Penindakan ini dilakukan karena bangunan tersebut berdiri tanpa izin resmi dan berada di lokasi rencana Tanaman Rutin 2026.

Perum Perhutani KPH Purwodadi memastikan bangunan tidak berizin di wilayah BKPH Linduk, Grobogan itu melanggar ketentuan penggunaan kawasan hutan.

BACA JUGA : Hubungan Seks di Bulan Ramadan, Ini Penjelasan Hukumnya yang Wajib Kamu Ketahui

Keberadaannya bahkan sempat diklaim sebagai “Punden Keris Nogo Sosro”, meski tidak tercatat sebagai situs resmi dan tidak memiliki dasar sejarah yang sah.

Persoalan ini bermula saat petugas menemukan bangunan semi permanen di atas lahan garapan pesanggem atas nama Sugiri. Karena Sugiri tengah sakit, pihak lain untuk sementara menggarap lahan tersebut dan kemudian mendirikan bangunan.

Pada awalnya, bangunan itu disebut sebagai tempat penampungan hasil panen. Namun, seiring waktu, muncul klaim bahwa bangunan tersebut merupakan punden. Klaim inilah yang memicu polemik dan menimbulkan keresahan warga sekitar.

Pemerintah desa setempat tidak pernah mencatat lokasi tersebut sebagai situs sejarah. Aparat desa juga tidak pernah mengeluarkan pengakuan resmi terkait keberadaan punden dimaksud.

BACA JUGA : Kapal Nelayan Pacitan Terbalik, ABK-nya Hilang Masih dalam Pencarian 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, setiap pemanfaatan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan wajib mengantongi izin dari pejabat berwenang.

Lantaran bangunan berdiri tanpa izin, Perhutani menempuh langkah penertiban sesuai prosedur. Sebelumnya, petugas telah memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada pihak terkait.

Petugas melaksanakan pembongkaran dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan menjaga situasi tetap kondusif.

Proses pembongkaran berlangsung tertib. Tidak terjadi gesekan maupun gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Wakil Administratur/KSKPH Purwodadi, Henry Kristiawan, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga aset negara dan memastikan fungsi kawasan hutan tetap terpelihara.

“Kami telah mengedepankan pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan untuk pembongkaran mandiri. Namun karena tidak dilaksanakan, maka penertiban dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Henry.

Henry menegaskan, kawasan ini masuk dalam rencana Tanaman Rutin tahun 2026 sehingga harus steril dari bangunan tidak berizin.

“Penegakan ini penting untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum,” tegas Henry.

Ia menambahkan, Perhutani mengutamakan pendekatan humanis dalam setiap penertiban. Namun, kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Desa Lebak, Kasman, menyatakan dukungan penuh atas langkah yang ditempuh Perhutani. Ia memastikan tidak ada dasar historis yang menguatkan klaim punden tersebut.

BACA JUGA : Mengenal ‘Mardi Pancalaku’ dalam Diri Kita: Spiritual Road Trip Menuju Ridha-Nya

“Kami menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan punden dan tidak pernah tercatat sebagai situs sejarah desa. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat, kami mendukung pembongkaran bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan hutan negara,” ujar Kasman.

Dukungan serupa datang dari unsur kepolisian. Aparat memastikan pengamanan berjalan secara profesional dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Bhabinkamtibmas Desa Lebak Polsek Grobogan, Brigadir Yulian Adhi S, menegaskan bahwa pihaknya melakukan pendampingan selama proses berlangsung.

BACA JUGA : Zainal Petir: Jaksa Tidak Bisa Membuktikan Dakwaan, Mohon Majelis Hakim Memutus Bebas Rachmad Gunadi

“Kami melakukan pendampingan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif. Alhamdulillah seluruh proses pembongkaran berlangsung tertib tanpa gangguan kamtibmas. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan mematuhi aturan yang berlaku,” jelas Brigadir Yulian.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah daerah Kabupaten Grobogan, aparat TNI-Polri, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur itu memperkuat sinergi dalam menjaga ketertiban kawasan hutan.

Perhutani menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan hutan agar tidak terjadi pelanggaran serupa. Evaluasi internal juga akan dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian di lapangan.

TYA WIDYA

The post Tegas dan Humanis, Perhutani Bongkar Bangunan Tidak Berizin di Kawasan Hutan Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.