Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan, khususnya di tengah kondisi fiskal sebagian pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mampu mengalokasikan pembiayaan honor bagi guru dan tenaga kependidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal.

Melalui kebijakan ini, satuan pendidikan diberikan relaksasi secara terbatas untuk menggunakan Dana BOSP dalam membiayai honor guru dan tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Relaksasi ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah transisi guna memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan tanpa gangguan. Pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban utama untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah yang membutuhkan relaksasi diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan pernyataan kondisi fiskal daerah, analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi, serta komitmen penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

Kemendikdasmen akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta tercapainya tujuan utama, yaitu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan relaksasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik di seluruh satuan pendidikan.

“Yang paling utama bagi kami adalah memastikan bahwa layanan pembelajaran bagi peserta didik tidak terganggu. Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal. Oleh karena itu, relaksasi penggunaan Dana BOSP ini diberikan sebagai langkah transisi agar sekolah tetap memiliki dukungan yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan yang berperan langsung dalam proses pendidikan,” ujar Menteri Mu’ti.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik di Indonesia, sekaligus mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penganggaran pendidikan secara berkelanjutan.

Ali Bustomi

The post Kemendikdasmen Berikan Relaksasi Penggunaan Dana BOSP untuk Gaji Guru Non ASN appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah saat melantik 231 Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Pendopo Amangkurat Kantor Pemda Kabupaten Tegal, Jumat (15/12/2023).

Umi menjelaskan kepala sekolah adalah pemegang diskresi BOS dan juga yang paling tahu soal kondisi kelayakan guru honorernya. Untuk itulah kenapa dana BOS ini, baik yang reguler maupun kinerja disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening sekolah.

“Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah tujuannya adalah memangkas birokrasi, meminimalisasi pungli oleh dinas, disamping sekolah juga bisa lebih cepat menerima dan menggunakannya untuk operasional sekolah,” ungkap Umi.

Lebih lanjut Umi mengingatkan kepala sekolah harus memahami betul aturan penggunaan dana BOS, terlebih di era digital society 5.0 di mana semua orang bisa mudah melaporkan indikasi kecurangan atau penyimpangan dana BOS. Masyarakat bahkan bisa menyampaikan laporannya melalui media sosial, whatsapp pribadinya, whatsapp Lapor Bupati ataupun aplikasi Android Lapor Bupati Tegal.

“Jadi yang seperti ini saya minta kepala sekolah harus profesional, disiplin membelanjakan dana BOS-nya sesuai ketentuan peruntukannya. Kalau ada yang memaksa membiayai sesuatu yang itu tidak ada jenis peruntukannya, laporkan ke saya,” tandasnya.

Kebijakan penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah tersebut juga dapat mengatasi persoalan kepala sekolah selama ini yang sering kali harus menarik pungutan kepada orangtua murid atau menggadaikan uang pribadinya karena pencairan dana BOS-nya tertunda. “Saya tidak ingin ada lagi keluhan dari orangtua siswa yang keberatan karena masih dipungut oleh pihak sekolah,” ungkap Umi.

Sementara pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial berperan melakukan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan menilai kinerja kepala sekolah dan guru, memastikan delapan standar nasional pendidikan terlaksana di lingkungan sekolah.

Di akhir sambutaanya, Umi berpesan agar amanat yang diberikannya bisa membawa manfaat baik dan hasil yang maksimal dalam upaya meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Fakihhurochim mengungkapkan pelantikan kali ini mencakup 204 orang kepala SD, 6 kepala SMP, 1 kepala sekolah TK, 18 orang pengawas SD dan 2 orang pengawas SMP. Total secara keseluruhan ada 231 orang.

Sutrisno

The post Bupati Tegal Ingatkan Tanggungjawab Kepala Sekolah Kelola Dana BOS appeared first on SuaraBaru.id.