Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Kesadaran dan Budaya Hukum sebagai Fondasi Pembangunan Hukum Nasional.”

Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum (Kapusbudbankum) BPHN, Konstantinus Kristomo yang menegaskan pentingnya transformasi akses terhadap keadilan yang menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan implementasi dari amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan menjadi jembatan menuju akses keadilan yang cepat, mudah dijangkau, dan tanpa biaya. Pendekatan ini mengusung prinsip people-centered justice atau keadilan yang berpusat pada masyarakat.

“Tujuan utama Posbankum Desa adalah memperluas akses keadilan secara merata, membangun budaya hukum, serta mendorong penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa secara mandiri, bijak, dan damai,” ujar Konstantinus.

Ia juga menyoroti peran strategis Kepala Desa atau Lurah sebagai juru damai (non-litigation peacemaker). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan masyarakat guna menjaga harmoni sosial di tingkat akar rumput. Melalui pendekatan musyawarah dan kearifan lokal, Kepala Desa diharapkan mampu menjadi mediator agar konflik tidak berkembang menjadi perkara hukum yang lebih kompleks.

Layanan Posbankum desa mencakup empat pilar utama, yakni konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta rujukan kepada advokat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara BPHN dan Kantor Wilayah dalam pembinaan paralegal serta penguatan peran seluruh unsur di desa, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai penggerak kesadaran hukum masyarakat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Community of Practice BPHN Penguatan Posbankum Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Kehadiran Kakanwil dan rombongan disambut Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana yang didampingi Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati dan Plt. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan.

“Audiensi dan koordinasi ini untuk membahas peresmian dan pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Jawa Tengah tahun 2024,” ujar Tejo.

Kakanwil mengatakan jika saat ini terdapat 8.563 desa/kelurahan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun baru 221 desa/kelurahan yang diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum. “Oleh karena itu, percepatan pembinaan desa sadar hukum menjadi sangat penting,” tegasnya.

Tejo meminta arahan lebih lanjut kepada Kepala BPHN terkait agenda peresmian 109 desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Tengah.

Kepala BPHN menyebut, dengan adanya perubahan situasi dan kondisi di lingkungan pemerintah maupun organisasi baru-baru ini, tentunya sedikit banyak berdampak dalam kegiatan instansi ke depannya. Ia menyarankan agar agenda peresmian desa/kelurahan sadar hukum digelar menjelang akhir triwulan IV tahun ini.

“Selama menunggu jadwal peresmian, segera lakukan persiapan, koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Daerah, dan mitigasi risiko atau kendala yang akan terjadi,” jelasnya.

Dengan koordinasi yang baik dan langkah-langkah strategis yang telah dirancang, diharapkan program-program hukum di wilayah Jawa Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Ning S

The post Koordinasi Kemenkumham Jateng dan BPHN: Percepatan Peresmian 109 Desa-Kelurahan Sadar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam FGD membahas tentang analisa dan evaluasi terhadap hukum industri kreatif. Kakanwil Tejo Harwanto melalui Kadiv Administrasi, Anton Edward Wardhana membuka kegiatan yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jateng, Akademisi, stakeholder terkait dan para pelaku industri kreatif.

Anton mengatakan, FGD ini diselenggarakan untuk menyaring data dan permasalahan hukum terkait industri kreatif di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, sehingga bisa menelurkan masukan yang komprehensif, guna menjadi rujukan dalam penataan regulasi.

“Kami menyambut baik pelaksanaan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum ini di Semarang, semoga dapat memberikan gambaran dan informasi secara menyeluruh berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Industri Kreatif, baik di Semarang secara khusus maupun Provinsi Jawa Tengah secara umum,” katanya.

Ia menjelaskan, Jateng sebagai Provinsi yang dinilai berhasil mengembangkan ekonomi kreatif memiliki peluang industri yang menarik di sektor kuliner, fashion, dan kriya. Bahkan kontribusi terhadap pendapatan daerah cukup tinggi, yakni pada sektor kuliner 69,8%, diikuti sektor fashion 16,96%, dan kriya 8,71%.

Sementara Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Nur Ichwan menyebut, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak ekonomi bangsa yang memiliki banyak sektor untuk mewujudkan visi Indonesia. Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif ini.

“Industri kreatif menjadi penggerak nilai ekonomi, produk yang dihasilkan menjadi produk berharga dan bernilai ekonomis tinggi. Komitmen (Pemerintah) dalam mengembangkan ekonomi kreatif dimanifeskan ke dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019,” kata mantan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Jateng itu.

Permasalahan terbesar yang dihadapi para pelaku industri kreatif saat ini adalah kurangnya akses pendanaan, serta perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI). Padahal, untuk mengembangkan sebuah industri kecil juga diperlukan modal yang tidak sedikit. Untuk itu diharapkan pemerintah bersama stakeholder terkait bisa memberikan perhatian terkait pendanaan bagi pelaku industri kreatif.

Sementara terkait Kekayaan Intelektual, masih banyak dari para pelaku kreatif yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan. Sebagian besar menyayangkan untuk mengeluarkan budget demi mendaftarkan merek mereka misalnya.

Jika ditarik dari untung ruginya, dengan mendaftar KI, para pelaku industri ini akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dari produk buatan mereka. Bahkan bisa melaporkan apabila ada yang menjiplak produk ciptaan mereka. Pemahaman ini yang perlu disosialisasikan kepada pelaku kreatif. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak yang ingin Indonesia maju melalui industri kreatif.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari dua orang narasumber yaitu Berty Diah Rahmana (pelaku industri kreatif dan ketua gerakan ekonomi kreatif nasional wilayah Jawa Tengah) dan Syanaz Nadya Winanto Putri (pelaku industri kreatif dan founder & owner rorokenes Indonesia).

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gandeng BPHN Gelar FGD Bahas Analisa Evaluasi Hukum Industri Kreatif appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang dilaksanakan serentak di 33 Kanwil seluruh Indonesia ini bertujuan menciptakan kesepahaman dan sebagai perwujudan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan obyektif.

Termasuk dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang telah menjadi salah satu RUU prioritas tahun 2022 ini.

Atas arahan Presiden RI, Joko Widodo, dan didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XX/2022, Pemerintah menyelenggarakan dialog publik untuk menjamin meaningful public participation dalam pembentukan RUU KUHP.

Selanjutnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan dialog publik RKUHP yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, aparat penegak hukum, praktisi organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin menyampaikan, untuk wilayah Jawa Tengah, kegiatan dilaksanakan di 3 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Pekalongan.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tersebut menghadirkan perwakilan masyarakat dari desa/kelurahan binaan sadar hukum. Dirinya berharap kegiatan ini bisa menjaring partisipasi masyarakat. Dia juga berharap informasi terkait RKUHP ini bisa disebarluaskan sampai ke kelompok masyarakat terkecil.

“Kita harus sanggup memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat,” ujar Yuspahruddin saat memberikan arahan bagi para penyuluh hukum, Rabu (28/9/2022).

“Agar masyarakat mengerti dan jelas akan realitas yang terjadi, dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari masing-masing golongan masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan yang melibatkan fungsional penyuluh hukum pada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini, selain mengangkat 14 isu krusial yang ada dalam RKUHP, juga memperkenalkan “Partisipasiku” sebuah ruang dialog online yang dibentuk oleh BPHN untuk menampung segala bentuk masukan masyarakat mengenai RKUHP.

Apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi dan isu terkini terkait RKUHP, dapat mengakses melalui laman http://partisipasiku.bphn.go.id/.

Ning Suparningsih

The post Buka Ruang Partisipasi Masyarakat, Kanwil Jateng Gelar Dialog Publik RKUHP appeared first on SuaraBaru.id.