecamatan. Setelah uji tersebut berhasil, selanjutnya akan dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

“Jumlah KPM yang akan dipasangi stiker nanti ada 142 ribu,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, penempelan stiker tersebut dapat mengedukasi warga. Dimana, dalam stiker tersebut ada pesan keadilan yang hendak disampaikannya. Apabila ada warga yang malu rumahnya ditempeli stiker, kemudian melakukan pengunduran diri, maka bantuannya bisa dialihkan kepada warga lain yang berhak.

“Masih ada kesempatan bagi warga yang tergolong ekonomi mampu dapat mengundurkan diri sebelum rumah mereka dipasang stiker penanda rumah tangga miskin atau keluarga prasejahtera. Untuk penggantian KPM yang mengundurkan diri tidak serta merta digantikan begitu saja. Ada prosesnya, yaitu KPM harus masuk damal DTKS,” tambah Edy.

Setelah terproses dalam DTKS, lanjutnya, maka akan diusulkan pendamping melalui TKSK ke Dinsos, yang kemudian diteruskan ke pusat.

“Yang akan menentukan nanti pusat sesuai dengan kuota,” pungkasnya.

Hana Eswe.

The post Di Grobogan, Rumah Penerima PKH dan BPNT Akan Dipasangi Stiker appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut seperti yang dikatakannya saat melakukan kunjungan lapangan menyaksikan langsung penyaluran BST di dua kantor pos kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Jumat (20/11/2020) siang.

Tercatat dari data yang ada, Kemensos RI hingga kini telah menyalurkan BST di Provinsi Jawa Tengah kepada sebanyak 1.412.938  KPM yang tersebar di 35 Kabupaten/kota.

Untuk di Kabupaten Pemalang sendiri, tercatat 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp 11.685.600.000/bulan. Sedangkan BST di Kabupaten Purbalingga terdaftar sebanyak 30.603 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai total Rp 9.180.900.000.

Adapun untuk pelaksanaan BST disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sementara untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Program Sembako dilakukan oleh Himbara.

“Dengan adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, penyaluran BST dan Program Sembako/BPNT berjalan baik dan lancar. Semoga bantuan ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan KPM,” kata Mensos Juliari.

Tak lupa Mensos menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direksi PT Pos, Bank-bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program.

Dari data yang dicatat Kemensos, Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Tengah, menjangkau 3.431.209 KPM tersebar di 35 kabupaten/kota

Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan  dengan nulis bantuan Rp 34.336.800.000/bulan.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 110.241 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai Rp 22.048.200.000.

Tahun di 2021, program BST masih dilanjutkan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kepada 10 juta KPM pada 34 provinsi dilaksanakan selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2021 dengan anggaran total Rp 12 triliun.

Demikian juga untuk Program Sembako/BPNT untuk 18,5 jt KPM dengan anggaran total Rp 45,12 triliun.

The post Mensos Juliari : Penyaluran BST dan BPNT di Jateng Merata di 35 Kabupaten Kota appeared first on SuaraBaru.id.

Sejumlah bantuan sosial terus disalurkan, begitupun untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diberikan kepada warga masyarakat terus digulirkan Kemensos dan terus berjalan hingga kini.

Hal tersebut seperti yang terungkap saat Menteri Sosial Juliari P. Batubara melakukan dialog melalui sarana panggilan video jarak jauh kepada puluhan Pendamping KPM PKH yang ada di Depok, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Dialog jarak jauh yang dilakukan di Kantor Kementerian Sosial ini berlangsung dengan lancar dan penuh canda tawa, dan rencananya Mensos juga akan datang ke Depok dimana dalam hal ini Mensos Juliari mendapatkan info bahwa di Depok terdapat 85 Pendamping KPM PKH.

Dalam kesempatan tersebut Mensos Juliari berpesan kepada pendamping KPM PKH agar masyarakat yang belum mendapatkan BPNT bisa mendapatkannya di bulan depan, dan untuk tahun depan bagi seluruh KPM PKH yang ada agar bisa diberikan BPNT.

“Jadi KPM PKH yang selama ini tidak dapat untuk bulan Desember akan diusahakan dan sekaligus cair untuk 4 bulan, sehingga yang masuk ke rekening sebesar Rp800.000, dan tidak hanya bulan Desember saja tetapi juga sampai tahun depan,” kata Mensos Juliari.

Mensos Juliari pun berpesan agar KPM yang sudah lama bahkan yang sudah sampai 10 tahun untuk diganti dengan keluarga yang baru yang layak untuk mendapatkan bantuan karena agar yang lain bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan PKH.

Adapun di wilayah Depok saat ini ada 3.200 KPM dan sudah mendapatkan bantuan sosial sampai bulan ini. Hal tersebut sesuai dengan data yang dimiliki oleh Koordinator Pendamping KPM PKH Kota Depok.

The post Bantuan Kementerian Sosial Terus Bergulir, Begini Pesan Mensos ke Pendamping KPM appeared first on SuaraBaru.id.